DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2015 Tahun 2015

Nomor: 42 /POJK.03/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kecukupan likuiditas bank, diperlukan peningkatan kuantitas aset keuangan yang berkualitas tinggi untuk mengantisipasi arus kas keluar bersih (net cash outflow) sesuai dengan standar internasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) bagi Bank Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah SALINAN OTORITAS JASA KEUANGAN diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) BAGI BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2.Rasio Kecukupan Likuiditas atau Liquidity Coverage Ratio, yang selanjutnya disingkat LCR, adalah perbandingan antara High Quality Liquid Asset dengan total arus kas keluar bersih (net cash outflow) selama 30 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario stres.
3.Aset Likuid Berkualitas Tinggi atau High Quality Liquid Asset, yang selanjutnya disingkat HQLA, adalah kas dan/atau aset keuangan yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank selama periode 30 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario stres.
4.Total Arus Kas Keluar Bersih, yang selanjutnya disebut Net Cash Outflow, adalah total estimasi arus kas keluar (cash outflow) dikurangi dengan total estimasi arus kas masuk (cash inflow) yang diperkirakan akan terjadi selama 30 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario stres.
5.Simpanan adalah Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998.
6.Pendanaan atau funding adalah penerimaan dana dari pihak ketiga yang menimbulkan kewajiban bagi Bank dalam bentuk Simpanan, surat utang, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima dan bentuk- bentuk kewajiban lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 2

(1)Bank wajib memelihara kecukupan likuiditas yang memadai.
(2)Pemenuhan kecukupan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan LCR.
(3)Perhitungan LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam denominasi Rupiah.
(4)Pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling rendah 100% (seratus persen) secara berkelanjutan.
(5)Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan LCR yang lebih tinggi dari kewajiban pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai suatu Bank membutuhkan likuiditas yang lebih besar.

Pasal 3

(1)Bank wajib menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan kondisi likuiditas Bank dalam hal:
1. a.tidak mampu memenuhi LCR sampai dengan 100% (seratus persen); atau
2. b.berpotensi tidak mampu memenuhi LCR sampai dengan 100% (seratus persen).
(2)Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib:
1. a.menganalisis kondisi likuiditas Bank yang meliputi:
  1. 1.alasan atau faktor yang berpotensi atau menyebabkan kegagalan Bank dalam memenuhi persyaratan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
  2. 2.langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi likuiditas; dan
  3. 3.jangka waktu stres likuiditas yang diperkirakan oleh Bank;
2. b.menyampaikan laporan analisis atas kondisi likuiditas Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a dan informasi lebih lanjut terkait kondisi likuiditas Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. c.mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi likuiditas antara lain meliputi:
  1. 1.pengurangan eksposur Bank terhadap risiko likuiditas;
  2. 2.penguatan kebijakan, proses, dan prosedur manajemen risiko likuiditas Bank; dan/atau
  3. 3.penyempurnaan rencana Pendanaan darurat (contingency funding plan) Bank.
(3)Bank dapat menggunakan HQLA yang menyebabkan LCR Bank menjadi kurang dari 100% (seratus persen) dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal kondisi likuiditas Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpotensi mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Pasal 4

Dalam hal Bank memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi Bank baik secara individu maupun secara konsolidasi.

Pasal 5

Pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk:

a.Bank yang termasuk dalam kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3;
b.Bank yang termasuk dalam kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4; dan
c.bank asing.

BAB II

HIGH QUALITY LIQUID ASSET

Pasal 6

(1)Bank wajib memiliki HQLA dalam rangka pemenuhan LCR.
(2)Bank wajib memiliki kebijakan mengenai HQLA paling kurang untuk:
1. a.mengidentifikasi entitas hukum, lokasi geografis, jenis mata uang dan/atau rekening HQLA ditempatkan; dan
2. b.mengecualikan aset tertentu dari HQLA berdasarkan alasan operasional.
(3)Nilai HQLA yang diperhitungkan dalam perhitungan LCR adalah nilai pasar dari HQLA.

