DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024

Nomor: 44
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, rahasia bank, permintaan pembukaan rahasia bank melalui izin atau koordinasi otoritas jasa keuangan,permintaan pembukaan rahasia bank tanpa melalui otoritas jasa keuangan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rahasia Bank; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG RAHASIA BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.
2.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
3.Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
4.Bank adalah Bank Umum, BPR, dan BPR Syariah.
5.Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana atau akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
6.Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor.
7.Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.
8.Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk Simpanan berdasarkan perjanjian atau akad antara Bank dan Nasabah yang bersangkutan.
9.Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan Nasabah yang bersangkutan.
10.Pihak Terafiliasi adalah:

a.komisaris atau yang setara, dewan pengawas syariah, direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan Bank;
b.pihak yang memberikan jasa kepada Bank, di antaranya akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
c.pihak yang mengendalikan atau dikendalikan Bank, baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
d.pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta memengaruhi pengelolaan Bank, baik langsung maupun tidak langsung, di antaranya pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota dewan pengawas syariah, anggota direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan Bank.
1. 11.Rahasia Bank adalah informasi yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan dari Nasabah Penyimpan serta Nasabah Investor dan Investasi dari Nasabah Investor.

BAB II

RAHASIA BANK

Pasal 2

(1)Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya dan/atau Nasabah Investor dan Investasinya.
(2)Dalam hal:
1. a.Nasabah Penyimpan sekaligus sebagai Nasabah debitur;
2. b.Nasabah Penyimpan sekaligus sebagai Nasabah penerima fasilitas;
3. c.Nasabah Investor sekaligus sebagai Nasabah penerima fasilitas; atau
4. d.Nasabah Investor sekaligus sebagai Nasabah debitur, kewajiban Bank dan Pihak Terafiliasi merahasiakan informasi mengenai Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya dan/atau Nasabah Investor dan Investasinya.

Pasal 3

Kewajiban merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya dan/atau Nasabah Investor dan Investasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku untuk:

a.kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabah, Nasabah dan Nasabah, dan terkait dengan Nasabah;
b.kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
c.permintaan kurator yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan niaga mengenai kepailitan atau permintaan likuidator yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan dalam rangka pemberesan harta;
d.permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan dan/atau Nasabah Investor yang dibuat secara tertulis;
e.permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan dan/atau Nasabah Investor yang telah meninggal dunia;
f.tukar menukar informasi antar-Bank;
g.memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
h.permintaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i.kepentingan instansi lain untuk tujuan penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam Undang- Undang;
j.kepentingan pelaksanaan tugas di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia;
k.kepentingan pelaksanaan tugas di bidang penjaminan Simpanan dan resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
l.pelaksanaan perjanjian kerja sama otoritas antarnegara yang telah ditandatangani secara resiprokal; dan
m.penyelesaian piutang yang sudah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Pasal 4

(1)Dalam melakukan pembukaan Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bank wajib memiliki prosedur internal mengenai pembukaan Rahasia Bank.
(2)Bank mendokumentasikan seluruh permintaan dan pemberian pembukaan informasi Rahasia Bank.

Pasal 5

(1)Bank dan/atau Pihak Terafiliasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)dan/atau Pasal 4 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 4 ayat (1), Bank dikenai sanksi administratif berupa penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank.
(3)Dalam hal Bank dan/atau Pihak Terafiliasi yang menjadi pihak utama Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
(4)Dalam hal Pihak Terafiliasi yang memberikan jasa kepada Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Terafiliasi yang memberikan jasa kepada Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan untuk memberikan jasanya kepada perbankan dan/atau penyampaian usul kepada instansi yang berwenang untuk mencabut atau membatalkan izin usaha sebagai pemberi jasa bagi Bank.
(5)Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), Bank Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 4 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(6)Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), BPR atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 4 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(7)Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (4), Pihak Terafiliasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

BAB III

PERMINTAAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK MELALUI IZIN ATAU KOORDINASI OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 6

(1)Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan izin tertulis membuka Rahasia Bank untuk:
1. a.kepentingan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b;
2. b.memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g; dan
3. c.penyelesaian piutang yang sudah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m.
(2)Dalam rangka pemenuhan pembukaan Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, instansi terkait harus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Dalam rangka pemenuhan pembukaan Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l, mitra perjanjian mengajukan permintaan informasi secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pasal 7

(1)Untuk kepentingan peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk memperoleh informasi dari Bank mengenai Simpanan dan/atau Investasi tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang terkait dengan tersangka, terdakwa, atau terpidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari:
1. a.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. b.Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum;
3. c.Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, atau Ketua Pengadilan Negeri; atau
4. d.pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan atau jabatan satu tingkat di bawah pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.
(3)Permintaan dan pemberian izin tertulis untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana yang diproses di luar peradilan umum, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada ayat (2).
(4)Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan:
1. a.nama dan jabatan polisi, jaksa, hakim, atau penyidik;
2. b.nama dari tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang terkait dengan tersangka, terdakwa, atau terpidana pada Bank yang dimintakan;
3. c.nomor dokumen identitas dari tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang terkait dengan tersangka, terdakwa, atau terpidana (jika ada);
4. d.nama Bank tempat tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang terkait dengan tersangka, terdakwa, atau terpidana mempunyai Simpanan dan/atau Investasi;
5. e.keterangan yang diminta;
6. f.alasan diperlukannya keterangan;
7. g.hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan; dan
8. h.dalam hal permintaan dilakukan terhadap pihak lain yang terkait dengan tersangka, terdakwa, atau terpidana, harus menyebutkan hubungan antara pihak terkait dengan tersangka, terdakwa, atau terpidana.
(5)Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

(1)Untuk memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan izin kepada polisi atau jaksa untuk memperoleh informasi dari Bank berdasarkan Undang-Undang mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari:
1. a.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk; atau
2. b.Jaksa Agung atau pejabat Kejaksaan Agung yang ditunjuk.
(3)Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus menyebutkan:
1. a.nama dan jabatan polisi atau jaksa;
2. b.nama pihak terkait yang dimintakan; dan
3. c.uraian bahwa permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di negara peminta dan statusnya sebagai tersangka atau saksi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana.
(4)Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

(1)Untuk keperluan penyelesaian piutang yang sudah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin kepada Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan Nasabah debitur.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permintaan tertulis dari Ketua Panitia Urusan Piutang Negara pusat.
(3)Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus menyebutkan:
1. a.nama dan jabatan pejabat Panitia Urusan Piutang Negara;
2. b.nama Nasabah yang bersangkutan;
3. c.nama Bank tempat Nasabah debitur mempunyai Simpanan;
4. d.keterangan yang diminta; dan
5. e.alasan diperlukannya keterangan.
(4)Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

(1)Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ditujukan kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Otoritas Jasa Keuangan berwenang menolak untuk memberikan izin tertulis membuka Rahasia Bank dalam hal permintaan tertulis tidak memenuhi:
1. a.persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. b.persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, atau Pasal 9.
(3)Pemberian atau penolakan izin tertulis membuka Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permintaan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Pemberian atau penolakan izin tertulis membuka Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat permintaan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Pemberian atau penolakan izin tertulis membuka Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang berkaitan dengan tindak pidana selain yang diatur pada ayat (3) dan (4), dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang.

Pasal 11

(1)Permintaan, pemberian, atau penolakan izin tertulis membuka Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dapat dilakukan secara elektronik atau nonelektronik.
(2)Dalam hal belum terdapat fasilitas penyampaian permintaan izin tertulis membuka Rahasia Bank secara elektronik, penyampaian dilakukan secara nonelektronik.
(3)Permintaan izin tertulis membuka Rahasia Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
(4)Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tersertifikasi oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…