DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 Tahun 2020

Nomor: 50/POJK.04/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap pengendalian internal perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengendalian internal perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek Pengendalian Internal Perusahaan Efek www.peraturan.go.id 2020, No.274 yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
2.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
3.Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.
4.Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain. www.peraturan.go.id 2020, No.274
5.Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
6.Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Sistem Perdagangan Online adalah sistem perdagangan yang disediakan oleh Perantara Pedagang Efek melalui media komunikasi elektronik termasuk internet, layanan pesan singkat, layanan protokol aplikasi nirkabel, atau media elektronik lainnya untuk melakukan transaksi Efek.
8.Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak- Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
9.Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
10.Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

Pasal 2

Pengaturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah. www.peraturan.go.id 2020, No.274

BAB II

PENGENDALIAN INTERNAL PERANTARA PEDAGANG EFEK

Pasal 3

Perantara Pedagang Efek wajib memastikan sistem pengendalian internal yang dimilikinya paling sedikit sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini untuk meminimalkan risiko kesalahan dan penyalahgunaan.

Pasal 4

Perantara Pedagang Efek wajib mempunyai dan melaksanakan paling sedikit 6 (enam) fungsi:

a.pemasaran;
b.manajemen risiko;
c.pembukuan;
d.Kustodian;
e.teknologi informasi; dan
f.kepatuhan.

Pasal 5

Perantara Pedagang Efek wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Dalam hal Perantara Pedagang Efek memiliki fungsi riset, fungsi tersebut wajib dipisahkan dengan fungsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

Pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan dengan ketentuan:

a.pegawai yang melaksanakan setiap fungsi dimaksud dilarang:
1. 1.merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya;
2. 2.melakukan tugas di luar tugas dan tanggung jawab fungsinya sendiri tanpa persetujuan www.peraturan.go.id 2020, No.274 tertulis dari direksi;
3. 3.memiliki akses terhadap catatan, buku, dan rekening pada fungsi lain dari Perantara Pedagang Efek tersebut tanpa persetujuan tertulis dari direksi; dan/atau
4. 4.memiliki akses atau mengakses terhadap perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan dokumentasi Perantara Pedagang Efek dimaksud, kecuali pegawai unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan dalam rangka menjalankan fungsinya; dan
b.dalam hal kegiatan usaha Perantara Pedagang Efek masih tergabung dengan kegiatan usaha Penjamin Emisi Efek dan/atau Manajer Investasi dalam Perusahaan Efek yang sama:
1. 1.prosedur operasi standar fungsi dalam menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Manajer Investasi dimaksud wajib terpisah dari prosedur operasi standar fungsi Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6; dan
2. 2.pelaksanaan setiap fungsi manajemen risiko, fungsi pembukuan, fungsi teknologi informasi, fungsi kepatuhan, dan/atau fungsi riset yang terdapat dalam kegiatan Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, dan/atau Manajer Investasi dapat dilaksanakan oleh satu unit kerja yang melaksanakan fungsi tersebut.

Pasal 8

Apabila terdapat permasalahan yang mengakibatkan salah satu atau beberapa fungsi Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, Perantara Pedagang Efek paling lambat pada hari bursa berikutnya wajib menyampaikan laporan kepada Bursa Efek dengan www.peraturan.go.id 2020, No.274 tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berisi paling sedikit:

a.penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi;
b.waktu terjadinya permasalahan;
c.lama terjadinya permasalahan;
d.fungsi yang mengalami permasalahan dan pengaruhnya;
e.keterangan mengenai apakah masalah tersebut pernah terjadi sebelumnya;
f.dampak permasalahan tersebut terhadap kepentingan nasabah dan jumlah nasabahnya jika memungkinkan untuk dihitung;
g.langkah yang dilakukan untuk menangani permasalahan; dan
h.langkah yang dilakukan agar permasalahan yang sama tidak terulang.

