DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 Tahun 2016

Nomor: 49/POJK.04/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap dana perlindungan pemodal, peraturan mengenai Dana Perlindungan Pemodal yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dana Perlindungan Pemodal; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DANA PERLINDUNGAN PEMODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Aset Pemodal adalah Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, dan/atau dana milik Pemodal yang dititipkan pada Kustodian.
2.Dana Perlindungan Pemodal adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
3.Pemodal adalah nasabah dari Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian.
4.Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal adalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal.
5.Faktor Risiko adalah salah satu unsur dalam penentuan besaran iuran keanggotaan tahunan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal yang merupakan jumlah nilai risiko dikalikan dengan Bobot Risiko.

BAB II

PEMBENTUKAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Pasal 2

Dana Perlindungan Pemodal dibentuk dan berasal dari sumber sebagai berikut:

a.kontribusi dana awal dari Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
b.iuran keanggotaan yang nilainya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri dari iuran keanggotaan awal dan iuran keanggotaan tahunan;
c.dana yang diperoleh Dana Perlindungan Pemodal dari Kustodian sebagai pengganti dari Pemodal sebagai pelaksanaan hak subrogasi;
d.hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal; dan
e.sumber lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

IURAN KEANGGOTAAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Pasal 3

(1)Pelaksanaan iuran keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.bagi Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah: 1) iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah; dan 2) iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.
2. b.bagi Bank Kustodian: 1) iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Bank Kustodian; dan 2) iuran keanggotaan tahunan sebesar seluruh Faktor Risiko dikalikan dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan pada Bank Kustodian.
(2)Perubahan atas besaran iuran keanggotaan awal dan iuran keanggotaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Pasal 4

Dana Perlindungan Pemodal bukan merupakan milik Pihak tertentu dan tidak digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk tujuan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 5

Dana Perlindungan Pemodal diadministrasikan dan dikelola oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Pasal 6

Dana Perlindungan Pemodal diwakili baik di dalam maupun di luar pengadilan oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Pasal 7

Harta kekayaan dari Dana Perlindungan Pemodal tidak dapat dipinjamkan atau dijaminkan.

Pasal 8

Harta kekayaan dari Dana Perlindungan Pemodal hanya dapat diinvestasikan pada Surat Berharga Negara dan/atau deposito pada bank yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 9

Investasi Dana Perlindungan Pemodal dalam bentuk selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

Hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal setelah dikurangi biaya atas jasa pengelolaan, wajib ditambahkan ke dalam Dana Perlindungan Pemodal.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap dana perlindungan pemodal, peraturan mengenai Dana Perlindungan Pemodal yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DANA PERLINDUNGAN PEMODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Aset Pemodal adalah Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, dan/atau dana milik Pemodal yang dititipkan pada Kustodian.
2.Dana Perlindungan Pemodal adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
3.Pemodal adalah nasabah dari Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian.
4.Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal adalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal.
5.Faktor Risiko adalah salah satu unsur dalam penentuan besaran iuran keanggotaan tahunan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal yang merupakan jumlah nilai risiko dikalikan dengan Bobot Risiko.

BAB II

PEMBENTUKAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Pasal 2

Dana Perlindungan Pemodal dibentuk dan berasal dari sumber sebagai berikut:

a.kontribusi dana awal dari Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
b.iuran keanggotaan yang nilainya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri dari iuran keanggotaan awal dan iuran keanggotaan tahunan;
c.dana yang diperoleh Dana Perlindungan Pemodal dari Kustodian sebagai pengganti dari Pemodal sebagai pelaksanaan hak subrogasi;
d.hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal; dan
e.sumber lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

IURAN KEANGGOTAAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Pasal 3

(1)Pelaksanaan iuran keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.bagi Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah: 1) iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah; dan 2) iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.
2. b.bagi Bank Kustodian: 1) iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Bank Kustodian; dan 2) iuran keanggotaan tahunan sebesar seluruh Faktor Risiko dikalikan dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan pada Bank Kustodian.
(2)Perubahan atas besaran iuran keanggotaan awal dan iuran keanggotaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Pasal 4

Dana Perlindungan Pemodal bukan merupakan milik Pihak tertentu dan tidak digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk tujuan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 5

Dana Perlindungan Pemodal diadministrasikan dan dikelola oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Pasal 6

Dana Perlindungan Pemodal diwakili baik di dalam maupun di luar pengadilan oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Pasal 7

Harta kekayaan dari Dana Perlindungan Pemodal tidak dapat dipinjamkan atau dijaminkan.

Pasal 8

Harta kekayaan dari Dana Perlindungan Pemodal hanya dapat diinvestasikan pada Surat Berharga Negara dan/atau deposito pada bank yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 9

Investasi Dana Perlindungan Pemodal dalam bentuk selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

Hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal setelah dikurangi biaya atas jasa pengelolaan, wajib ditambahkan ke dalam Dana Perlindungan Pemodal.