DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024

Nomor: 45
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 106

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, emiten dan perusahaan publik, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (1),

Mengingat

Pasal 74 ayat (7), Pasal 84A, Pasal 86 ayat (3), dan Pasal 87A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menyesuaikan pengaturan mengenai emiten dan perusahaan publik;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah https://jdih.ojk.go.id/ diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pasar Modal adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan:

a.penawaran umum dan transaksi efek;
b.pengelolaan investasi;
c.emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya; dan
d.lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
1. 2.Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
2. 3.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan peraturan pelaksanaannya.
3. 4.Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
4. 5.Perusahaan Publik adalah perseroan dengan jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. 6.Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.
6. 7.Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
7. 8.Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek https://jdih.ojk.go.id/ Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
8. 9.Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi:
a.penilaian atas harga Efek pada penyelenggara pasar di Pasar Modal;
b.penilaian atas harga Efek oleh pemodal atau investor, calon pemodal atau investor, atau pihak lain yang berkepentingan atas peristiwa, kejadian, atau fakta tersebut; dan/atau
c.keputusan pemodal atau investor, calon pemodal atau investor, atau pihak lain yang berkepentingan atas peristiwa, kejadian, atau fakta tersebut.
1. 10.Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
2. 11.Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
3. 12.Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang:
a.menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
b.memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
1. 13.Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.
2. 14.Prospektus adalah dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
3. 15.Prospektus Awal adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
4. 16.Prospektus Ringkas adalah ringkasan dari isi Prospektus Awal.
5. 17.Penawaran Awal adalah ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran Efek.
6. 18.Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan:
a.bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali; atau
b.bukan merupakan afiliasi dari anggota direksi, https://jdih.ojk.go.id/ anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali.
1. 19.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
2. 20.Perintah Tindakan Tertentu adalah perintah yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari tindakan pembinaan.
3. 21.Pengendali Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pengendali, adalah Pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:
a.memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
b.mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.

BAB II

EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK

Pasal 2

(1)Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik.
(3)Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut.
(4)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud.
(5)Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan telah https://jdih.ojk.go.id/ memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(6)Jangka waktu Pernyataan Pendaftaran dapat diubah menjadi efektif lebih cepat dari hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap.

Pasal 3

(1)Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan setiap saat setelah:
1. a.kecukupan dan objektivitas informasi yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran selesai ditelaah oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta Otoritas Jasa Keuangan tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut; dan/atau
2. b.Emiten telah mengkonfirmasikan ada atau tidak adanya perubahan informasi atau telah menyampaikan informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, dan/atau tingkat suku bunga Efek bersifat utang atau imbal hasil Sukuk.
(2)Masa Penawaran Awal dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja dan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, dapat dimulai dengan ketentuan:
1. a.setelah Otoritas Jasa Keuangan menyatakan Emiten sudah dapat melakukan Penawaran Awal; dan
2. b.setelah Emiten melakukan: 1) pengunggahan Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, atau keterbukaan informasi mengenai Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai pelaksanaan kegiatan penawaran umum efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan/atau sukuk secara elektronik; atau 2) pengumuman Prospektus Ringkas atau keterbukaan informasi mengenai Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum.
(3)Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling cepat pada hari kerja berikutnya setelah selesainya masa Penawaran Awal.
(4)Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pengumuman Prospektus Ringkas atau Keterbukaan Informasi mengenai Penawaran Umum Emiten tidak menyampaikan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Emiten menjadi batal.
(5)Perubahan atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibuat dalam https://jdih.ojk.go.id/ bentuk suplemen Prospektus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Prospektus.

Pasal 4

Dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah penyerahan Pernyataan Pendaftaran pertama, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut dilengkapi atau agar semua Informasi atau Fakta Material bagi pemodal atau publik diungkapkan.

Pasal 5

Setiap perubahan dan/atau tambahan informasi yang diminta Otoritas Jasa Keuangan setelah jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah penyerahan Pernyataan Pendaftaran pertama harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perubahan dan/atau tambahan informasi tersebut diperlukan untuk mengungkapkan semua Informasi atau Fakta Material kepada pemodal dan publik.

Pasal 6

Pihak yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas wajib:

a.mencatatkan Efek bersifat ekuitasnya pada Bursa Efek; dan
b.mendaftarkan Efek bersifat ekuitasnya pada Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 7

(1)Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan pendaftaran; dan/atau
7. g.pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan https://jdih.ojk.go.id/ sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
(6)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
(7)Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pasal 8

(1)Dalam hal Perusahaan Terbuka akan dibatalkan pencatatan sahamnya di Bursa Efek berdasarkan keputusan direksi Bursa Efek mengenai pembatalan pencatatan, Pihak yang merupakan:
1. a.Perusahaan Terbuka; atau
2. b.Pengendali Perusahaan Terbuka dan/atau Pihak lain, dimana Perusahaan Terbuka memenuhi kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib melakukan pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik.
(2)Keputusan direksi Bursa Efek mengenai pembatalan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Bursa Efek.
(3)Pelaksanaan pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman Bursa Efek kepada masyarakat mengenai keputusan pembatalan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan keterbukaan informasi mengenai pembelian kembali saham kepada masyarakat sebelum pelaksanaan pembelian kembali saham.
(5)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Perusahaan Terbuka yang:
1. a.tidak menyelenggarakan RUPS tahunan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum dibatalkan pencatatan sahamnya;
2. b.tidak menyampaikan laporan berkala selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum sebelum dibatalkan pencatatan sahamnya;
3. c.melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dimana Pengendali turut serta mendapatkan keuntungan atau menyebabkan terjadinya pelanggaran; dan/atau
4. d.kondisi lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan. https://jdih.ojk.go.id/
(6)Pemenuhan kewajiban pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan oleh Pihak lain.
(7)Dalam hal kewajiban pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pihak lain dengan ketentuan:
1. a.kewajiban pembelian kembali oleh Perusahaan Terbuka atau Pengendali dianggap telah terpenuhi; dan
2. b.tidak menghilangkan tanggung jawab Perusahaan Terbuka atau Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 9

(1)Dalam hal Perusahaan Terbuka dan/atau Pengendali Perusahaan Terbuka tidak memulai melakukan keterbukaan informasi dan/atau pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan Perintah Tindakan Tertentu kepada Perusahaan Terbuka dan/atau Pengendali Perusahaan Terbuka untuk melaksanakan pembelian kembali saham dan keterbukaan informasi.
(2)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan Perintah Tindakan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Terbuka dan/atau Pengendali Perusahaan Terbuka wajib melakukan Perintah Tindakan Tertentu untuk melaksanakan pembelian kembali saham dan keterbukaan informasi.

Isi peraturan

Teks106PDFHirarki

Memuat teks peraturan…