BAB III

FUNGSI PEMASARAN

Pasal 9

Pelaksanaan fungsi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib memenuhi ketentuan:

a.unit kerja yang melakukan fungsi pemasaran bertanggung jawab untuk:
1. 1.menerapkan customer due diligence sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan;
2. 2.membuat kontrak pembukaan rekening Efek reguler dengan nasabah;
3. 3.membuat kontrak pembukaan rekening Efek pembiayaan dengan nasabah untuk nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembiayaan transaksi Efek www.peraturan.go.id 2020, No.274 oleh Perusahaan Efek bagi nasabah dan transaksi short selling oleh Perusahaan Efek;
4. 4.membuat kontrak pembukaan rekening Efek lainnya dengan nasabah jika terdapat kontrak pembukaan rekening Efek lainnya dengan nasabah;
5. 5.menerima pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan nasabah; dan
6. 6.melakukan komunikasi dengan nasabah termasuk memberitahukan kepada nasabah setelah mendapat pemberitahuan dari fungsi teknologi informasi dalam hal sistem komunikasi online mengalami kelambatan atau tidak berfungsi;
b.dalam membuat kontrak pembukaan rekening Efek dengan nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dan angka 3, Perantara Pedagang Efek memenuhi ketentuan:
1. 1.transaksi Efek untuk kepentingan nasabah tidak dapat dilaksanakan sebelum rekening Efek dibuka atas nama nasabah yang bersangkutan, kecuali: a) membeli atau menjual produk investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang tidak tercatat di Bursa Efek; b) memesan Efek dalam rangka penawaran umum sebelum nasabah mendapatkan penjatahan Efek; dan c) membeli atau menjual Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau lembaga keuangan lain;
2. 2.pembukaan rekening Efek diikuti dengan: a) pembukaan subrekening Efek pada Kustodian dan pembukaan rekening dana atas nama nasabah pada bank untuk setiap nasabah; dan www.peraturan.go.id 2020, No.274 b) pembuatan nomor tunggal identitas nasabah pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bagi nasabah yang belum memiliki nomor tunggal identitas nasabah;
3. 3.kontrak pembukaan rekening Efek memuat paling sedikit ketentuan mengenai: a) Efek dan/atau dana dalam rekening Efek nasabah yang dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban hanya untuk nasabah yang bersangkutan terhadap Perantara Pedagang Efek, kecuali diperjanjikan khusus dalam perjanjian yang terpisah dengan kontrak pembukaan rekening Efek; b) Perantara Pedagang Efek dapat meminta dana dan/atau Efek dari pemegang rekening Efek tersebut, sebelum pelaksanaan transaksi Efek; c) dana yang dimiliki nasabah disimpan secara terpisah pada rekening bank untuk setiap nasabah atas nama nasabah; d) Efek yang dimiliki nasabah disimpan secara terpisah pada subrekening Efek pada Kustodian untuk setiap nasabah atas nama nasabah; e) Perantara Pedagang Efek mempunyai hak untuk membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain milik nasabah untuk rekening Efek nasabah, dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Efek yang tidak dibiayai oleh Perantara Pedagang Efek atau tidak dijamin secara cukup oleh nasabah; f) dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam rekening Efek reguler nasabah, Perantara Pedagang Efek dapat: 1) menggunakan Efek dalam rekening Efek nasabah tersebut sebagai jaminan atas www.peraturan.go.id 2020, No.274 kredit bank atau lembaga keuangan lainnya; atau 2) melakukan penjualan Efek secara paksa tanpa persetujuan nasabah, hanya untuk penyelesaian kewajiban nasabah yang bersangkutan; g) untuk kontrak pembukaan rekening Efek pembiayaan dengan nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3 memuat ketentuan mengenai Perusahaan Efek untuk setiap saat tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari nasabah menjual atau membeli Efek atau mengambil tindakan lain yang disepakati dengan nasabah jika nasabah tidak memenuhi permintaan pemenuhan jaminan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembiayaan transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabah dan transaksi short selling oleh Perusahaan Efek; h) kesediaan nasabah untuk memberikan kuasa kepada Perantara Pedagang Efek untuk: 1) melakukan pemindahbukuan dana dalam rekening dana nasabah pada bank untuk keperluan transaksi Efek nasabah; dan 2) memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam rekening dana yang ada di bank sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c) kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; i) bagi nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c), nasabah membuat pernyataan tertulis yang berisi paling sedikit: www.peraturan.go.id 2020, No.274 1) nasabah setuju menjamin ketersediaan dana dan/atau Efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan pemesanan jual atau beli; dan 2) dalam hal nasabah tidak dapat menyediakan dana dan/atau Efek maka nasabah tersebut setuju untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam menyelesaikan transaksi pada tanggal penyelesaian; dan j) ketentuan dan tata cara penutupan rekening Efek, mencantumkan paling sedikit ketentuan penutupan rekening Efek jika saldo dalam rekening Efek nasabah nihil selama jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut;
