DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /POJK.05/2018 Tahun 2018

Nomor: 5 /POJK.05/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memudahkan dana pensiun dalam memenuhi kewajiban penyampaian laporannya diperlukan penyederhanaan laporan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Berkala Dana Pensiun; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
2.Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
3.Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
4.Unit Syariah adalah unit yang dibentuk DPPK untuk menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.
5.Laporan Berkala adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
6.Laporan Bulanan adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
7.Laporan Tahunan adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.
8.Laporan Lain adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan selain Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, yang disampaikan dalam periode tertentu.
9.Laporan Aktuaris Berkala adalah laporan aktuaris yang disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, bukan untuk pengesahan pembentukan Dana Pensiun atau perubahan peraturan Dana Pensiun.
10.Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun.
11.Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat dari pendiri DPLK yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional DPLK.
12.Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun.
13.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.

BAB II

PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA

Pasal 2

(1)Dana Pensiun wajib menyusun Laporan Berkala secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi jenis laporan sebagai berikut:
1. a.Laporan Bulanan;
2. b.Laporan Tahunan; dan
3. c.Laporan Lain.

Pasal 3

Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf a bagi DPPK memuat informasi terkait laporan keuangan bulanan dan informasi lain yang diperlukan.

Pasal 4

(1)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b bagi DPPK terdiri atas:
1. a.laporan keuangan tahunan; dan
2. b.laporan teknis.
(2)Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan data elektronik.
(3)Untuk DPPK yang disahkan pendiriannya oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam periode 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan, audit akuntan publik atas laporan keuangan tahunan untuk periode saat DPPK disahkan dapat dilakukan bersamaan pada periode laporan keuangan tahunan berikutnya.

Pasal 5

Laporan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bagi DPPK terdiri atas:

a.laporan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai investasi Dana Pensiun;
b.laporan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan non-bank;
c.rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan non-bank;
d.laporan hasil penilaian sendiri (self assesment) penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank;
e.laporan penerapan tata kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola Dana Pensiun;
f.laporan hasil pengawasan DPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah;
g.bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukan bahwa pihak utama telah memenuhi syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama pada perusahaan perasuransian, Dana Pensiun, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan penjaminan;
h.bukti pemenuhan syarat keberlanjutan Pengurus dan pegawai yang membidangi investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai investasi Dana Pensiun; dan
i.laporan lainnya.

Pasal 6

Laporan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c bagi DPPK terdiri atas:

a.laporan pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan;
b.laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan;
c.laporan hasil evaluasi komite audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan;
d.Laporan Aktuaris Berkala sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendanaan Dana Pensiun;
e.rencana bisnis Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola Dana Pensiun; dan
f.laporan lainnya.

Pasal 7

Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf a bagi DPLK memuat informasi terkait laporan keuangan bulanan dan informasi lain yang diperlukan.

Pasal 8

(1)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b bagi DPLK terdiri atas:
1. a.laporan keuangan tahunan; dan
2. b.laporan teknis.
(2)Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan data elektronik.
(3)Untuk DPLK yang disahkan pendiriannya oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam periode 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan, audit akuntan publik atas laporan keuangan tahunan untuk periode saat DPLK disahkan dapat dilakukan bersamaan pada periode laporan keuangan tahunan berikutnya.

Pasal 9

DPLK wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pada situs web DPLK dan/atau surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dimaksud.

