DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.04/2017 Tahun 2017

Nomor: 58/POJK.04/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk efisiensi dan transparansi perizinan oleh Otoritas Jasa Keuangan termasuk layanan penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi, perlu diselenggarakan suatu sistem penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi secara elektronik;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada pemangku kepentingan di bidang pasar modal dalam penyelenggaraan suatu sistem penerimaan dokumen secara elektronik, diperlukan pengaturan terkait penyampaian dokumen secara elektronik; OTORITAS JASA KEUANGAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYAMPAIAN PERNYATAAN PENDAFTARAN ATAU PENGAJUAN AKSI KORPORASI SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh emiten dalam rangka penawaran umum atau perusahaan publik.
2.Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3.Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum.
4.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
5.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
6.Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.
7.Pernyataan Penggabungan Usaha adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh perusahaan terbuka dalam rangka penggabungan usaha.
8.Pernyataan Peleburan Usaha adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh perusahaan terbuka dalam rangka peleburan usaha.
9.Pernyataan Penawaran Tender Sukarela adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Pihak yang melakukan penawaran tender sukarela.
10.Penawaran Tender Wajib adalah penawaran untuk membeli sisa saham perusahaan terbuka yang wajib dilakukan oleh pengendali baru.
11.Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.
12.Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

BAB II

PENYAMPAIAN PERNYATAAN PENDAFTARAN ATAU PENGAJUAN AKSI KORPORASI SECARA ELEKTRONIK DAN PENYIMPANAN DOKUMEN

Pasal 2

(1)Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan harus dilakukan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Penyampaian Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau sukuk, dan Penawaran Umum berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau sukuk;
2. b.Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik; dan
3. c.Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.
(3)Pengajuan aksi korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pernyataan Penggabungan Usaha;
2. b.Pernyataan Peleburan Usaha;
3. c.Pernyataan Penawaran Tender Sukarela; dan
4. d.Penawaran Tender Wajib.

Pasal 3

(1)Pihak yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran atau mengajukan aksi korporasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyimpan tanda bukti penerimaan penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi secara elektronik beserta seluruh dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi.
(2)Jangka waktu penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan.
(3)Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjukkan dan/atau menyampaikan tanda bukti dan seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

(1)Seluruh dokumen yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersimpan dalam pangkalan data (database) Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Dalam hal terdapat perbedaan dokumen yang tersimpan dalam pangkalan data (database) Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen yang disimpan oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dokumen yang digunakan sebagai acuan adalah dokumen yang tersimpan dalam pangkalan data (database) Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN PERNYATAAN PENDAFTARAN ATAU PENGAJUAN AKSI KORPORASI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 5

(1)Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan hak akses penggunaan sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Hak akses penggunaan sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan dapat diperoleh oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setelah melakukan registrasi melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib bertanggung jawab atas:
1. a.penggunaan hak akses yang dimilikinya; dan/atau
2. b.kebenaran dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

(1)Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus:
1. a.menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet yang memadai dengan spesifikasi komputer dan aplikasi sesuai dengan petunjuk operasional untuk menggunakan sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. b.membaca dan mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada petunjuk operasional.
(2)Petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dapat diunduh melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

(1)Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)serta tambahan informasi dan/atau dokumen dilakukan dengan mengunggah seluruh dokumen Pernyataan Pendaftaran atau dokumen pengajuan aksi korporasi melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi serta tambahan informasi dan/atau dokumen yang diunggah melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan setelah pukul 17.00 WIB dianggap diterima Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja berikutnya.
(3)Otoritas Jasa Keuangan memberikan tanda bukti penerimaan secara elektronik setelah Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengunggah:
1. a.dokumen penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi; atau
2. b.tambahan informasi dan/atau dokumen penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi, melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Tanda bukti penerimaan secara elektronik diterbitkan oleh sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan setelah Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menyampaikan seluruh dokumen Pernyataan Pendaftaran atau dokumen pengajuan aksi korporasi.

