DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53 /POJK.04/2015 Tahun 2015

Nomor: 53 /POJK.04/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap akad yang digunakan dalam penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, maka peraturan mengenai Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM PENERBITAN EFEK SYARIAH DI PASAR MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Ijarah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (mu’jir) dan pihak penyewa atau pengguna jasa (musta’jir) untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek Ijarah yang dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan/atau upah (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek Ijarah itu sendiri.
2.Istishna adalah perjanjian (akad) antara pihak pemesan atau pembeli (mustashni’) dan pihak pembuat atau penjual (shani’) untuk membuat objek Istishna yang dibeli oleh pihak pemesan atau pembeli (mustashni’) dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak.
3.Kafalah adalah perjanjian (akad) antara pihak penjamin (kafiil/guarantor) dan pihak yang dijamin (makfuul ‘anhu/ashiil/orang yang berutang) untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (makfuul lahu/orang yang berpiutang).
4.Mudharabah (qiradh) adalah perjanjian (akad) kerjasama antara pihak pemilik modal (shahib al-mal) dan pihak pengelola usaha (mudharib) dengan cara pemilik modal (shahib al-mal) menyerahkan modal dan pengelola usaha (mudharib) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha.
5.Musyarakah adalah perjanjian (akad) kerjasama antara dua pihak atau lebih (syarik) dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha.
6.Wakalah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan pihak penerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.

Pasal 2

Para pihak yang melakukan perjanjian (akad) dalam penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

IJARAH

Pasal 3

Hak dan kewajiban pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (mu’jir) adalah:

a.berhak menerima pembayaran harga sewa atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
b.wajib menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
c.wajib menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewakan;
d.wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan sesuai yang disepakati dalam Ijarah atau bukan karena kelalaian pihak penyewa;
e.wajib menjamin bahwa barang yang disewakan atau jasa yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang disepakati dalam Ijarah; dan
f.wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (mu’jir) menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan/atau memberikan jasa yang dimilikinya kepada pihak penyewa atau pengguna jasa (musta’jir) (pernyataan ijab).

Pasal 4

Hak dan kewajiban pihak penyewa atau pengguna jasa (musta’jir) adalah:

a.berhak menerima dan memanfaatkan barang dan/atau jasa sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
b.wajib membayar harga sewa atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
c.wajib menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
d.wajib bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
e.wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan sesuai yang disepakati dalam Ijarah atau karena kelalaian pihak penyewa; dan
f.wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak penyewa atau pengguna jasa menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan/atau jasa dari pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (mu’jir) (pernyataan qabul).

Pasal 5

Objek Ijarah dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.manfaat barang atau jasa tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang- undangan;
b.manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dengan uang;
c.manfaat atas barang atau jasa dapat diserahkan atau diberikan kepada pihak penyewa atau pengguna jasa;
d.manfaat barang atau jasa harus ditentukan dengan jelas; dan
e.spesifikasi barang atau jasa harus dinyatakan dengan jelas.

Pasal 6

Penetapan harga sewa atau upah (ujrah) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.besarnya harga sewa atau upah (ujrah) serta waktu dan cara pembayarannya ditetapkan secara tertulis dalam Ijarah; dan
b.alat pembayaran harga sewa atau upah (ujrah) adalah dalam bentuk uang.

Pasal 7

Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, dalam Ijarah dapat disepakati hal sebagai berikut:

a.harga sewa atau upah (ujrah) untuk periode waktu tertentu dan peninjauan kembali harga sewa atau upah (ujrah) tersebut yang berlaku untuk periode berikutnya;
b.adanya uang muka Ijarah;
c.penggantian barang yang mendasari Ijarah;
d.penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Ijarah; dan/atau
e.hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

BAB III

ISTISHNA

Pasal 8

Hak dan kewajiban pihak pembuat atau penjual (shani’) adalah:

a.berhak memperoleh pembayaran dengan jumlah, cara, dan waktu yang telah disepakati dalam Istishna;
b.wajib mengetahui spesifikasi objek Istishna secara jelas;
c.wajib menyediakan objek Istishna sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam Istishna;
d.wajib menjamin objek Istishna berfungsi dengan baik dan/atau tidak cacat; dan
e.wajib menyerahkan objek Istishna sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Istishna.

Pasal 9

Hak dan kewajiban pihak pemesan atau pembeli (mustashni’) adalah:

a.berhak menerima objek Istishna sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam Istishna;
b.berhak menerima objek Istishna sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati dalam Istishna;
c.berhak memilih (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan Istishna apabila terdapat cacat atau barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan;
d.wajib melakukan pembayaran (pokok dan/atau biaya lain) atas objek Istishna sesuai yang telah disepakati dalam Istishna; dan
e.wajib mengetahui dan menerangkan spesifikasi objek Istishna secara jelas.

