DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 Tahun 2021

Nomor: 5/POJK.04/2021
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan efisien terhadap ahli syariah pasar modal dan mengantisipasi dinamika perkembangan industri pasar modal syariah, perlu dilakukan penggantian terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai ahli syariah pasar modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2021, No.79 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memiliki izin untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal oleh pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal.
2.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.
3.Tim Ahli Syariah yang selanjutnya disingkat TAS adalah tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal yang diterbitkan atau dikeluarkan pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal. www.peraturan.go.id 2021, No.79
4.Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga Islam dengan tugas dan fungsi untuk menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia.
5.Kegiatan Syariah di Pasar Modal adalah kegiatan yang terkait dengan penawaran umum efek syariah, perdagangan efek syariah, pengelolaan investasi syariah di pasar modal, dan emiten atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek syariah yang diterbitkannya, perusahaan efek yang sebagian atau seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek syariah.
6.Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
7.Badan Nasional Sertifikasi Profesi adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
8.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
9.Pejabat Negara adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai aparatur sipil negara. www.peraturan.go.id 2021, No.79

BAB II

PERIZINAN DAN PERSYARATAN ASPM

Pasal 2

Orang perseorangan yang:

a.memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal oleh pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal; dan/atau
b.memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal, wajib mempunyai izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

(1)Pemohon izin ASPM harus memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi.
(2)Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
1. a.cakap melakukan perbuatan hukum;
2. b.memiliki akhlak dan moral yang baik;
3. c.dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan izin ASPM tidak pernah:
  1. 1.melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
  2. 2.dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
4. d.dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan izin ASPM tidak pernah:
  1. 1.dikenai sanksi dalam menjalankan kegiatan syariah di sektor jasa keuangan karena tidak sesuai dengan prinsip syariah; dan
  2. 2.dikenai sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan www.peraturan.go.id 2021, No.79 pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan;
5. e.memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.memiliki komitmen terhadap pengembangan pasar modal syariah; dan
7. g.memiliki sikap independen dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal.
(3)Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
1. a.pendidikan paling rendah strata 1 (satu) atau sederajat; dan
2. b.sertifikat kompetensi ASPM yang masih berlaku yang diterbitkan oleh LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Sertifikat kompetensi ASPM yang diterbitkan oleh LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup kompetensi di bidang pasar modal dan kompetensi pengawas syariah.
(5)LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengakui kompetensi di bidang pasar modal dari pemohon yang memiliki:
1. a.pengalaman kerja pada institusi pengawas pasar modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengatur dan/atau mengawasi industri pasar modal, dengan ketentuan paling singkat 2 (dua) tahun pada posisi manajerial atau paling singkat 5 (lima) tahun pada posisi pelaksana;
2. b.izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, atau wakil manajer investasi; atau
3. c.surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai profesi penunjang pasar modal.
(6)LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengakui kompetensi pengawas syariah dari pemohon yang memiliki pengalaman muamalah maliyah, yang www.peraturan.go.id 2021, No.79 dibuktikan dengan bukti pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun pada posisi badan pelaksana harian Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 4

ASPM yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan wajib memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IZIN ASPM

Pasal 5

(1)Permohonan untuk memperoleh izin ASPM diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat Permohonan Izin Ahli Syariah Pasar Modal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai kelengkapan dokumen:
1. a.daftar riwayat hidup terbaru yang ditandatangani oleh pemohon dengan menggunakan format Daftar Riwayat Hidup tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
2. b.surat pernyataan pemenuhan persyaratan integritas dengan meterai cukup dan telah ditandatangani dengan menggunakan format Surat Pernyataan Persyaratan Integritas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa pemohon:
  1. 1.cakap melakukan perbuatan hukum;
  2. 2.memiliki akhlak dan moral yang baik; www.peraturan.go.id 2021, No.79
  3. 3.dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum permohonan izin ASPM: a) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  4. 4.dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum permohonan izin ASPM: a) tidak pernah dikenakan sanksi dalam menjalankan kegiatan syariah di sektor jasa keuangan karena tidak sesuai dengan prinsip syariah; dan b) tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  5. 5.memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. 6.memiliki komitmen terhadap pengembangan pasar modal syariah; dan
  7. 7.memiliki sikap independen dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal;
3. c.fotokopi sertifikat kompetensi ASPM yang masih berlaku yang diterbitkan oleh LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b;
4. d.fotokopi ijazah pendidikan formal paling rendah strata 1 (satu) atau sederajat;
5. e.fotokopi kartu tanda penduduk;
6. f.surat keterangan domisili dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang jika terdapat perbedaan www.peraturan.go.id 2021, No.79 alamat domisili dengan alamat kartu tanda penduduk;
7. g.pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar;
8. h.surat keterangan perbedaan nama dari pejabat atau instansi berwenang, jika terdapat perbedaan nama pemohon dengan dokumen yang dilampirkan; dan
9. i.jawaban atas daftar pertanyaan integritas sesuai dengan format Daftar Pertanyaan Integritas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 6

