DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.04/2016 Tahun 2016

Nomor: 51/POJK.04/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap tata cara untuk meminta perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran, peraturan mengenai tata cara untuk meminta perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Untuk Meminta Perubahan dan/atau Tambahan Informasi Atas Pernyataan Pendaftaran; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA UNTUK MEMINTA PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PERNYATAAN PENDAFTARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

BAB II

TATA CARA PERMINTAAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pasal 2

(1)Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi setiap saat sebelum atau sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, dalam hal Otoritas Jasa Keuangan berpendapat bahwa informasi yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran tidak cukup, palsu, menyesatkan, tidak jelas, atau masih memerlukan perubahan dan/atau tambahan informasi.
(2)Permintaan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan secara tertulis atau lisan kepada Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 3

Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah penyerahan Pernyataan Pendaftaran pertama, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut dilengkapi atau agar semua informasi atau fakta material bagi pemodal atau publik diungkapkan.

Pasal 4

Setiap perubahan dan/atau tambahan informasi yang diminta Otoritas Jasa Keuangan setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah penyerahan Pernyataan Pendaftaran yang pertama harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perubahan dan/atau tambahan informasi tersebut diperlukan untuk mengungkapkan semua informasi atau fakta material kepada pemodal dan publik.

Pasal 5

Dalam hal permintaan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan secara lisan, permintaan wajib dicatat dalam bentuk memo untuk arsip, yang menyatakan:

a.hal yang diminta;
b.Pihak yang dimintakan perubahan dan/atau tambahan informasi; dan
c.tanggapan yang diperoleh secara lisan.

Pasal 6

Semua perubahan dan/atau tambahan informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, harus terlebih dahulu memperoleh tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum Pernyataan Pendaftaran dapat dinyatakan menjadi efektif.

Pasal 7

Permintaan yang memerlukan perubahan dan/atau tambahan informasi terhadap Pernyataan Pendaftaran akan mengubah tanggal pengajuan Pernyataan Pendaftaran secara lengkap.

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan
7. g.pembatalan pendaftaran.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 9

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 10

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1)dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada masyarakat.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap tata cara untuk meminta perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran, peraturan mengenai tata cara untuk meminta perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA UNTUK MEMINTA PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PERNYATAAN PENDAFTARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

TATA CARA PERMINTAAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pasal 2

(1)Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi setiap saat sebelum atau sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, dalam hal Otoritas Jasa Keuangan berpendapat bahwa informasi yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran tidak cukup, palsu, menyesatkan, tidak jelas, atau masih memerlukan perubahan dan/atau tambahan informasi.
(2)Permintaan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan secara tertulis atau lisan kepada Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dalam hal permintaan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan secara lisan, permintaan wajib dicatat dalam bentuk memo untuk arsip, yang menyatakan:

a.hal yang diminta;
b.Pihak yang dimintakan perubahan dan/atau tambahan informasi; dan
c.tanggapan yang diperoleh secara lisan.

Pasal 6

Pasal 7

Permintaan yang memerlukan perubahan dan/atau tambahan informasi terhadap Pernyataan Pendaftaran akan mengubah tanggal pengajuan Pernyataan Pendaftaran secara lengkap.

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan
7. g.pembatalan pendaftaran.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 9

Pasal 10

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1)dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada masyarakat.