DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59 /POJK.04/2016 Tahun 2016

Nomor: 59 /POJK.04/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Direksi adalah organ Lembaga Kliring dan Penjaminan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk kepentingan Lembaga Kliring dan Penjaminan, sesuai dengan maksud dan tujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta mewakili Lembaga Kliring dan Penjaminan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2.Dewan Komisaris adalah organ Lembaga Kliring dan Penjaminan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3.Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
4.Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek atau pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
5.Komite Remunerasi adalah komite ad hoc yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris untuk mengkaji dan mengusulkan gaji dan manfaat lain bagi anggota Direksi, serta honorarium termasuk metode penentuannya, bagi anggota Dewan Komisaris.
6.Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan adalah komite ad hoc yang dibentuk oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan.
7.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ Lembaga Kliring dan Penjaminan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

BAB II

DIREKSI LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Pasal 2

(1)Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
(2)Satu di antara anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib ditetapkan sebagai direktur utama Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan tugas utama paling sedikit:

1.mengambil keputusan yang bersifat final jika rapat Direksi tidak dapat mengambil keputusan; dan
2.melakukan koordinasi kegiatan di Lembaga Kliring dan Penjaminan, kegiatan hubungan masyarakat, kegiatan hukum dan peraturan, dan kegiatan pemeriksaan internal.

(3)Anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan selain direktur utama wajib ditetapkan sebagai anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang paling sedikit bertanggung jawab terhadap 1 (satu) atau lebih kegiatan sebagai berikut:
1. a.kliring;
2. b.penjaminan dan pengelolaan risiko;
3. c.riset dan pengembangan;
4. d.teknologi informasi;
5. e.hukum; dan
6. f.keuangan dan sumber daya manusia serta administrasi umum.

Pasal 3

(1)Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menyampaikan jadwal dan agenda RUPS dalam rangka pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 121 (seratus dua puluh satu) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
(2)Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan menelaah jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan serta mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 116 (seratus enam belas) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
(3)Dalam menelaah jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite dengan atau tanpa melibatkan pihak lain, dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan dan struktur organisasi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
(4)Dalam menentukan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, Dewan Komisaris wajib memperhatikan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).
(5)Apabila dalam batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris belum mengajukan jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan langsung jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
(6)Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan paling lambat 106 (seratus enam) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
(7)Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan belum menetapkan jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, berlaku jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan periode sebelumnya.

Pasal 4

Dengan memperhatikan perkembangan kegiatan dan kebutuhan operasional Lembaga Kliring dan Penjaminan, Otoritas Jasa Keuangan dapat menambah anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang sedang menjabat.

Pasal 5

Anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memenuhi persyaratan:

a.integritas meliputi:
1. 1.orang perseorangan warga negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan hukum;
2. 2.memiliki akhlak dan moral yang baik;
3. 3.tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
4. 4.tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
5. 5.tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan;
6. 6.tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
7. 7.mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Pasar Modal Indonesia; dan
b.kompetensi meliputi:
1. 1.mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan pengetahuan yang luas tentang Pasar Modal termasuk perkembangan Pasar Modal internasional;
2. 2.memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip pengelolaan risiko; dan
3. 3.memiliki latar belakang dan/atau pengalaman yang cukup.

Pasal 6

Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.paling sedikit seorang anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mempunyai pengalaman dalam posisi manajerial pada bidang pengelolaan risiko dan/atau pengelolaan investasi pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, atau posisi manajerial yang membawahi jasa kustodian paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah anggota Direksi pada Bank Kustodian, paling singkat 5 (lima) tahun;
b.anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan lainnya wajib berpengalaman pada:
1. 1.posisi anggota Direksi pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan paling singkat 5 (lima) tahun;
2. 2.posisi manajerial pada bidang teknologi informasi paling singkat 3 (tiga) tahun dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem informasi perusahaan yang bergerak di bidang keuangan;
3. 3.posisi manajerial paling sedikit 1 (satu) tingkat di bawah direktur atau jabatan yang setara pada institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya, paling singkat 3 (tiga) tahun; dan/atau
4. 4.mempunyai pengalaman sebagai profesional di bidang hukum, akuntansi, atau keuangan yang berpraktik secara aktif dalam bidang Pasar Modal, paling singkat 5 (lima) tahun; dan
c.jangka waktu atau masa pengalaman anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dihitung sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 7

Anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang diajukan sebagai direktur utama Lembaga Kliring dan Penjaminan, wajib mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat.

