DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 Tahun 2019

Nomor: 43
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yaitu tentang kewajiban perusahaan untuk patuh kepada peraturan perundang-undangan dan penunjukan anggota Direksi fungsi kepatuhan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa fungsi kepatuhan pada bidang perasuransian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian belum sesuai dengan pengaturan di sektor jasa keuangan, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 73/POJK.05/2016 TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah dan Pasal 7 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Perusahaan wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain.
(2)Dihapus.

2.Ketentuan Pasal 8 diubah dan penjelasan ayat (2) Pasal 8 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Untuk memastikan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Perusahaan wajib menunjuk 1 (satu) orang anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
(2)Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran.
(3)Berdasarkan hasil pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan untuk menunjuk anggota Direksi yang hanya membawahkan fungsi kepatuhan. Pasal II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2019 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 271 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 43 /POJK.05/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 73/POJK.05/2016 TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN I. UMUM Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian merupakan pedoman bagi Perusahaan dalam melakukan penerapan tata kelola yang baik. Dalam melakukan penerapan tata kelola yang baik Perusahaan diwajibkan untuk memiliki fungsi kepatuhan. Hal ini bertujuan untuk memastikan terlaksanakan kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Perasuransian. Sejalan dengan tujuan tersebut, pengaturan mengenai fungsi kepatuhan pada Perusahaan perlu diselaraskan dengan pengaturan fungsi kepatuhan lembaga jasa keuangan lainnya sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian perlu untuk disempurnakan. Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang merupakan perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 7

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “fungsi teknik asuransi” adalah fungsi aktuaria, pengembangan dan pemantauan produk, underwriting, dan klaim. Ayat (3) Yang dapat menjadi dasar hasil pengawasan antara lain kompleksitas dan lini usaha Perusahaan. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6450

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tahun 2016