Pasal 7

(1)Komponen HQLA yang diperhitungkan dalam pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.HQLA Level 1; dan
2. b.HQLA Level 2 yang meliputi:
  1. 1.HQLA Level 2A; dan
  2. 2.HQLA Level 2B.
(2)HQLA Level 1 yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR tidak dibatasi jumlahnya.
(3)HQLA Level 2 yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total HQLA.
(4)HQLA Level 2B yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi 15% (lima belas persen) dari total HQLA.
(5)Perhitungan batas maksimum HQLA Level 2 dan HQLA Level 2B menggunakan formula sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 8

HQLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi:

a.persyaratan fundamental;
b.persyaratan terkait dengan karakteristik pasar;
c.persyaratan operasional; dan
d.persyaratan terdiversifikasi.

Pasal 9

(1)Persyaratan fundamental HQLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu:
1. a.memiliki risiko yang rendah;
2. b.memiliki metode penilaian yang mudah dan pasti;
3. c.memiliki korelasi yang rendah dengan aset berisiko; dan
4. d.terdaftar di bursa yang diakui.
(2)Persyaratan HQLA terkait dengan karakteristik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yaitu:
1. a.memiliki pasar yang aktif dan memadai;
2. b.memiliki volatilitas pasar yang rendah; dan
3. c.secara historis merupakan aset yang diinginkan oleh pelaku pasar apabila terjadi krisis (terjadi flight to quality).
(3)Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yaitu:
1. a.bebas dari segala klaim, kecuali aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas;
2. b.tidak ditetapkan untuk tujuan menutup biaya operasional;
3. c.dapat digunakan secara legal dan kontraktual oleh Bank pada saat terjadi kondisi stres;
4. d.aset yang diterima sebagai agunan dalam transaksi derivatif yang tidak dipisahkan (non segregated collateral) yang secara hukum dapat diagunkan kembali, dapat dimasukkan dalam kelompok HQLA jika Bank memperhitungkan arus keluar (outflow) terkait aset yang diagunkan kembali;
5. e.tersedia dan dapat dicairkan dalam kondisi stres serta terdapat prosedur dan sistem yang memadai;
6. f.aset keuangan berada dibawah pengendalian suatu fungsi khusus yang bertanggung jawab mengelola likuiditas Bank, yang memiliki kewenangan untuk mencairkan aset;
7. g.secara berkala dapat dicairkan sejumlah tertentu melalui repo maupun penjualan dalam rangka menguji aksesibilitas ke pasar, efektifitas dari proses pencairan aset, dan/atau ketersediaan aset;
8. h.Bank tidak dapat memasukkan aset dengan hak untuk mengagunkan kembali kedalam kelompok HQLA apabila pemilik asal aset memiliki hak kontraktual untuk menarik aset selama 30 (tiga puluh) hari periode stres; dan
9. i.aset keuangan perusahaan anak yang memenuhi kriteria HQLA yang digunakan untuk memenuhi persyaratan likuiditas hanya dapat diperhitungkan dalam LCR secara konsolidasi, sepanjang risiko terkait yang tercermin dari Net Cash Outflow dari perusahaan anak diperhitungkan dalam perhitungan LCR konsolidasi.
(4)Persyaratan terdiversifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d yaitu:
1. a.tersebar pada berbagai jenis aset keuangan, penerbit, dan jenis mata uang; dan
2. b.memiliki kebijakan dan limit terkait dengan jenis aset keuangan, penerbit, dan jenis mata uang tertentu.
(5)Persyaratan terdiversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi HQLA yang berbentuk:
1. a.kas;
2. b.surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;
3. c.surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan
4. d.penempatan pada Bank Indonesia.

Pasal 10

(1)HQLA Level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.kas dan setara kas;
2. b.penempatan pada Bank Indonesia;
3. c.surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral, dan/atau lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, yang memenuhi persyaratan:
  1. 1.dikenakan bobot risiko 0% (nol persen) dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar;
  2. 2.diperdagangkan pada pasar yang aktif;
  3. 3.telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres; dan
  4. 4.bukan merupakan kewajiban dari lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan;
4. d.surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dalam Rupiah dan valuta asing; dan
5. e.surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain dengan bobot risiko lebih dari 0% (nol persen) dalam valuta asing sepanjang:
  1. 1.Bank memiliki perusahaan anak atau cabang di negara lain dimaksud; dan
  2. 2.paling tinggi sebesar kebutuhan arus keluar (outflow) pada mata uang di negara yang menerbitkan surat berharga valuta asing dimaksud.
(2)Dalam rangka pemenuhan LCR, HQLA Level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pengurangan nilai (haircut).

