DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2020 Tahun 2020

Nomor: 60/POJK.05/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menampung ketentuan pembayaran manfaat pensiun pertama secara sekaligus dan penambahan ketentuan manfaat lain, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu peraturan.go.id 2020, No.289

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);
5.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6026); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5/POJK.05/2017 TENTANG IURAN, MANFAAT PENSIUN, DAN MANFAAT LAIN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DANA PENSIUN. peraturan.go.id 2020, No.289 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6026) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 6 dan angka 15 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
2.Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
3.Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik peraturan.go.id 2020, No.289 karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
4.Asumsi Aktuaria adalah kumpulan estimasi mengenai perubahan di masa yang akan datang, yang dipergunakan untuk menghitung nilai sekarang suatu pembayaran atau pembayaran- pembayaran di masa depan, dan mencakup antara lain tingkat bunga, tingkat probabilitas terjadinya kematian, cacat, serta tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun.
5.Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
6.Manfaat Lain adalah pembayaran Manfaat Pensiun lainnya atau manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun.
7.Nilai Sekarang adalah nilai pada suatu tanggal tertentu, dari pembayaran atau pembayaran- pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran termaksud secara aktuaria berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran- pembayaran tersebut.
8.Penghasilan adalah penghasilan seseorang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 peraturan.go.id 2020, No.289 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
9.Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian atau seluruh Penghasilan karyawan yang diterima dari pemberi kerja dan ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun suatu DPPK sebagai dasar perhitungan besar iuran dan/atau Manfaat Pensiun peserta.
10.Pemberi Kerja adalah pendiri atau mitra pendiri yang mempekerjakan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
11.Pendiri adalah:

a.orang atau badan yang membentuk DPPK; atau
b.bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
1. 12.Peraturan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
2. 13.Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan PDP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
3. 14.Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan PDP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. peraturan.go.id 2020, No.289
4. 15.Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain dalam hal Peserta atau pensiunan meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta apabila Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai anak.
5. 16.Program Pensiun Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
6. 17.Program Pensiun Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
7. 18.Rumus Bulanan adalah cara menghitung besar Manfaat Pensiun per bulan yang akan diterima oleh Peserta.
8. 19.Rumus Sekaligus adalah cara menghitung besar Manfaat Pensiun yang akan diterima oleh Peserta dalam bentuk nilai sekaligus yang selanjutnya akan dikonversi menjadi Manfaat Pensiun per bulan.
9. 20.Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah. peraturan.go.id 2020, No.289
10. 2.Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun, jumlah yang dibayarkan dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan, harus didasarkan pada rumus yang ditetapkan dalam PDP;
2. b.untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus, harus didasarkan pada tabel yang dibuat berdasarkan Asumsi Aktuaria yang memuat faktor untuk mengkonversikan Manfaat Pensiun yang dihitung sekaligus menjadi pembayaran bulanan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya berlaku dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun bulanan dilakukan oleh DPPK.

3.Ketentuan ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan yang Manfaat Pensiunnya dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a maka besar faktor penghargaan pertahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% (dua koma lima persen), dan Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan terakhir per bulan.
(2)Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan yang Manfaat peraturan.go.id 2020, No.289 Pensiunnya tidak dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan terakhir per bulan.
(3)Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus yang Manfaat Pensiunnya dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a maka besar faktor penghargaan pertahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5 (dua koma lima) kali, dan Manfaat Pensiun tidak boleh melebihi 80 (delapan puluh) kali dari Penghasilan terakhir per bulan.
(4)Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus yang Manfaat Pensiunnya tidak dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b maka besar faktor penghargaan Manfaat Pensiun tidak boleh melebihi 80 (delapan puluh) kali dari Penghasilan terakhir per bulan.
(5)Dalam hal hak atas Manfaat Pensiun dari Peserta yang dihitung dengan menggunakan rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah mencapai batas maksimal maka dalam PDP dapat diatur bahwa iuran Peserta yang bersangkutan ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP dihentikan.
(6)Pembayaran Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilaksanakan secara bulanan. peraturan.go.id 2020, No.289

4.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

PDP dapat memberikan pilihan bagi Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi janda/duda atau anak, untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.

5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, ayat

(2)dan ayat (4) Pasal 16 dihapus, dan ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat
(8), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Peserta atau janda/duda atau anak pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila:
1. a.Manfaat Pensiun yang akan dibayarkan per bulan dengan menggunakan Rumus Bulanan kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); atau
2. b.Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2)Dihapus.
(3)Dalam hal PDP memberikan pilihan untuk menerima Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertama tersebut. peraturan.go.id 2020, No.289
(4)Dihapus.
(5)Dalam hal Manfaat Pensiun dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang telah diterima setiap bulan oleh pensiunan, janda/duda, dan/atau anak besarnya kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang belum dibayarkan dapat dibayarkan secara sekaligus.
(6)Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) dapat dilakukan dalam hal ketentuan tersebut dimuat dalam PDP.
(7)Pendiri dapat menetapkan Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan sekaligus dengan nilai yang lebih rendah dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dalam PDP.
(8)Dalam hal Pendiri menetapkan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pendiri harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kepentingan Peserta.