Pasal 10

Objek Istishna wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan;
b.ciri dan spesifikasi harus jelas dan dapat diakui sebagai utang serta wajib dituangkan secara tertulis dalam Istishna;
c.mekanisme penyerahan barang baik seluruh maupun sebagian dari pihak pembuat atau penjual (shani’) kepada pihak pemesan atau pembeli (mustashni’) wajib dituangkan secara tertulis dalam Istishna meliputi waktu, tempat dan cara penyerahan;
d.penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan kemudian setelah waktu Istishna berdasarkan kesepakatan;
e.harga jual objek Istishna ditetapkan secara tertulis dalam Istishna dan dilarang berubah selama masa Istishna; dan
f.pihak pemesan atau pembeli (mustashni’) dilarang menukar barang kecuali dengan barang sejenis atau sesuai kesepakatan.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap akad yang digunakan dalam penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, maka peraturan mengenai Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM PENERBITAN EFEK SYARIAH DI PASAR MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Ijarah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (mu’jir) dan pihak penyewa atau pengguna jasa (musta’jir) untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek Ijarah yang dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan/atau upah (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek Ijarah itu sendiri.
2.Istishna adalah perjanjian (akad) antara pihak pemesan atau pembeli (mustashni’) dan pihak pembuat atau penjual (shani’) untuk membuat objek Istishna yang dibeli oleh pihak pemesan atau pembeli (mustashni’) dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak.
3.Kafalah adalah perjanjian (akad) antara pihak penjamin (kafiil/guarantor) dan pihak yang dijamin (makfuul ‘anhu/ashiil/orang yang berutang) untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (makfuul lahu/orang yang berpiutang).
4.Mudharabah (qiradh) adalah perjanjian (akad) kerjasama antara pihak pemilik modal (shahib al-mal) dan pihak pengelola usaha (mudharib) dengan cara pemilik modal (shahib al-mal) menyerahkan modal dan pengelola usaha (mudharib) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha.
5.Musyarakah adalah perjanjian (akad) kerjasama antara dua pihak atau lebih (syarik) dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha.
6.Wakalah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan pihak penerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.

Pasal 2

BAB II

IJARAH

Pasal 3

Hak dan kewajiban pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (mu’jir) adalah:

a.berhak menerima pembayaran harga sewa atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
b.wajib menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
c.wajib menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewakan;
d.wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan sesuai yang disepakati dalam Ijarah atau bukan karena kelalaian pihak penyewa;
e.wajib menjamin bahwa barang yang disewakan atau jasa yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang disepakati dalam Ijarah; dan
f.wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (mu’jir) menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan/atau memberikan jasa yang dimilikinya kepada pihak penyewa atau pengguna jasa (musta’jir) (pernyataan ijab).

Pasal 4

Hak dan kewajiban pihak penyewa atau pengguna jasa (musta’jir) adalah:

a.berhak menerima dan memanfaatkan barang dan/atau jasa sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
b.wajib membayar harga sewa atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
c.wajib menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
d.wajib bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
e.wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan sesuai yang disepakati dalam Ijarah atau karena kelalaian pihak penyewa; dan
f.wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak penyewa atau pengguna jasa menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan/atau jasa dari pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (mu’jir) (pernyataan qabul).

Pasal 5

Objek Ijarah dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.manfaat barang atau jasa tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang- undangan;
b.manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dengan uang;
c.manfaat atas barang atau jasa dapat diserahkan atau diberikan kepada pihak penyewa atau pengguna jasa;
d.manfaat barang atau jasa harus ditentukan dengan jelas; dan
e.spesifikasi barang atau jasa harus dinyatakan dengan jelas.

Pasal 6

Penetapan harga sewa atau upah (ujrah) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.besarnya harga sewa atau upah (ujrah) serta waktu dan cara pembayarannya ditetapkan secara tertulis dalam Ijarah; dan
b.alat pembayaran harga sewa atau upah (ujrah) adalah dalam bentuk uang.

Pasal 7

Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, dalam Ijarah dapat disepakati hal sebagai berikut:

a.harga sewa atau upah (ujrah) untuk periode waktu tertentu dan peninjauan kembali harga sewa atau upah (ujrah) tersebut yang berlaku untuk periode berikutnya;
b.adanya uang muka Ijarah;
c.penggantian barang yang mendasari Ijarah;
d.penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Ijarah; dan/atau
e.hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

BAB III

ISTISHNA

Pasal 8

Hak dan kewajiban pihak pembuat atau penjual (shani’) adalah:

a.berhak memperoleh pembayaran dengan jumlah, cara, dan waktu yang telah disepakati dalam Istishna;
b.wajib mengetahui spesifikasi objek Istishna secara jelas;
c.wajib menyediakan objek Istishna sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam Istishna;
d.wajib menjamin objek Istishna berfungsi dengan baik dan/atau tidak cacat; dan
e.wajib menyerahkan objek Istishna sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Istishna.

Pasal 9

Hak dan kewajiban pihak pemesan atau pembeli (mustashni’) adalah:

a.berhak menerima objek Istishna sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam Istishna;
b.berhak menerima objek Istishna sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati dalam Istishna;
c.berhak memilih (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan Istishna apabila terdapat cacat atau barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan;
d.wajib melakukan pembayaran (pokok dan/atau biaya lain) atas objek Istishna sesuai yang telah disepakati dalam Istishna; dan
e.wajib mengetahui dan menerangkan spesifikasi objek Istishna secara jelas.

Pasal 10

Objek Istishna wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan;
b.ciri dan spesifikasi harus jelas dan dapat diakui sebagai utang serta wajib dituangkan secara tertulis dalam Istishna;
c.mekanisme penyerahan barang baik seluruh maupun sebagian dari pihak pembuat atau penjual (shani’) kepada pihak pemesan atau pembeli (mustashni’) wajib dituangkan secara tertulis dalam Istishna meliputi waktu, tempat dan cara penyerahan;
d.penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan kemudian setelah waktu Istishna berdasarkan kesepakatan;
e.harga jual objek Istishna ditetapkan secara tertulis dalam Istishna dan dilarang berubah selama masa Istishna; dan
f.pihak pemesan atau pembeli (mustashni’) dilarang menukar barang kecuali dengan barang sejenis atau sesuai kesepakatan.