DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2020 Tahun 2020

Nomor: 43/POJK.04/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kewajiban pelaporan, keterbukaan informasi, dan tata kelola emiten dan perusahaan publik yang www.peraturan.go.id 2020, No. 158 pernyataan pendaftarannya telah efektif, saat ini berlaku sama tanpa membedakan kemampuan dan kondisi emiten atau perusahaan publik;
c.bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola bagi emiten dengan aset skala kecil dan emiten dengan aset skala menengah belum sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga perlu penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN BAGI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG MEMENUHI KRITERIA EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL DAN EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH. www.peraturan.go.id 2020, No. 158

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
2.Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
3.Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
4.Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.
5.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
6.Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
7.Emiten dengan Aset Skala Kecil yang selanjutnya disebut Emiten Skala Kecil adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:

a.memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan www.peraturan.go.id 2020, No. 158
b.tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh: 1) pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten dengan aset skala menengah; dan/atau 2) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
1. 8.Emiten dengan Aset Skala Menengah yang selanjutnya disebut Emiten Skala Menengah adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:
a.memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah); dan
b.tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh: 1) pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan/atau 2) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
1. 9.Laporan Keuangan Berkala adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. 10.Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. www.peraturan.go.id 2020, No. 158
3. 11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS:
a.bagi Emiten berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau Perusahaan Publik adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka; dan
b.bagi Emiten berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut.
1. 12.Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
2. 13.Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.

Pasal 2

Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang Pernyataan Pendaftaran-nya telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Emiten atau Perusahaan Publik terkait lainnya, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. www.peraturan.go.id 2020, No. 158

Pasal 3

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi:

a.Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah, yang nilai rata-rata kapitalisasi pasar selama jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan terakhir tidak lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah); dan
b.Perusahaan Publik, yang memenuhi kriteria aset dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 8, berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit.

BAB II

TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI

Pasal 4

Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas yang melakukan transaksi material dan transaksi afiliasi tidak wajib menggunakan penilai, kecuali transaksi material dan transaksi afiliasi yang membutuhkan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai:

a.transaksi material dan perubahan kegiatan usaha; dan
b.transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan.

BAB III

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 5

Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah wajib www.peraturan.go.id 2020, No. 158 memiliki paling sedikit 1 (satu) komisaris independen.

Pasal 6

(1)Dalam hal terdapat anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang mengundurkan diri, Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah berbentuk perseroan terbatas harus menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri oleh Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah.
(2)Dalam hal Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah berbentuk perseroan terbatas tidak menyelenggarakan RUPS dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengunduran diri anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
(3)Anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pertanggungjawaban dalam RUPS terdekat.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika seluruh atau sebagian besar anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris mengundurkan diri secara bersamaan atau dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat lebih dari 1 (satu) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang mengundurkan diri.
(5)Pengunduran diri anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib www.peraturan.go.id 2020, No. 158 terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri.

Pasal 7

Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:

a.tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1); dan
1. b.tanggal pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dalam hal RUPS diselenggarakan atau pengunduran diri anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris menjadi sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

(1)Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah wajib memiliki fungsi komite audit.
(2)Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh komisaris independen. www.peraturan.go.id 2020, No. 158

BAB IV

PENGGUNAAN BAHASA DAN MEDIA PENGUMUMAN DALAM LAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 9

(1)Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah wajib paling sedikit menggunakan bahasa Indonesia dalam menyajikan informasi pada:
1. a.Situs Web sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Situs Web Emiten dan Perusahaan Publik;
2. b.pengumuman atas Informasi atau Fakta Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan
3. c.Laporan Tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik.
(2)Dalam hal informasi yang disajikan pada Situs Web, pengumuman atas Informasi atau Fakta Material, dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menggunakan bahasa asing, bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
(3)Informasi yang disajikan dalam bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi yang disajikan dalam bahasa Indonesia.
(4)Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan/atau informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan informasi yang disajikan dalam bahasa Indonesia, bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan dalam informasi yang disajikan.

