DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 Tahun 2017

Nomor: 5/POJK.05/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pembaruan penyelenggaraan program pensiun dan mengimbangi manfaat yang telah berkembang pada sistem ketenagakerjaan, perlu dibuka manfaat lain untuk menambah manfaat bagi peserta program pensiun;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 3 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG IURAN, MANFAAT PENSIUN, DAN MANFAAT LAIN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DANA PENSIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
2.Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
3.Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
4.Asumsi Aktuaria adalah kumpulan estimasi mengenai perubahan di masa yang akan datang, yang dipergunakan untuk menghitung nilai sekarang suatu pembayaran atau pembayaran-pembayaran di masa depan, dan mencakup antara lain tingkat bunga, tingkat probabilitas terjadinya kematian, cacat, serta tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun.
5.Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
6.Manfaat Lain adalah pembayaran manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun.
7.Nilai Sekarang adalah nilai pada suatu tanggal tertentu, dari pembayaran atau pembayaran- pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran termaksud secara aktuaria berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut.
8.Penghasilan adalah penghasilan seseorang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
9.Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian atau seluruh Penghasilan karyawan yang diterima dari pemberi kerja dan ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun suatu DPPK sebagai dasar perhitungan besar iuran dan/atau Manfaat Pensiun peserta.
10.Pemberi Kerja adalah pendiri atau mitra pendiri yang mempekerjakan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
11.Pendiri adalah:

a.orang atau badan yang membentuk DPPK; atau
b.bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
1. 12.Peraturan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
2. 13.Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan PDP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
3. 14.Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan PDP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
4. 15.Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain dalam hal Peserta atau pensiunan meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta atau pensiunan apabila Peserta atau pensiunan tidak menikah dan tidak mempunyai anak.
5. 16.Program Pensiun Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
6. 17.Program Pensiun Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing- masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
7. 18.Rumus Bulanan adalah cara menghitung besar Manfaat Pensiun per bulan yang akan diterima oleh Peserta.
8. 19.Rumus Sekaligus adalah cara menghitung besar Manfaat Pensiun yang akan diterima oleh Peserta dalam bentuk nilai sekaligus yang selanjutnya akan dikonversi menjadi Manfaat Pensiun per bulan.
9. 20.Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah.

BAB II

DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

Pasal 2

Iuran pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP terdiri atas:

a.iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta; atau
b.iuran Pemberi Kerja.

Pasal 3

Iuran yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP dihitung berdasarkan hasil valuasi aktuaria.

Pasal 4

(1)Besar Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan:
1. a.Rumus Bulanan; atau
2. b.Rumus Sekaligus.
(2)Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan Rumus Bulanan terdiri atas:
1. a.Manfaat Pensiun yang dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:
  1. 1.faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam persentase;
  2. 2.masa kerja; dan
  3. 3.Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk: a) Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir; b) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir; c) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau d) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja;
2. b.Manfaat Pensiun yang tidak dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:
  1. 1.faktor penghargaan yang dinyatakan dalam persentase; dan
  2. 2.Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk: a) Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir; b) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir; c) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau d) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja.
(3)Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan Rumus Sekaligus terdiri atas:
1. a.Manfaat Pensiun yang dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:
  1. 1.faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam bilangan desimal;
  2. 2.masa kerja; dan
  3. 3.Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk: a) Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir; b) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir; c) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau d) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja;
2. b.Manfaat Pensiun yang tidak dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:
  1. 1.faktor penghargaan yang dinyatakan dalam bilangan desimal; dan
  2. 2.Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk: a) Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir; b) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir; c) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau d) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja;
3. c.Manfaat Pensiun yang hasil pengembangan asetnya ditetapkan (cash balance plan) merupakan akumulasi penjumlahan dari perkalian:
  1. 1.faktor penghargaan yang dinyatakan dalam persentase;
  2. 2.Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir; dan
  3. 3.akumulasi perkalian tingkat hasil pengembangan dengan rate tertentu.

Pasal 5

(1)Iuran Peserta dalam 1 (satu) tahun untuk DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang menggunakan Rumus Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, paling banyak 3 (tiga) kali faktor penghargaan per tahun masa kerja kali Penghasilan Dasar Pensiun per tahun.
(2)Iuran Peserta dalam 1 (satu) tahun untuk DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang menggunakan Rumus Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf b, paling banyak 3% (tiga persen) kali faktor penghargaan per tahun masa kerja kali Penghasilan Dasar Pensiun per tahun.

