DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penggunaan jasa profesi penunjang, pengelolaan administrasi profesi penunjang sektor jasa keuangan, kewajiban, penghentian pemberian jasa, media, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PROFESI PENUNJANG DI SEKTOR JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Sektor Jasa Keuangan adalah sektor perbankan, pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga jasa keuangan lainnya, inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto, yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2.Pihak adalah pihak yang melaksanakan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, termasuk lembaga jasa keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan.
3.Profesi Penunjang Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut dengan Profesi Penunjang adalah pelaku profesi di Sektor Jasa Keuangan yang memberikan suatu jasa keprofesian pada berbagai industri di Sektor Jasa Keuangan untuk mendukung efektivitas Sektor Jasa Keuangan.
4.Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai akuntan publik.
5.Aktuaris adalah aktuaris publik yang telah memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk memberikan jasa aktuaria kepada publik.
6.Konsultan Aktuaria adalah Aktuaris yang bekerja pada kantor konsultan aktuaria.
7.Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak.
8.Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan standar penilaian.
9.Penilai Publik adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan Penilaian dan telah memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
10.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan notaris.
11.Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan Notaris.
12.Pendidikan Profesional Berkelanjutan yang selanjutnya disebut PPL adalah suatu pendidikan dan/atau pelatihan profesi bagi Profesi Penunjang yang bersifat berkelanjutan dan bertujuan untuk menjaga kompetensi.
13.Pejabat Negara adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai aparatur sipil negara.
14.Asosiasi Profesi adalah organisasi profesi yang menaungi Pelaku Profesi Sektor Jasa Keuangan.
15.Menteri adalah menteri yang membawahkan kementerian yang ditetapkan sebagai pembina dan pengawas terhadap Profesi Penunjang.
16.Kantor Konsultan Hukum yang selanjutnya disingkat KKH adalah persekutuan perdata atau firma yang menjadi wadah bagi Konsultan Hukum dalam melakukan kegiatannya.
17.Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disingkat KJPP adalah badan usaha yang berbentuk persekutuan dan telah mendapat izin usaha dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam melakukan kegiatan Penilaian.

BAB II

PENGGUNAAN JASA PROFESI PENUNJANG

Pasal 2

Profesi Penunjang terdiri atas:

a.Akuntan Publik;
b.Konsultan Aktuaria;
c.Penilai Publik;
d.Notaris;
e.Konsultan Hukum; dan
f.profesi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

(1)Untuk dapat menyediakan jasa di Sektor Jasa Keuangan, Profesi Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e wajib:
1. a.telah memiliki izin atau bentuk lain setara izin dari kementerian, lembaga, dan/atau otoritas pembina dan pengawas Profesi Penunjang terkait; dan
2. b.telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan serta tercatat aktif pada daftar Profesi Penunjang di Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Penggunaan Profesi Penunjang yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan terhadap jasa yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan dan/atau instruksi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Penggunaan jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan.
(4)Penggunaan Penilai Publik di sektor pasar modal dilakukan untuk kegiatan Penilaian sebagai berikut:
1. a.kegiatan Penilaian properti mencakup:
  1. 1.Penilaian real properti;
  2. 2.Penilaian personal properti;
  3. 3.Penilaian pembangunan/pengembangan proyek;
  4. 4.Penilaian pengembangan properti;
  5. 5.Penilaian aset perkebunan;
  6. 6.Penilaian aset perikanan;
  7. 7.Penilaian aset kehutanan;
  8. 8.Penilaian aset pertambangan; dan
  9. 9.Penilaian properti lainnya;
2. b.kegiatan Penilaian bisnis mencakup:
  1. 1.Penilaian perusahaan dan/atau badan usaha;
  2. 2.Penilaian penyertaan dalam perusahaan;
  3. 3.Penilaian instrumen keuangan;
  4. 4.Penilaian aset tak berwujud;
  5. 5.pemberian pendapat kewajaran atas transaksi;
  6. 6.penyusunan studi kelayakan proyek dan usaha;
  7. 7.penilaian keuntungan/kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau suatu peristiwa tertentu; dan
  8. 8.penilaian bisnis lainnya.
(5)Pihak wajib menggunakan Profesi Penunjang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penggunaan jasa Profesi Penunjang yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan/atau ayat (4).
(6)Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
1. a.dinyatakan tidak memenuhi kewajiban terhadap penggunaan jasa Profesi Penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan; dan
2. b.dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan perintah tertulis kepada Profesi Penunjang yang melakukan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1)Dalam hal profesi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f:
1. a.telah terdapat instansi atau lembaga yang berwenang atau memberikan izin pada profesi lain, profesi lain wajib memiliki izin terlebih dahulu dari instansi atau lembaga dimaksud dan memperoleh surat tanda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau
2. b.tidak terdapat instansi atau lembaga yang berwenang atau memberikan izin pada profesi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, profesi lain wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Pihak wajib menggunakan jasa profesi lain yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penggunaan jasa profesi lain yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
1. a.dinyatakan tidak memenuhi kewajiban terhadap penggunaan jasa Profesi Penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan; dan
2. b.dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan perintah tertulis kepada profesi lain yang melakukan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perizinan atau pendaftaran profesi lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pengecualian penggunaan jasa Profesi Penunjang yang telah memperoleh surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan untuk kegiatan di Sektor Jasa Keuangan.

