DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014 Tahun 2014

Nomor: 5/POJK.05/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan peraturan yang dinamis dan komprehensif di bidang perizinan dan kelembagaan Lembaga Penjaminan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai perizinan dan kelembagaan Lembaga Penjaminan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA PENJAMINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.
2.Penjaminan Ulang adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang telah menjamin pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.
3.Lembaga Penjaminan adalah Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang, dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.
4.Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan.
5.Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah.
6.Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang.
7.Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang berdasarkan Prinsip Syariah.
8.Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
9.Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain.
10.Prinsip…
10.Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
11.Unit Usaha Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang berfungsi sebagai kantor pusat dari kantor cabang dan/atau kantor selain kantor cabang yang menjalankan kegiatan usaha Penjaminan atau Penjaminan Ulang berdasarkan Prinsip Syariah.
12.Lembaga Keuangan adalah bank dan lembaga keuangan bukan bank.
13.Kantor Cabang adalah kantor Lembaga Penjaminan yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat.
14.Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang telah memberikan fasilitas finansial kepada Terjamin.
15.Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh fasilitas finansial dari Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
16.Sertifikat Penjaminan adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin.
17.Direksi:

a.bagi Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Perusahaan Umum adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai badan usaha milik negara;
b.bagi Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas;
c.bagi Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.
1. 18.Dewan…
2. 18.Dewan Komisaris:
a.bagi Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Perusahaan Umum adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai badan usaha milik negara;
b.bagi Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas;
c.bagi Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.
1. 19.Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Lembaga Penjaminan yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha yang dilaksanakan Lembaga Penjaminan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
2. 20.Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

IZIN USAHA, PERMODALAN, DAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

(1)Lembaga Penjaminan hanya dapat melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan harus dilampiri dengan:
1. a.akta…
2. a.akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang, yang paling sedikit memuat:
  1. 1.nama, tempat kedudukan, dan lingkup wilayah operasional;
  2. 2.kegiatan usaha sebagai Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Ulang, Perusahaan Penjaminan Syariah, atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
  3. 3.permodalan;
  4. 4.kepemilikan; dan
  5. 5.wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah bagi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
3. b.data Direksi dan Dewan Komisaris meliputi:
  1. 1.1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;
  2. 2.fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
  3. 3.daftar riwayat hidup; dan
  4. 4.surat pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris akan mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  5. 5.surat pernyataan bahwa: a) Direksi Lembaga Penjaminan tidak melakukan rangkap jabatan pada Lembaga Penjaminan atau badan usaha lain; atau b) Dewan Komisaris Lembaga Penjaminan tidak melakukan rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjaminan atau badan usaha lain.
  6. 6.surat keterangan atau bukti tertulis berpengalaman di bidang Penjaminan atau perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu Direksi.
  7. 7.bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. c.data...
5. c.data pemegang saham atau anggota:
  1. 1.dalam hal pemegang saham adalah perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 serta surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan tindak pidana pencucian uang;
  2. 2.dalam hal pemegang saham adalah badan hukum, dokumen yang dilampirkan adalah: a) akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir yang telah berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan; b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir; c) dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi pemegang saham dan Direksi badan hukum tersebut; dan d) surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari tindak pidana pencucian uang.
  3. 3.bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan bagi pemegang saham pengendali Lembaga Penjaminan.
6. d.Dokumen persyaratan Dewan Pengawas Syariah, bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, meliputi:
  1. 1.Surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan
  2. 2.bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan;
7. e.struktur organisasi yang memiliki fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, fungsi pelayanan dan pengembangan informasi/database Terjamin;
8. f.sistem dan prosedur kerja Lembaga Penjaminan;
9. g.rencana kerja untuk tiga tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
  1. 1.studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
  2. 2.rencana…
  3. 2.rencana kegiatan usaha Penjaminan atau Penjaminan Ulang dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
  4. 3.proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Lembaga Penjaminan melakukan kegiatan operasional.
10. h.Keterangan mengenai pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. 1.Memiliki pengalaman dibidang Penjaminan (termasuk surety di bidang asuransi) atau pengalaman sebagai analis kredit paling sedikit 1 (satu) tahun;
  2. 2.pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan di bidang Penjaminan atau Lembaga Keuangan bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang; dan
  3. 3.pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan di bidang penjaminan atau penjaminan syariah bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.
11. i.fotokopi bukti pelunasan modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal dalam bentuk deposito berjangka atas nama Lembaga Penjaminan yang bersangkutan pada:
  1. 1.salah satu bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang; atau
  2. 2.salah satu bank umum syariah di Indonesia bagi Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.
12. j.Bukti kesiapan operasional antara lain berupa:
  1. 1.daftar aset tetap dan inventaris;
  2. 2.bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa menyewa gedung kantor;
  3. 3.contoh formulir, termasuk Sertifikat Penjaminan yang akan digunakan untuk operasional Lembaga Penjaminan; dan
  4. 4.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pasal 3…

Pasal 3

(1)Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterima secara lengkap dan benar.
(2)Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
1. a.penelitian atas kelengkapan dokumen;
2. b.analisis kelayakan atas rencana kerja; dan
3. c.analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penjaminan.
(3)Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 4

(1)Lembaga Penjaminan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan.
(2)Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi Lembaga Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri fotokopi Sertifikat Penjaminan atau perjanjian kerja sama paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional sesuai dengan format dalam Lampiran II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3)Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Penjaminan belum melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha yang telah dikeluarkan.