Pasal 6

(1)Peserta yang berhenti bekerja dan dipekerjakan kembali oleh Pemberi Kerja yang sama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, masa kepesertaannya dalam rangka penyelenggaraan Program Pensiun harus diperhitungkan tanpa terputus.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
1. a.Peserta telah menerima pembayaran atas haknya secara sekaligus yaitu paling sedikit sebesar himpunan iurannya sendiri, ditambah bunga yang layak dalam hal Peserta berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
2. b.Peserta telah mengalihkan haknya atas Pensiun Ditunda ke DPPK atau DPLK lain, kecuali jika hak yang telah dibayarkan atau telah dialihkan dimaksud dikembalikan ke DPPK yang bersangkutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pembayaran atau pengalihan hak tersebut.

Pasal 7

(1)Dalam hal Peserta pindah bekerja dan terjadi pengalihan dana dari DPPK lama kepada DPPK baru maka masa kerja yang diakui dalam PPMP tidak boleh melebihi jumlah dari masa kerja pada DPPK baru dan masa kerja pada DPPK lama.
(2)Dalam hal Peserta meninggal dunia atau cacat sebelum pensiun maka masa kerja maksimum yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperhitungkan masa kerja sampai dengan tanggal Peserta mencapai usia pensiun normal.

Pasal 8

(1)Untuk karyawan yang pindah bekerja, pengakuan masa kerja pada Pemberi Kerja lama dapat dilakukan hanya apabila:
1. a.terdapat dana yang dialihkan dari DPPK yang lama ke DPPK yang baru; atau
2. b.Pemberi Kerja yang baru mencukupi kebutuhan dana untuk pengakuan masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama, dan masa kerja dimaksud belum diakui sebagai unsur perhitungan Manfaat Pensiun pada Pemberi Kerja yang lama.
(2)Pengakuan masa kerja karena adanya pengalihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus ditentukan sedemikian rupa sehingga jumlah dana yang dialihkan sama dengan Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun yang diterapkan DPPK baru dan Penghasilan Dasar Pensiun karyawan yang bersangkutan, yang berlaku pada saat dana tersebut diterima DPPK yang baru.
(3)Dalam hal pengakuan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih pendek dari masa kerja yang sesungguhnya pada Pemberi Kerja yang lama maka pengakuan masa kerja yang lebih panjang dari masa kerja sesuai dengan dana yang dialihkan dapat dilakukan apabila:
1. a.Pemberi Kerja baru memenuhi kekurangan dana yang terjadi; dan
2. b.pengakuan masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama tidak boleh melebihi masa kerja yang sesungguhnya.
(4)Dalam hal dana yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih besar dari pada kewajiban yang timbul akibat pengakuan seluruh masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama, kepada Peserta yang bersangkutan harus diberikan masa kerja tambahan yang jumlahnya ditentukan sedemikian rupa sehingga kewajiban yang timbul akibat masa kerja tambahan tersebut sama dengan kelebihan dana yang tersedia.
(5)Pengakuan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3), atau masa kerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila terdapat:
1. a.perjanjian tertulis antara Peserta dan Pemberi Kerja yang baru yang memuat persetujuan para pihak mengenai pengalihan dana dan kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama; atau
2. b.pernyataan tertulis Pemberi Kerja baru mengenai kesediaannya untuk melakukan pendanaan atas pengakuan masa kerja Peserta pada Pemberi Kerja yang lama.

Pasal 9

(1)Dalam menghitung Manfaat Pensiun, untuk bagian masa kerja yang kurang dari 1 (satu) tahun diperhitungkan dengan cara:
1. a.prorata; atau
2. b.pembulatan ke atas.
(2)Pembebanan pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pembulatan ke atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja.

