DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50 /POJK.04/2016 Tahun 2016

Nomor: 50 /POJK.04/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap penyelenggara dana perlindungan pemodal, peraturan mengenai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Aset Pemodal adalah Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, dan/atau dana milik Pemodal yang dititipkan pada Kustodian.
2.Dana Perlindungan Pemodal adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dana Perlindungan Pemodal.
3.Pemodal adalah nasabah dari Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian.
4.Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak- hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
5.Direksi adalah organ penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal untuk kepentingan penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal serta mewakili penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6.Dewan Komisaris adalah organ penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

BAB II

PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Pasal 2

Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal adalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dana Perlindungan Pemodal.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib:

a.memisahkan penyimpanan, pencatatan, dan pembukuan antara harta kekayaan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dengan harta kekayaan Dana Perlindungan Pemodal;
b.menyimpan Efek dalam rangka investasi Dana Perlindungan Pemodal pada Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dana Perlindungan Pemodal;
c.menempatkan uang tunai dari Dana Perlindungan Pemodal pada rekening bank dan/atau tempat penyimpanan yang terpisah dari rekening operasional dan/atau tempat penyimpanan uang tunai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal;
d.membuat dan menyampaikan laporan yang mencakup kegiatan dan posisi keuangan bulanan, laporan keuangan tengah tahunan, dan laporan keuangan tahunan Dana Perlindungan Pemodal kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
e.menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta kekayaan Dana Perlindungan Pemodal.

Pasal 5

Harta kekayaan Dana Perlindungan Pemodal bukan merupakan harta kekayaan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal berwenang untuk:

a.mewakili Dana Perlindungan Pemodal baik di dalam maupun di luar pengadilan;
b.melakukan investasi atas Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dana Perlindungan Pemodal, dengan tujuan meningkatkan nilai Dana Perlindungan Pemodal secara optimal dengan mempertimbangkan hasil dan risiko investasi;
c.memungut iuran dari anggota Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dana Perlindungan Pemodal;
d.mewakili Dana Perlindungan Pemodal untuk melaksanakan upaya pengembalian atau penggantian dana dari Dana Perlindungan Pemodal yang telah dibayarkan kepada Pemodal, dari Kustodian yang menyebabkan Aset Pemodal dimaksud hilang;
e.menerima dan memasukkan ke dalam harta kekayaan Dana Perlindungan Pemodal atas:
1. 1.dana yang diperoleh Dana Perlindungan Pemodal dari Kustodian sebagai pengganti dari Pemodal sebagai pelaksanaan hak subrogasi;
2. 2.hasil investasi; dan/atau
3. 3.dana dan/atau aset dari sumber lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
f.membayar biaya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Dana Perlindungan Pemodal;
g.menetapkan persyaratan, prosedur atau petunjuk teknis mengenai keanggotaan, penanganan ganti rugi, dan kebijakan investasi Dana Perlindungan Pemodal, dan hal lain yang berkaitan dengan tugas Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, dengan ketentuan persyaratan, prosedur atau petunjuk teknis dimaksud termasuk perubahannya mulai berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
h.mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jumlah maksimal klaim untuk setiap Pemodal dan/atau keseluruhan Pemodal dalam 1 (satu) Kustodian dengan mempertimbangkan rekomendasi komite klaim;
i.melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan membuat analisa dalam rangka pengambilan keputusan menerima atau menolak pembayaran klaim Pemodal;
j.menunjuk pihak ketiga untuk membantu proses pemeriksaan dan verifikasi klaim Pemodal;
k.meminta Kustodian dan Pemodal untuk memberikan kuasa dalam rangka mendapatkan informasi dan dokumen yang diperlukan dalam rangka verifikasi klaim Pemodal, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
l.melakukan pembayaran dan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim Pemodal yang telah dinyatakan sah untuk dibayarkan; dan
m.memberikan masukan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai tahapan perlindungan, keanggotaan, dan cakupan perlindungan berdasarkan kemampuan Dana Perlindungan Pemodal dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan Dana Perlindungan Pemodal.

