DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2026

Nomor: 5
Tahun: 2026
Ditetapkan: 10 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 199

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan kegaitan MIKU, kriteria Manajer Investasi, tata cara permohonan perizinan Manajer Investasi, perubahan pengelompokan kegiatan usaha Manajer Investasi, kepemilikan dan pengendalian, kewajiban lanjutan, pengawasan, pelaporan, sistem elektronik penyimpanan data, informasi dan/atau laporan, pencabutan izin usaha, pembubaran manajer investasi, pengembangan kualitas sumber daya manusia, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan da ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha manajer investasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri pengelolaan investasi di pasar modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA MANAJER INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, Portofolio Investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.Manajer Investasi berdasarkan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat MIKU adalah pengelompokan Manajer Investasi yang didasarkan pada kegiatan usaha.
3.Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek atau Manajer Investasi.
4.Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.
5.Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
6.Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan Manajer Investasi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham Manajer Investasi dan mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengendalian atas Manajer Investasi.
8.Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari Pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
9.Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.
10.Portofolio Investasi adalah kumpulan Efek dan/atau instrumen investasi selain Efek.
11.Produk Investasi adalah reksa dana, efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi infrastruktur, dana investasi real estat, pengelolaan Portofolio Efek nasabah secara individual, dana investasi multi aset, kontrak investasi kolektif pemupukan dana tabungan perumahan rakyat, dan produk investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta diperkenankan untuk dibentuk dan dikelola oleh Manajer Investasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Wakil Perusahaan Efek adalah orang perseorangan yang memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan sebagai wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan/atau Wakil Manajer Investasi.
13.Wakil Manajer Investasi adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.
14.Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
15.Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.
16.Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.
17.Pasar Modal adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan:

a.penawaran umum dan transaksi Efek;
b.pengelolaan investasi;
c.emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya; dan
d.lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
1. 18.Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang selanjutnya disebut MKBD adalah jumlah aset lancar Manajer Investasi dikurangi dengan seluruh liabilitas Manajer Investasi dan ranking liabilities, ditambah dengan utang subordinasi, serta dilakukan penyesuaian lainnya.
2. 19.Direksi adalah organ Manajer Investasi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Manajer Investasi, sesuai dengan maksud dan tujuan Manajer Investasi serta mewakili Manajer Investasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. 20.Dewan Komisaris adalah organ Manajer Investasi yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan anggaran dasar.
4. 21.Laporan Berkala adalah laporan yang disusun Manajer Investasi untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
5. 22.Laporan Insidental adalah laporan yang disusun Manajer Investasi untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan pada waktu tertentu.
6. 23.Pihak Utama adalah Pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Manajer Investasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEGIATAN MIKU

Pasal 2

(1)Setiap Pihak yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan Portofolio Efek, Portofolio Investasi kolektif, dan/atau Portofolio Investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual wajib memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali apabila kegiatan pengelolaan Portofolio Efek, Portofolio Investasi kolektif, dan/atau Portofolio Investasi lainnya diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain.
(2)Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek.

Pasal 3

(1)Manajer Investasi melakukan kegiatan usaha berupa:
1. a.kegiatan utama, yaitu:
  1. 1.pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
  2. 2.pengelolaan Portofolio Investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah atau Produk Investasi; dan/atau
  3. 3.pengelolaan Portofolio Investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
2. b.kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Manajer Investasi dilarang melakukan kegiatan usaha selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Manajer Investasi dikelompokkan berdasarkan lingkup kegiatan usaha menjadi:

a.MIKU 1; dan
b.MIKU 2.

Pasal 5

(1)Dalam melakukan kegiatan usaha, MIKU 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a hanya dapat melakukan:
1. a.kegiatan utama dengan melakukan pengelolaan:
  1. 1.Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual;
  2. 2.reksa dana pasar uang yang hanya berinvestasi pada sertifikat berbentuk deposito;
  3. 3.reksa dana penyertaan terbatas;
  4. 4.efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif;
  5. 5.dana investasi real estat;
  6. 6.dana investasi infrastruktur; dan/atau
  7. 7.produk investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
2. b.kegiatan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.
(2)MIKU 1 dilarang melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Dalam melakukan kegiatan usaha, MIKU 2 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2)MIKU 2 dilarang melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1)Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat
(2), dan Pasal 6 ayat (2), dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikenai juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan;
7. g.pembatalan pendaftaran;
8. h.pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran; dan/atau
9. i.pencabutan izin orang perseorangan.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b sampai dengan huruf i dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
(5)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenai secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i.

BAB III

KRITERIA MANAJER INVESTASI

Pasal 8

Pihak yang memiliki izin melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan wajib memenuhi:

a.persyaratan anggaran dasar;
b.ketentuan identitas;
c.ketentuan permodalan dan dana kelolaan;
d.ketentuan operasional;
e.ketentuan pemegang saham, PSP, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris; dan
f.fungsi Manajer Investasi, selama memiliki izin kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.

Pasal 9

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Manajer Investasi wajib menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola Manajer Investasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 10

(1)Manajer Investasi harus mencantumkan kegiatan usaha dalam anggaran dasar sesuai dengan izin usaha yang dimohonkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Dalam hal Manajer Investasi melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, pencantuman kegiatan usaha dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan lain yang dijalankan.

Isi peraturan

Teks199PDFHirarki

Memuat teks peraturan…