Pasal 8

(1)Pencalonan dan pengajuan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dilakukan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan yang memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham Lembaga Kliring dan Penjaminan yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara.
(2)Dalam pencalonan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersama-sama bertanggung jawab untuk:
1. a.mencari dan menyeleksi calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
2. b.meneliti bahwa setiap calon anggota Direksi tersebut mempunyai keahlian, pengalaman, dan tanggung jawab untuk setiap jabatan dan kegiatan yang menjadi tugas jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 6; dan
3. c.merekomendasikan gaji serta manfaat lain bagi setiap calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan mempertimbangkan usulan Komite Remunerasi (jika ada).
(3)Calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 1 (satu) kesatuan paket calon Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, dengan memenuhi ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
(4)Pengajuan secara paket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk pengajuan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk mengisi jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lowong atau untuk menambah calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 9

(1)Dalam pengajuan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemegang saham atau kelompok pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib melampirkan dalam rangkap 2 (dua) dokumen sebagai berikut:
1. a.riwayat hidup calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan;
3. c.fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang menunjukkan keahlian dari calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan (jika ada);
4. d.surat pernyataan dari setiap Pihak yang diajukan sebagai calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang memuat paling sedikit:
  1. 1.menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7;
  2. 2.menyatakan tentang ada tidaknya hubungan Afiliasi calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan calon anggota Direksi lain dari Lembaga Kliring dan Penjaminan, anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan, Perusahaan Efek dan/atau Anggota Kliring dalam paket yang diajukan;
  3. 3.bersedia tanpa syarat mengikuti proses penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan bersedia dipilih menjadi calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), yang berbeda dengan jabatan yang diajukan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
  4. 4.bersedia untuk diangkat menjadi anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan oleh RUPS yang bertanggung jawab untuk kegiatan yang menjadi tugasnya dan untuk bekerja sama sebaik-baiknya dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lain dari Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang teratur, wajar, dan efisien;
  5. 5.menyatakan tidak melakukan perangkapan jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pegawai pada perusahaan atau institusi lain, apabila yang bersangkutan terpilih sebagai anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan;
  6. 6.menyatakan bahwa calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan setelah menjadi anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak akan menggunakan aset Lembaga Kliring dan Penjaminan atau melakukan transaksi dan memberi manfaat dalam bentuk apapun kepada Afiliasi dari calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, anggota Direksi lain dari Lembaga Kliring dan Penjaminan, Afiliasi dari anggota Direksi lain Lembaga Kliring dan Penjaminan, anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan/atau Afiliasi dari anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
  7. 7.menyatakan paling sedikit: a) kesediaan untuk tidak memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung Perusahaan Efek dan/atau Anggota Kliring selama menjabat sebagai anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan paling lambat 6 (enam) bulan sejak RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dan dalam jangka waktu tersebut yang bersangkutan bersedia untuk tidak memiliki hak suara dalam RUPS; b) kesediaan untuk tidak mengendalikan baik langsung atau tidak langsung Emiten atau Perusahaan Publik; dan/atau c) kesediaan untuk tidak mentransaksikan saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir.
5. e.Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
6. f.jawaban atas pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
7. g.pasfoto berwarna terbaru ukuran 10x15 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
8. h.surat keterangan mengenai proses mencari, menyeleksi dan meneliti calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dari pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), termasuk rekomendasi mengenai gaji dan manfaat lain apabila calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan diangkat menjadi anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, yang menyatakan bahwa proses tersebut telah dilakukan secara profesional dan tidak terdapat kepentingan lain termasuk kepentingan karena hubungan Afiliasi, melainkan hanya untuk kepentingan Lembaga Kliring dan Penjaminan khususnya dan Pasar Modal pada umumnya; dan
9. i.rencana strategis calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang sejalan dengan visi dan misi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
(2)Pengajuan nama calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat dan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 56 (lima puluh enam) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 10

(1)Setiap calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang diajukan wajib menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan.
(2)Anggota Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu Deputi Komisioner sebagai ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) pejabat paling rendah setingkat direktur sebagai anggota.
(3)Setiap pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan wajib dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan.
(4)Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan paling sedikit melalui penelitian administratif dan wawancara, dan/atau permintaan presentasi yang paling sedikit meliputi rencana strategis pengembangan Lembaga Kliring dan Penjaminan ke depan.
(5)Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas setiap calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan secara individual sesuai dengan jabatan yang diusulkan.
(6)Dalam hal diperlukan, Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan dapat melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lain.
(7)Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan dapat dibantu oleh narasumber dengan keahlian tertentu yang berasal dari luar Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

