DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2016 Tahun 2016

Nomor: 47/POJK.04/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap tata cara pembuatan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan, peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan oleh Lembaga Kliring Dan Penjaminan yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Kliring Dan Penjaminan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN OLEH LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
2.Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
3.Dewan Komisaris adalah organ Lembaga Kliring dan Penjaminan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

BAB II

PEMBUATAN PERATURAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Pasal 2

(1)Peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan dibuat dengan memperhatikan pendapat dari pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, serta Pihak yang berkepentingan lainnya.
(2)Peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebelum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 3

(1)Permohonan persetujuan peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan format surat Permohonan Persetujuan Peraturan atau Perubahan Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disertai dengan dokumen sebagai berikut:
1. a.peraturan yang dimintakan persetujuan;
2. b.persetujuan Dewan Komisaris;
3. c.pendapat pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
4. d.pendapat pihak yang berkepentingan dengan peraturan dimaksud.
(2)Dalam permohonan dijelaskan alasan permohonan yang paling sedikit menyangkut latar belakang penyusunan peraturan, masalah yang dihadapi, dan cara pemecahannya.

Pasal 4

(1)Dalam rangka memproses permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas peraturan atau permohonan perubahan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta untuk mengubah materi perubahan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan dan/atau meminta tambahan informasi yang berhubungan dengan peraturan dimaksud.
(3)Dalam hal perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, permohonan perubahan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

PENAFSIRAN PERATURAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN DAN KETENTUAN INTERNAL LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Pasal 5

Penafsiran atas peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk memperjelas pengertiannya tetapi tidak mengubah atau menambah pengertian dimaksud, dan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan internal Lembaga Kliring dan Penjaminan yang menyangkut bidang kepegawaian Lembaga Kliring dan Penjaminan, penggunaan tanda pengenal dan standar prosedur operasi kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan berlaku pada saat diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Pemberitahuan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai penafsiran atas peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan dan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan internal Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan dengan menggunakan format surat Pemberitahuan atas Penafsiran Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Peraturan Kegiatan Internal Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, disertai dengan penjelasan dan latar belakang penyusunannya.

Pasal 7

Otoritas Jasa Keuangan dapat membatalkan penafsiran atas peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan dan ketentuan mengenai kegiatan internal Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berlakunya peraturan dimaksud.

BAB IV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan
7. g.pembatalan pendaftaran.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 9

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 10

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1)dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada masyarakat.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap tata cara pembuatan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan, peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan oleh Lembaga Kliring Dan Penjaminan yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN OLEH LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
2.Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
3.Dewan Komisaris adalah organ Lembaga Kliring dan Penjaminan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

BAB II

PEMBUATAN PERATURAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Pasal 2

(1)Peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan dibuat dengan memperhatikan pendapat dari pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, serta Pihak yang berkepentingan lainnya.
(2)Peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebelum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 3

(1)Permohonan persetujuan peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan format surat Permohonan Persetujuan Peraturan atau Perubahan Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disertai dengan dokumen sebagai berikut:
1. a.peraturan yang dimintakan persetujuan;
2. b.persetujuan Dewan Komisaris;
3. c.pendapat pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
4. d.pendapat pihak yang berkepentingan dengan peraturan dimaksud.
(2)Dalam permohonan dijelaskan alasan permohonan yang paling sedikit menyangkut latar belakang penyusunan peraturan, masalah yang dihadapi, dan cara pemecahannya.

Pasal 4

(1)Dalam rangka memproses permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas peraturan atau permohonan perubahan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta untuk mengubah materi perubahan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan dan/atau meminta tambahan informasi yang berhubungan dengan peraturan dimaksud.
(3)Dalam hal perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, permohonan perubahan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

PENAFSIRAN PERATURAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN DAN KETENTUAN INTERNAL LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan
7. g.pembatalan pendaftaran.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 9

Pasal 10

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1)dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada masyarakat.