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kecukupan likuiditas bank, diperlukan peningkatan kuantitas aset keuangan yang berkualitas tinggi untuk mengantisipasi arus kas keluar bersih (net cash outflow) sesuai dengan standar internasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) BAGI BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2.Rasio Kecukupan Likuiditas atau Liquidity Coverage Ratio, yang selanjutnya disingkat LCR, adalah perbandingan antara High Quality Liquid Asset dengan total arus kas keluar bersih (net cash outflow) selama 30 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario stres.
3.Aset Likuid Berkualitas Tinggi atau High Quality Liquid Asset, yang selanjutnya disingkat HQLA, adalah kas dan/atau aset keuangan yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank selama periode 30 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario stres.
4.Total Arus Kas Keluar Bersih, yang selanjutnya disebut Net Cash Outflow, adalah total estimasi arus kas keluar (cash outflow) dikurangi dengan total estimasi arus kas masuk (cash inflow) yang diperkirakan akan terjadi selama 30 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario stres.
5.Simpanan adalah Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998.
6.Pendanaan atau funding adalah penerimaan dana dari pihak ketiga yang menimbulkan kewajiban bagi Bank dalam bentuk Simpanan, surat utang, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima dan bentuk- bentuk kewajiban lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 2

(1)Bank wajib memelihara kecukupan likuiditas yang memadai.
(2)Pemenuhan kecukupan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan LCR.
(3)Perhitungan LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam denominasi Rupiah.
(4)Pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling rendah 100% (seratus persen) secara berkelanjutan.
(5)Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan LCR yang lebih tinggi dari kewajiban pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai suatu Bank membutuhkan likuiditas yang lebih besar.

Pasal 3

(1)Bank wajib menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan kondisi likuiditas Bank dalam hal:
1. a.tidak mampu memenuhi LCR sampai dengan 100% (seratus persen); atau
2. b.berpotensi tidak mampu memenuhi LCR sampai dengan 100% (seratus persen).
(2)Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib:
1. a.menganalisis kondisi likuiditas Bank yang meliputi:
  1. 1.alasan atau faktor yang berpotensi atau menyebabkan kegagalan Bank dalam memenuhi persyaratan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
  2. 2.langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi likuiditas; dan
  3. 3.jangka waktu stres likuiditas yang diperkirakan oleh Bank;
2. b.menyampaikan laporan analisis atas kondisi likuiditas Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a dan informasi lebih lanjut terkait kondisi likuiditas Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. c.mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi likuiditas antara lain meliputi:
  1. 1.pengurangan eksposur Bank terhadap risiko likuiditas;
  2. 2.penguatan kebijakan, proses, dan prosedur manajemen risiko likuiditas Bank; dan/atau
  3. 3.penyempurnaan rencana Pendanaan darurat (contingency funding plan) Bank.
(3)Bank dapat menggunakan HQLA yang menyebabkan LCR Bank menjadi kurang dari 100% (seratus persen) dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal kondisi likuiditas Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpotensi mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Pasal 4

Pasal 5

Pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk:

a.Bank yang termasuk dalam kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3;
b.Bank yang termasuk dalam kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4; dan
c.bank asing.

BAB II

HIGH QUALITY LIQUID ASSET

Pasal 6

(1)Bank wajib memiliki HQLA dalam rangka pemenuhan LCR.
(2)Bank wajib memiliki kebijakan mengenai HQLA paling kurang untuk:
1. a.mengidentifikasi entitas hukum, lokasi geografis, jenis mata uang dan/atau rekening HQLA ditempatkan; dan
2. b.mengecualikan aset tertentu dari HQLA berdasarkan alasan operasional.
(3)Nilai HQLA yang diperhitungkan dalam perhitungan LCR adalah nilai pasar dari HQLA.

