DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024

Nomor: 49
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengawasan, tindak lanjut pengawasan, penetapan status pengawasan, tindak lanjut status pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai pengawasan, penetapan status pengawasan, dan tindak lanjut pengawasan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 https://jdih.ojk.go.id/ tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, perlu disesuaikan dengan perkembangan industri lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGAWASAN, PENETAPAN STATUS PENGAWASAN, DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA. https://jdih.ojk.go.id/

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disebut PVML adalah lembaga jasa keuangan yang meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, PT Permodalan Nasional Madani, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2.Perusahaan Pembiayaan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
3.Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan hukum yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur dan/atau pelaksanaan kegiatan atau fasilitas lainnya dalam rangka mendukung pembiayaan infrastruktur, termasuk menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
4.Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
5.Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata- mata mencari keuntungan, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
6.Perusahaan Pergadaian adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
7.Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara LPBBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk https://jdih.ojk.go.id/ mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
8.Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan yang selanjutnya disingkat PPSP adalah perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pembiayaan sekunder perumahan dan kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan.
9.Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
10.PT Permodalan Nasional Madani yang selanjutnya disebut PT PNM adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
11.Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola tabungan perumahan rakyat.
12.PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang selanjutnya disebut PT SMI (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.
13.Pengawasan adalah kegiatan pengukuran, penilaian, pengevaluasian, dan/atau kegiatan lain yang dilakukan terhadap PVML berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan, serta untuk menilai dan memberikan kesimpulan mengenai penyelenggaraan usaha PVML.
15.Direksi adalah organ PVML yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PVML untuk kepentingan PVML, sesuai dengan maksud dan tujuan PVML serta mewakili PVML, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi PVML yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan https://jdih.ojk.go.id/ Direksi bagi PVML berbentuk badan hukum koperasi, LPEI, atau BP Tapera.
16.Dewan Komisaris adalah organ PVML yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi PVML yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi PVML berbentuk badan hukum koperasi, LPEI, atau BP Tapera.
17.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan PVML agar sesuai dengan prinsip syariah.
18.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada PVML dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas PVML dimaksud.
19.Tingkat Kesehatan adalah hasil penilaian kondisi PVML yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja PVML.
20.Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan PVML.

BAB II

PENGAWASAN

Pasal 2

(1)Otoritas Jasa Keuangan melakukan Pengawasan terhadap PVML.
(2)Pengawasan terhadap PVML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.Pengawasan tidak langsung; dan
2. b.Pengawasan langsung.

Pasal 3

(1)Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemantauan, penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap:
1. a.laporan yang disampaikan oleh PVML kepada Otoritas Jasa Keuangan;
2. b.laporan yang disampaikan oleh pihak lain kepada Otoritas Jasa Keuangan;
3. c.data Pengawasan; dan
4. d.informasi relevan lainnya yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan. https://jdih.ojk.go.id/
(2)Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PVML untuk menyampaikan informasi dan/atau dokumen tertentu untuk Pengawasan tidak langsung atas PVML.
(3)PVML wajib menyampaikan informasi dan/atau dokumen tertentu atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

(1)Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui:
1. a.tatap muka secara langsung; dan/atau
2. b.tatap muka secara elektronik.
(2)Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Pemeriksaan terhadap PVML.
(3)Dalam melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan Pemeriksaan terhadap:
1. a.pemegang saham atau yang setara pada PVML;
2. b.perusahaan anak dari PVML; dan/atau
3. c.pihak selain pemegang saham atau yang setara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau perusahaan anak dari PVML sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang melakukan transaksi dengan PVML.
(4)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
1. a.memperoleh gambaran menyeluruh tentang perkembangan usaha dan keadaan keuangan PVML, termasuk mendeteksi hal yang dapat memengaruhi Tingkat Kesehatan maupun kelangsungan usaha PVML;
2. b.mendapatkan keyakinan atas kebenaran laporan yang disampaikan oleh PVML kepada Otoritas Jasa Keuangan, laporan yang dipublikasikan kepada masyarakat, dan informasi lain;
3. c.memastikan kepatuhan PVML terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan peraturan perundang-undangan lain, dan pedoman ketentuan serta prosedur kerja yang ditetapkan PVML; dan
4. d.meneliti kebenaran atas dugaan tindak pidana di bidang PVML.
(5)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di kantor PVML, di tempat lain yang terkait dengan PVML baik di dalam negeri atau di luar negeri, dan/atau di kantor Otoritas Jasa Keuangan. https://jdih.ojk.go.id/

Pasal 5

(1)Lingkup Pemeriksaan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan meliputi seluruh aspek atau aspek tertentu dari kegiatan usaha PVML.
(2)Penentuan lingkup Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan:
1. a.Pengawasan berbasis risiko bagi PVML yang sudah menerapkan Pengawasan berbasis risiko; atau
2. b.rencana Pemeriksaan bagi PVML yang belum menerapkan Pengawasan berbasis risiko.

Pasal 6

(1)Pemeriksaan terhadap PVML dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui:
1. a.Pemeriksaan secara berkala;
2. b.Pemeriksaan sewaktu waktu; dan/atau
3. c.Pemeriksaan khusus dugaan tindak pidana di bidang PVML.
(2)Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Pemeriksaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan frekuensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Frekuensi Pemeriksaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan penilaian pengawas atas kondisi Tingkat Kesehatan atau faktor yang berdampak terhadap kegiatan usaha PVML.

Pasal 7

(1)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh tim pemeriksa.
(2)Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang.
(3)Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan;
2. b.pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
3. c.gabungan antara pegawai Otoritas Jasa Keuangan dan pihak lain yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Dalam melaksanakan Pemeriksaan, tim pemeriksa merahasiakan data dan/atau keterangan yang diperoleh selama Pemeriksaan terhadap pihak yang tidak berhak. https://jdih.ojk.go.id/

Pasal 8

Tim pemeriksa dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b wajib memenuhi ketentuan:

a.tidak termasuk dalam daftar pihak yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan;
b.bukan pihak terafiliasi terhadap objek yang diperiksa;
c.memiliki sikap mental yang baik, etika, dan tanggung jawab profesi yang tinggi;
d.bersikap independen, jujur, dan objektif;
e.kompeten di bidangnya dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PVML dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain; dan
f.secara terus-menerus mengikuti program pendidikan profesi dalam bidangnya masing-masing.

Pasal 9

(1)Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagai pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b.
(2)Akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

(1)Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat perintah kerja kepada pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(2)Pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Pemeriksaan sesuai dengan surat perintah kerja dan kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perintah kerja.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…