Pasal 10

Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun, jumlah yang dibayarkan dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

a.untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan, harus didasarkan pada rumus yang ditetapkan dalam PDP;
b.untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus, harus didasarkan pada tabel yang dibuat berdasarkan Asumsi Aktuaria yang memuat faktor untuk mengkonversikan Manfaat Pensiun yang dihitung sekaligus menjadi pembayaran bulanan.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pembaruan penyelenggaraan program pensiun dan mengimbangi manfaat yang telah berkembang pada sistem ketenagakerjaan, perlu dibuka manfaat lain untuk menambah manfaat bagi peserta program pensiun;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 3 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG IURAN, MANFAAT PENSIUN, DAN MANFAAT LAIN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DANA PENSIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
2.Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
3.Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
4.Asumsi Aktuaria adalah kumpulan estimasi mengenai perubahan di masa yang akan datang, yang dipergunakan untuk menghitung nilai sekarang suatu pembayaran atau pembayaran-pembayaran di masa depan, dan mencakup antara lain tingkat bunga, tingkat probabilitas terjadinya kematian, cacat, serta tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun.
5.Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
6.Manfaat Lain adalah pembayaran manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun.
7.Nilai Sekarang adalah nilai pada suatu tanggal tertentu, dari pembayaran atau pembayaran- pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran termaksud secara aktuaria berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut.
8.Penghasilan adalah penghasilan seseorang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
9.Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian atau seluruh Penghasilan karyawan yang diterima dari pemberi kerja dan ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun suatu DPPK sebagai dasar perhitungan besar iuran dan/atau Manfaat Pensiun peserta.
10.Pemberi Kerja adalah pendiri atau mitra pendiri yang mempekerjakan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
11.Pendiri adalah:

a.orang atau badan yang membentuk DPPK; atau
b.bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
1. 12.Peraturan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
2. 13.Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan PDP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
3. 14.Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan PDP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
4. 15.Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain dalam hal Peserta atau pensiunan meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta atau pensiunan apabila Peserta atau pensiunan tidak menikah dan tidak mempunyai anak.
5. 16.Program Pensiun Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
6. 17.Program Pensiun Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing- masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
7. 18.Rumus Bulanan adalah cara menghitung besar Manfaat Pensiun per bulan yang akan diterima oleh Peserta.
8. 19.Rumus Sekaligus adalah cara menghitung besar Manfaat Pensiun yang akan diterima oleh Peserta dalam bentuk nilai sekaligus yang selanjutnya akan dikonversi menjadi Manfaat Pensiun per bulan.
9. 20.Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah.

BAB II

DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

Pasal 2

Iuran pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP terdiri atas:

a.iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta; atau
b.iuran Pemberi Kerja.

Pasal 3

Iuran yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP dihitung berdasarkan hasil valuasi aktuaria.

Pasal 4

(1)Besar Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan:
1. a.Rumus Bulanan; atau
2. b.Rumus Sekaligus.
(2)Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan Rumus Bulanan terdiri atas:
1. a.Manfaat Pensiun yang dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:
  1. 1.faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam persentase;
  2. 2.masa kerja; dan
  3. 3.Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk: a) Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir; b) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir; c) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau d) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja;
2. b.Manfaat Pensiun yang tidak dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:
  1. 1.faktor penghargaan yang dinyatakan dalam persentase; dan
  2. 2.Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk: a) Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir; b) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir; c) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau d) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja.
(3)Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan Rumus Sekaligus terdiri atas:
1. a.Manfaat Pensiun yang dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:
  1. 1.faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam bilangan desimal;
  2. 2.masa kerja; dan
  3. 3.Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk: a) Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir; b) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir; c) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau d) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja;
2. b.Manfaat Pensiun yang tidak dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:
  1. 1.faktor penghargaan yang dinyatakan dalam bilangan desimal; dan
  2. 2.Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk: a) Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir; b) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir; c) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau d) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja;
3. c.Manfaat Pensiun yang hasil pengembangan asetnya ditetapkan (cash balance plan) merupakan akumulasi penjumlahan dari perkalian:
  1. 1.faktor penghargaan yang dinyatakan dalam persentase;
  2. 2.Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir; dan
  3. 3.akumulasi perkalian tingkat hasil pengembangan dengan rate tertentu.

Pasal 5

(1)Iuran Peserta dalam 1 (satu) tahun untuk DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang menggunakan Rumus Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, paling banyak 3 (tiga) kali faktor penghargaan per tahun masa kerja kali Penghasilan Dasar Pensiun per tahun.
(2)Iuran Peserta dalam 1 (satu) tahun untuk DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang menggunakan Rumus Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf b, paling banyak 3% (tiga persen) kali faktor penghargaan per tahun masa kerja kali Penghasilan Dasar Pensiun per tahun.