Pasal 10

Laporan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b bagi DPLK terdiri atas:

a.laporan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan non-bank;
b.rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan non-bank;
c.laporan hasil penilaian sendiri (self assesment) penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank;
d.laporan penerapan tata kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola Dana Pensiun;
e.laporan hasil pengawasan DPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah;
f.bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukan bahwa pihak utama telah memenuhi syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama pada perusahaan perasuransian, Dana Pensiun, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan penjaminan;
g.bukti pemenuhan syarat keberlanjutan Pelaksana Tugas Pengurus dan pegawai yang membidangi investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai investasi Dana Pensiun; dan
h.laporan lainnya.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memudahkan dana pensiun dalam memenuhi kewajiban penyampaian laporannya diperlukan penyederhanaan laporan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
2.Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
3.Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
4.Unit Syariah adalah unit yang dibentuk DPPK untuk menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.
5.Laporan Berkala adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
6.Laporan Bulanan adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
7.Laporan Tahunan adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.
8.Laporan Lain adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan selain Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, yang disampaikan dalam periode tertentu.
9.Laporan Aktuaris Berkala adalah laporan aktuaris yang disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, bukan untuk pengesahan pembentukan Dana Pensiun atau perubahan peraturan Dana Pensiun.
10.Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun.
11.Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat dari pendiri DPLK yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional DPLK.
12.Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun.
13.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.

BAB II

PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA

Pasal 2

(1)Dana Pensiun wajib menyusun Laporan Berkala secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi jenis laporan sebagai berikut:
1. a.Laporan Bulanan;
2. b.Laporan Tahunan; dan
3. c.Laporan Lain.

Pasal 3

Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf a bagi DPPK memuat informasi terkait laporan keuangan bulanan dan informasi lain yang diperlukan.

Pasal 4

(1)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b bagi DPPK terdiri atas:
1. a.laporan keuangan tahunan; dan
2. b.laporan teknis.
(2)Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan data elektronik.
(3)Untuk DPPK yang disahkan pendiriannya oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam periode 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan, audit akuntan publik atas laporan keuangan tahunan untuk periode saat DPPK disahkan dapat dilakukan bersamaan pada periode laporan keuangan tahunan berikutnya.

Pasal 5

Laporan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bagi DPPK terdiri atas:

a.laporan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai investasi Dana Pensiun;
b.laporan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan non-bank;
c.rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan non-bank;
d.laporan hasil penilaian sendiri (self assesment) penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank;
e.laporan penerapan tata kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola Dana Pensiun;
f.laporan hasil pengawasan DPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah;
g.bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukan bahwa pihak utama telah memenuhi syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama pada perusahaan perasuransian, Dana Pensiun, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan penjaminan;
h.bukti pemenuhan syarat keberlanjutan Pengurus dan pegawai yang membidangi investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai investasi Dana Pensiun; dan
i.laporan lainnya.

Pasal 6

Laporan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c bagi DPPK terdiri atas:

a.laporan pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan;
b.laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan;
c.laporan hasil evaluasi komite audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan;
d.Laporan Aktuaris Berkala sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendanaan Dana Pensiun;
e.rencana bisnis Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola Dana Pensiun; dan
f.laporan lainnya.

Pasal 7

Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf a bagi DPLK memuat informasi terkait laporan keuangan bulanan dan informasi lain yang diperlukan.

Pasal 8

(1)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b bagi DPLK terdiri atas:
1. a.laporan keuangan tahunan; dan
2. b.laporan teknis.
(2)Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan data elektronik.
(3)Untuk DPLK yang disahkan pendiriannya oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam periode 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan, audit akuntan publik atas laporan keuangan tahunan untuk periode saat DPLK disahkan dapat dilakukan bersamaan pada periode laporan keuangan tahunan berikutnya.

Pasal 9

Pasal 10

Laporan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b bagi DPLK terdiri atas:

a.laporan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan non-bank;
b.rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan non-bank;
c.laporan hasil penilaian sendiri (self assesment) penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank;
d.laporan penerapan tata kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola Dana Pensiun;
e.laporan hasil pengawasan DPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah;
f.bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukan bahwa pihak utama telah memenuhi syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama pada perusahaan perasuransian, Dana Pensiun, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan penjaminan;
g.bukti pemenuhan syarat keberlanjutan Pelaksana Tugas Pengurus dan pegawai yang membidangi investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai investasi Dana Pensiun; dan
h.laporan lainnya.