DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 /POJK.03/2015 Tahun 2015

Nomor: 46 /POJK.03/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa risiko yang bersumber dari systemically important bank perlu dimitigasi melalui penetapan capital surcharge berdasarkan tingkat dampak sistemik bank terhadap sistem keuangan domestik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Systemically Important Bank dan Capital Surcharge; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SYSTEMICALLY IMPORTANT BANK DAN CAPITAL SURCHARGE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Systemically Important Bank, yang selanjutnya disingkat SIB, adalah suatu Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau secara keseluruhan bank-bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, apabila Bank mengalami gangguan atau gagal.
3.Capital Surcharge untuk SIB adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan SIB melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian.

Pasal 2

(1)Otoritas Jasa Keuangan menetapkan SIB dan Capital Surcharge untuk SIB.
(2)Dalam menetapkan SIB dan Capital Surcharge untuk SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia.
(3)Penetapan SIB dan Capital Surcharge untuk SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara semesteran setiap tahun pada:
1. a.bulan Maret dengan menggunakan data posisi bulan Desember tahun sebelumnya; dan
2. b.bulan September dengan menggunakan data posisi bulan Juni.

Pasal 3

Bank yang ditetapkan sebagai SIB wajib membentuk Capital Surcharge untuk SIB.

Pasal 4

(1)Penetapan SIB dilakukan menggunakan metodologi tertentu berdasarkan indikator tertentu.
(2)Otoritas Jasa Keuangan mengkaji ulang metodologi penetapan SIB paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

BAB II

INDIKATOR SYSTEMICALLY IMPORTANT BANK (SIB)

Pasal 5

Indikator yang digunakan dalam metodologi penetapan SIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

a.ukuran Bank (size);
b.keterkaitan dengan sistem keuangan (interconnectedness); dan
c.kompleksitas kegiatan usaha (complexity).

Pasal 6

Indikator ukuran Bank (size) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diukur dari sub-indikator yaitu total eksposur Bank.

Pasal 7

Indikator keterkaitan dengan sistem keuangan (interconnectedness) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas sub-indikator:

a.aset keuangan berupa tagihan atau penempatan kepada lembaga jasa keuangan (intra financial system assets);
b.kewajiban keuangan kepada lembaga jasa keuangan (intra financial system liabilities); dan
c.surat berharga yang diterbitkan oleh Bank (securities outstanding).

Pasal 8

Indikator kompleksitas kegiatan usaha (complexity) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas sub-indikator:

a.nilai nosional spot dan derivatif over the counter;
b.surat berharga yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan diperdagangkan namun tidak termasuk surat berharga yang dijadikan sebagai high quality liquid asset dalam perhitungan liquidity coverage ratio;
c.indikator domestik yang bersifat spesifik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
d.ketergantian (substitutability) peran Bank dalam aktivitas sistem pembayaran dan kustodian.

Pasal 9

(1)Bobot setiap indikator SIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sama besar (equal weight).
(2)Bobot setiap sub-indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 ditetapkan sama besar (equal weight).

BAB III

METODOLOGI PENETAPAN SYSTEMICALLY IMPORTANT BANK (SIB)

Pasal 10

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan SIB berdasarkan perhitungan skor sistemik (systemic importance score).

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa risiko yang bersumber dari systemically important bank perlu dimitigasi melalui penetapan capital surcharge berdasarkan tingkat dampak sistemik bank terhadap sistem keuangan domestik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SYSTEMICALLY IMPORTANT BANK DAN CAPITAL SURCHARGE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Systemically Important Bank, yang selanjutnya disingkat SIB, adalah suatu Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau secara keseluruhan bank-bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, apabila Bank mengalami gangguan atau gagal.
3.Capital Surcharge untuk SIB adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan SIB melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian.

Pasal 2

(1)Otoritas Jasa Keuangan menetapkan SIB dan Capital Surcharge untuk SIB.
(2)Dalam menetapkan SIB dan Capital Surcharge untuk SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia.
(3)Penetapan SIB dan Capital Surcharge untuk SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara semesteran setiap tahun pada:
1. a.bulan Maret dengan menggunakan data posisi bulan Desember tahun sebelumnya; dan
2. b.bulan September dengan menggunakan data posisi bulan Juni.

Pasal 3

Bank yang ditetapkan sebagai SIB wajib membentuk Capital Surcharge untuk SIB.

Pasal 4

(1)Penetapan SIB dilakukan menggunakan metodologi tertentu berdasarkan indikator tertentu.
(2)Otoritas Jasa Keuangan mengkaji ulang metodologi penetapan SIB paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

BAB II

INDIKATOR SYSTEMICALLY IMPORTANT BANK (SIB)

Pasal 5

Indikator yang digunakan dalam metodologi penetapan SIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

a.ukuran Bank (size);
b.keterkaitan dengan sistem keuangan (interconnectedness); dan
c.kompleksitas kegiatan usaha (complexity).

Pasal 6

Indikator ukuran Bank (size) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diukur dari sub-indikator yaitu total eksposur Bank.

Pasal 7

Indikator keterkaitan dengan sistem keuangan (interconnectedness) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas sub-indikator:

a.aset keuangan berupa tagihan atau penempatan kepada lembaga jasa keuangan (intra financial system assets);
b.kewajiban keuangan kepada lembaga jasa keuangan (intra financial system liabilities); dan
c.surat berharga yang diterbitkan oleh Bank (securities outstanding).

Pasal 8

Indikator kompleksitas kegiatan usaha (complexity) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas sub-indikator:

a.nilai nosional spot dan derivatif over the counter;
b.surat berharga yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan diperdagangkan namun tidak termasuk surat berharga yang dijadikan sebagai high quality liquid asset dalam perhitungan liquidity coverage ratio;
c.indikator domestik yang bersifat spesifik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
d.ketergantian (substitutability) peran Bank dalam aktivitas sistem pembayaran dan kustodian.

Pasal 9

(1)Bobot setiap indikator SIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sama besar (equal weight).
(2)Bobot setiap sub-indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 ditetapkan sama besar (equal weight).

BAB III

METODOLOGI PENETAPAN SYSTEMICALLY IMPORTANT BANK (SIB)

Pasal 10

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan SIB berdasarkan perhitungan skor sistemik (systemic importance score).