BAB III

PENGELOLAAN ADMINISTRASI PROFESI PENUNJANG SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 6

Untuk memperoleh tanda terdaftar Profesi Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Profesi Penunjang harus menyampaikan permohonan pendaftaran dan dokumen pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

(1)Profesi Penunjang yang akan mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
1. a.memiliki izin atau bentuk lain setara izin yang masih berlaku dan aktif dari kementerian, lembaga, dan/atau otoritas pembina dan pengawas Profesi Penunjang;
2. b.memiliki kompetensi dan pengetahuan di Sektor Jasa Keuangan sesuai Profesi Penunjang dalam memberikan jasanya;
3. c.merupakan anggota Asosiasi Profesi; dan
4. d.dalam hal Profesi Penunjang merupakan pihak pelapor sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, Profesi Penunjang dimaksud harus telah terdaftar dalam aplikasi sistem pelaporan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Profesi Penunjang harus memenuhi persyaratan integritas yang dituangkan dalam surat pernyataan dengan paling sedikit memuat:
1. a.tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas sebelumnya;
2. b.tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
3. c.tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;
4. d.tidak pernah dan/atau terbukti menjadi pihak, baik sendiri maupun bersama orang lain melakukan tindak pidana pencucian uang termasuk tindak pidana asalnya, tindak pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
5. e.tidak bekerja rangkap:
  1. 1.dalam kantor Profesi Penunjang lain;
  2. 2.sebagai Profesi Penunjang lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
  3. 3.sebagai pemegang jabatan lain, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau kode etik dilarang untuk dirangkap oleh orang yang sama;
6. f.tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
7. g.bersikap independen, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugasnya;
8. h.menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
9. i.menerapkan standar profesi, standar pengendalian mutu, dan kode etik profesi dalam pelaksanaan pemberian jasa.
(3)Pemenuhan kompetensi dan pengetahuan di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui program yang diselenggarakan oleh:
1. a.kementerian, lembaga, atau otoritas pembina dan pengawas Profesi Penunjang;
2. b.Asosiasi Profesi yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau kementerian, lembaga, atau otoritas pembina dan pengawas Profesi Penunjang; dan/atau
3. c.pihak lain yang bekerja sama dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
(4)Pada saat mengajukan permohonan pendaftaran untuk pertama kali kepada Otoritas Jasa Keuangan, Profesi Penunjang dapat memilih lingkup pemberian jasa pada 1 (satu) atau lebih Sektor Jasa Keuangan sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi dan pengetahuan sesuai dengan lingkup pemberian jasa yang akan dipilih.

Pasal 8

Dokumen permohonan pendaftaran Profesi Penunjang dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit berupa:

a.bukti izin atau bentuk lain setara izin yang berlaku dari kementerian, lembaga, dan/atau otoritas pembina dan pengawas Profesi Penunjang yang masih aktif;
b.bukti keanggotaan dalam Asosiasi Profesi;
c.daftar riwayat hidup terbaru;
d.Kartu Tanda Penduduk;
e.pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm (sentimeter);
f.bukti memiliki kompetensi dan pengetahuan di Sektor Jasa Keuangan dan industri yang menggunakan jasa Profesi Penunjang yang diperoleh paling lama 2 (dua) tahun terakhir terhitung sejak tanggal memiliki kompetensi dan pengetahuan di Sektor Jasa Keuangan dan industri yang menggunakan jasa Profesi Penunjang;
g.surat pernyataan dengan meterai yang menyatakan Profesi Penunjang pada saat mengajukan permohonan pendaftaran dan selama terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
h.bukti terdaftar dalam aplikasi sistem pelaporan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, jika Profesi Penunjang merupakan pihak pelapor sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Pasal 9