Pasal 5

Nama Lembaga Penjaminan harus dicantumkan secara jelas dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1 yang dimulai dengan bentuk badan hukum diikuti kata:

a.Penjaminan atau Jaminan, bagi Perusahaan Penjaminan;
b.Penjaminan…
b.Penjaminan Ulang atau Jaminan Ulang, bagi Perusahaan Penjaminan Ulang;
c.Penjaminan atau Jaminan serta diakhiri dengan kata syariah, bagi Perusahaan Penjaminan Syariah; atau
d.Penjaminan Ulang atau Jaminan Ulang serta diakhiri dengan kata syariah, bagi Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.

Pasal 6

(1)Modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal Lembaga Penjaminan ditetapkan berdasarkan lingkup operasi yaitu nasional atau provinsi.
(2)Jumlah modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah ditetapkan paling sedikit:
1. a.Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), untuk lingkup nasional; atau
2. b.Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), untuk lingkup provinsi.
(3)Jumlah modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal Perusahaan Penjaminan Ulang dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah ditetapkan paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 7

(1)Bentuk badan hukum Lembaga Penjaminan adalah:
1. a.Perusahaan Umum;
2. b.Perseroan Terbatas; atau
3. c.Koperasi.
(2)Lembaga Penjaminan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, sahamnya hanya dapat dimiliki oleh:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.badan hukum Indonesia;
3. c.badan usaha asing;
4. d.Pemerintah Pusat; dan/atau
5. e.Pemerintah Daerah.
(3)Badan…
(3)Badan usaha asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya dapat memiliki saham pada Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas.
(4)Total kepemilikan asing pada Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan per seratus) dari modal disetor.
(5)Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang berbentuk badan hukum Koperasi hanya dapat dimiliki oleh gabungan Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang berbentuk badan hukum Koperasi.

BAB III

KEPEMILIKAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 8

(1)Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum Indonesia, jumlah penyertaan modal pada Lembaga Penjaminan ditetapkan paling banyak sebesar:
1. a.ekuitas badan hukum yang bersangkutan apabila tidak terdapat penyertaan lain; atau
2. b.ekuitas badan hukum yang bersangkutan dikurangi jumlah penyertaan lain yang telah dilakukan apabila terdapat penyertaan lain.
(2)Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
1. a.penjumlahan dari modal disetor, cadangan, dan laba, dikurangi kerugian, dalam hal Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan perusahaan umum; atau
2. b.penjumlahan dari setoran pokok, sertifikat modal, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, dalam hal Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum koperasi.

Pasal 9

(1)Pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris Lembaga Penjaminan paling kurang harus memenuhi persyaratan:
1. a.tidak...
2. a.tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
3. b.tidak tercantum dalam DTL di sektor perbankan;
4. c.tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan dan/atau tindak pidana di bidang ekonomi atau sektor keuangan;
5. d.setoran modal bagi pemegang saham:
  1. 1.tidak berasal dari pinjaman dan tindak pidana pencucian uang bagi pemegang saham perorangan;
  2. 2.tidak berasal dari tindak pidana pencucian uang bagi pemegang saham badan hukum.
6. e.tidak pernah dikenakan sanksi administratif akibat pelanggaran atas ketentuan perundang- undangan di bidang jasa keuangan;
7. f.salah satu Direksi Lembaga Penjaminan harus memiliki pengalaman operasional di bidang Penjaminan, perbankan atau lembaga keuangan lainnya paling sedikit 2 (dua) tahun di tingkat manajerial;
8. g.salah satu direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang Lembaga Keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah bagi Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah; dan
9. h.tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2)Dalam hal pemegang saham Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf f dan huruf g berlaku bagi pemegang saham dan Direksi dari Perseroan Terbatas tersebut.
(3)Dalam hal pemegang saham Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Koperasi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf f dan huruf g berlaku bagi pengurus Koperasi tersebut.

