DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 Tahun 2021

Nomor: 6/POJK.04/2021
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa semakin kompleksnya risiko, perlu diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan www.peraturan.go.id 2021, No.80 Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG MERUPAKAN ANGGOTA BURSA EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
2.Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
3.Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. www.peraturan.go.id 2021, No.80
4.Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.
5.Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
6.Risiko Operasional adalah Risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan Efek.
7.Risiko Kredit adalah Risiko yang disebabkan kegagalan nasabah dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada Perusahaan Efek.
8.Risiko Pasar adalah Risiko yang disebabkan oleh pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki Perusahaan Efek.
9.Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan Efek untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari utang transaksi efek baik yang dilakukan nasabah atau Perusahaan Efek sendiri, dan/atau utang lainnya.
10.Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang disebabkan Perusahaan Efek tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan Efek.
11.Risiko Hukum adalah Risiko yang disebabkan oleh tuntutan hukum, kelemahan aspek yuridis dalam perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Efek, dan/atau aktivitas dan produk yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12.Risiko Reputasi adalah Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari pengaduan nasabah dan/atau pemberitaan negatif tentang Perusahaan Efek. www.peraturan.go.id 2021, No.80
13.Risiko Strategis adalah Risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan Perusahaan Efek dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
14.Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan Efek.
15.Direksi adalah organ Perusahaan Efek yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Efek serta mewakili Perusahaan Efek, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
16.Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Efek yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Pasal 2

Pengaturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi:

a.Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek; dan
b.Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek. www.peraturan.go.id 2021, No.80

BAB II

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

(1)Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.
(2)Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
1. a.pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dari Perusahaan Efek;
2. b.kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
3. c.kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. d.sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Pasal 4

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan Perusahaan Efek.

Pasal 5

(1)Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup:
1. a.Risiko Operasional;
2. b.Risiko Kredit;
3. c.Risiko Pasar;
4. d.Risiko Likuiditas;
5. e.Risiko Kepatuhan;
6. f.Risiko Hukum;
7. g.Risiko Reputasi; dan
8. h.Risiko Strategis.
(2)Perusahaan Efek wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1). www.peraturan.go.id 2021, No.80

BAB III

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 6

Perusahaan Efek wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.

Pasal 7

(1)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Direksi paling sedikit:
1. a.menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
2. b.bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Perusahaan Efek secara keseluruhan;
3. c.mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
4. d.memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
5. e.memastikan fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
6. f.melaksanakan kaji ulang secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan:
  1. 1.keakuratan metodologi penilaian Risiko;
  2. 2.kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
  3. 3.ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.
(2)Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko www.peraturan.go.id 2021, No.80 yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Perusahaan Efek dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Perusahaan Efek.

Pasal 8

(1)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Dewan Komisaris paling sedikit:
1. a.menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
2. b.mengevaluasi dan/atau memberikan arahan perbaikan atas pertanggungjawaban Direksi dalam pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
3. c.mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
(2)Kegiatan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.

BAB IV

KECUKUPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO SERTA PENETAPAN LIMIT RISIKO

Pasal 9

Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:

a.strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang komprehensif;
b.prinsip kehati-hatian;
c.penyediaan modal yang mencukupi;
d.pemenuhan ketentuan peraturan perundang- undangan; www.peraturan.go.id 2021, No.80
e.sistem deteksi dini;
f.identifikasi dan diversifikasi Risiko;
g.pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
h.penentuan limit Risiko dan penetapan toleransi Risiko;
i.penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk; dan
j.keterbukaan dan budaya sadar Risiko.

