DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, perizinan pembukaan KPPVL, kegiatan KPPVL, pengawasan, penutupan KPPVL, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan kegiatan usaha lembaga jasa keuangan secara global telah mendorong terjadinya integrasi ekonomi dan keuangan lintas batas negara, diperlukan kerangka pengaturan yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi nasional dengan membuka peluang kerja sama dan alih informasi melalui keberadaan kantor perwakilan secara legal dan terpantau;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang Berkantor Pusat di Luar Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KANTOR PERWAKILAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA YANG BERKANTOR PUSAT DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disebut PVL adalah lembaga jasa keuangan yang meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, lembaga pembiayaan ekspor impor, dan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.
2.Kantor Perwakilan PVL yang selanjutnya disebut KPPVL adalah kantor dari PVL yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri, yang bertindak sebagai penghubung antara PVL yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri dengan nasabahnya di Indonesia.

BAB II

PERIZINAN PEMBUKAAN KPPVL

Pasal 2

(1)PVL yang berkantor pusat di luar negeri yang akan membuka KPPVL di Indonesia harus memenuhi ketentuan:
1. a.memiliki kinerja dan reputasi yang baik; dan
2. b.memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia.
(2)KPPVL berkantor pusat di ibu kota provinsi.

Pasal 3

(1)PVL yang akan membuka KPPVL harus terlebih dahulu memperoleh izin pembukaan KPPVL dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Untuk memperoleh izin pembukaan KPPVL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat berwenang PVL yang berkantor pusat di luar negeri harus mengajukan permohonan izin pembukaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan izin pembukaan yang terdiri atas:
1. a.tujuan pembukaan KPPVL di Indonesia;
2. b.salinan akta pendirian badan hukum PVL yang berkantor pusat di luar negeri, termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang di negara setempat, disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
3. c.salinan dokumen dan/atau informasi surat resmi terkait izin usaha PVL yang berkantor pusat di luar negeri yang dikeluarkan oleh otoritas negara setempat;
4. d.salinan dokumen dari otoritas negara setempat yang menyatakan:
  1. 1.PVL memenuhi aspek prudensial dan perilaku pasar;
  2. 2.PVL tidak melanggar ketentuan hukum, peraturan, persyaratan, standar dari otoritas dan/atau pemerintah negara setempat;
  3. 3.persetujuan untuk membuka KPPVL di Indonesia; dan
  4. 4.PVL yang berkantor pusat di luar negeri memiliki kinerja dan reputasi baik;
5. e.laporan keuangan konsolidasi 3 (tiga) tahun terakhir dari PVL yang berkantor pusat di luar negeri, yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang independen;
6. f.laporan keuangan terkini dari PVL yang berkantor pusat di luar negeri;
7. g.calon pemimpin KPPVL disertai dengan pemenuhan dokumen persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
8. h.izin tetap dan surat izin bekerja dari instansi yang berwenang bagi calon pemimpin KPPVL berkewarganegaraan asing;
9. i.rencana susunan dan struktur organisasi serta sumber daya manusia KPPVL;
10. j.surat pernyataan dari pejabat berwenang PVL yang berkantor pusat di luar negeri yang menyatakan komitmen KPPVL untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia;
11. k.rencana kerja KPPVL untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pertama;
12. l.daftar nasabah atau calon nasabah di Indonesia bagi PVL yang berkantor pusat di luar negeri beserta rincian portofolio pembiayaan; dan
13. m.data alamat lengkap KPPVL disertai dengan bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor.
(3)Surat permohonan izin pembukaan KPPVL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sesuai dengan format formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(4)Surat permohonan izin pembukaan KPPVL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemimpin KPPVL.

Pasal 4

(1)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan KPPVL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan izin pembukaan KPPVL diterima secara lengkap.
(2)Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen.
(3)Dalam hal terdapat kekurangan dokumen persyaratan izin pembukaan KPPVL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada pejabat berwenang PVL yang berkantor pusat di luar negeri.
(4)Pejabat berwenang PVL yang berkantor pusat di luar negeri harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, KPPVL dianggap membatalkan permohonan.
(6)Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke KPPVL dalam rangka analisis dan penelitian atas kesesuaian dokumen.
(7)Dalam hal permohonan izin pembukaan KPPVL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin pembukaan KPPVL.
(8)Dalam hal permohonan izin pembukaan KPPVL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pejabat berwenang PVL yang berkantor pusat di luar negeri disertai dengan alasan penolakan.
(9)Dalam hal KPPVL yang telah memperoleh izin pembukaan KPPVL belum melakukan kegiatan sebagai KPPVL dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan pemberian izin pembukaan KPPVL sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), izin pembukaan KPPVL yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.

Pasal 5

(1)Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon pemimpin KPPVL.
(2)Calon pemimpin KPPVL wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
(3)Calon pemimpin KPPVL yang telah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dilakukan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang pada kantor pusat PVL yang berkantor pusat di luar negeri dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Dalam hal calon pemimpin KPPVL yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan belum diangkat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), persetujuan yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.
(5)KPPVL wajib menginformasikan pengangkatan pemimpin KPPVL kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengangkatan, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau dokumen pengangkatan dari pejabat yang berwenang pada kantor pusat PVL yang berkantor pusat di luar negeri.
(6)Dalam hal calon pemimpin KPPVL tidak disetujui berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan, KPPVL mengajukan calon pemimpin KPPVL pengganti untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.

Pasal 6

(1)Dalam hal terdapat pemimpin KPPVL yang diberhentikan, mengundurkan diri, atau meninggal dunia, KPPVL wajib menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberhentian, pengunduran diri, atau dinyatakan meninggal dunia.
(2)Informasi pemberhentian, pengunduran diri, atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung mengenai pemberhentian, pengunduran diri, atau yang menyatakan meninggal dunia.

Pasal 7

(1)Pemimpin KPPVL wajib bertempat tinggal di Indonesia.
(2)Pemimpin KPPVL bertanggung jawab penuh atas kegiatan yang dilakukan KPPVL.
(3)Pemimpin KPPVL dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai pemimpin perusahaan lain dan/atau lebih dari 1 (satu) kantor perwakilan perusahaan asing.

Pasal 8

KPPVL yang memanfaatkan tenaga kerja asing harus mematuhi persyaratan dan tata cara pemanfaatan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)KPPVL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (5), Pasal 6 ayat
(1), Pasal 7 ayat (1), dan/atau ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(2)Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(3)Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPVL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan/atau Pasal 6 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(4)Dalam hal KPPVL telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (5), Pasal 6 ayat
(1), Pasal 7 ayat (1), dan/atau ayat (3), KPPVL dikenai sanksi administratif berupa pembatasan dan/atau larangan melakukan kegiatan KPPVL.

Pasal 10

Terhadap pelanggaran ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pemimpin KPPVL sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…