DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2017 Tahun 2017

Nomor: 6/POJK.04/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terdapat urgensi dan signifikansi kebutuhan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang belum mencukupi sehingga pemerintah melaksanakan program percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia;
c.bahwa sebagai bagian dari penyelenggara urusan pemerintahan, Otoritas Jasa Keuangan perlu mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu OTORITAS JASA KEUANGAN

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI BERDASARKAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
2.Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3.Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik adalah konsesi, akta, kontrak, indenture, atau kesepakatan lain yang terkait atau sehubungan dengan penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh:

a.Emiten atau Perusahaan Publik yang kegiatan usahanya di bidang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan mendapatkan penugasan berdasarkan Peraturan Presiden untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, baik sebagai pembeli atau penjual tenaga listrik; dan
b.Emiten atau Perusahaan Publik yang kegiatan usahanya di bidang penyediaan tenaga listrik yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

BAB II

PERLAKUAN AKUNTANSI

Pasal 2

(1)Dasar penyusunan laporan keuangan bagi Emiten atau Perusahaan Publik adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum.
(2)Prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);
2. b.Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI); dan
3. c.ketentuan akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Dalam hal terdapat perbedaan antara standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf b dengan standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menerapkan standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c.

Pasal 3

Transaksi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik diperlakukan sebagai transaksi jual beli.

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 4

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan
7. g.pembatalan pendaftaran.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 5

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 6

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada masyarakat.

Pasal 7

(1)Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menerapkan perubahan kebijakan akuntansi secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai 1 Januari 2017.
(2)Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menerapkan perubahan kebijakan akuntansi lebih awal, Emiten atau Perusahaan Publik dapat menerapkan perubahan kebijakan akuntansi tersebut secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016.

Pasal 8

(1)Dalam hal penugasan berdasarkan Peraturan Presiden untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan kepada Emiten atau Perusahaan Publik telah berakhir, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menerapkan standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b secara prospektif.
(2)Kewajiban penerapan standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana laporan keuangan periode tahun buku setelah berakhirnya penugasan berdasarkan Peraturan Presiden untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 9

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2017 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 37 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 6 /POJK.04/2017 TENTANG PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI BERDASARKAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK I. UMUM Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan energi listrik di Indonesia. Program pembangunan ketenagalistrikan yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan program percepatan penyediaan ketenagalistrikan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya perlu mendukung program pemerintah tersebut. Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan dapat menentukan ketentuan akuntansi atas transaksi penyediaan tenaga listrik dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terdapat urgensi dan signifikansi kebutuhan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang belum mencukupi sehingga pemerintah melaksanakan program percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia;
c.bahwa sebagai bagian dari penyelenggara urusan pemerintahan, Otoritas Jasa Keuangan perlu mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu OTORITAS JASA KEUANGAN

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI BERDASARKAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
2.Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3.Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik adalah konsesi, akta, kontrak, indenture, atau kesepakatan lain yang terkait atau sehubungan dengan penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh:

a.Emiten atau Perusahaan Publik yang kegiatan usahanya di bidang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan mendapatkan penugasan berdasarkan Peraturan Presiden untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, baik sebagai pembeli atau penjual tenaga listrik; dan
b.Emiten atau Perusahaan Publik yang kegiatan usahanya di bidang penyediaan tenaga listrik yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

BAB II

PERLAKUAN AKUNTANSI

Pasal 2

(1)Dasar penyusunan laporan keuangan bagi Emiten atau Perusahaan Publik adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum.
(2)Prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);
2. b.Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI); dan
3. c.ketentuan akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Dalam hal terdapat perbedaan antara standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf b dengan standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menerapkan standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c.

Pasal 3

Transaksi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik diperlakukan sebagai transaksi jual beli.

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 4

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan
7. g.pembatalan pendaftaran.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 5

Pasal 6

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada masyarakat.

Pasal 7

(1)Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menerapkan perubahan kebijakan akuntansi secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai 1 Januari 2017.
(2)Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menerapkan perubahan kebijakan akuntansi lebih awal, Emiten atau Perusahaan Publik dapat menerapkan perubahan kebijakan akuntansi tersebut secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016.

Pasal 8

(1)Dalam hal penugasan berdasarkan Peraturan Presiden untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan kepada Emiten atau Perusahaan Publik telah berakhir, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menerapkan standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b secara prospektif.
(2)Kewajiban penerapan standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana laporan keuangan periode tahun buku setelah berakhirnya penugasan berdasarkan Peraturan Presiden untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 9

Pasal 1

Cukup jelas.