4. 4.perjanjian khusus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a) memuat paling sedikit: a) perjanjian pokok yang mendasari perjanjian tersebut merupakan perjanjian pinjam- meminjam; b) manfaat yang diperoleh oleh nasabah; c) prosedur yang disepakati dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dan Perantara Pedagang Efek; d) jangka waktu perjanjian; dan e) pengakhiran perjanjian;
5. 5.dokumen kontrak pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dan angka 3, harus disimpan dalam arsip pada unit kerja yang melakukan fungsi pemasaran, dilengkapi dengan dokumen: a) terkait penerimaan dan identifikasi nasabah dan dokumen pendukung sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan www.peraturan.go.id 2020, No.274 Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan fotokopi dokumen nomor tunggal identitas nasabah; b) terkait dengan kontrak pembukaan rekening Efek pembiayaan dengan nasabah untuk nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembiayaan transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabah dan transaksi short selling oleh Perusahaan Efek; c) surat kuasa dari nasabah yang berbentuk badan hukum yang memberikan wewenang kepada pejabat tertentu dari badan hukum tersebut untuk memberikan pesanan dan/atau instruksi kepada Perantara Pedagang Efek sehubungan dengan rekening Efek nasabah tersebut; d) surat kuasa dari nasabah yang memberikan wewenang kepada Pihak ketiga untuk memberikan pesanan dan/atau instruksi kepada Perantara Pedagang Efek sehubungan dengan rekening Efek nasabah jika terdapat surat kuasa pemberian kewenangan dimaksud; e) surat kuasa dari nasabah kepada Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf h); f) dokumen yang diperlukan dalam rangka pemindahan Efek dan/atau dana; dan g) kontrak pengelolaan reksa dana, kontrak investasi kolektif selain reksa dana, dan/atau produk investasi lain yang memberikan kewenangan kepada Manajer www.peraturan.go.id 2020, No.274 Investasi untuk memberikan pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan reksa dana, kontrak investasi kolektif selain reksa dana, dan/atau nasabah dari produk investasi lain yang dikelolanya;
6. 6.formulir untuk nasabah orang perseorangan memuat paling sedikit informasi mengenai nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan:
a.penerimaan dan identifikasi nasabah; dan
b.nomor tunggal identitas nasabah bagi nasabah yang sudah memiliki dan bagi nasabah yang belum memiliki wajib dicantumkan setelah dibuatkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b).
1. 7.kontrak pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dan angka 3, disetujui dan ditandatangani oleh direktur atau pegawai dan pengawas dalam unit kerja yang menjalankan fungsi pemasaran; dan
2. 8.Perusahaan Efek memberikan salinan kontrak pembukaan rekening Efek dan pembukaan rekening dana pada bank kepada nasabah; dan
c.dalam pelaksanaan tanggung jawab penerimaan pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 5, Perantara Pedagang Efek memenuhi paling sedikit:
1. 1.memastikan bahwa nasabah yang melakukan pemberian pesanan dan/atau instruksi telah memiliki nomor tunggal identitas nasabah;
2. 2.menerima pesanan dan/atau instruksi nasabah untuk membeli dan/atau menjual Efek, mengubah, atau membatalkan pesanan dan/atau instruksi nasabah; www.peraturan.go.id 2020, No.274
3. 3.membuat dan menyimpan catatan dan/atau rekaman pembicaraan yang terinci dari setiap pesanan dan/atau setiap instruksi nasabah sesuai urutan waktu, termasuk informasi mengenai: a) rincian pesanan dan/atau instruksi meliputi: 1) nama dan jenis Efek; 2) jumlah Efek; 3) harga Efek; dan/atau 4) nama dan nomor identitas rekening Efek asal dan tujuan; b) tanggal dan waktu pesanan dan/atau instruksi yang diterima; c) tanggal dan waktu setiap pembelian, penjualan, perubahan, atau pembatalan pesanan dan/atau instruksi tersebut; d) persyaratan pesanan dan/atau instruksi; e) kode identitas nasabah; dan f) nomor tunggal identitas nasabah;
4. 4.meneruskan pesanan dan/atau instruksi nasabah dimaksud kepada unit kerja yang menjalankan fungsi manajemen risiko; dan
5. 5.merekam semua komunikasi yang terkait dengan pesanan dan/atau instruksi nasabah dan dilakukan melalui jaringan komunikasi yang terhubung dengan sistem komunikasi Perantara Pedagang Efek.