Dalam memproses permohonan izin ASPM, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

a.melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon; dan/atau
b.meminta tambahan informasi dan/atau dokumen kelengkapan kepada pemohon, untuk memastikan pemenuhan atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan memastikan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

(1)Izin ASPM diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin ASPM yang memenuhi kelengkapan persyaratan.
(2)Dalam hal permohonan izin ASPM pada saat diterima tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan www.peraturan.go.id 2021, No.79 memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
1. a.permohonan perizinan belum lengkap; atau
2. b.permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
(3)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan permohonan perizinan belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pemohon harus menyampaikan tambahan informasi dan/atau dokumen paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.
(4)Penyampaian tambahan informasi dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya tambahan informasi dan/atau dokumen tersebut pada sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Sejak diterimanya tambahan informasi dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan, permohonan izin ASPM tersebut dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)Pemohon yang tidak menanggapi permintaan tambahan informasi dan/atau dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap membatalkan permohonan izin ASPM yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN ASPM

Pasal 8

(1)Izin ASPM mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Dalam hal pada saat permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASPM masih www.peraturan.go.id 2021, No.79 mempunyai kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan dapat menolak permohonan perpanjangan izin ASPM dimaksud.

Pasal 9

Izin ASPM tidak berlaku jika:

a.ASPM meninggal dunia;
b.masa berlaku izin ASPM telah berakhir namun ASPM tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin ASPM;
c.masa berlaku izin ASPM telah berakhir dan permohonan perpanjangan izin ASPM ditolak karena tidak memenuhi persyaratan;
d.sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sudah tidak berlaku; atau
e.izin ASPM dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

(1)Permohonan perpanjangan izin ASPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku izin ASPM berakhir.
(2)Permohonan perpanjangan izin ASPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan format Surat Permohonan Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan disertai kelengkapan persyaratan dokumen:
1. a.pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar; www.peraturan.go.id 2021, No.79
2. b.fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir, jika terdapat perubahan ijazah yang dimiliki; dan
3. c.fotokopi sertifikat kompetensi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b.
(3)ASPM yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini harus memiliki sertifikat kompetensi dari LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai bukti pemenuhan persyaratan kompetensi pada saat mengajukan perpanjangan izin ASPM.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan efisien terhadap ahli syariah pasar modal dan mengantisipasi dinamika perkembangan industri pasar modal syariah, perlu dilakukan penggantian terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai ahli syariah pasar modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memiliki izin untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal oleh pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal.
2.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.
3.Tim Ahli Syariah yang selanjutnya disingkat TAS adalah tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal yang diterbitkan atau dikeluarkan pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal. www.peraturan.go.id 2021, No.79
4.Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga Islam dengan tugas dan fungsi untuk menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia.
5.Kegiatan Syariah di Pasar Modal adalah kegiatan yang terkait dengan penawaran umum efek syariah, perdagangan efek syariah, pengelolaan investasi syariah di pasar modal, dan emiten atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek syariah yang diterbitkannya, perusahaan efek yang sebagian atau seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek syariah.
6.Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
7.Badan Nasional Sertifikasi Profesi adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
8.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
9.Pejabat Negara adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai aparatur sipil negara. www.peraturan.go.id 2021, No.79

BAB II

PERIZINAN DAN PERSYARATAN ASPM

Pasal 2

Orang perseorangan yang:

a.memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal oleh pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal; dan/atau
b.memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal, wajib mempunyai izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

(1)Pemohon izin ASPM harus memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi.
(2)Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
1. a.cakap melakukan perbuatan hukum;
2. b.memiliki akhlak dan moral yang baik;
3. c.dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan izin ASPM tidak pernah:
  1. 1.melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
  2. 2.dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
4. d.dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan izin ASPM tidak pernah:
  1. 1.dikenai sanksi dalam menjalankan kegiatan syariah di sektor jasa keuangan karena tidak sesuai dengan prinsip syariah; dan
  2. 2.dikenai sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan www.peraturan.go.id 2021, No.79 pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan;
5. e.memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.memiliki komitmen terhadap pengembangan pasar modal syariah; dan
7. g.memiliki sikap independen dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal.
(3)Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
1. a.pendidikan paling rendah strata 1 (satu) atau sederajat; dan
2. b.sertifikat kompetensi ASPM yang masih berlaku yang diterbitkan oleh LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Sertifikat kompetensi ASPM yang diterbitkan oleh LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup kompetensi di bidang pasar modal dan kompetensi pengawas syariah.
(5)LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengakui kompetensi di bidang pasar modal dari pemohon yang memiliki:
1. a.pengalaman kerja pada institusi pengawas pasar modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengatur dan/atau mengawasi industri pasar modal, dengan ketentuan paling singkat 2 (dua) tahun pada posisi manajerial atau paling singkat 5 (lima) tahun pada posisi pelaksana;
2. b.izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, atau wakil manajer investasi; atau
3. c.surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai profesi penunjang pasar modal.
(6)LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengakui kompetensi pengawas syariah dari pemohon yang memiliki pengalaman muamalah maliyah, yang www.peraturan.go.id 2021, No.79 dibuktikan dengan bukti pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun pada posisi badan pelaksana harian Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 4