Pasal 8

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan sehingga tidak dapat digunakan, penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi dilakukan secara manual.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Kewajiban penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi secara elektronik tidak menghapuskan kewajiban penyampaian Prospektus yang telah tergabung dengan suplemennya dalam bentuk tercetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 5 (lima) eksemplar, dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah selesainya penyerahan Efek kepada pembeli Efek sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 10

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan/atau
7. g.pembatalan pendaftaran.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk efisiensi dan transparansi perizinan oleh Otoritas Jasa Keuangan termasuk layanan penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi, perlu diselenggarakan suatu sistem penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi secara elektronik;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada pemangku kepentingan di bidang pasar modal dalam penyelenggaraan suatu sistem penerimaan dokumen secara elektronik, diperlukan pengaturan terkait penyampaian dokumen secara elektronik; OTORITAS JASA KEUANGAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYAMPAIAN PERNYATAAN PENDAFTARAN ATAU PENGAJUAN AKSI KORPORASI SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh emiten dalam rangka penawaran umum atau perusahaan publik.
2.Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3.Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum.
4.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
5.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
6.Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.
7.Pernyataan Penggabungan Usaha adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh perusahaan terbuka dalam rangka penggabungan usaha.
8.Pernyataan Peleburan Usaha adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh perusahaan terbuka dalam rangka peleburan usaha.
9.Pernyataan Penawaran Tender Sukarela adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Pihak yang melakukan penawaran tender sukarela.
10.Penawaran Tender Wajib adalah penawaran untuk membeli sisa saham perusahaan terbuka yang wajib dilakukan oleh pengendali baru.
11.Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.
12.Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

BAB II

PENYAMPAIAN PERNYATAAN PENDAFTARAN ATAU PENGAJUAN AKSI KORPORASI SECARA ELEKTRONIK DAN PENYIMPANAN DOKUMEN

Pasal 2

(1)Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan harus dilakukan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Penyampaian Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau sukuk, dan Penawaran Umum berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau sukuk;
2. b.Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik; dan
3. c.Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.
(3)Pengajuan aksi korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pernyataan Penggabungan Usaha;
2. b.Pernyataan Peleburan Usaha;
3. c.Pernyataan Penawaran Tender Sukarela; dan
4. d.Penawaran Tender Wajib.

Pasal 3

(1)Pihak yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran atau mengajukan aksi korporasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyimpan tanda bukti penerimaan penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi secara elektronik beserta seluruh dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi.
(2)Jangka waktu penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan.
(3)Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjukkan dan/atau menyampaikan tanda bukti dan seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

(1)Seluruh dokumen yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersimpan dalam pangkalan data (database) Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Dalam hal terdapat perbedaan dokumen yang tersimpan dalam pangkalan data (database) Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen yang disimpan oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dokumen yang digunakan sebagai acuan adalah dokumen yang tersimpan dalam pangkalan data (database) Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN PERNYATAAN PENDAFTARAN ATAU PENGAJUAN AKSI KORPORASI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 5

(1)Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan hak akses penggunaan sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Hak akses penggunaan sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan dapat diperoleh oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setelah melakukan registrasi melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib bertanggung jawab atas:
1. a.penggunaan hak akses yang dimilikinya; dan/atau
2. b.kebenaran dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

(1)Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus:
1. a.menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet yang memadai dengan spesifikasi komputer dan aplikasi sesuai dengan petunjuk operasional untuk menggunakan sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. b.membaca dan mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada petunjuk operasional.
(2)Petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dapat diunduh melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

(1)Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)serta tambahan informasi dan/atau dokumen dilakukan dengan mengunggah seluruh dokumen Pernyataan Pendaftaran atau dokumen pengajuan aksi korporasi melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi serta tambahan informasi dan/atau dokumen yang diunggah melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan setelah pukul 17.00 WIB dianggap diterima Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja berikutnya.
(3)Otoritas Jasa Keuangan memberikan tanda bukti penerimaan secara elektronik setelah Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengunggah:
1. a.dokumen penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi; atau
2. b.tambahan informasi dan/atau dokumen penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi, melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Tanda bukti penerimaan secara elektronik diterbitkan oleh sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan setelah Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menyampaikan seluruh dokumen Pernyataan Pendaftaran atau dokumen pengajuan aksi korporasi.

Pasal 8

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 10

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan/atau
7. g.pembatalan pendaftaran.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.