Pasal 7

(1)Komponen HQLA yang diperhitungkan dalam pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.HQLA Level 1; dan
2. b.HQLA Level 2 yang meliputi:
  1. 1.HQLA Level 2A; dan
  2. 2.HQLA Level 2B.
(2)HQLA Level 1 yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR tidak dibatasi jumlahnya.
(3)HQLA Level 2 yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total HQLA.
(4)HQLA Level 2B yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi 15% (lima belas persen) dari total HQLA.
(5)Perhitungan batas maksimum HQLA Level 2 dan HQLA Level 2B menggunakan formula sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 8

HQLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi:

a.persyaratan fundamental;
b.persyaratan terkait dengan karakteristik pasar;
c.persyaratan operasional; dan
d.persyaratan terdiversifikasi.

Pasal 9

(1)Persyaratan fundamental HQLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu:
1. a.memiliki risiko yang rendah;
2. b.memiliki metode penilaian yang mudah dan pasti;
3. c.memiliki korelasi yang rendah dengan aset berisiko; dan
4. d.terdaftar di bursa yang diakui.
(2)Persyaratan HQLA terkait dengan karakteristik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yaitu:
1. a.memiliki pasar yang aktif dan memadai;
2. b.memiliki volatilitas pasar yang rendah; dan
3. c.secara historis merupakan aset yang diinginkan oleh pelaku pasar apabila terjadi krisis (terjadi flight to quality).
(3)Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yaitu:
1. a.bebas dari segala klaim, kecuali aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas;
2. b.tidak ditetapkan untuk tujuan menutup biaya operasional;
3. c.dapat digunakan secara legal dan kontraktual oleh Bank pada saat terjadi kondisi stres;
4. d.aset yang diterima sebagai agunan dalam transaksi derivatif yang tidak dipisahkan (non segregated collateral) yang secara hukum dapat diagunkan kembali, dapat dimasukkan dalam kelompok HQLA jika Bank memperhitungkan arus keluar (outflow) terkait aset yang diagunkan kembali;
5. e.tersedia dan dapat dicairkan dalam kondisi stres serta terdapat prosedur dan sistem yang memadai;
6. f.aset keuangan berada dibawah pengendalian suatu fungsi khusus yang bertanggung jawab mengelola likuiditas Bank, yang memiliki kewenangan untuk mencairkan aset;
7. g.secara berkala dapat dicairkan sejumlah tertentu melalui repo maupun penjualan dalam rangka menguji aksesibilitas ke pasar, efektifitas dari proses pencairan aset, dan/atau ketersediaan aset;
8. h.Bank tidak dapat memasukkan aset dengan hak untuk mengagunkan kembali kedalam kelompok HQLA apabila pemilik asal aset memiliki hak kontraktual untuk menarik aset selama 30 (tiga puluh) hari periode stres; dan
9. i.aset keuangan perusahaan anak yang memenuhi kriteria HQLA yang digunakan untuk memenuhi persyaratan likuiditas hanya dapat diperhitungkan dalam LCR secara konsolidasi, sepanjang risiko terkait yang tercermin dari Net Cash Outflow dari perusahaan anak diperhitungkan dalam perhitungan LCR konsolidasi.
(4)Persyaratan terdiversifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d yaitu:
1. a.tersebar pada berbagai jenis aset keuangan, penerbit, dan jenis mata uang; dan
2. b.memiliki kebijakan dan limit terkait dengan jenis aset keuangan, penerbit, dan jenis mata uang tertentu.
(5)Persyaratan terdiversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi HQLA yang berbentuk:
1. a.kas;
2. b.surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;
3. c.surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan
4. d.penempatan pada Bank Indonesia.

Pasal 10

(1)HQLA Level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.kas dan setara kas;
2. b.penempatan pada Bank Indonesia;
3. c.surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral, dan/atau lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, yang memenuhi persyaratan:
  1. 1.dikenakan bobot risiko 0% (nol persen) dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar;
  2. 2.diperdagangkan pada pasar yang aktif;
  3. 3.telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres; dan
  4. 4.bukan merupakan kewajiban dari lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan;
4. d.surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dalam Rupiah dan valuta asing; dan
5. e.surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain dengan bobot risiko lebih dari 0% (nol persen) dalam valuta asing sepanjang:
  1. 1.Bank memiliki perusahaan anak atau cabang di negara lain dimaksud; dan
  2. 2.paling tinggi sebesar kebutuhan arus keluar (outflow) pada mata uang di negara yang menerbitkan surat berharga valuta asing dimaksud.
(2)Dalam rangka pemenuhan LCR, HQLA Level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pengurangan nilai (haircut).