Pasal 10

(1)Perusahaan Efek wajib menyesuaikan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko terhadap Risiko Perusahaan Efek.
(2)Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
2. b.pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara berkala; dan
3. c.dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara memadai.
(3)Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencakup:
1. a.limit secara keseluruhan; dan
2. b.limit per jenis Risiko.
(4)Perusahaan Efek wajib memiliki mekanisme persetujuan jika terjadi pelampauan limit. www.peraturan.go.id 2021, No.80

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa semakin kompleksnya risiko, perlu diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG MERUPAKAN ANGGOTA BURSA EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
2.Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
3.Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. www.peraturan.go.id 2021, No.80
4.Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.
5.Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
6.Risiko Operasional adalah Risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan Efek.
7.Risiko Kredit adalah Risiko yang disebabkan kegagalan nasabah dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada Perusahaan Efek.
8.Risiko Pasar adalah Risiko yang disebabkan oleh pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki Perusahaan Efek.
9.Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan Efek untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari utang transaksi efek baik yang dilakukan nasabah atau Perusahaan Efek sendiri, dan/atau utang lainnya.
10.Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang disebabkan Perusahaan Efek tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan Efek.
11.Risiko Hukum adalah Risiko yang disebabkan oleh tuntutan hukum, kelemahan aspek yuridis dalam perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Efek, dan/atau aktivitas dan produk yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12.Risiko Reputasi adalah Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari pengaduan nasabah dan/atau pemberitaan negatif tentang Perusahaan Efek. www.peraturan.go.id 2021, No.80
13.Risiko Strategis adalah Risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan Perusahaan Efek dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
14.Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan Efek.
15.Direksi adalah organ Perusahaan Efek yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Efek serta mewakili Perusahaan Efek, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
16.Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Efek yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Pasal 2

Pengaturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi:

a.Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek; dan
b.Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek. www.peraturan.go.id 2021, No.80

BAB II

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

(1)Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.
(2)Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
1. a.pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dari Perusahaan Efek;
2. b.kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
3. c.kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. d.sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Pasal 4

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan Perusahaan Efek.

Pasal 5

(1)Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup:
1. a.Risiko Operasional;
2. b.Risiko Kredit;
3. c.Risiko Pasar;
4. d.Risiko Likuiditas;
5. e.Risiko Kepatuhan;
6. f.Risiko Hukum;
7. g.Risiko Reputasi; dan
8. h.Risiko Strategis.
(2)Perusahaan Efek wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1). www.peraturan.go.id 2021, No.80

BAB III

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 6

Perusahaan Efek wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.

Pasal 7

(1)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Direksi paling sedikit:
1. a.menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
2. b.bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Perusahaan Efek secara keseluruhan;
3. c.mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
4. d.memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
5. e.memastikan fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
6. f.melaksanakan kaji ulang secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan:
  1. 1.keakuratan metodologi penilaian Risiko;
  2. 2.kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
  3. 3.ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.
(2)Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko www.peraturan.go.id 2021, No.80 yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Perusahaan Efek dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Perusahaan Efek.

Pasal 8

(1)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Dewan Komisaris paling sedikit:
1. a.menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
2. b.mengevaluasi dan/atau memberikan arahan perbaikan atas pertanggungjawaban Direksi dalam pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
3. c.mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
(2)Kegiatan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.

BAB IV

KECUKUPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO SERTA PENETAPAN LIMIT RISIKO

Pasal 9

Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:

a.strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang komprehensif;
b.prinsip kehati-hatian;
c.penyediaan modal yang mencukupi;
d.pemenuhan ketentuan peraturan perundang- undangan; www.peraturan.go.id 2021, No.80
e.sistem deteksi dini;
f.identifikasi dan diversifikasi Risiko;
g.pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
h.penentuan limit Risiko dan penetapan toleransi Risiko;
i.penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk; dan
j.keterbukaan dan budaya sadar Risiko.

Pasal 10

(1)Perusahaan Efek wajib menyesuaikan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko terhadap Risiko Perusahaan Efek.
(2)Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
2. b.pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara berkala; dan
3. c.dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara memadai.
(3)Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencakup:
1. a.limit secara keseluruhan; dan
2. b.limit per jenis Risiko.
(4)Perusahaan Efek wajib memiliki mekanisme persetujuan jika terjadi pelampauan limit. www.peraturan.go.id 2021, No.80