DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 Tahun 2024

Nomor: 43
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengembangan kualitas SDM, sertifikasi kompetensi kerja, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845; https://jdih.ojk.go.id/ MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disebut PVML adalah lembaga jasa keuangan yang meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, PT Permodalan Nasional Madani, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2.Perusahaan Pembiayaan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
3.Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan hukum yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur dan/atau pelaksanaan kegiatan atau fasilitas lainnya dalam rangka mendukung pembiayaan infrastruktur, termasuk menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
4.Perusahaan Modal Ventura adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
5.Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata- mata mencari keuntungan, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
6.Perusahaan Pergadaian adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pemberian pinjaman https://jdih.ojk.go.id/ dengan jaminan benda bergerak, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
7.Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara LPBBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
8.Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
9.Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan adalah perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pembiayaan sekunder perumahan dan kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan.
10.PT Permodalan Nasional Madani yang selanjutnya disebut PT PNM adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
11.Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola tabungan perumahan rakyat.
12.PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang selanjutnya disebut PT SMI (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.
13.Direksi adalah organ PVML yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PVML untuk kepentingan PVML, sesuai dengan maksud dan tujuan PVML serta mewakili PVML, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi PVML berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi PVML berbentuk badan hukum koperasi, LPEI, https://jdih.ojk.go.id/ atau BP Tapera.
14.Dewan Komisaris adalah organ PVML yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi PVML berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi PVML yang berbentuk badan hukum koperasi, LPEI, atau BP Tapera.
15.Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap pada PVML, serta anggota dewan pengawas syariah.
16.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
18.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kerja yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI.
19.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi di sektor jasa keuangan yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari badan atau lembaga yang diberikan wewenang untuk melaksanakan sertifikasi profesi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Program Pemeliharaan Kompetensi Kerja adalah program penginian kompetensi kerja bagi SDM pemegang sertifikat kompetensi kerja.

BAB II

PENGEMBANGAN KUALITAS SDM

Pasal 2

(1)PVML wajib melakukan pengelolaan SDM dan pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan.
(2)Pengelolaan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan siklus kepegawaian pada PVML. https://jdih.ojk.go.id/
(3)PVML bertanggung jawab melakukan pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan:
1. a.melalui peningkatan kompetensi dan keahlian SDM; dan
2. b.dengan memperhatikan asas prioritas dan pemerataan kompetensi kerja SDM, yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi bisnis PVML.

Pasal 3

(1)PVML wajib memiliki fungsi pengelolaan dan pengembangan kualitas SDM.
(2)PVML wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengelolaan dan pengembangan kualitas SDM.
(3)Anggota Direksi yang membawahkan fungsi yang melakukan pengelolaan dan pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi lain pada PVML yang disesuaikan dengan skala dan kompleksitas PVML.
(4)Anggota Direksi yang membawahkan fungsi yang melakukan pengelolaan dan pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan warga negara Indonesia.

Pasal 4

(1)PVML wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan SDM dari anggaran tahun berjalan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM.
(2)Dana pendidikan dan pelatihan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung peningkatan kompetensi kerja dan keahlian SDM.
(3)PVML selain Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap tahun berjalan paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari total beban tenaga kerja tahun berjalan.
(4)Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Lembaga Keuangan Mikro yang bersangkutan.
(5)Bagi PVML yang memperoleh izin usaha setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, kewajiban menyediakan dana pendidikan dan pelatihan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) https://jdih.ojk.go.id/ mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
(6)PVML wajib merealisasikan seluruh penyediaan dana pendidikan dan pelatihan SDM untuk setiap tahun berjalan.
(7)Dalam kondisi tertentu, PVML dapat menyediakan dan/atau merealisasikan dana pendidikan dan pelatihan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 2,5% (dua koma lima persen) dengan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan yang didasarkan pada permohonan dari PVML.
(8)Dalam hal dana yang disediakan belum mencerminkan kecukupan atas kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta:
1. a.PVML selain Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil menyediakan dana pendidikan dan pelatihan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 2,5% (dua koma lima persen); dan/atau
2. b.PVML untuk mengikutsertakan SDM yang melaksanakan aktivitas, fungsi, dan/atau jabatan kritikal dalam Sertifikasi Kompetensi Kerja.
(9)PVML wajib melaksanakan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Pasal 5

(1)PVML dapat melakukan pengembangan kualitas SDM alih daya yang digunakan dengan menyesuaikan kepada kebutuhan PVML.
(2)PVML wajib memastikan SDM alih daya yang digunakan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang dialihdayakan oleh PVML.
(3)Bagi PVML yang melakukan pengembangan kualitas SDM alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana yang dikeluarkan untuk pendidikan dan pelatihan SDM alih daya termasuk dalam dana pendidikan dan pelatihan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1)Kewajiban pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan PVML dengan mengikutsertakan SDM pada pengembangan kompetensi dan keahlian di bidang teknis, nonteknis, dan/atau kepemimpinan melalui:
1. a.Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor PVML;
2. b.Sertifikasi Kompetensi Kerja selain di sektor PVML; dan/atau
3. c.peningkatan kompetensi dan keahlian lainnya. https://jdih.ojk.go.id/
(2)Peningkatan kompetensi dan keahlian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan SDM secara berkesinambungan yang disesuaikan dengan kompleksitas PVML.

Pasal 7

(1)Pengembangan kualitas SDM dapat dilakukan dengan cara:
1. a.dilaksanakan oleh PVML;
2. b.dilaksanakan oleh PVML bekerja sama dengan pihak lain; dan/atau
3. c.PVML mengikutsertakan SDM pada program peningkatan kompetensi dan keahlian yang diselenggarakan oleh pihak lain.
(2)Pelaksanaan pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.

Pasal 8

(1)PVML wajib memiliki sistem dan prosedur internal pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan.
(2)Sistem dan prosedur internal pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit:
1. a.analisis kebutuhan dan perencanaan program pengembangan kualitas SDM;
2. b.rancangan dan pengembangan program pengembangan kualitas SDM, termasuk tujuan, metode, dan evaluasi program;
3. c.realisasi program pengembangan kualitas SDM, termasuk metode pelaksanaan program pengembangan kualitas SDM; dan
4. d.evaluasi pelaksanaan dan pemantauan realisasi program pengembangan kualitas SDM.

Pasal 9

PVML wajib menyusun rencana program pengembangan kualitas SDM dalam rencana bisnis PVML kecuali Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.

Pasal 10

(1)PVML wajib memantau realisasi program pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan.
(2)PVML wajib melakukan pemantauan terhadap SDM yang mengikuti program pengembangan kualitas SDM melalui:
1. a.Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor PVML;
2. b.Sertifikasi Kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor PVML; dan
3. c.Peningkatan kompetensi dan keahlian lainnya. https://jdih.ojk.go.id/

Pasal 11

(1)PVML wajib mengadministrasikan realisasi program pengembangan kualitas SDM.
(2)PVML menyampaikan pelaporan atas realisasi program pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis PVML.
(3)Realisasi program pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil disampaikan dalam laporan keuangan berkala Lembaga Keuangan Mikro.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…