(1)Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menentukan dan menilai bahwa calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, serta merupakan calon terbaik untuk menduduki setiap jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
(2)Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk setiap jabatan wajib memperhatikan komposisi calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud Pasal 6.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Direksi adalah organ Lembaga Kliring dan Penjaminan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk kepentingan Lembaga Kliring dan Penjaminan, sesuai dengan maksud dan tujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta mewakili Lembaga Kliring dan Penjaminan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2.Dewan Komisaris adalah organ Lembaga Kliring dan Penjaminan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3.Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
4.Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek atau pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
5.Komite Remunerasi adalah komite ad hoc yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris untuk mengkaji dan mengusulkan gaji dan manfaat lain bagi anggota Direksi, serta honorarium termasuk metode penentuannya, bagi anggota Dewan Komisaris.
6.Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan adalah komite ad hoc yang dibentuk oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan.
7.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ Lembaga Kliring dan Penjaminan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

BAB II

DIREKSI LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Pasal 2

(1)Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
(2)Satu di antara anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib ditetapkan sebagai direktur utama Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan tugas utama paling sedikit:

1.mengambil keputusan yang bersifat final jika rapat Direksi tidak dapat mengambil keputusan; dan
2.melakukan koordinasi kegiatan di Lembaga Kliring dan Penjaminan, kegiatan hubungan masyarakat, kegiatan hukum dan peraturan, dan kegiatan pemeriksaan internal.

(3)Anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan selain direktur utama wajib ditetapkan sebagai anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang paling sedikit bertanggung jawab terhadap 1 (satu) atau lebih kegiatan sebagai berikut:
1. a.kliring;
2. b.penjaminan dan pengelolaan risiko;
3. c.riset dan pengembangan;
4. d.teknologi informasi;
5. e.hukum; dan
6. f.keuangan dan sumber daya manusia serta administrasi umum.

Pasal 3

(1)Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menyampaikan jadwal dan agenda RUPS dalam rangka pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 121 (seratus dua puluh satu) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
(2)Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan menelaah jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan serta mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 116 (seratus enam belas) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
(3)Dalam menelaah jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite dengan atau tanpa melibatkan pihak lain, dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan dan struktur organisasi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
(4)Dalam menentukan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, Dewan Komisaris wajib memperhatikan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).
(5)Apabila dalam batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris belum mengajukan jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan langsung jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
(6)Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan paling lambat 106 (seratus enam) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
(7)Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan belum menetapkan jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, berlaku jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan periode sebelumnya.

Pasal 4

Pasal 5

Anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memenuhi persyaratan:

a.integritas meliputi:
1. 1.orang perseorangan warga negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan hukum;
2. 2.memiliki akhlak dan moral yang baik;
3. 3.tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
4. 4.tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
5. 5.tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan;
6. 6.tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
7. 7.mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Pasar Modal Indonesia; dan
b.kompetensi meliputi:
1. 1.mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan pengetahuan yang luas tentang Pasar Modal termasuk perkembangan Pasar Modal internasional;
2. 2.memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip pengelolaan risiko; dan
3. 3.memiliki latar belakang dan/atau pengalaman yang cukup.

Pasal 6

Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.paling sedikit seorang anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mempunyai pengalaman dalam posisi manajerial pada bidang pengelolaan risiko dan/atau pengelolaan investasi pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, atau posisi manajerial yang membawahi jasa kustodian paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah anggota Direksi pada Bank Kustodian, paling singkat 5 (lima) tahun;
b.anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan lainnya wajib berpengalaman pada:
1. 1.posisi anggota Direksi pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan paling singkat 5 (lima) tahun;
2. 2.posisi manajerial pada bidang teknologi informasi paling singkat 3 (tiga) tahun dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem informasi perusahaan yang bergerak di bidang keuangan;
3. 3.posisi manajerial paling sedikit 1 (satu) tingkat di bawah direktur atau jabatan yang setara pada institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya, paling singkat 3 (tiga) tahun; dan/atau
4. 4.mempunyai pengalaman sebagai profesional di bidang hukum, akuntansi, atau keuangan yang berpraktik secara aktif dalam bidang Pasar Modal, paling singkat 5 (lima) tahun; dan
c.jangka waktu atau masa pengalaman anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dihitung sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 7

Anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang diajukan sebagai direktur utama Lembaga Kliring dan Penjaminan, wajib mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat.