ASPM yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan wajib memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IZIN ASPM

Pasal 5

(1)Permohonan untuk memperoleh izin ASPM diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat Permohonan Izin Ahli Syariah Pasar Modal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai kelengkapan dokumen:
1. a.daftar riwayat hidup terbaru yang ditandatangani oleh pemohon dengan menggunakan format Daftar Riwayat Hidup tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
2. b.surat pernyataan pemenuhan persyaratan integritas dengan meterai cukup dan telah ditandatangani dengan menggunakan format Surat Pernyataan Persyaratan Integritas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa pemohon:
  1. 1.cakap melakukan perbuatan hukum;
  2. 2.memiliki akhlak dan moral yang baik; www.peraturan.go.id 2021, No.79
  3. 3.dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum permohonan izin ASPM: a) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  4. 4.dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum permohonan izin ASPM: a) tidak pernah dikenakan sanksi dalam menjalankan kegiatan syariah di sektor jasa keuangan karena tidak sesuai dengan prinsip syariah; dan b) tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  5. 5.memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. 6.memiliki komitmen terhadap pengembangan pasar modal syariah; dan
  7. 7.memiliki sikap independen dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal;
3. c.fotokopi sertifikat kompetensi ASPM yang masih berlaku yang diterbitkan oleh LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b;
4. d.fotokopi ijazah pendidikan formal paling rendah strata 1 (satu) atau sederajat;
5. e.fotokopi kartu tanda penduduk;
6. f.surat keterangan domisili dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang jika terdapat perbedaan www.peraturan.go.id 2021, No.79 alamat domisili dengan alamat kartu tanda penduduk;
7. g.pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar;
8. h.surat keterangan perbedaan nama dari pejabat atau instansi berwenang, jika terdapat perbedaan nama pemohon dengan dokumen yang dilampirkan; dan
9. i.jawaban atas daftar pertanyaan integritas sesuai dengan format Daftar Pertanyaan Integritas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 6

Dalam memproses permohonan izin ASPM, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

a.melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon; dan/atau
b.meminta tambahan informasi dan/atau dokumen kelengkapan kepada pemohon, untuk memastikan pemenuhan atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan memastikan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

(1)Izin ASPM diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin ASPM yang memenuhi kelengkapan persyaratan.
(2)Dalam hal permohonan izin ASPM pada saat diterima tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan www.peraturan.go.id 2021, No.79 memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
1. a.permohonan perizinan belum lengkap; atau
2. b.permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
(3)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan permohonan perizinan belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pemohon harus menyampaikan tambahan informasi dan/atau dokumen paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.
(4)Penyampaian tambahan informasi dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya tambahan informasi dan/atau dokumen tersebut pada sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Sejak diterimanya tambahan informasi dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan, permohonan izin ASPM tersebut dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)Pemohon yang tidak menanggapi permintaan tambahan informasi dan/atau dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap membatalkan permohonan izin ASPM yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN ASPM

Pasal 8

(1)Izin ASPM mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Dalam hal pada saat permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASPM masih www.peraturan.go.id 2021, No.79 mempunyai kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan dapat menolak permohonan perpanjangan izin ASPM dimaksud.

Pasal 9

Izin ASPM tidak berlaku jika:

a.ASPM meninggal dunia;
b.masa berlaku izin ASPM telah berakhir namun ASPM tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin ASPM;
c.masa berlaku izin ASPM telah berakhir dan permohonan perpanjangan izin ASPM ditolak karena tidak memenuhi persyaratan;
d.sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sudah tidak berlaku; atau
e.izin ASPM dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

(1)Permohonan perpanjangan izin ASPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku izin ASPM berakhir.
(2)Permohonan perpanjangan izin ASPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan format Surat Permohonan Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan disertai kelengkapan persyaratan dokumen:
1. a.pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar; www.peraturan.go.id 2021, No.79
2. b.fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir, jika terdapat perubahan ijazah yang dimiliki; dan
3. c.fotokopi sertifikat kompetensi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b.
(3)ASPM yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini harus memiliki sertifikat kompetensi dari LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai bukti pemenuhan persyaratan kompetensi pada saat mengajukan perpanjangan izin ASPM.