Pasal 6

(1)Peserta yang berhenti bekerja dan dipekerjakan kembali oleh Pemberi Kerja yang sama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, masa kepesertaannya dalam rangka penyelenggaraan Program Pensiun harus diperhitungkan tanpa terputus.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
1. a.Peserta telah menerima pembayaran atas haknya secara sekaligus yaitu paling sedikit sebesar himpunan iurannya sendiri, ditambah bunga yang layak dalam hal Peserta berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
2. b.Peserta telah mengalihkan haknya atas Pensiun Ditunda ke DPPK atau DPLK lain, kecuali jika hak yang telah dibayarkan atau telah dialihkan dimaksud dikembalikan ke DPPK yang bersangkutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pembayaran atau pengalihan hak tersebut.

Pasal 7

(1)Dalam hal Peserta pindah bekerja dan terjadi pengalihan dana dari DPPK lama kepada DPPK baru maka masa kerja yang diakui dalam PPMP tidak boleh melebihi jumlah dari masa kerja pada DPPK baru dan masa kerja pada DPPK lama.
(2)Dalam hal Peserta meninggal dunia atau cacat sebelum pensiun maka masa kerja maksimum yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperhitungkan masa kerja sampai dengan tanggal Peserta mencapai usia pensiun normal.

Pasal 8

(1)Untuk karyawan yang pindah bekerja, pengakuan masa kerja pada Pemberi Kerja lama dapat dilakukan hanya apabila:
1. a.terdapat dana yang dialihkan dari DPPK yang lama ke DPPK yang baru; atau
2. b.Pemberi Kerja yang baru mencukupi kebutuhan dana untuk pengakuan masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama, dan masa kerja dimaksud belum diakui sebagai unsur perhitungan Manfaat Pensiun pada Pemberi Kerja yang lama.
(2)Pengakuan masa kerja karena adanya pengalihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus ditentukan sedemikian rupa sehingga jumlah dana yang dialihkan sama dengan Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun yang diterapkan DPPK baru dan Penghasilan Dasar Pensiun karyawan yang bersangkutan, yang berlaku pada saat dana tersebut diterima DPPK yang baru.
(3)Dalam hal pengakuan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih pendek dari masa kerja yang sesungguhnya pada Pemberi Kerja yang lama maka pengakuan masa kerja yang lebih panjang dari masa kerja sesuai dengan dana yang dialihkan dapat dilakukan apabila:
1. a.Pemberi Kerja baru memenuhi kekurangan dana yang terjadi; dan
2. b.pengakuan masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama tidak boleh melebihi masa kerja yang sesungguhnya.
(4)Dalam hal dana yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih besar dari pada kewajiban yang timbul akibat pengakuan seluruh masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama, kepada Peserta yang bersangkutan harus diberikan masa kerja tambahan yang jumlahnya ditentukan sedemikian rupa sehingga kewajiban yang timbul akibat masa kerja tambahan tersebut sama dengan kelebihan dana yang tersedia.
(5)Pengakuan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3), atau masa kerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila terdapat:
1. a.perjanjian tertulis antara Peserta dan Pemberi Kerja yang baru yang memuat persetujuan para pihak mengenai pengalihan dana dan kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama; atau
2. b.pernyataan tertulis Pemberi Kerja baru mengenai kesediaannya untuk melakukan pendanaan atas pengakuan masa kerja Peserta pada Pemberi Kerja yang lama.

Pasal 9

(1)Dalam menghitung Manfaat Pensiun, untuk bagian masa kerja yang kurang dari 1 (satu) tahun diperhitungkan dengan cara:
1. a.prorata; atau
2. b.pembulatan ke atas.
(2)Pembebanan pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pembulatan ke atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja.

Pasal 10

Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun, jumlah yang dibayarkan dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

a.untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan, harus didasarkan pada rumus yang ditetapkan dalam PDP;
b.untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus, harus didasarkan pada tabel yang dibuat berdasarkan Asumsi Aktuaria yang memuat faktor untuk mengkonversikan Manfaat Pensiun yang dihitung sekaligus menjadi pembayaran bulanan.