DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tahun 2015

Nomor: 6/POJK.03/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya peningkatan transparansi dilakukan melalui penyediaan informasi kuantitatif dan kualitatif yang tepat waktu, akurat, relevan, dan memadai;
c.bahwa informasi kuantitatif dan kualitatif yang disediakan dapat mempermudah pengguna informasi dalam menilai kondisi keuangan, kinerja, profil risiko dan penerapan manajemen risiko, aktivitas bisnis Bank, penetapan tingkat suku bunga, serta kondisi keuangan Entitas Induk (parent), Entitas Anak (subsidiary), Perusahaan Terelasi (sister company), dan Pihak Terkait Bank;
d.bahwa informasi yang diungkapkan kepada masyarakat perlu memperhatikan faktor keseragaman dan kompetisi antar Bank;
e.bahwa ...
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menyempurnakan peraturan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank dengan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Laporan ...
2.Laporan Publikasi adalah laporan keuangan, informasi kinerja keuangan dan/atau informasi lain, yang disampaikan oleh Bank kepada masyarakat dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara penyampaian dan pengumuman sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3.Pengendalian adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.
4.Entitas Induk (parent) adalah entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas, sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.
5.Entitas Anak (subsidiary) adalah entitas yang dikendalikan oleh entitas lain, sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.
6.Perusahaan Terelasi (sister company) adalah beberapa Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama dengan Bank.
7.Pihak Terkait adalah pihak yang terkait dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.
8.Pihak-Pihak Berelasi adalah pihak-pihak berelasi sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.
9.Akuntan Publik adalah akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
10.Laporan Publikasi Bulanan adalah laporan keuangan yang diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara bulanan.
11.Laporan Publikasi Triwulanan adalah laporan keuangan dan informasi lain yang diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan.
12.Laporan Publikasi Tahunan adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan informasi lain yang diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan.
13.Tahun Buku adalah tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
14.Surat ...
14.Surat Komentar (Management Letter) adalah surat dari Kantor Akuntan Publik yang berisi komentar tertulis dari Akuntan Publik kepada manajemen Bank mengenai hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern, pelaksanaan standar akuntansi keuangan atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan audit beserta dengan saran-saran perbaikannya.

Pasal 2

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank, Bank wajib menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan Laporan Publikasi.

Pasal 3

(1)Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Laporan Publikasi Bulanan;
2. b.Laporan Publikasi Triwulanan;
3. c.Laporan Publikasi Tahunan; dan
4. d.Laporan Publikasi Lain.
(2)Kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Bank.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup informasi pada Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
1. a.Laporan keuangan;
2. b.Informasi kinerja keuangan; dan
3. c.Informasi lain.
(2)Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disajikan dalam mata uang Rupiah.

Pasal 5

(1)Cara penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah:
1. a.Laporan keuangan individual.
2. b.Laporan keuangan konsolidasian.
(2)Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disusun dalam hal Bank memiliki dan mengendalikan Entitas Anak.
(3)Ruang ...
(3)Ruang lingkup dan prosedur konsolidasian dilakukan sesuai standar akuntansi keuangan.
(4)Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan ruang lingkup Entitas Anak yang laporan keuangannya wajib dikonsolidasikan dengan Bank, selain yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan.
(5)Penyertaan Bank yang mengakibatkan timbulnya Pengendalian namun hanya bersifat sementara, dikecualikan dari penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6)Ruang lingkup laporan keuangan kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri adalah gabungan laporan keuangan kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri dan seluruh laporan keuangan dari setiap kantor di Indonesia.

Pasal 6

Laporan keuangan posisi akhir bulan Desember yang diumumkan secara triwulanan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Bank wajib mencantumkan alamat Situs Web Bank pada Laporan Publikasi Triwulanan dan Laporan Publikasi Tahunan yang dicetak.

BAB II

LAPORAN PUBLIKASI

Pasal 8

Laporan Publikasi Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi laporan keuangan bulanan yang terdiri atas:

a.Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
b.Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain; dan
c.Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

Pasal 9

Laporan Publikasi Bulanan yang meliputi laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disajikan secara individu.