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Profesi Penunjang yang melaksanakan kegiatan di pasar modal harus memenuhi persyaratan:

a.bagi Konsultan Hukum:
1. 1.tidak tergabung dan/atau bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KKH lain dan/atau Profesi Penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. 2.harus berkedudukan sebagai rekan pada KKH yang memenuhi persyaratan: a) dipimpin oleh rekan yang bertanggung jawab atas uji tuntas hukum dan pendapat hukum; b) menerapkan paling rendah 2 (dua) jenjang pengendalian dalam melakukan uji tuntas hukum; c) memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum; dan d) bagi KKH yang hanya memiliki 1 (satu) orang rekan Konsultan Hukum, untuk dapat melaksanakan kegiatan di pasar modal harus membuat surat perjanjian kerja sama dengan kantor Konsultan Hukum lain yang memiliki rekan Konsultan Hukum tentang pengalihan tanggung jawab jika Konsultan Hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya.
b.bagi Penilai Publik:
1. 1.mempunyai izin Penilai Publik properti dan/atau Penilai Publik bisnis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
2. 2.tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KJPP lain dan/atau Profesi Penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
3. 3.mempunyai rekomendasi dari Asosiasi Profesi; dan
4. 4.berkedudukan sebagai rekan dan/atau sekutu pada KJPP yang wajib memenuhi persyaratan: a) memiliki izin usaha dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan dipimpin oleh Penilai Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; b) berbentuk persekutuan perdata atau firma dengan Penilai Publik yang bertindak sebagai pemimpin rekan KJPP merupakan Penilai Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan lingkup pemberian jasa di sektor pasar modal; c) memiliki izin usaha dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan dipimpin oleh Penilai Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; d) menerapkan paling sedikit 2 (dua) jenjang pengendalian dalam melakukan Penilaian; e) memiliki dan menerapkan secara konsisten sistem pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penilai Publik; f) bersedia menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan pekerjaan Penilaian dan sistem pengendalian mutu pada KJPP yang bersangkutan; dan g) membuat surat perjanjian dengan Penilai Publik dari KJPP lain yang memiliki ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama tentang pengalihan tanggung jawab jika Penilai Publik yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai Publik dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama.

Pasal 10

(1)Selain menyampaikan dokumen permohonan pendaftaran dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Profesi Penunjang yang melaksanakan kegiatan di pasar modal harus menyampaikan:
1. a.Penilai Publik di sektor pasar modal:
  1. 1.fotokopi izin Penilai Publik properti dan/atau Penilai Publik bisnis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  2. 2.surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi yang menyatakan Penilai Publik yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Profesi dan layak dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan di pasar modal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang dimiliki; dan
  3. 3.dokumen terkait dengan KJPP: a) fotokopi akta pendirian KJPP beserta perubahan yang terakhir; b) fotokopi izin usaha dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; c) fotokopi surat tanda terdaftar Profesi Penunjang pasar modal pemimpin rekan dari Otoritas Jasa Keuangan; d) fotokopi surat perjanjian dengan Penilai Publik yang memiliki ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama dari KJPP lain tentang pengalihan tanggung jawab jika Penilai Publik KJPP yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai Publik dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama; e) bagan organisasi KJPP yang menunjukkan: 1) susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana, beserta nama yang menduduki posisi tersebut; dan 2) dalam melakukan Penilaian, Penilai Publik menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian berupa Penilai Publik yang bertanggung jawab menandatangani laporan, dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana; f) dokumen perjanjian kerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing, jika KJPP bekerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing; g) fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama KJPP; dan h) surat pernyataan dengan meterai yang ditandatangani oleh pemimpin rekan KJPP, yang menyatakan: 1) KJPP memiliki sistem pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Penilai Publik; 2) pemimpin rekan KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem pengendalian mutu pada KJPP yang bersangkutan; dan 3) KJPP bersedia untuk menjalani pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan pekerjaan Penilaian dan sistem pengendalian mutu pada KJPP yang bersangkutan.
2. b.Konsultan Hukum di pasar modal, dokumen terkait dengan KKH berupa:
  1. 1.fotokopi akta pendirian KKH beserta perubahan terakhirnya;
  2. 2.fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama KKH;
  3. 3.surat perjanjian kerja sama antara Konsultan Hukum dengan Konsultan Hukum yang menjadi rekan di KKH lain tentang pengalihan tanggung jawab jika Konsultan Hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, bagi KKH yang hanya memiliki 1 (satu) orang rekan Konsultan Hukum;
  4. 4.bagan organisasi KKH yang menunjukkan pimpinan, susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana; dan
  5. 5.surat pernyataan dengan meterai yang ditandatangani oleh pimpinan rekan KKH yang menyatakan KKH akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal dan peraturan lain.
(2)Dalam memberikan surat rekomendasi kepada Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, Asosiasi Profesi harus mempertimbangkan:
1. a.Penilai Publik yang bersangkutan telah memiliki pengalaman terlibat dalam proses Penilaian untuk keperluan pasar modal paling sedikit 3 (tiga) penugasan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; atau
2. b.Penilai Publik yang bersangkutan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir telah mengikuti pendidikan profesi di bidang pasar modal yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi.

Pasal 11

Persyaratan kompetensi dan pengetahuan bagi Profesi Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b paling sedikit sesuai jumlah satuan kredit profesi yang harus dipenuhi sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…