Pasal 10

(1)Direksi Lembaga Penjaminan dilarang merangkap jabatan... jabatan pada Lembaga Penjaminan atau badan usaha lain.
(2)Dewan Komisaris Lembaga Penjaminan dilarang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjaminan atau badan usaha lain.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan peraturan yang dinamis dan komprehensif di bidang perizinan dan kelembagaan Lembaga Penjaminan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai perizinan dan kelembagaan Lembaga Penjaminan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA PENJAMINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.
2.Penjaminan Ulang adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang telah menjamin pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.
3.Lembaga Penjaminan adalah Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang, dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.
4.Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan.
5.Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah.
6.Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang.
7.Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang berdasarkan Prinsip Syariah.
8.Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
9.Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain.
10.Prinsip…
10.Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
11.Unit Usaha Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang berfungsi sebagai kantor pusat dari kantor cabang dan/atau kantor selain kantor cabang yang menjalankan kegiatan usaha Penjaminan atau Penjaminan Ulang berdasarkan Prinsip Syariah.
12.Lembaga Keuangan adalah bank dan lembaga keuangan bukan bank.
13.Kantor Cabang adalah kantor Lembaga Penjaminan yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat.
14.Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang telah memberikan fasilitas finansial kepada Terjamin.
15.Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh fasilitas finansial dari Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
16.Sertifikat Penjaminan adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin.
17.Direksi:

a.bagi Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Perusahaan Umum adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai badan usaha milik negara;
b.bagi Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas;
c.bagi Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.
1. 18.Dewan…
2. 18.Dewan Komisaris:
a.bagi Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Perusahaan Umum adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai badan usaha milik negara;
b.bagi Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas;
c.bagi Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.
1. 19.Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Lembaga Penjaminan yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha yang dilaksanakan Lembaga Penjaminan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
2. 20.Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

IZIN USAHA, PERMODALAN, DAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

(1)Lembaga Penjaminan hanya dapat melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan harus dilampiri dengan:
1. a.akta…
2. a.akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang, yang paling sedikit memuat:
  1. 1.nama, tempat kedudukan, dan lingkup wilayah operasional;
  2. 2.kegiatan usaha sebagai Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Ulang, Perusahaan Penjaminan Syariah, atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
  3. 3.permodalan;
  4. 4.kepemilikan; dan
  5. 5.wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah bagi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
3. b.data Direksi dan Dewan Komisaris meliputi:
  1. 1.1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;
  2. 2.fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
  3. 3.daftar riwayat hidup; dan
  4. 4.surat pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris akan mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  5. 5.surat pernyataan bahwa: a) Direksi Lembaga Penjaminan tidak melakukan rangkap jabatan pada Lembaga Penjaminan atau badan usaha lain; atau b) Dewan Komisaris Lembaga Penjaminan tidak melakukan rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjaminan atau badan usaha lain.
  6. 6.surat keterangan atau bukti tertulis berpengalaman di bidang Penjaminan atau perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu Direksi.
  7. 7.bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. c.data...
5. c.data pemegang saham atau anggota:
  1. 1.dalam hal pemegang saham adalah perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 serta surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan tindak pidana pencucian uang;
  2. 2.dalam hal pemegang saham adalah badan hukum, dokumen yang dilampirkan adalah: a) akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir yang telah berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan; b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir; c) dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi pemegang saham dan Direksi badan hukum tersebut; dan d) surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari tindak pidana pencucian uang.
  3. 3.bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan bagi pemegang saham pengendali Lembaga Penjaminan.
6. d.Dokumen persyaratan Dewan Pengawas Syariah, bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, meliputi:
  1. 1.Surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan
  2. 2.bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan;
7. e.struktur organisasi yang memiliki fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, fungsi pelayanan dan pengembangan informasi/database Terjamin;
8. f.sistem dan prosedur kerja Lembaga Penjaminan;
9. g.rencana kerja untuk tiga tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
  1. 1.studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
  2. 2.rencana…
  3. 2.rencana kegiatan usaha Penjaminan atau Penjaminan Ulang dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
  4. 3.proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Lembaga Penjaminan melakukan kegiatan operasional.
10. h.Keterangan mengenai pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. 1.Memiliki pengalaman dibidang Penjaminan (termasuk surety di bidang asuransi) atau pengalaman sebagai analis kredit paling sedikit 1 (satu) tahun;
  2. 2.pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan di bidang Penjaminan atau Lembaga Keuangan bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang; dan
  3. 3.pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan di bidang penjaminan atau penjaminan syariah bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.
11. i.fotokopi bukti pelunasan modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal dalam bentuk deposito berjangka atas nama Lembaga Penjaminan yang bersangkutan pada:
  1. 1.salah satu bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang; atau
  2. 2.salah satu bank umum syariah di Indonesia bagi Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.
12. j.Bukti kesiapan operasional antara lain berupa:
  1. 1.daftar aset tetap dan inventaris;
  2. 2.bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa menyewa gedung kantor;
  3. 3.contoh formulir, termasuk Sertifikat Penjaminan yang akan digunakan untuk operasional Lembaga Penjaminan; dan
  4. 4.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pasal 3…

Pasal 3

(1)Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterima secara lengkap dan benar.
(2)Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
1. a.penelitian atas kelengkapan dokumen;
2. b.analisis kelayakan atas rencana kerja; dan
3. c.analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penjaminan.
(3)Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 4

(1)Lembaga Penjaminan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan.
(2)Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi Lembaga Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri fotokopi Sertifikat Penjaminan atau perjanjian kerja sama paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional sesuai dengan format dalam Lampiran II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3)Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Penjaminan belum melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha yang telah dikeluarkan.

