DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /POJK.03/2016 Tahun 2016

Nomor: 5 /POJK.03/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rencana bisnis perlu disusun secara matang dan realistis berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko, dengan cakupan yang komprehensif;
c.bahwa penyusunan rencana bisnis sebagai sarana bank dalam mengendalikan risiko stratejik harus memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal;
d.bahwa rencana bisnis yang realistis diperlukan juga bagi otoritas moneter sebagai pertimbangan dalam

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan macro prudential;

e.bahwa rencana bisnis merupakan salah satu acuan bagi pengawas bank dalam menyusun rencana pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif; OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipandang perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
2. 3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG RENCANA BISNIS BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
3.Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan dari direksi Bank mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
4.Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari dewan komisaris Bank mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
5.Direksi:

a.bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
c.bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d.bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.
1. 6.Dewan Komisaris:
a.bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
c.bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d.bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 2

(1)Bank wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun.
(2)Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank memperhatikan:
1. a.faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;
2. b.prinsip kehati-hatian;
3. c.penerapan manajemen risiko; dan
4. d.asas perbankan yang sehat.
(3)Bagi bank umum yang memiliki unit usaha syariah, Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pula memuat Rencana Bisnis khusus untuk unit usaha syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis bank umum.
(4)Rencana Bisnis wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Pasal 3

(1)Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif.
(2)Direksi wajib mengkomunikasikan Rencana Bisnis kepada:
1. a.pemegang saham Bank; dan
2. b.seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.

Pasal 4

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.

BAB II

CAKUPAN RENCANA BISNIS

Pasal 5

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit meliputi:

a.ringkasan eksekutif;
b.kebijakan dan strategi manajemen;
c.penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini;
d.proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
e.proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
f.rencana pendanaan;
g.rencana penanaman dana;
h.rencana penyertaan modal;
i.rencana permodalan;
j.rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;
k.rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
l.rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
m.informasi lainnya.

Pasal 6

Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit meliputi:

a.visi dan misi Bank;
b.arah kebijakan Bank;
c.langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank;
d.indikator keuangan utama; dan
e.target kegiatan usaha jangka pendek dan jangka menengah.

Pasal 7

Kebijakan dan strategi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling sedikit meliputi:

a.analisis posisi Bank dalam menghadapi persaingan usaha;
b.kebijakan manajemen (policy statements);
c.kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan;
d.strategi pengembangan bisnis; dan
e.strategi pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan remunerasi (remuneration policies).

Pasal 8

Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c paling sedikit meliputi:

a.penerapan manajemen risiko, termasuk penilaian profil risiko untuk seluruh risiko;
b.penerapan tata kelola yang baik;
c.kinerja keuangan, terutama dari aspek permodalan (capital) dan rentabilitas (earnings);
d.realisasi pemberian kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); dan
e.penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah, khusus bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 9

Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi paling sedikit:

a.posisi keuangan (neraca);
b.laba rugi;
c.komitmen dan kontinjensi; dan
d.asumsi makro dan mikro yang digunakan.

Pasal 10

Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e paling sedikit meliputi:

a.proyeksi rasio keuangan pokok; dan
b.proyeksi pos-pos tertentu lainnya.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rencana bisnis perlu disusun secara matang dan realistis berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko, dengan cakupan yang komprehensif;
c.bahwa penyusunan rencana bisnis sebagai sarana bank dalam mengendalikan risiko stratejik harus memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal;
d.bahwa rencana bisnis yang realistis diperlukan juga bagi otoritas moneter sebagai pertimbangan dalam

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan macro prudential;

e.bahwa rencana bisnis merupakan salah satu acuan bagi pengawas bank dalam menyusun rencana pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif; OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipandang perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
2. 3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG RENCANA BISNIS BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
3.Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan dari direksi Bank mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
4.Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari dewan komisaris Bank mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
5.Direksi:

a.bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
c.bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d.bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.
1. 6.Dewan Komisaris:
a.bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
c.bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d.bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 2

(1)Bank wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun.
(2)Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank memperhatikan:
1. a.faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;
2. b.prinsip kehati-hatian;
3. c.penerapan manajemen risiko; dan
4. d.asas perbankan yang sehat.
(3)Bagi bank umum yang memiliki unit usaha syariah, Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pula memuat Rencana Bisnis khusus untuk unit usaha syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis bank umum.
(4)Rencana Bisnis wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Pasal 3

(1)Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif.
(2)Direksi wajib mengkomunikasikan Rencana Bisnis kepada:
1. a.pemegang saham Bank; dan
2. b.seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.

Pasal 4

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.

BAB II

CAKUPAN RENCANA BISNIS

Pasal 5

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit meliputi:

a.ringkasan eksekutif;
b.kebijakan dan strategi manajemen;
c.penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini;
d.proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
e.proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
f.rencana pendanaan;
g.rencana penanaman dana;
h.rencana penyertaan modal;
i.rencana permodalan;
j.rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;
k.rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
l.rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
m.informasi lainnya.

Pasal 6

Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit meliputi:

a.visi dan misi Bank;
b.arah kebijakan Bank;
c.langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank;
d.indikator keuangan utama; dan
e.target kegiatan usaha jangka pendek dan jangka menengah.

Pasal 7

Kebijakan dan strategi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling sedikit meliputi:

a.analisis posisi Bank dalam menghadapi persaingan usaha;
b.kebijakan manajemen (policy statements);
c.kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan;
d.strategi pengembangan bisnis; dan
e.strategi pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan remunerasi (remuneration policies).

Pasal 8

Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c paling sedikit meliputi:

a.penerapan manajemen risiko, termasuk penilaian profil risiko untuk seluruh risiko;
b.penerapan tata kelola yang baik;
c.kinerja keuangan, terutama dari aspek permodalan (capital) dan rentabilitas (earnings);
d.realisasi pemberian kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); dan
e.penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah, khusus bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 9

Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi paling sedikit:

a.posisi keuangan (neraca);
b.laba rugi;
c.komitmen dan kontinjensi; dan
d.asumsi makro dan mikro yang digunakan.

Pasal 10

Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e paling sedikit meliputi:

a.proyeksi rasio keuangan pokok; dan
b.proyeksi pos-pos tertentu lainnya.