DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 Tahun 2017

Nomor: 57/POJK.04/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.
2.Tata Kelola Perusahaan Efek yang Baik yang selanjutnya disebut Tata Kelola adalah tata kelola Perusahaan Efek yang menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).
3.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Efek yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Efek.
4.Direksi adalah organ Perusahaan Efek yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Efek serta mewakili Perusahaan Efek, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5.Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Efek yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
6.Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan Efek dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
7.Pemegang Saham Pengendali adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung memiliki:

a.saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan mempunyai hak suara; atau
b.saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
1. 8.Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Perusahaan Efek dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
2. 9.Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.
3. 10.Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
4. 11.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
5. 12.Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
6. 13.Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
7. 14.Wakil Penjamin Emisi Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
8. 15.Wakil Perantara Pedagang Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.
9. 16.Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
10. 17.Afiliasi adalah:
a.hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b.hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
c.hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d.hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e.hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
f.hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Pasal 2

(1)Perusahaan Efek yang wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek.
(2)Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
(3)Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling sedikit diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
1. a.komitmen pemegang saham dan RUPS;
2. b.pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. c.pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
4. d.larangan Direksi dan Dewan Komisaris;
5. e.remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
6. f.etika bisnis;
7. g.pengendalian internal;
8. h.Rencana Bisnis;
9. i.kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan kebijakan sistem pengaduan nasabah;
10. j.Situs Web; dan
11. k.pelaporan.

BAB II

KOMITMEN PEMEGANG SAHAM DAN RUPS

Pasal 3

(1)Pemegang saham Perusahaan Efek wajib memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan.
(2)Pemenuhan persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 4

(1)Pemegang saham dilarang melakukan intervensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau operasional Perusahaan Efek.
(2)Pemegang saham yang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib mendahulukan kepentingan Perusahaan Efek tersebut.

Pasal 5

(1)Perusahaan Efek wajib menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan Efek.
(2)Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib didahului pemanggilan RUPS.
(3)Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
(4)Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
1. a.tanggal dan waktu penyelenggaraan RUPS;
2. b.tempat penyelenggaraan RUPS;
3. c.mata acara rapat; dan
4. d.informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
(5)Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat tercatat, surat elektronik, Situs Web, dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
(6)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dapat tidak dilakukan sepanjang seluruh pemegang saham dengan hak suara hadir dalam RUPS dan keputusan RUPS tersebut tetap sah jika disetujui dengan suara bulat.

Pasal 6

(1)Perusahaan Efek wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.
(2)Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
(3)Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diberikan secara cuma-cuma di kantor Perusahaan Efek jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.

Pasal 7

Pengambilan keputusan RUPS wajib:

a.mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang sehat dan pasar modal Indonesia; dan
b.mendahulukan kepentingan nasabah.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dituangkan dalam risalah RUPS dan didokumentasikan dengan baik.
(2)Perusahaan Efek wajib menyampaikan ringkasan risalah RUPS dan bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPS.
(3)Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memuat informasi paling sedikit:
1. a.tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
2. b.anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
3. c.jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
4. d.mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
5. e.hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; dan
6. f.keputusan RUPS.

Pasal 9

(1)Pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat seluruh pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
(2)Pengambilan keputusan yang mengikat di luar RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Keputusan yang mengikat di luar RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan Perusahaan Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah seluruh pemegang saham menandatangani keputusan di luar RUPS tersebut.

BAB III

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 10

Penentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi harus memperhatikan:

a.ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
b.kondisi Perusahaan Efek;
c.keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dibutuhkan; dan
d.efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.
2.Tata Kelola Perusahaan Efek yang Baik yang selanjutnya disebut Tata Kelola adalah tata kelola Perusahaan Efek yang menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).
3.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Efek yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Efek.
4.Direksi adalah organ Perusahaan Efek yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Efek serta mewakili Perusahaan Efek, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5.Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Efek yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
6.Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan Efek dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
7.Pemegang Saham Pengendali adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung memiliki:

a.saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan mempunyai hak suara; atau
b.saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
1. 8.Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Perusahaan Efek dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
2. 9.Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.
3. 10.Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
4. 11.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
5. 12.Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
6. 13.Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
7. 14.Wakil Penjamin Emisi Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
8. 15.Wakil Perantara Pedagang Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.
9. 16.Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
10. 17.Afiliasi adalah:
a.hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b.hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
c.hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d.hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e.hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
f.hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Pasal 2

(1)Perusahaan Efek yang wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek.
(2)Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
(3)Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling sedikit diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
1. a.komitmen pemegang saham dan RUPS;
2. b.pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. c.pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
4. d.larangan Direksi dan Dewan Komisaris;
5. e.remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
6. f.etika bisnis;
7. g.pengendalian internal;
8. h.Rencana Bisnis;
9. i.kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan kebijakan sistem pengaduan nasabah;
10. j.Situs Web; dan
11. k.pelaporan.

BAB II

KOMITMEN PEMEGANG SAHAM DAN RUPS

Pasal 3

(1)Pemegang saham Perusahaan Efek wajib memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan.
(2)Pemenuhan persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 4

(1)Pemegang saham dilarang melakukan intervensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau operasional Perusahaan Efek.
(2)Pemegang saham yang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib mendahulukan kepentingan Perusahaan Efek tersebut.

Pasal 5

(1)Perusahaan Efek wajib menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan Efek.
(2)Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib didahului pemanggilan RUPS.
(3)Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
(4)Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
1. a.tanggal dan waktu penyelenggaraan RUPS;
2. b.tempat penyelenggaraan RUPS;
3. c.mata acara rapat; dan
4. d.informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
(5)Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat tercatat, surat elektronik, Situs Web, dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
(6)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dapat tidak dilakukan sepanjang seluruh pemegang saham dengan hak suara hadir dalam RUPS dan keputusan RUPS tersebut tetap sah jika disetujui dengan suara bulat.

Pasal 6

(1)Perusahaan Efek wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.
(2)Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
(3)Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diberikan secara cuma-cuma di kantor Perusahaan Efek jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.

Pasal 7

Pengambilan keputusan RUPS wajib:

a.mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang sehat dan pasar modal Indonesia; dan
b.mendahulukan kepentingan nasabah.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dituangkan dalam risalah RUPS dan didokumentasikan dengan baik.
(2)Perusahaan Efek wajib menyampaikan ringkasan risalah RUPS dan bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPS.
(3)Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memuat informasi paling sedikit:
1. a.tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
2. b.anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
3. c.jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
4. d.mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
5. e.hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; dan
6. f.keputusan RUPS.

Pasal 9

(1)Pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat seluruh pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
(2)Pengambilan keputusan yang mengikat di luar RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Keputusan yang mengikat di luar RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan Perusahaan Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah seluruh pemegang saham menandatangani keputusan di luar RUPS tersebut.

BAB III

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 10

Penentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi harus memperhatikan:

a.ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
b.kondisi Perusahaan Efek;
c.keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dibutuhkan; dan
d.efektivitas dalam pengambilan keputusan.