Pasal 8

(1)Pencalonan dan pengajuan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dilakukan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan yang memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham Lembaga Kliring dan Penjaminan yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara.
(2)Dalam pencalonan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersama-sama bertanggung jawab untuk:
1. a.mencari dan menyeleksi calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
2. b.meneliti bahwa setiap calon anggota Direksi tersebut mempunyai keahlian, pengalaman, dan tanggung jawab untuk setiap jabatan dan kegiatan yang menjadi tugas jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 6; dan
3. c.merekomendasikan gaji serta manfaat lain bagi setiap calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan mempertimbangkan usulan Komite Remunerasi (jika ada).
(3)Calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 1 (satu) kesatuan paket calon Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, dengan memenuhi ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
(4)Pengajuan secara paket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk pengajuan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk mengisi jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lowong atau untuk menambah calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 9

(1)Dalam pengajuan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemegang saham atau kelompok pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib melampirkan dalam rangkap 2 (dua) dokumen sebagai berikut:
1. a.riwayat hidup calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan;
3. c.fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang menunjukkan keahlian dari calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan (jika ada);
4. d.surat pernyataan dari setiap Pihak yang diajukan sebagai calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang memuat paling sedikit:
  1. 1.menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7;
  2. 2.menyatakan tentang ada tidaknya hubungan Afiliasi calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan calon anggota Direksi lain dari Lembaga Kliring dan Penjaminan, anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan, Perusahaan Efek dan/atau Anggota Kliring dalam paket yang diajukan;
  3. 3.bersedia tanpa syarat mengikuti proses penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan bersedia dipilih menjadi calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), yang berbeda dengan jabatan yang diajukan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
  4. 4.bersedia untuk diangkat menjadi anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan oleh RUPS yang bertanggung jawab untuk kegiatan yang menjadi tugasnya dan untuk bekerja sama sebaik-baiknya dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lain dari Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang teratur, wajar, dan efisien;
  5. 5.menyatakan tidak melakukan perangkapan jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pegawai pada perusahaan atau institusi lain, apabila yang bersangkutan terpilih sebagai anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan;
  6. 6.menyatakan bahwa calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan setelah menjadi anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak akan menggunakan aset Lembaga Kliring dan Penjaminan atau melakukan transaksi dan memberi manfaat dalam bentuk apapun kepada Afiliasi dari calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, anggota Direksi lain dari Lembaga Kliring dan Penjaminan, Afiliasi dari anggota Direksi lain Lembaga Kliring dan Penjaminan, anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan/atau Afiliasi dari anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
  7. 7.menyatakan paling sedikit: a) kesediaan untuk tidak memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung Perusahaan Efek dan/atau Anggota Kliring selama menjabat sebagai anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan paling lambat 6 (enam) bulan sejak RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dan dalam jangka waktu tersebut yang bersangkutan bersedia untuk tidak memiliki hak suara dalam RUPS; b) kesediaan untuk tidak mengendalikan baik langsung atau tidak langsung Emiten atau Perusahaan Publik; dan/atau c) kesediaan untuk tidak mentransaksikan saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir.
5. e.Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
6. f.jawaban atas pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
7. g.pasfoto berwarna terbaru ukuran 10x15 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
8. h.surat keterangan mengenai proses mencari, menyeleksi dan meneliti calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dari pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), termasuk rekomendasi mengenai gaji dan manfaat lain apabila calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan diangkat menjadi anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, yang menyatakan bahwa proses tersebut telah dilakukan secara profesional dan tidak terdapat kepentingan lain termasuk kepentingan karena hubungan Afiliasi, melainkan hanya untuk kepentingan Lembaga Kliring dan Penjaminan khususnya dan Pasar Modal pada umumnya; dan
9. i.rencana strategis calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang sejalan dengan visi dan misi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
(2)Pengajuan nama calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat dan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 56 (lima puluh enam) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 10

(1)Setiap calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang diajukan wajib menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan.
(2)Anggota Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu Deputi Komisioner sebagai ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) pejabat paling rendah setingkat direktur sebagai anggota.
(3)Setiap pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan wajib dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan.
(4)Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan paling sedikit melalui penelitian administratif dan wawancara, dan/atau permintaan presentasi yang paling sedikit meliputi rencana strategis pengembangan Lembaga Kliring dan Penjaminan ke depan.
(5)Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas setiap calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan secara individual sesuai dengan jabatan yang diusulkan.
(6)Dalam hal diperlukan, Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan dapat melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lain.
(7)Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan dapat dibantu oleh narasumber dengan keahlian tertentu yang berasal dari luar Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

(1)Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menentukan dan menilai bahwa calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, serta merupakan calon terbaik untuk menduduki setiap jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
(2)Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk setiap jabatan wajib memperhatikan komposisi calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud Pasal 6.