BAB IV

FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

Pelaksanaan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib memenuhi ketentuan:

a.unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko bertanggung jawab untuk mengelola sistem www.peraturan.go.id 2020, No.274 pengendalian risiko, menyusun parameter dan melakukan verifikasi dalam memproses pesanan dan/atau instruksi baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek dan melaksanakan transaksi Efek, dengan ketentuan:
1. 1.menyusun dan memastikan pelaksanaan parameter batasan transaksi baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek yang formulasinya tertuang dalam prosedur operasi standar Perantara Pedagang Efek;
2. 2.melakukan verifikasi bahwa rekening Efek nasabah telah dibuka dan disetujui oleh unit kerja yang melakukan fungsi pemasaran;
3. 3.melakukan verifikasi sebelum melaksanakan pesanan dan/atau instruksi nasabah untuk memastikan ketersediaan dana dan/atau Efek dalam rekening Efek nasabah dalam rangka penyelesaian transaksi Efek tersebut;
4. 4.bagi nasabah yang tidak mempunyai rekening Efek di Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 1 huruf c), verifikasi ketersediaan dana dan/atau Efek dilakukan dengan memastikan bahwa nasabah dimaksud telah membuat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 3 huruf i); dan
5. 5.pelaksanaan verifikasi terhadap rekening Efek dan ketersediaan dana dan/atau Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik melalui sistem manajemen risiko Perantara Pedagang Efek yang terintegrasi; dan
b.unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko menyusun prosedur operasi standar terkait dengan transaksi Efek yang dilakukan untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek sendiri atau Pihak terafiliasi www.peraturan.go.id 2020, No.274 Perantara Pedagang Efek termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham, anggota direksi, komisaris, pegawai, yang mencakup paling sedikit:
1. 1.tidak melakukan transaksi Efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk Pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari Perantara Pedagang Efek tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan/atau menjual Efek yang bersangkutan dan Perantara Pedagang Efek tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut; dan
2. 2.melaporkan transaksi Efek dimaksud kepada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap pengendalian internal perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
2.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
3.Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.
4.Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain. www.peraturan.go.id 2020, No.274
5.Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
6.Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Sistem Perdagangan Online adalah sistem perdagangan yang disediakan oleh Perantara Pedagang Efek melalui media komunikasi elektronik termasuk internet, layanan pesan singkat, layanan protokol aplikasi nirkabel, atau media elektronik lainnya untuk melakukan transaksi Efek.
8.Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak- Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
9.Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
10.Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

Pasal 2

Pengaturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah. www.peraturan.go.id 2020, No.274

BAB II

PENGENDALIAN INTERNAL PERANTARA PEDAGANG EFEK

Pasal 3

Pasal 4

Perantara Pedagang Efek wajib mempunyai dan melaksanakan paling sedikit 6 (enam) fungsi:

a.pemasaran;
b.manajemen risiko;
c.pembukuan;
d.Kustodian;
e.teknologi informasi; dan
f.kepatuhan.

Pasal 5

Perantara Pedagang Efek wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Dalam hal Perantara Pedagang Efek memiliki fungsi riset, fungsi tersebut wajib dipisahkan dengan fungsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

Pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan dengan ketentuan:

a.pegawai yang melaksanakan setiap fungsi dimaksud dilarang:
1. 1.merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya;
2. 2.melakukan tugas di luar tugas dan tanggung jawab fungsinya sendiri tanpa persetujuan www.peraturan.go.id 2020, No.274 tertulis dari direksi;
3. 3.memiliki akses terhadap catatan, buku, dan rekening pada fungsi lain dari Perantara Pedagang Efek tersebut tanpa persetujuan tertulis dari direksi; dan/atau
4. 4.memiliki akses atau mengakses terhadap perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan dokumentasi Perantara Pedagang Efek dimaksud, kecuali pegawai unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan dalam rangka menjalankan fungsinya; dan
b.dalam hal kegiatan usaha Perantara Pedagang Efek masih tergabung dengan kegiatan usaha Penjamin Emisi Efek dan/atau Manajer Investasi dalam Perusahaan Efek yang sama:
1. 1.prosedur operasi standar fungsi dalam menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Manajer Investasi dimaksud wajib terpisah dari prosedur operasi standar fungsi Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6; dan
2. 2.pelaksanaan setiap fungsi manajemen risiko, fungsi pembukuan, fungsi teknologi informasi, fungsi kepatuhan, dan/atau fungsi riset yang terdapat dalam kegiatan Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, dan/atau Manajer Investasi dapat dilaksanakan oleh satu unit kerja yang melaksanakan fungsi tersebut.

Pasal 8

a.penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi;
b.waktu terjadinya permasalahan;
c.lama terjadinya permasalahan;
d.fungsi yang mengalami permasalahan dan pengaruhnya;
e.keterangan mengenai apakah masalah tersebut pernah terjadi sebelumnya;
f.dampak permasalahan tersebut terhadap kepentingan nasabah dan jumlah nasabahnya jika memungkinkan untuk dihitung;
g.langkah yang dilakukan untuk menangani permasalahan; dan
h.langkah yang dilakukan agar permasalahan yang sama tidak terulang.

BAB III

FUNGSI PEMASARAN

Pasal 9

Pelaksanaan fungsi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib memenuhi ketentuan:

a.unit kerja yang melakukan fungsi pemasaran bertanggung jawab untuk:
1. 1.menerapkan customer due diligence sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan;
2. 2.membuat kontrak pembukaan rekening Efek reguler dengan nasabah;
3. 3.membuat kontrak pembukaan rekening Efek pembiayaan dengan nasabah untuk nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembiayaan transaksi Efek www.peraturan.go.id 2020, No.274 oleh Perusahaan Efek bagi nasabah dan transaksi short selling oleh Perusahaan Efek;
4. 4.membuat kontrak pembukaan rekening Efek lainnya dengan nasabah jika terdapat kontrak pembukaan rekening Efek lainnya dengan nasabah;
5. 5.menerima pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan nasabah; dan
6. 6.melakukan komunikasi dengan nasabah termasuk memberitahukan kepada nasabah setelah mendapat pemberitahuan dari fungsi teknologi informasi dalam hal sistem komunikasi online mengalami kelambatan atau tidak berfungsi;
b.dalam membuat kontrak pembukaan rekening Efek dengan nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dan angka 3, Perantara Pedagang Efek memenuhi ketentuan:
1. 1.transaksi Efek untuk kepentingan nasabah tidak dapat dilaksanakan sebelum rekening Efek dibuka atas nama nasabah yang bersangkutan, kecuali: a) membeli atau menjual produk investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang tidak tercatat di Bursa Efek; b) memesan Efek dalam rangka penawaran umum sebelum nasabah mendapatkan penjatahan Efek; dan c) membeli atau menjual Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau lembaga keuangan lain;
2. 2.pembukaan rekening Efek diikuti dengan: a) pembukaan subrekening Efek pada Kustodian dan pembukaan rekening dana atas nama nasabah pada bank untuk setiap nasabah; dan www.peraturan.go.id 2020, No.274 b) pembuatan nomor tunggal identitas nasabah pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bagi nasabah yang belum memiliki nomor tunggal identitas nasabah;
3. 3.kontrak pembukaan rekening Efek memuat paling sedikit ketentuan mengenai: a) Efek dan/atau dana dalam rekening Efek nasabah yang dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban hanya untuk nasabah yang bersangkutan terhadap Perantara Pedagang Efek, kecuali diperjanjikan khusus dalam perjanjian yang terpisah dengan kontrak pembukaan rekening Efek; b) Perantara Pedagang Efek dapat meminta dana dan/atau Efek dari pemegang rekening Efek tersebut, sebelum pelaksanaan transaksi Efek; c) dana yang dimiliki nasabah disimpan secara terpisah pada rekening bank untuk setiap nasabah atas nama nasabah; d) Efek yang dimiliki nasabah disimpan secara terpisah pada subrekening Efek pada Kustodian untuk setiap nasabah atas nama nasabah; e) Perantara Pedagang Efek mempunyai hak untuk membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain milik nasabah untuk rekening Efek nasabah, dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Efek yang tidak dibiayai oleh Perantara Pedagang Efek atau tidak dijamin secara cukup oleh nasabah; f) dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam rekening Efek reguler nasabah, Perantara Pedagang Efek dapat: 1) menggunakan Efek dalam rekening Efek nasabah tersebut sebagai jaminan atas www.peraturan.go.id 2020, No.274 kredit bank atau lembaga keuangan lainnya; atau 2) melakukan penjualan Efek secara paksa tanpa persetujuan nasabah, hanya untuk penyelesaian kewajiban nasabah yang bersangkutan; g) untuk kontrak pembukaan rekening Efek pembiayaan dengan nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3 memuat ketentuan mengenai Perusahaan Efek untuk setiap saat tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari nasabah menjual atau membeli Efek atau mengambil tindakan lain yang disepakati dengan nasabah jika nasabah tidak memenuhi permintaan pemenuhan jaminan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembiayaan transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabah dan transaksi short selling oleh Perusahaan Efek; h) kesediaan nasabah untuk memberikan kuasa kepada Perantara Pedagang Efek untuk: 1) melakukan pemindahbukuan dana dalam rekening dana nasabah pada bank untuk keperluan transaksi Efek nasabah; dan 2) memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam rekening dana yang ada di bank sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c) kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; i) bagi nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c), nasabah membuat pernyataan tertulis yang berisi paling sedikit: www.peraturan.go.id 2020, No.274 1) nasabah setuju menjamin ketersediaan dana dan/atau Efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan pemesanan jual atau beli; dan 2) dalam hal nasabah tidak dapat menyediakan dana dan/atau Efek maka nasabah tersebut setuju untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam menyelesaikan transaksi pada tanggal penyelesaian; dan j) ketentuan dan tata cara penutupan rekening Efek, mencantumkan paling sedikit ketentuan penutupan rekening Efek jika saldo dalam rekening Efek nasabah nihil selama jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut;
4. 4.perjanjian khusus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a) memuat paling sedikit: a) perjanjian pokok yang mendasari perjanjian tersebut merupakan perjanjian pinjam- meminjam; b) manfaat yang diperoleh oleh nasabah; c) prosedur yang disepakati dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dan Perantara Pedagang Efek; d) jangka waktu perjanjian; dan e) pengakhiran perjanjian;
5. 5.dokumen kontrak pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dan angka 3, harus disimpan dalam arsip pada unit kerja yang melakukan fungsi pemasaran, dilengkapi dengan dokumen: a) terkait penerimaan dan identifikasi nasabah dan dokumen pendukung sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan www.peraturan.go.id 2020, No.274 Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan fotokopi dokumen nomor tunggal identitas nasabah; b) terkait dengan kontrak pembukaan rekening Efek pembiayaan dengan nasabah untuk nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembiayaan transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabah dan transaksi short selling oleh Perusahaan Efek; c) surat kuasa dari nasabah yang berbentuk badan hukum yang memberikan wewenang kepada pejabat tertentu dari badan hukum tersebut untuk memberikan pesanan dan/atau instruksi kepada Perantara Pedagang Efek sehubungan dengan rekening Efek nasabah tersebut; d) surat kuasa dari nasabah yang memberikan wewenang kepada Pihak ketiga untuk memberikan pesanan dan/atau instruksi kepada Perantara Pedagang Efek sehubungan dengan rekening Efek nasabah jika terdapat surat kuasa pemberian kewenangan dimaksud; e) surat kuasa dari nasabah kepada Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf h); f) dokumen yang diperlukan dalam rangka pemindahan Efek dan/atau dana; dan g) kontrak pengelolaan reksa dana, kontrak investasi kolektif selain reksa dana, dan/atau produk investasi lain yang memberikan kewenangan kepada Manajer www.peraturan.go.id 2020, No.274 Investasi untuk memberikan pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan reksa dana, kontrak investasi kolektif selain reksa dana, dan/atau nasabah dari produk investasi lain yang dikelolanya;
6. 6.formulir untuk nasabah orang perseorangan memuat paling sedikit informasi mengenai nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan:
a.penerimaan dan identifikasi nasabah; dan
b.nomor tunggal identitas nasabah bagi nasabah yang sudah memiliki dan bagi nasabah yang belum memiliki wajib dicantumkan setelah dibuatkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b).
1. 7.kontrak pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dan angka 3, disetujui dan ditandatangani oleh direktur atau pegawai dan pengawas dalam unit kerja yang menjalankan fungsi pemasaran; dan
2. 8.Perusahaan Efek memberikan salinan kontrak pembukaan rekening Efek dan pembukaan rekening dana pada bank kepada nasabah; dan
c.dalam pelaksanaan tanggung jawab penerimaan pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 5, Perantara Pedagang Efek memenuhi paling sedikit:
1. 1.memastikan bahwa nasabah yang melakukan pemberian pesanan dan/atau instruksi telah memiliki nomor tunggal identitas nasabah;
2. 2.menerima pesanan dan/atau instruksi nasabah untuk membeli dan/atau menjual Efek, mengubah, atau membatalkan pesanan dan/atau instruksi nasabah; www.peraturan.go.id 2020, No.274
3. 3.membuat dan menyimpan catatan dan/atau rekaman pembicaraan yang terinci dari setiap pesanan dan/atau setiap instruksi nasabah sesuai urutan waktu, termasuk informasi mengenai: a) rincian pesanan dan/atau instruksi meliputi: 1) nama dan jenis Efek; 2) jumlah Efek; 3) harga Efek; dan/atau 4) nama dan nomor identitas rekening Efek asal dan tujuan; b) tanggal dan waktu pesanan dan/atau instruksi yang diterima; c) tanggal dan waktu setiap pembelian, penjualan, perubahan, atau pembatalan pesanan dan/atau instruksi tersebut; d) persyaratan pesanan dan/atau instruksi; e) kode identitas nasabah; dan f) nomor tunggal identitas nasabah;
4. 4.meneruskan pesanan dan/atau instruksi nasabah dimaksud kepada unit kerja yang menjalankan fungsi manajemen risiko; dan
5. 5.merekam semua komunikasi yang terkait dengan pesanan dan/atau instruksi nasabah dan dilakukan melalui jaringan komunikasi yang terhubung dengan sistem komunikasi Perantara Pedagang Efek.

