DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.04/2016 Tahun 2016

Nomor: 45/POJK.04/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian terkait pengaturan mengenai pengawasan terhadap wakil dan pegawai Perusahaan Efek, peraturan mengenai pengawasan terhadap wakil dan pegawai Perusahaan Efek yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengawasan terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek; OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGAWASAN TERHADAP WAKIL DAN PEGAWAI PERUSAHAAN EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.

BAB II

PENGAWASAN TERHADAP WAKIL DAN PEGAWAI PERUSAHAAN EFEK

Pasal 2

(1)Perusahaan Efek bertanggung jawab atas perilaku Wakil Perusahaan Efek dan pegawai Perusahaan Efek.
(2)Setiap Perusahaan Efek wajib melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap semua Pihak yang bekerja atau menjadi Wakil Perusahaan Efek tersebut.

Pasal 3

Direksi Perusahaan Efek wajib melakukan pengawasan atau menunjuk wakil untuk melakukan pengawasan terhadap Wakil Perusahaan Efek yang tidak menjadi anggota direksi Perusahaan Efek dan semua pegawai Perusahaan Efek.

BAB III

SISTEM PENGAWASAN PERUSAHAAN EFEK

Pasal 4

Setiap Perusahaan Efek wajib mempunyai sistem pengawasan atas kegiatan para Wakil Perusahaan Efek dan setiap pegawainya untuk menjamin dipatuhinya semua ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pasal 5

Sistem pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling sedikit memuat hal sebagai berikut:

a.prosedur pengawasan yang dibuat secara tertulis antara lain memuat:
1. 1.wewenang dan tanggung jawab setiap Wakil Perusahaan Efek dan pegawai Perusahaan Efek;
2. 2.pembukaan atau penutupan rekening nasabah;
3. 3.penanganan atas pengaduan nasabah;
4. 4.pemeriksaan atas rekening nasabah; dan
5. 5.pemeriksaan atas surat menyurat, pesanan dan transaksi serta penyelesaiannya atas nama nasabah; dan
b.mekanisme pengawasan yang pelaksanaannya dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih pengawas untuk:
1. 1.secara berkala mengawasi dan meninjau kegiatan Wakil Perusahaan Efek dan pegawai Perusahaan Efek; dan
2. 2.secara berkala memeriksa setiap unit kerja Perusahaan Efek untuk memastikan bahwa prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dijalankan.

Pasal 6

Pembukaan atau penutupan rekening nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2, harus memperoleh persetujuan tertulis dari pengawas.

Pasal 7

Pemeriksaan atas rekening nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 4, harus sering dilakukan untuk mencegah ketidakberesan atau penyalahgunaan.

Pasal 8

Pemeriksaan atas surat menyurat, pesanan, dan transaksi nasabah oleh Wakil Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 5, harus dilakukan secara terus menerus untuk mencegah ketidakberesan atau penyalahgunaan oleh Wakil Perusahaan Efek dan pegawai Perusahaan Efek, seperti transaksi untuk kepentingan sendiri.

BAB IV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 9

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan
7. g.pembatalan pendaftaran.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 10

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian terkait pengaturan mengenai pengawasan terhadap wakil dan pegawai Perusahaan Efek, peraturan mengenai pengawasan terhadap wakil dan pegawai Perusahaan Efek yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGAWASAN TERHADAP WAKIL DAN PEGAWAI PERUSAHAAN EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENGAWASAN TERHADAP WAKIL DAN PEGAWAI PERUSAHAAN EFEK

Pasal 2

(1)Perusahaan Efek bertanggung jawab atas perilaku Wakil Perusahaan Efek dan pegawai Perusahaan Efek.
(2)Setiap Perusahaan Efek wajib melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap semua Pihak yang bekerja atau menjadi Wakil Perusahaan Efek tersebut.

Pasal 3

BAB III

SISTEM PENGAWASAN PERUSAHAAN EFEK

Pasal 4

Pasal 5

Sistem pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling sedikit memuat hal sebagai berikut:

a.prosedur pengawasan yang dibuat secara tertulis antara lain memuat:
1. 1.wewenang dan tanggung jawab setiap Wakil Perusahaan Efek dan pegawai Perusahaan Efek;
2. 2.pembukaan atau penutupan rekening nasabah;
3. 3.penanganan atas pengaduan nasabah;
4. 4.pemeriksaan atas rekening nasabah; dan
5. 5.pemeriksaan atas surat menyurat, pesanan dan transaksi serta penyelesaiannya atas nama nasabah; dan
b.mekanisme pengawasan yang pelaksanaannya dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih pengawas untuk:
1. 1.secara berkala mengawasi dan meninjau kegiatan Wakil Perusahaan Efek dan pegawai Perusahaan Efek; dan
2. 2.secara berkala memeriksa setiap unit kerja Perusahaan Efek untuk memastikan bahwa prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dijalankan.

Pasal 6

Pembukaan atau penutupan rekening nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2, harus memperoleh persetujuan tertulis dari pengawas.

Pasal 7

Pemeriksaan atas rekening nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 4, harus sering dilakukan untuk mencegah ketidakberesan atau penyalahgunaan.

Pasal 8

BAB IV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 9

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan
7. g.pembatalan pendaftaran.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.