DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024

Nomor: 42
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penerapan manajemen risiko, pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan pengelola, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko, sistem pengendalian internal, organisasi dan fungsi manajemen risiko, pengelolaan risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha, penilaian sendiri dan pelaporan penerapan manajemen risiko, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA. https://jdih.ojk.go.id/

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disebut PVML adalah lembaga jasa keuangan yang meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, PT Permodalan Nasional Madani, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2.Perusahaan Pembiayaan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
3.Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan hukum yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur dan/atau pelaksanaan kegiatan atau fasilitas lainnya dalam rangka mendukung pembiayaan infrastruktur, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
4.Perusahaan Modal Ventura adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
5.Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata- mata mencari keuntungan, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
6.Perusahaan Pergadaian adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
7.Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara LPBBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk https://jdih.ojk.go.id/ mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
8.Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan adalah perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pembiayaan sekunder perumahan dan kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan.
9.Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
10.PT Permodalan Nasional Madani yang selanjutnya disebut PT PNM adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
11.Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola tabungan perumahan rakyat.
12.PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang selanjutnya disebut PT SMI (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.
13.Risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
14.Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha PVML.
15.Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada PVML.
16.Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
17.Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, https://jdih.ojk.go.id/ dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional PVML.
18.Risiko Strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
19.Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan PVML untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan PVML.
20.Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
21.Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat PVML tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi PVML.
22.Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap PVML.
23.Risiko Asuransi adalah Risiko kegagalan LPEI untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (underwriting), penetapan premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.
24.Direksi adalah organ PVML yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PVML untuk kepentingan PVML, sesuai dengan maksud dan tujuan PVML serta mewakili PVML, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi PVML yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi PVML yang berbentuk badan hukum koperasi, LPEI, atau BP Tapera.
25.Pengelola adalah pihak yang diangkat oleh Direksi yang berbadan hukum koperasi dan diberi wewenang serta kuasa untuk mengelola usaha PVML yang berbadan hukum koperasi.
26.Dewan Komisaris adalah organ PVML yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi PVML yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi PVML yang berbentuk badan hukum koperasi, LPEI, atau BP Tapera.
27.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan PVML agar sesuai dengan prinsip syariah.
28.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. https://jdih.ojk.go.id/

BAB II

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

(1)PVML wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.
(2)Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
1. a.pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola;
2. b.kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko;
3. c.kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. d.sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
(3)Dalam menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PVML wajib memiliki pedoman penerapan Manajemen Risiko.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, usaha, ukuran, kompleksitas usaha, dan kemampuan PVML.

Pasal 4

(1)Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT PNM, BP Tapera, dan PT SMI (Persero) wajib diterapkan untuk:
1. a.Risiko Kredit;
2. b.Risiko Pasar;
3. c.Risiko Operasional;
4. d.Risiko Strategis;
5. e.Risiko Likuiditas;
6. f.Risiko Hukum;
7. g.Risiko Kepatuhan; dan
8. h.Risiko Reputasi.
(2)Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi LPEI wajib diterapkan untuk:
1. a.Risiko Kredit;
2. b.Risiko Pasar;
3. c.Risiko Operasional;
4. d.Risiko Strategis;
5. e.Risiko Likuiditas;
6. f.Risiko Hukum;
7. g.Risiko Kepatuhan;
8. h.Risiko Reputasi; dan
9. i.Risiko Asuransi. https://jdih.ojk.go.id/
(3)Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Penyelenggara LPBBTI wajib diterapkan paling sedikit untuk:
1. a.Risiko Kredit;
2. b.Risiko Operasional;
3. c.Risiko Strategis;
4. d.Risiko Hukum;
5. e.Risiko Kepatuhan; dan
6. f.Risiko Reputasi.
(4)Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Perusahaan Pergadaian:
1. a.dengan lingkup wilayah usaha nasional wajib diterapkan paling sedikit untuk:
  1. 1.Risiko Kredit;
  2. 2.Risiko Pasar;
  3. 3.Risiko Operasional;
  4. 4.Risiko Strategis;
  5. 5.Risiko Likuiditas;
  6. 6.Risiko Hukum;
  7. 7.Risiko Kepatuhan; dan
  8. 8.Risiko Reputasi;
2. b.dengan lingkup wilayah usaha provinsi wajib diterapkan paling sedikit untuk:
  1. 1.Risiko Kredit;
  2. 2.Risiko Pasar;
  3. 3.Risiko Operasional;
  4. 4.Risiko Strategis;
  5. 5.Risiko Likuiditas;
  6. 6.Risiko Hukum;
  7. 7.Risiko Kepatuhan; dan
  8. 8.Risiko Reputasi; dan
3. c.dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota wajib diterapkan paling sedikit untuk:
  1. 1.Risiko Kredit;
  2. 2.Risiko Operasional;
  3. 3.Risiko Strategis;
  4. 4.Risiko Likuiditas;
  5. 5.Risiko Hukum;
  6. 6.Risiko Kepatuhan; dan
  7. 7.Risiko Reputasi.
(5)Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Lembaga Keuangan Mikro:
1. a.dengan skala usaha besar wajib diterapkan untuk:
  1. 1.Risiko Kredit;
  2. 2.Risiko Operasional;
  3. 3.Risiko Likuiditas;
  4. 4.Risiko Hukum;
  5. 5.Risiko Kepatuhan; dan
  6. 6.Risiko Reputasi;
2. b.dengan skala usaha menengah wajib diterapkan untuk:
  1. 1.Risiko Kredit;
  2. 2.Risiko Operasional; dan
  3. 3.Risiko Likuiditas; dan
3. c.dengan skala usaha kecil wajib diterapkan untuk:
  1. 1.Risiko Kredit; https://jdih.ojk.go.id/
  2. 2.Risiko Operasional; dan
  3. 3.Risiko Likuiditas.