Pasal 10

(1)Bank wajib mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank.
(2)Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan laporan.
(3)Bank wajib memelihara pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang untuk 2 (dua) Tahun Buku terakhir.
(4)Bank dinyatakan tidak mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank apabila Bank mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan setelah melewati batas akhir waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya peningkatan transparansi dilakukan melalui penyediaan informasi kuantitatif dan kualitatif yang tepat waktu, akurat, relevan, dan memadai;
c.bahwa informasi kuantitatif dan kualitatif yang disediakan dapat mempermudah pengguna informasi dalam menilai kondisi keuangan, kinerja, profil risiko dan penerapan manajemen risiko, aktivitas bisnis Bank, penetapan tingkat suku bunga, serta kondisi keuangan Entitas Induk (parent), Entitas Anak (subsidiary), Perusahaan Terelasi (sister company), dan Pihak Terkait Bank;
d.bahwa informasi yang diungkapkan kepada masyarakat perlu memperhatikan faktor keseragaman dan kompetisi antar Bank;
e.bahwa ...
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menyempurnakan peraturan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank dengan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Laporan ...
2.Laporan Publikasi adalah laporan keuangan, informasi kinerja keuangan dan/atau informasi lain, yang disampaikan oleh Bank kepada masyarakat dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara penyampaian dan pengumuman sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3.Pengendalian adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.
4.Entitas Induk (parent) adalah entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas, sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.
5.Entitas Anak (subsidiary) adalah entitas yang dikendalikan oleh entitas lain, sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.
6.Perusahaan Terelasi (sister company) adalah beberapa Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama dengan Bank.
7.Pihak Terkait adalah pihak yang terkait dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.
8.Pihak-Pihak Berelasi adalah pihak-pihak berelasi sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.
9.Akuntan Publik adalah akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
10.Laporan Publikasi Bulanan adalah laporan keuangan yang diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara bulanan.
11.Laporan Publikasi Triwulanan adalah laporan keuangan dan informasi lain yang diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan.
12.Laporan Publikasi Tahunan adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan informasi lain yang diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan.
13.Tahun Buku adalah tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
14.Surat ...
14.Surat Komentar (Management Letter) adalah surat dari Kantor Akuntan Publik yang berisi komentar tertulis dari Akuntan Publik kepada manajemen Bank mengenai hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern, pelaksanaan standar akuntansi keuangan atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan audit beserta dengan saran-saran perbaikannya.

Pasal 2

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank, Bank wajib menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan Laporan Publikasi.

Pasal 3

(1)Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Laporan Publikasi Bulanan;
2. b.Laporan Publikasi Triwulanan;
3. c.Laporan Publikasi Tahunan; dan
4. d.Laporan Publikasi Lain.
(2)Kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Bank.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup informasi pada Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
1. a.Laporan keuangan;
2. b.Informasi kinerja keuangan; dan
3. c.Informasi lain.
(2)Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disajikan dalam mata uang Rupiah.

Pasal 5

(1)Cara penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah:
1. a.Laporan keuangan individual.
2. b.Laporan keuangan konsolidasian.
(2)Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disusun dalam hal Bank memiliki dan mengendalikan Entitas Anak.
(3)Ruang ...
(3)Ruang lingkup dan prosedur konsolidasian dilakukan sesuai standar akuntansi keuangan.
(4)Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan ruang lingkup Entitas Anak yang laporan keuangannya wajib dikonsolidasikan dengan Bank, selain yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan.
(5)Penyertaan Bank yang mengakibatkan timbulnya Pengendalian namun hanya bersifat sementara, dikecualikan dari penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6)Ruang lingkup laporan keuangan kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri adalah gabungan laporan keuangan kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri dan seluruh laporan keuangan dari setiap kantor di Indonesia.

Pasal 6

Laporan keuangan posisi akhir bulan Desember yang diumumkan secara triwulanan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Bank wajib mencantumkan alamat Situs Web Bank pada Laporan Publikasi Triwulanan dan Laporan Publikasi Tahunan yang dicetak.

BAB II

LAPORAN PUBLIKASI

Pasal 8

Laporan Publikasi Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi laporan keuangan bulanan yang terdiri atas:

a.Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
b.Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain; dan
c.Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

Pasal 9

Laporan Publikasi Bulanan yang meliputi laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disajikan secara individu.

Pasal 10

(1)Bank wajib mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank.
(2)Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan laporan.
(3)Bank wajib memelihara pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang untuk 2 (dua) Tahun Buku terakhir.
(4)Bank dinyatakan tidak mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank apabila Bank mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan setelah melewati batas akhir waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).