BAB IV

FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

Pelaksanaan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib memenuhi ketentuan:

a.unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko bertanggung jawab untuk mengelola sistem www.peraturan.go.id 2020, No.274 pengendalian risiko, menyusun parameter dan melakukan verifikasi dalam memproses pesanan dan/atau instruksi baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek dan melaksanakan transaksi Efek, dengan ketentuan:
1. 1.menyusun dan memastikan pelaksanaan parameter batasan transaksi baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek yang formulasinya tertuang dalam prosedur operasi standar Perantara Pedagang Efek;
2. 2.melakukan verifikasi bahwa rekening Efek nasabah telah dibuka dan disetujui oleh unit kerja yang melakukan fungsi pemasaran;
3. 3.melakukan verifikasi sebelum melaksanakan pesanan dan/atau instruksi nasabah untuk memastikan ketersediaan dana dan/atau Efek dalam rekening Efek nasabah dalam rangka penyelesaian transaksi Efek tersebut;
4. 4.bagi nasabah yang tidak mempunyai rekening Efek di Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 1 huruf c), verifikasi ketersediaan dana dan/atau Efek dilakukan dengan memastikan bahwa nasabah dimaksud telah membuat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 3 huruf i); dan
5. 5.pelaksanaan verifikasi terhadap rekening Efek dan ketersediaan dana dan/atau Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik melalui sistem manajemen risiko Perantara Pedagang Efek yang terintegrasi; dan
b.unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko menyusun prosedur operasi standar terkait dengan transaksi Efek yang dilakukan untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek sendiri atau Pihak terafiliasi www.peraturan.go.id 2020, No.274 Perantara Pedagang Efek termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham, anggota direksi, komisaris, pegawai, yang mencakup paling sedikit:
1. 1.tidak melakukan transaksi Efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk Pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari Perantara Pedagang Efek tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan/atau menjual Efek yang bersangkutan dan Perantara Pedagang Efek tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut; dan
2. 2.melaporkan transaksi Efek dimaksud kepada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan.