DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2020 Tahun 2020

Nomor: 59/POJK.03/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong konsolidasi perbankan di Indonesia, bank umum syariah hasil pemisahan unit usaha syariah dapat berasal dari penggabungan beberapa unit usaha syariah dan/atau penggabungan unit usaha syariah dengan bank umum syariah yang telah ada;
c.bahwa untuk melakukan pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, diperlukan pengaturan mengenai syarat dan tata cara pemisahan unit usaha syariah sebagai pedoman bagi bank umum peraturan.go.id 2020, No.288 konvensional untuk melakukan pemisahan unit usaha syariah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2.Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. peraturan.go.id 2020, No.288
3.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4.Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu BUK menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ BUK dan BUS yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.
6.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham BUK atau BUS sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham BUK atau BUS kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian BUK atau BUS, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7.Direksi adalah organ BUK dan BUS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUK dan BUS untuk kepentingan BUK dan BUS, sesuai dengan maksud dan tujuan BUK dan BUS serta mewakili BUK dan BUS, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Dewan Komisaris adalah organ BUK dan BUS yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. peraturan.go.id 2020, No.288
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10.Hari Kerja adalah hari kerja sesuai dengan hari kerja Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

(1)Pemisahan UUS dari BUK dapat dilakukan dengan cara:
1. a.mendirikan BUS baru yang merupakan BUS hasil Pemisahan; atau
2. b.mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada yang merupakan BUS penerima Pemisahan.
(2)Pemisahan UUS dari BUK dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih BUK yang memiliki UUS.
(3)Pemisahan UUS dari BUK dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan kepada BUS yang memiliki atau tidak memiliki hubungan kepemilikan dengan BUK yang memiliki UUS.
(4)Pemisahan UUS dari BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan BUS penerima Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat:
1. a.rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah; dan
2. b.rasio non performing financing bruto paling tinggi 5% (lima persen). peraturan.go.id 2020, No.288
(2)Dalam hal Pemisahan UUS mengakibatkan pelampauan batas maksimum penyaluran dana, BUS hasil Pemisahan atau BUS penerima Pemisahan wajib menyelesaikan dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan.

Pasal 4

BUK yang melakukan penyertaan modal karena melakukan Pemisahan UUS dikecualikan dari persyaratan tingkat kesehatan bagi bank yang akan melakukan penyertaan modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal.

Pasal 5

BUS hasil Pemisahan atau BUS penerima Pemisahan yang tidak menyelesaikan pelampauan batas maksimum penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangan- undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana.

BAB II

PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH DENGAN CARA PENDIRIAN BANK UMUM SYARIAH

Pasal 6

(1)Pendirian BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Modal disetor untuk pendirian BUS hasil Pemisahan yang menjadi perusahaan anak dalam struktur kelompok usaha bank paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). peraturan.go.id 2020, No.288
(3)Modal disetor untuk pendirian BUS hasil Pemisahan yang menjadi perusahaan induk, ditunjuk sebagai pelaksana perusahaan induk, atau tidak berada dalam struktur kelompok usaha bank paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).
(4)Penambahan atas kekurangan pemenuhan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)harus dilakukan dalam bentuk tunai.

Pasal 7

Pemberian izin pendirian BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

a.persetujuan prinsip; dan
b.izin usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum syariah, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 8

(1)Permohonan persetujuan prinsip pendirian BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilampiri dengan:
1. a.dokumen permohonan persetujuan prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai bank umum syariah;
2. b.rancangan Pemisahan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris;
3. c.konsep akta Pemisahan;
4. d.rancangan perubahan anggaran dasar BUK yang memiliki UUS;
5. e.laporan posisi keuangan intern UUS posisi bulan terakhir sebelum permohonan izin prinsip peraturan.go.id 2020, No.288 pendirian BUS hasil Pemisahan yang menunjukkan terpenuhinya modal minimum pendirian BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dan/atau bukti tambahan setoran modal dari calon pemegang saham; dan
6. f.rencana tindak penyelesaian pelampauan batas maksimum penyaluran dana, jika ada.
(2)Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan dari BUK yang memiliki UUS.

Pasal 9

(1)BUK yang memiliki UUS dapat mengajukan permohonan persetujuan untuk melaksanakan sinergi perbankan dengan BUS hasil Pemisahan.
(2)BUK yang memiliki UUS yang mengajukan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan dokumen:
1. a.rancangan perjanjian kerja sama pelaksanaan sinergi perbankan antara BUK yang memiliki UUS dan BUS hasil Pemisahan;
2. b.standar prosedur operasional bagi BUK yang memiliki UUS dan BUS hasil Pemisahan untuk pelaksanaan sinergi perbankan; dan
3. c.laporan kesiapan pelaksanaan sinergi perbankan.
(3)Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan bersamaan dengan penyampaian permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(4)BUS hasil Pemisahan yang melaksanakan sinergi perbankan dengan BUK yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari persyaratan pencantuman rencana sinergi perbankan dalam rencana bisnis BUS hasil Pemisahan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan peraturan.go.id 2020, No.288 mengenai sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah.

Pasal 10

Rancangan Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b memuat informasi paling sedikit:

a.keterangan mengenai BUK yang akan melakukan Pemisahan:
1. 1.nama dan tempat kedudukan;
2. 2.struktur permodalan dan pemegang saham;
3. 3.susunan dan nama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah; dan
4. 4.laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan BUK dan UUS: a) 3 (tiga) tahun buku terakhir; atau b) kurang dari 3 (tiga) tahun buku, jika BUK dan/atau UUS melakukan kegiatan usaha kurang dari 3 (tiga) tahun, yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
b.keterangan mengenai rencana Pemisahan:
1. 1.jadwal rencana dan perkiraan tanggal efektif Pemisahan serta jadwal rencana dan perkiraan tanggal pencabutan izin usaha UUS;
2. 2.alasan serta penjelasan dilakukan Pemisahan;
3. 3.rencana kelanjutan dan/atau pengakhiran jaringan kantor UUS;
4. 4.rencana kelanjutan dan/atau pengakhiran kegiatan usaha UUS;
5. 5.cara penyelesaian hak dan kewajiban BUK terhadap pihak ketiga terkait Pemisahan;
6. 6.cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pemisahan;
7. 7.cara penyelesaian status, hak, dan kewajiban Direktur UUS, dewan pengawas syariah, dan pegawai UUS; dan peraturan.go.id 2020, No.288
8. 8.proyeksi laporan keuangan BUK pasca Pemisahan.
c.keterangan BUS hasil Pemisahan:
1. 1.nama dan tempat kedudukan;
2. 2.jaringan kantor;
3. 3.kegiatan usaha/produk/aktivitas;
4. 4.daftar calon pemegang saham berikut rincian kepemilikan masing-masing pemegang saham;
5. 5.susunan dan nama calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah;
6. 6.data keuangan proforma yang diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
7. 7.proyeksi tingkat kesehatan selama 2 (dua) periode penilaian dengan paling rendah Peringkat Komposit 2 (PK-2), dan rencana perbaikan jika diproyeksikan tingkat kesehatan selama 2 (dua) periode penilaian lebih rendah dari Peringkat Komposit 2 (PK-2); dan
8. 8.penjelasan mengenai manfaat serta risiko yang mungkin timbul akibat Pemisahan beserta mitigasi risiko.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong konsolidasi perbankan di Indonesia, bank umum syariah hasil pemisahan unit usaha syariah dapat berasal dari penggabungan beberapa unit usaha syariah dan/atau penggabungan unit usaha syariah dengan bank umum syariah yang telah ada;
c.bahwa untuk melakukan pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, diperlukan pengaturan mengenai syarat dan tata cara pemisahan unit usaha syariah sebagai pedoman bagi bank umum peraturan.go.id 2020, No.288 konvensional untuk melakukan pemisahan unit usaha syariah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2.Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. peraturan.go.id 2020, No.288
3.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4.Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu BUK menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ BUK dan BUS yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.
6.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham BUK atau BUS sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham BUK atau BUS kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian BUK atau BUS, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7.Direksi adalah organ BUK dan BUS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUK dan BUS untuk kepentingan BUK dan BUS, sesuai dengan maksud dan tujuan BUK dan BUS serta mewakili BUK dan BUS, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Dewan Komisaris adalah organ BUK dan BUS yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. peraturan.go.id 2020, No.288
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10.Hari Kerja adalah hari kerja sesuai dengan hari kerja Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

(1)Pemisahan UUS dari BUK dapat dilakukan dengan cara:
1. a.mendirikan BUS baru yang merupakan BUS hasil Pemisahan; atau
2. b.mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada yang merupakan BUS penerima Pemisahan.
(2)Pemisahan UUS dari BUK dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih BUK yang memiliki UUS.
(3)Pemisahan UUS dari BUK dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan kepada BUS yang memiliki atau tidak memiliki hubungan kepemilikan dengan BUK yang memiliki UUS.
(4)Pemisahan UUS dari BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan BUS penerima Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat:
1. a.rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah; dan
2. b.rasio non performing financing bruto paling tinggi 5% (lima persen). peraturan.go.id 2020, No.288
(2)Dalam hal Pemisahan UUS mengakibatkan pelampauan batas maksimum penyaluran dana, BUS hasil Pemisahan atau BUS penerima Pemisahan wajib menyelesaikan dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan.

