DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.04/2019 Tahun 2019

Nomor: 6 /POJK.04/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap stabilisasi harga untuk mempermudah penawaran umum, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai stabilisasi harga untuk mempermudah penawaran umum yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan OTORITAS JASA KEUANGAN Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stabilisasi Harga untuk Mempermudah Penawaran Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG STABILISASI HARGA UNTUK MEMPERMUDAH PENAWARAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
2.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
3.Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
4.Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
5.Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
6.Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

BAB II

PELAKSANAAN STABILISASI HARGA

Pasal 2

(1)Dalam masa Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang berperan dalam Penawaran Umum dapat menawarkan untuk membeli atau membeli Efek dengan tujuan mempertahankan harga pasar Efek bersangkutan pada Bursa Efek.
(2)Dalam menawarkan untuk membeli atau membeli Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.harga stabilisasi tidak dapat berbeda dari harga resmi Penawaran Umum;
2. b.stabilisasi harus dilakukan selama masa penawaran dan tidak dapat diperpanjang melampaui masa tersebut;
3. c.rencana atau maksud untuk mengadakan stabilisasi harus diungkapkan dalam prospektus;
4. d.Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang menjual atau membeli Efek yang sedang berada dalam masa stabilisasi untuk kepentingan setiap Pihak harus memastikan bahwa Pihak tersebut telah menerima atau telah mendapat kesempatan membaca pernyataan tertulis bahwa pembelian dalam rangka stabilisasi akan, sedang, atau telah dilakukan; dan
5. e.penjamin pelaksana emisi Efek harus terlebih dahulu menyampaikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, semua agen penjualan Efek, dan masyarakat pemodal mengenai kapan stabilisasi dimulai serta tanggal dan waktu berakhirnya masa stabilisasi dan Penawaran Umum.

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 3

(1)Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan/atau
7. g.pembatalan pendaftaran.
(5)Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
(7)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 4

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 5

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada masyarakat.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-88/PM/1996 tentang Stabilisasi Harga untuk Mempermudah Penawaran Umum, beserta Peraturan Nomor XI.B.1 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2019 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 28 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 6 /POJK.04/2019 TENTANG STABILISASI HARGA UNTUK MEMPERMUDAH PENAWARAN UMUM I. UMUM Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya. Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai stabilisasi harga untuk mempermudah Penawaran Umum yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-88/PM/1996 tentang Stabilisasi Harga untuk Mempermudah Penawaran Umum, beserta Peraturan Nomor XI.B.1 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stabilisasi Harga untuk Mempermudah Penawaran Umum. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Dalam praktiknya menawarkan untuk membeli atau membeli Efek dengan tujuan mempertahankan harga pasar Efek bersangkutan pada Bursa Efek dimaksud disebut dengan tindakan stabilisasi harga. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa penundaan pemberian pernyataan efektif untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap stabilisasi harga untuk mempermudah penawaran umum, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai stabilisasi harga untuk mempermudah penawaran umum yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG STABILISASI HARGA UNTUK MEMPERMUDAH PENAWARAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
2.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
3.Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
4.Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
5.Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
6.Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

BAB II

PELAKSANAAN STABILISASI HARGA

Pasal 2

(1)Dalam masa Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang berperan dalam Penawaran Umum dapat menawarkan untuk membeli atau membeli Efek dengan tujuan mempertahankan harga pasar Efek bersangkutan pada Bursa Efek.
(2)Dalam menawarkan untuk membeli atau membeli Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.harga stabilisasi tidak dapat berbeda dari harga resmi Penawaran Umum;
2. b.stabilisasi harus dilakukan selama masa penawaran dan tidak dapat diperpanjang melampaui masa tersebut;
3. c.rencana atau maksud untuk mengadakan stabilisasi harus diungkapkan dalam prospektus;
4. d.Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang menjual atau membeli Efek yang sedang berada dalam masa stabilisasi untuk kepentingan setiap Pihak harus memastikan bahwa Pihak tersebut telah menerima atau telah mendapat kesempatan membaca pernyataan tertulis bahwa pembelian dalam rangka stabilisasi akan, sedang, atau telah dilakukan; dan
5. e.penjamin pelaksana emisi Efek harus terlebih dahulu menyampaikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, semua agen penjualan Efek, dan masyarakat pemodal mengenai kapan stabilisasi dimulai serta tanggal dan waktu berakhirnya masa stabilisasi dan Penawaran Umum.

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 3

(1)Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan/atau
7. g.pembatalan pendaftaran.
(5)Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
(7)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 4

Pasal 5

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada masyarakat.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa penundaan pemberian pernyataan efektif untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.