Pasal 5

Nama Lembaga Penjaminan harus dicantumkan secara jelas dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1 yang dimulai dengan bentuk badan hukum diikuti kata:

a.Penjaminan atau Jaminan, bagi Perusahaan Penjaminan;
b.Penjaminan…
b.Penjaminan Ulang atau Jaminan Ulang, bagi Perusahaan Penjaminan Ulang;
c.Penjaminan atau Jaminan serta diakhiri dengan kata syariah, bagi Perusahaan Penjaminan Syariah; atau
d.Penjaminan Ulang atau Jaminan Ulang serta diakhiri dengan kata syariah, bagi Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.

Pasal 6

(1)Modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal Lembaga Penjaminan ditetapkan berdasarkan lingkup operasi yaitu nasional atau provinsi.
(2)Jumlah modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah ditetapkan paling sedikit:
1. a.Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), untuk lingkup nasional; atau
2. b.Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), untuk lingkup provinsi.
(3)Jumlah modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal Perusahaan Penjaminan Ulang dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah ditetapkan paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 7

(1)Bentuk badan hukum Lembaga Penjaminan adalah:
1. a.Perusahaan Umum;
2. b.Perseroan Terbatas; atau
3. c.Koperasi.
(2)Lembaga Penjaminan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, sahamnya hanya dapat dimiliki oleh:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.badan hukum Indonesia;
3. c.badan usaha asing;
4. d.Pemerintah Pusat; dan/atau
5. e.Pemerintah Daerah.
(3)Badan…
(3)Badan usaha asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya dapat memiliki saham pada Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas.
(4)Total kepemilikan asing pada Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan per seratus) dari modal disetor.
(5)Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang berbentuk badan hukum Koperasi hanya dapat dimiliki oleh gabungan Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang berbentuk badan hukum Koperasi.

BAB III

KEPEMILIKAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 8

(1)Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum Indonesia, jumlah penyertaan modal pada Lembaga Penjaminan ditetapkan paling banyak sebesar:
1. a.ekuitas badan hukum yang bersangkutan apabila tidak terdapat penyertaan lain; atau
2. b.ekuitas badan hukum yang bersangkutan dikurangi jumlah penyertaan lain yang telah dilakukan apabila terdapat penyertaan lain.
(2)Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
1. a.penjumlahan dari modal disetor, cadangan, dan laba, dikurangi kerugian, dalam hal Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan perusahaan umum; atau
2. b.penjumlahan dari setoran pokok, sertifikat modal, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, dalam hal Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum koperasi.

Pasal 9

(1)Pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris Lembaga Penjaminan paling kurang harus memenuhi persyaratan:
1. a.tidak...
2. a.tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
3. b.tidak tercantum dalam DTL di sektor perbankan;
4. c.tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan dan/atau tindak pidana di bidang ekonomi atau sektor keuangan;
5. d.setoran modal bagi pemegang saham:
  1. 1.tidak berasal dari pinjaman dan tindak pidana pencucian uang bagi pemegang saham perorangan;
  2. 2.tidak berasal dari tindak pidana pencucian uang bagi pemegang saham badan hukum.
6. e.tidak pernah dikenakan sanksi administratif akibat pelanggaran atas ketentuan perundang- undangan di bidang jasa keuangan;
7. f.salah satu Direksi Lembaga Penjaminan harus memiliki pengalaman operasional di bidang Penjaminan, perbankan atau lembaga keuangan lainnya paling sedikit 2 (dua) tahun di tingkat manajerial;
8. g.salah satu direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang Lembaga Keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah bagi Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah; dan
9. h.tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2)Dalam hal pemegang saham Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf f dan huruf g berlaku bagi pemegang saham dan Direksi dari Perseroan Terbatas tersebut.
(3)Dalam hal pemegang saham Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum Koperasi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf f dan huruf g berlaku bagi pengurus Koperasi tersebut.

Pasal 10

(1)Direksi Lembaga Penjaminan dilarang merangkap jabatan... jabatan pada Lembaga Penjaminan atau badan usaha lain.
(2)Dewan Komisaris Lembaga Penjaminan dilarang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjaminan atau badan usaha lain.