DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2016 Tahun 2016

Nomor: 52/POJK.04/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap prosedur penangguhan Penawaran Umum, peraturan mengenai prosedur penangguhan Penawaran Umum yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Prosedur Penangguhan Penawaran Umum; OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PROSEDUR PENANGGUHAN PENAWARAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
2.Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

BAB II

PROSEDUR PENANGGUHAN PENAWARAN UMUM

Pasal 2

Otoritas Jasa Keuangan dapat menangguhkan Penawaran Umum setelah menyampaikan pemberitahuan kepada Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, jika diperoleh kesimpulan bahwa:

a.Pernyataan Pendaftaran, Prospektus, atau dokumen lainnya yang disampaikan sebagai bagian dari proses pendaftaran Efek, mencakup informasi dan/atau fakta material yang:
1. 1.palsu, menyesatkan, atau mengabaikan fakta material yang diperlukan pada saat itu dan sesuai dengan keadaan waktu pernyataan tersebut dibuat; atau
2. 2.menjadi tidak benar, menyesatkan, atau mengabaikan fakta material karena terjadinya perubahan keadaan dan keterangan tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan tersebut tidak disampaikan kepada masyarakat;
b.Emiten atau Pihak lain yang terafiliasi dengan Emiten dalam Penawaran Umum, telah melanggar Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya; atau
c.setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi yang diminta Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Keputusan penangguhan Penawaran Umum dikeluarkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

Pasal 4

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dapat mencabut penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila yang menjadi dasar ketetapan penangguhan telah diselesaikan.

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 5

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan
7. g.pembatalan pendaftaran.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 6

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 7

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada masyarakat.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-45/PM.1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Prosedur Penangguhan Penawaran Umum, beserta Peraturan Nomor IX.A.4 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2016 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 281 Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 52 /POJK.04/2016 TENTANG PROSEDUR PENANGGUHAN PENAWARAN UMUM I. UMUM Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur Peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor Pasar Modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor Pasar Modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor Pasar Modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya. Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu untuk mengganti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Prosedur Penangguhan Penawaran Umum yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-45/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Prosedur Penangguhan Penawaran Umum, beserta Peraturan Nomor IX.A.4 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Prosedur Penangguhan Penawaran Umum. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap prosedur penangguhan Penawaran Umum, peraturan mengenai prosedur penangguhan Penawaran Umum yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PROSEDUR PENANGGUHAN PENAWARAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
2.Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

BAB II

PROSEDUR PENANGGUHAN PENAWARAN UMUM

Pasal 2

Otoritas Jasa Keuangan dapat menangguhkan Penawaran Umum setelah menyampaikan pemberitahuan kepada Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, jika diperoleh kesimpulan bahwa:

a.Pernyataan Pendaftaran, Prospektus, atau dokumen lainnya yang disampaikan sebagai bagian dari proses pendaftaran Efek, mencakup informasi dan/atau fakta material yang:
1. 1.palsu, menyesatkan, atau mengabaikan fakta material yang diperlukan pada saat itu dan sesuai dengan keadaan waktu pernyataan tersebut dibuat; atau
2. 2.menjadi tidak benar, menyesatkan, atau mengabaikan fakta material karena terjadinya perubahan keadaan dan keterangan tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan tersebut tidak disampaikan kepada masyarakat;
b.Emiten atau Pihak lain yang terafiliasi dengan Emiten dalam Penawaran Umum, telah melanggar Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya; atau
c.setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi yang diminta Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Keputusan penangguhan Penawaran Umum dikeluarkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

Pasal 4

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dapat mencabut penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila yang menjadi dasar ketetapan penangguhan telah diselesaikan.

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 5

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan
7. g.pembatalan pendaftaran.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 6

Pasal 7

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada masyarakat.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Cukup jelas.