Pasal 10

(1)Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang Efeknya tercatat di bursa Efek wajib melakukan: www.peraturan.go.id 2020, No. 158
1. a.pengumuman atas Laporan Keuangan Berkala sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
2. b.keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
3. c.pengumuman Informasi atau Fakta Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit melalui:
  1. 1.Situs Web Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan
  2. 2.Situs Web bursa Efek.
(2)Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang Efeknya tidak tercatat di bursa Efek wajib melakukan:
1. a.pengumuman atas Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud dalam dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
2. b.keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
3. c.pengumuman Informasi atau Fakta Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit melalui:
  1. 1.Situs Web Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan
  2. 2.surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan. www.peraturan.go.id 2020, No. 158

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kewajiban pelaporan, keterbukaan informasi, dan tata kelola emiten dan perusahaan publik yang www.peraturan.go.id 2020, No. 158 pernyataan pendaftarannya telah efektif, saat ini berlaku sama tanpa membedakan kemampuan dan kondisi emiten atau perusahaan publik;
c.bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola bagi emiten dengan aset skala kecil dan emiten dengan aset skala menengah belum sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga perlu penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN BAGI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG MEMENUHI KRITERIA EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL DAN EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH. www.peraturan.go.id 2020, No. 158

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
2.Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
3.Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
4.Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.
5.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
6.Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
7.Emiten dengan Aset Skala Kecil yang selanjutnya disebut Emiten Skala Kecil adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:

a.memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan www.peraturan.go.id 2020, No. 158
b.tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh: 1) pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten dengan aset skala menengah; dan/atau 2) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
1. 8.Emiten dengan Aset Skala Menengah yang selanjutnya disebut Emiten Skala Menengah adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:
a.memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah); dan
b.tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh: 1) pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan/atau 2) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
1. 9.Laporan Keuangan Berkala adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. 10.Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. www.peraturan.go.id 2020, No. 158
3. 11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS:
a.bagi Emiten berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau Perusahaan Publik adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka; dan
b.bagi Emiten berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut.
1. 12.Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
2. 13.Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.

Pasal 2

Pasal 3

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi:

a.Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah, yang nilai rata-rata kapitalisasi pasar selama jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan terakhir tidak lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah); dan
b.Perusahaan Publik, yang memenuhi kriteria aset dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 8, berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit.

BAB II

TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI

Pasal 4

a.transaksi material dan perubahan kegiatan usaha; dan
b.transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan.

BAB III

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 5

Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah wajib www.peraturan.go.id 2020, No. 158 memiliki paling sedikit 1 (satu) komisaris independen.

Pasal 6

(1)Dalam hal terdapat anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang mengundurkan diri, Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah berbentuk perseroan terbatas harus menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri oleh Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah.
(2)Dalam hal Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah berbentuk perseroan terbatas tidak menyelenggarakan RUPS dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengunduran diri anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
(3)Anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pertanggungjawaban dalam RUPS terdekat.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika seluruh atau sebagian besar anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris mengundurkan diri secara bersamaan atau dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat lebih dari 1 (satu) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang mengundurkan diri.
(5)Pengunduran diri anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib www.peraturan.go.id 2020, No. 158 terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri.

Pasal 7

Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:

a.tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1); dan
1. b.tanggal pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dalam hal RUPS diselenggarakan atau pengunduran diri anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris menjadi sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

(1)Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah wajib memiliki fungsi komite audit.
(2)Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh komisaris independen. www.peraturan.go.id 2020, No. 158

BAB IV

PENGGUNAAN BAHASA DAN MEDIA PENGUMUMAN DALAM LAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 9

(1)Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah wajib paling sedikit menggunakan bahasa Indonesia dalam menyajikan informasi pada:
1. a.Situs Web sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Situs Web Emiten dan Perusahaan Publik;
2. b.pengumuman atas Informasi atau Fakta Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan
3. c.Laporan Tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik.
(2)Dalam hal informasi yang disajikan pada Situs Web, pengumuman atas Informasi atau Fakta Material, dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menggunakan bahasa asing, bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
(3)Informasi yang disajikan dalam bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi yang disajikan dalam bahasa Indonesia.
(4)Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan/atau informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan informasi yang disajikan dalam bahasa Indonesia, bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan dalam informasi yang disajikan.

Pasal 10

(1)Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang Efeknya tercatat di bursa Efek wajib melakukan: www.peraturan.go.id 2020, No. 158
1. a.pengumuman atas Laporan Keuangan Berkala sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
2. b.keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
3. c.pengumuman Informasi atau Fakta Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit melalui:
  1. 1.Situs Web Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan
  2. 2.Situs Web bursa Efek.
(2)Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang Efeknya tidak tercatat di bursa Efek wajib melakukan:
1. a.pengumuman atas Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud dalam dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
2. b.keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
3. c.pengumuman Informasi atau Fakta Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit melalui:
  1. 1.Situs Web Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan
  2. 2.surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan. www.peraturan.go.id 2020, No. 158