Pasal 5

(1)PVML dapat menetapkan Risiko lain di luar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha PVML setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PVML untuk menetapkan Risiko lain di luar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha PVML, termasuk risiko terkait Prinsip Syariah.
(3)PVML wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan Risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Risiko lain di luar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara Otoritas Jasa Keuangan meminta PVML untuk menetapkan Risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

(1)PVML yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, dan/atau Pasal 5 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
3. c.pembatasan kegiatan usaha tertentu;
4. d.penurunan hasil penilaian tingkat Risiko;
5. e.pembatalan persetujuan;
6. f.larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan/atau Pengelola; dan/atau
7. g.denda administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dan huruf c dikecualikan bagi Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM, dan PT SMI (Persero).
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(4)Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(5)Dalam hal PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
(6)Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah https://jdih.ojk.go.id/ diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(7)Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
1. a.menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
2. b.melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau
3. c.melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN PENGELOLA

Pasal 7

PVML wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 8

(1)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bagi Direksi dan Pengelola paling sedikit:
1. a.menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
2. b.bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh PVML secara keseluruhan;
3. c.mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Direksi dan Pengelola;
4. d.mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
5. e.memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
6. f.memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
7. g.melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
  1. 1.keakuratan metodologi penilaian Risiko;
  2. 2.kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
  3. 3.ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko. https://jdih.ojk.go.id/
(2)Wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi LPEI.
(3)Wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf g dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha provinsi.
(4)Wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota.
(5)Wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.
(6)Kebijakan dan strategi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha PVML secara signifikan.
(7)Tanggung jawab Direksi dan Pengelola atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk:
1. a.mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh fungsi Manajemen Risiko; dan
2. b.penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris dan DPS:
  1. 1.paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, bagi PVML selain LPEI; atau
  2. 2.paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, bagi LPEI.
(8)Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dan Pengelola wajib memiliki pemahaman mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional PVML dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko PVML.

Pasal 9

(1)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bagi Dewan Komisaris paling sedikit:
1. a.menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
2. b.mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan Pengelola atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
3. c.mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit https://jdih.ojk.go.id/ Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
(2)Selain wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris bagi LPEI memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif.
(3)Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota.
(4)Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.
(5)Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha PVML secara signifikan.
(6)Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan:
1. a.paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, bagi PVML selain LPEI; atau
2. b.paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, bagi LPEI.

Pasal 10

(1)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bagi DPS paling sedikit:
1. a.mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
2. b.mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan Pengelola atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(2)Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha PVML secara signifikan.
(3)Evaluasi pertanggungjawaban Direksi dan Pengelola atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan:
1. a.paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, bagi PVML selain LPEI; atau
2. b.paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, bagi LPEI. https://jdih.ojk.go.id/

Pasal 11

(1)PVML yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 ayat (8) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
3. c.pembatasan kegiatan usaha tertentu;
4. d.penurunan hasil penilaian tingkat Risiko;
5. e.pembatalan persetujuan;
6. f.larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan/atau Pengelola; dan/atau
7. g.denda administratif.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan bagi Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM, dan PT SMI (Persero).
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(4)Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(5)Dalam hal PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
(6)Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(7)Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
1. a.menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
2. b.melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
3. c.melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan. https://jdih.ojk.go.id/

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…