DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tahun 2020

Nomor: 48/POJK.03/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dampak lanjutan terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan pada gilirannya memengaruhi ketahanan permodalan bank yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan, yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi;
c.bahwa untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan langkah antisipatif dan lanjutan berupa penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6480); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6480) diubah sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap:
1. a.debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
2. b.BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19).
(2)Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan:
1. a.penetapan kualitas aset; dan
2. b.restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
(3)Bank dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
(4)Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit:
1. a.memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang paling sedikit memuat:
  1. 1.kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19); dan
  2. 2.sektor yang terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19);
2. b.melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19) dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
3. c.membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
4. d.mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam hal Bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem; dan
5. e.melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan Bank.
(5)Kebijakan bagi BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebijakan likuiditas dan permodalan.
(6)BUK, BUS, atau UUS dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

2.Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
(2)Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
(3)Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
(4)Kredit bagi BUK atau pembiayaan bagi BUS atau UUS yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah dalam penilaian tingkat kesehatan bank.
(5)Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
(6)Mekanisme persetujuan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a.

3.Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Bank harus melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang direstrukturisasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3)Dalam hal Bank telah menilai bahwa debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) tidak dapat bertahan, Bank melakukan:
1. a.penilaian kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset; dan
2. b.pembentukan cadangan.
(4)Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a.

4.Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IVA LIKUIDITAS DAN PERMODALAN
5.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, dan Pasal 7D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)BUK yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3, bank umum kegiatan usaha 4, dan bank asing dapat menyesuaikan batas bawah pemenuhan liquidity coverage ratio dan net stable funding ratio dari 100% (seratus persen) menjadi 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
(2)Penyampaian rencana tindak pemenuhan net stable funding ratio maupun kertas kerja dan laporan net stable funding ratio oleh BUK yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3, bank umum kegiatan usaha 4, dan bank asing secara bulanan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan hanya berlaku dalam hal net stable funding ratio kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
(3)BUK yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3, bank umum kegiatan usaha 4, dan bank asing dengan liquidity coverage ratio dan/atau net stable funding ratio kurang dari 100% (seratus persen) pada tanggal 31 Maret 2022 harus menyusun rencana tindak untuk mengembalikan pemenuhan liquidity coverage ratio dan/atau net stable funding ratio menjadi paling rendah 100% (seratus persen).
(4)Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 April 2022.

Pasal 7B

(1)BUK atau BUS dapat menyediakan dana pendidikan kurang dari 5% (lima persen) dari anggaran pengeluaran sumber daya manusia untuk tahun 2020 dan 2021.
(2)BUK atau BUS dapat tidak melakukan perubahan rencana bisnis dalam hal terjadi perubahan rencana penyediaan dana pendidikan sepanjang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).

Pasal 7C

BUK, BUS, atau UUS dapat menetapkan kualitas agunan yang diambil alih yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan kualitas agunan yang diambil alih posisi akhir bulan Maret 2020.

Pasal 7D

BUK atau BUS yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3 dan bank umum kegiatan usaha 4 dapat tidak memenuhi capital conservation buffer sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko.

6.Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Bank yang melakukan penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1) menyampaikan Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran.
(2)Bank yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyampaikan:
1. a.Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi; dan
2. b.Laporan Rekapitulasi Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi.
(3)Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(4)Bank melaporkan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan dengan menambahkan keterangan “COVID19”.

7.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Bank menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a secara triwulanan sejak posisi akhir bulan Desember 2020 sampai dengan posisi akhir bulan Maret 2022.
(2)Bank menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b secara bulanan sejak posisi akhir bulan November 2020 sampai dengan posisi akhir bulan Maret 2022.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi bulan laporan.
(4)Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

8.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

9.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dampak lanjutan terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan pada gilirannya memengaruhi ketahanan permodalan bank yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan, yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi;
c.bahwa untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan langkah antisipatif dan lanjutan berupa penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6480); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6480) diubah sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap:
1. a.debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
2. b.BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19).
(2)Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan:
1. a.penetapan kualitas aset; dan
2. b.restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
(3)Bank dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
(4)Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit:
1. a.memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang paling sedikit memuat:
  1. 1.kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19); dan
  2. 2.sektor yang terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19);
2. b.melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19) dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
3. c.membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
4. d.mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam hal Bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem; dan
5. e.melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan Bank.
(5)Kebijakan bagi BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebijakan likuiditas dan permodalan.
(6)BUK, BUS, atau UUS dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

2.Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
(2)Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
(3)Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
(4)Kredit bagi BUK atau pembiayaan bagi BUS atau UUS yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah dalam penilaian tingkat kesehatan bank.
(5)Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
(6)Mekanisme persetujuan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a.

3.Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Bank harus melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang direstrukturisasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3)Dalam hal Bank telah menilai bahwa debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) tidak dapat bertahan, Bank melakukan:
1. a.penilaian kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset; dan
2. b.pembentukan cadangan.
(4)Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a.

4.Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IVA LIKUIDITAS DAN PERMODALAN
5.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, dan Pasal 7D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)BUK yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3, bank umum kegiatan usaha 4, dan bank asing dapat menyesuaikan batas bawah pemenuhan liquidity coverage ratio dan net stable funding ratio dari 100% (seratus persen) menjadi 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
(2)Penyampaian rencana tindak pemenuhan net stable funding ratio maupun kertas kerja dan laporan net stable funding ratio oleh BUK yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3, bank umum kegiatan usaha 4, dan bank asing secara bulanan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan hanya berlaku dalam hal net stable funding ratio kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
(3)BUK yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3, bank umum kegiatan usaha 4, dan bank asing dengan liquidity coverage ratio dan/atau net stable funding ratio kurang dari 100% (seratus persen) pada tanggal 31 Maret 2022 harus menyusun rencana tindak untuk mengembalikan pemenuhan liquidity coverage ratio dan/atau net stable funding ratio menjadi paling rendah 100% (seratus persen).
(4)Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 April 2022.

Pasal 7B

(1)BUK atau BUS dapat menyediakan dana pendidikan kurang dari 5% (lima persen) dari anggaran pengeluaran sumber daya manusia untuk tahun 2020 dan 2021.
(2)BUK atau BUS dapat tidak melakukan perubahan rencana bisnis dalam hal terjadi perubahan rencana penyediaan dana pendidikan sepanjang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).

Pasal 7C

BUK, BUS, atau UUS dapat menetapkan kualitas agunan yang diambil alih yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan kualitas agunan yang diambil alih posisi akhir bulan Maret 2020.

Pasal 7D

6.Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Bank yang melakukan penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1) menyampaikan Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran.
(2)Bank yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyampaikan:
1. a.Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi; dan
2. b.Laporan Rekapitulasi Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi.
(3)Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(4)Bank melaporkan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan dengan menambahkan keterangan “COVID19”.

7.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Bank menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a secara triwulanan sejak posisi akhir bulan Desember 2020 sampai dengan posisi akhir bulan Maret 2022.
(2)Bank menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b secara bulanan sejak posisi akhir bulan November 2020 sampai dengan posisi akhir bulan Maret 2022.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi bulan laporan.
(4)Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

8.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

9.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6A

Pasal 7A

Pasal 7B

Pasal 7C

Pasal 7D

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6A

Pasal 7A

Pasal 7B

Pasal 7C

Pasal 7D

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 Tahun 2021