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH DENGAN CARA PENDIRIAN BANK UMUM SYARIAH

Pasal 6

(1)Pendirian BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Modal disetor untuk pendirian BUS hasil Pemisahan yang menjadi perusahaan anak dalam struktur kelompok usaha bank paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). peraturan.go.id 2020, No.288
(3)Modal disetor untuk pendirian BUS hasil Pemisahan yang menjadi perusahaan induk, ditunjuk sebagai pelaksana perusahaan induk, atau tidak berada dalam struktur kelompok usaha bank paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).
(4)Penambahan atas kekurangan pemenuhan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)harus dilakukan dalam bentuk tunai.

Pasal 7

Pemberian izin pendirian BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

a.persetujuan prinsip; dan
b.izin usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum syariah, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 8

(1)Permohonan persetujuan prinsip pendirian BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilampiri dengan:
1. a.dokumen permohonan persetujuan prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai bank umum syariah;
2. b.rancangan Pemisahan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris;
3. c.konsep akta Pemisahan;
4. d.rancangan perubahan anggaran dasar BUK yang memiliki UUS;
5. e.laporan posisi keuangan intern UUS posisi bulan terakhir sebelum permohonan izin prinsip peraturan.go.id 2020, No.288 pendirian BUS hasil Pemisahan yang menunjukkan terpenuhinya modal minimum pendirian BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dan/atau bukti tambahan setoran modal dari calon pemegang saham; dan
6. f.rencana tindak penyelesaian pelampauan batas maksimum penyaluran dana, jika ada.
(2)Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan dari BUK yang memiliki UUS.

Pasal 9

(1)BUK yang memiliki UUS dapat mengajukan permohonan persetujuan untuk melaksanakan sinergi perbankan dengan BUS hasil Pemisahan.
(2)BUK yang memiliki UUS yang mengajukan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan dokumen:
1. a.rancangan perjanjian kerja sama pelaksanaan sinergi perbankan antara BUK yang memiliki UUS dan BUS hasil Pemisahan;
2. b.standar prosedur operasional bagi BUK yang memiliki UUS dan BUS hasil Pemisahan untuk pelaksanaan sinergi perbankan; dan
3. c.laporan kesiapan pelaksanaan sinergi perbankan.
(3)Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan bersamaan dengan penyampaian permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(4)BUS hasil Pemisahan yang melaksanakan sinergi perbankan dengan BUK yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari persyaratan pencantuman rencana sinergi perbankan dalam rencana bisnis BUS hasil Pemisahan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan peraturan.go.id 2020, No.288 mengenai sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah.

Pasal 10

Rancangan Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b memuat informasi paling sedikit:

a.keterangan mengenai BUK yang akan melakukan Pemisahan:
1. 1.nama dan tempat kedudukan;
2. 2.struktur permodalan dan pemegang saham;
3. 3.susunan dan nama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah; dan
4. 4.laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan BUK dan UUS: a) 3 (tiga) tahun buku terakhir; atau b) kurang dari 3 (tiga) tahun buku, jika BUK dan/atau UUS melakukan kegiatan usaha kurang dari 3 (tiga) tahun, yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
b.keterangan mengenai rencana Pemisahan:
1. 1.jadwal rencana dan perkiraan tanggal efektif Pemisahan serta jadwal rencana dan perkiraan tanggal pencabutan izin usaha UUS;
2. 2.alasan serta penjelasan dilakukan Pemisahan;
3. 3.rencana kelanjutan dan/atau pengakhiran jaringan kantor UUS;
4. 4.rencana kelanjutan dan/atau pengakhiran kegiatan usaha UUS;
5. 5.cara penyelesaian hak dan kewajiban BUK terhadap pihak ketiga terkait Pemisahan;
6. 6.cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pemisahan;
7. 7.cara penyelesaian status, hak, dan kewajiban Direktur UUS, dewan pengawas syariah, dan pegawai UUS; dan peraturan.go.id 2020, No.288
8. 8.proyeksi laporan keuangan BUK pasca Pemisahan.
c.keterangan BUS hasil Pemisahan:
1. 1.nama dan tempat kedudukan;
2. 2.jaringan kantor;
3. 3.kegiatan usaha/produk/aktivitas;
4. 4.daftar calon pemegang saham berikut rincian kepemilikan masing-masing pemegang saham;
5. 5.susunan dan nama calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah;
6. 6.data keuangan proforma yang diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
7. 7.proyeksi tingkat kesehatan selama 2 (dua) periode penilaian dengan paling rendah Peringkat Komposit 2 (PK-2), dan rencana perbaikan jika diproyeksikan tingkat kesehatan selama 2 (dua) periode penilaian lebih rendah dari Peringkat Komposit 2 (PK-2); dan
8. 8.penjelasan mengenai manfaat serta risiko yang mungkin timbul akibat Pemisahan beserta mitigasi risiko.