Pasal 7

(1)Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib memiliki modal dasar paling sedikit sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah).
(2)Dalam rangka memperkuat permodalan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Otoritas Jasa Keuangan:
1. a.dapat meminta pemegang saham Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal untuk meningkatkan permodalan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional atau kondisi kegiatan dari Dana Perlindungan Pemodal; dan/atau
2. b.dapat memberikan persetujuan kepada badan hukum di bidang keuangan atau lembaga lainnya yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyertaan modal sebagai pemegang saham dalam Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.
(3)Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dilarang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:
1. a.pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang Pasar Modal dan jasa keuangan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia; dan
2. b.tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.
(4)Pada saat pendirian, Pihak yang dapat menjadi pemegang saham Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal adalah Bursa Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
(5)Pemegang saham Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dilarang mempunyai hubungan dengan pemegang saham lainnya dari Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang sama melalui:
1. a.kepemilikan langsung maupun tidak langsung paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, kecuali kepemilikan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
2. b.perangkapan jabatan sebagai Dewan Komisaris atau anggota Direksi oleh anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi dari pemegang saham, atau yang setara dengan jabatan tersebut; dan/atau
3. c.pengendalian di bidang pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama.

Pasal 8

(1)Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib memenuhi persyaratan integritas sebagai berikut:
1. a.orang perseorangan Warga Negara Indonesia;
2. b.cakap melakukan perbuatan hukum;
3. c.memiliki akhlak dan moral yang baik;
4. d.tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pihak yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu badan hukum dinyatakan pailit;
5. e.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang Pasar Modal dan/atau jasa keuangan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia;
6. f.tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
7. g.tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
8. h.mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
9. i.mempunyai komitmen terhadap pengembangan Dana Perlindungan Pemodal pada khususnya dan Pasar Modal pada umumnya.
(2)Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian sebagai berikut:
1. a.bagi anggota Direksi:
  1. 1.memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau jasa keuangan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, dengan ketentuan berpendidikan paling rendah setingkat sarjana strata 1;
  2. 2.memiliki pengalaman di bidang Pasar Modal dan jasa keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun pada jabatan manajerial;
  3. 3.memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di Pasar Modal dan bidang jasa keuangan dan wawasan yang luas tentang industri Pasar Modal dan jasa keuangan; dan
  4. 4.memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko.
2. b.bagi anggota Dewan Komisaris:
  1. 1.memiliki pengetahuan yang memadai di bidang Pasar Modal dan/atau jasa keuangan atau memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun pada badan atau perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal dan/atau jasa keuangan;
  2. 2.memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di Pasar Modal dan bidang jasa keuangan dan wawasan yang luas tentang industri Pasar Modal dan jasa keuangan; dan
  3. 3.memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko.

Pasal 9

Jumlah anggota Direksi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, dan satu diantaranya adalah direktur utama.

Pasal 10

Jumlah anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan satu diantaranya adalah komisaris utama.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap penyelenggara dana perlindungan pemodal, peraturan mengenai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Aset Pemodal adalah Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, dan/atau dana milik Pemodal yang dititipkan pada Kustodian.
2.Dana Perlindungan Pemodal adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dana Perlindungan Pemodal.
3.Pemodal adalah nasabah dari Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian.
4.Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak- hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
5.Direksi adalah organ penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal untuk kepentingan penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal serta mewakili penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6.Dewan Komisaris adalah organ penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

BAB II

PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Pasal 2

Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal adalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib:

a.memisahkan penyimpanan, pencatatan, dan pembukuan antara harta kekayaan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dengan harta kekayaan Dana Perlindungan Pemodal;
b.menyimpan Efek dalam rangka investasi Dana Perlindungan Pemodal pada Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dana Perlindungan Pemodal;
c.menempatkan uang tunai dari Dana Perlindungan Pemodal pada rekening bank dan/atau tempat penyimpanan yang terpisah dari rekening operasional dan/atau tempat penyimpanan uang tunai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal;
d.membuat dan menyampaikan laporan yang mencakup kegiatan dan posisi keuangan bulanan, laporan keuangan tengah tahunan, dan laporan keuangan tahunan Dana Perlindungan Pemodal kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
e.menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta kekayaan Dana Perlindungan Pemodal.

Pasal 5

Harta kekayaan Dana Perlindungan Pemodal bukan merupakan harta kekayaan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal berwenang untuk:

a.mewakili Dana Perlindungan Pemodal baik di dalam maupun di luar pengadilan;
b.melakukan investasi atas Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dana Perlindungan Pemodal, dengan tujuan meningkatkan nilai Dana Perlindungan Pemodal secara optimal dengan mempertimbangkan hasil dan risiko investasi;
c.memungut iuran dari anggota Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dana Perlindungan Pemodal;
d.mewakili Dana Perlindungan Pemodal untuk melaksanakan upaya pengembalian atau penggantian dana dari Dana Perlindungan Pemodal yang telah dibayarkan kepada Pemodal, dari Kustodian yang menyebabkan Aset Pemodal dimaksud hilang;
e.menerima dan memasukkan ke dalam harta kekayaan Dana Perlindungan Pemodal atas:
1. 1.dana yang diperoleh Dana Perlindungan Pemodal dari Kustodian sebagai pengganti dari Pemodal sebagai pelaksanaan hak subrogasi;
2. 2.hasil investasi; dan/atau
3. 3.dana dan/atau aset dari sumber lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
f.membayar biaya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Dana Perlindungan Pemodal;
g.menetapkan persyaratan, prosedur atau petunjuk teknis mengenai keanggotaan, penanganan ganti rugi, dan kebijakan investasi Dana Perlindungan Pemodal, dan hal lain yang berkaitan dengan tugas Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, dengan ketentuan persyaratan, prosedur atau petunjuk teknis dimaksud termasuk perubahannya mulai berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
h.mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jumlah maksimal klaim untuk setiap Pemodal dan/atau keseluruhan Pemodal dalam 1 (satu) Kustodian dengan mempertimbangkan rekomendasi komite klaim;
i.melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan membuat analisa dalam rangka pengambilan keputusan menerima atau menolak pembayaran klaim Pemodal;
j.menunjuk pihak ketiga untuk membantu proses pemeriksaan dan verifikasi klaim Pemodal;
k.meminta Kustodian dan Pemodal untuk memberikan kuasa dalam rangka mendapatkan informasi dan dokumen yang diperlukan dalam rangka verifikasi klaim Pemodal, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
l.melakukan pembayaran dan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim Pemodal yang telah dinyatakan sah untuk dibayarkan; dan
m.memberikan masukan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai tahapan perlindungan, keanggotaan, dan cakupan perlindungan berdasarkan kemampuan Dana Perlindungan Pemodal dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan Dana Perlindungan Pemodal.

Pasal 7

(1)Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib memiliki modal dasar paling sedikit sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah).
(2)Dalam rangka memperkuat permodalan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Otoritas Jasa Keuangan:
1. a.dapat meminta pemegang saham Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal untuk meningkatkan permodalan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional atau kondisi kegiatan dari Dana Perlindungan Pemodal; dan/atau
2. b.dapat memberikan persetujuan kepada badan hukum di bidang keuangan atau lembaga lainnya yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyertaan modal sebagai pemegang saham dalam Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.
(3)Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dilarang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:
1. a.pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang Pasar Modal dan jasa keuangan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia; dan
2. b.tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.
(4)Pada saat pendirian, Pihak yang dapat menjadi pemegang saham Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal adalah Bursa Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
(5)Pemegang saham Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dilarang mempunyai hubungan dengan pemegang saham lainnya dari Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang sama melalui:
1. a.kepemilikan langsung maupun tidak langsung paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, kecuali kepemilikan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
2. b.perangkapan jabatan sebagai Dewan Komisaris atau anggota Direksi oleh anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi dari pemegang saham, atau yang setara dengan jabatan tersebut; dan/atau
3. c.pengendalian di bidang pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama.

Pasal 8

(1)Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib memenuhi persyaratan integritas sebagai berikut:
1. a.orang perseorangan Warga Negara Indonesia;
2. b.cakap melakukan perbuatan hukum;
3. c.memiliki akhlak dan moral yang baik;
4. d.tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pihak yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu badan hukum dinyatakan pailit;
5. e.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang Pasar Modal dan/atau jasa keuangan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia;
6. f.tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
7. g.tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
8. h.mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
9. i.mempunyai komitmen terhadap pengembangan Dana Perlindungan Pemodal pada khususnya dan Pasar Modal pada umumnya.
(2)Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian sebagai berikut:
1. a.bagi anggota Direksi:
  1. 1.memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau jasa keuangan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, dengan ketentuan berpendidikan paling rendah setingkat sarjana strata 1;
  2. 2.memiliki pengalaman di bidang Pasar Modal dan jasa keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun pada jabatan manajerial;
  3. 3.memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di Pasar Modal dan bidang jasa keuangan dan wawasan yang luas tentang industri Pasar Modal dan jasa keuangan; dan
  4. 4.memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko.
2. b.bagi anggota Dewan Komisaris:
  1. 1.memiliki pengetahuan yang memadai di bidang Pasar Modal dan/atau jasa keuangan atau memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun pada badan atau perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal dan/atau jasa keuangan;
  2. 2.memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di Pasar Modal dan bidang jasa keuangan dan wawasan yang luas tentang industri Pasar Modal dan jasa keuangan; dan
  3. 3.memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko.

Pasal 9

Jumlah anggota Direksi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, dan satu diantaranya adalah direktur utama.

Pasal 10

Jumlah anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan satu diantaranya adalah komisaris utama.