6.Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP bermaksud untuk meningkatkan besar Manfaat Pensiun yang diperolehnya selain Manfaat Pensiun yang dijanjikan sesuai rumus di dalam PDP, Peserta dapat menambah iurannya sendiri dengan memberikan pernyataan tertulis kepada DPPK yang menyelenggarakan PPMP.
(2)Penambahan iuran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pengembangannya harus dicatat secara terpisah peraturan.go.id 2020, No.289 dari pencatatan Manfaat Pensiun sesuai dengan rumus PDP.
(3)Ketentuan mengenai penambahan iuran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan iuran sukarela dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendanaan Dana Pensiun.

7.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dalam hal Peserta atau janda/duda atau anak:

a.dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
b.merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
c.merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia, DPPK yang menyelenggarakan PPMP dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
1. 8.Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

(1)Dalam hal terdapat pengakhiran mitra Pendiri pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP, pembayaran Manfaat Pensiun bagi pensiunan, janda/duda, dan/atau anak dari mitra Pendiri dapat dibayarkan secara sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). peraturan.go.id 2020, No.289
(2)Dalam hal terdapat perubahan program pensiun pada DPPK dari PPMP menjadi PPIP, pembayaran Manfaat Pensiun bagi pensiunan, janda/duda, dan/atau anak dapat dibayarkan secara sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
(3)Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1), tanggung jawab pembayaran dimaksud harus dialihkan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi.
(4)Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP dilikuidasi, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang belum dibayarkan kepada pensiunan, janda/duda, dan/atau anak dapat dibayarkan secara sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

9.Ketentuan Pasal 25 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Iuran pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berdasarkan iuran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.iuran Pemberi Kerja dan Peserta; atau
2. b.iuran Pemberi Kerja.
(2)Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persentase dari Penghasilan Dasar Pensiun.
(3)Dalam hal Peserta turut mengiur, besar iuran Peserta dapat berupa:
1. a.nominal; atau
2. b.persentase tertentu dari iuran Pemberi Kerja, peraturan.go.id 2020, No.289 dengan tidak melebihi jumlah dari iuran Pemberi Kerja.
(4)Dalam hal Peserta bermaksud untuk menambah iurannya sendiri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan akumulasi dananya selain iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta harus memberikan pernyataan tertulis kepada DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
(5)Ketentuan mengenai penambahan iuran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan iuran sukarela dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendanaan Dana Pensiun.

10.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi.
(1a)DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta.
(2)Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, harus ditempatkan pada:
1. a.tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
2. b.deposito berjangka atau deposito on call pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah; peraturan.go.id 2020, No.289
3. c.sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
4. d.surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
5. e.surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
  1. 11.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menampung ketentuan pembayaran manfaat pensiun pertama secara sekaligus dan penambahan ketentuan manfaat lain, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu peraturan.go.id 2020, No.289

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);
5.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6026); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5/POJK.05/2017 TENTANG IURAN, MANFAAT PENSIUN, DAN MANFAAT LAIN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DANA PENSIUN. peraturan.go.id 2020, No.289 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6026) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 6 dan angka 15 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
2.Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
3.Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik peraturan.go.id 2020, No.289 karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
4.Asumsi Aktuaria adalah kumpulan estimasi mengenai perubahan di masa yang akan datang, yang dipergunakan untuk menghitung nilai sekarang suatu pembayaran atau pembayaran- pembayaran di masa depan, dan mencakup antara lain tingkat bunga, tingkat probabilitas terjadinya kematian, cacat, serta tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun.
5.Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
6.Manfaat Lain adalah pembayaran Manfaat Pensiun lainnya atau manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun.
7.Nilai Sekarang adalah nilai pada suatu tanggal tertentu, dari pembayaran atau pembayaran- pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran termaksud secara aktuaria berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran- pembayaran tersebut.
8.Penghasilan adalah penghasilan seseorang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 peraturan.go.id 2020, No.289 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
9.Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian atau seluruh Penghasilan karyawan yang diterima dari pemberi kerja dan ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun suatu DPPK sebagai dasar perhitungan besar iuran dan/atau Manfaat Pensiun peserta.
10.Pemberi Kerja adalah pendiri atau mitra pendiri yang mempekerjakan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
11.Pendiri adalah:

a.orang atau badan yang membentuk DPPK; atau
b.bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
1. 12.Peraturan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
2. 13.Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan PDP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
3. 14.Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan PDP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. peraturan.go.id 2020, No.289
4. 15.Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain dalam hal Peserta atau pensiunan meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta apabila Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai anak.
5. 16.Program Pensiun Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
6. 17.Program Pensiun Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
7. 18.Rumus Bulanan adalah cara menghitung besar Manfaat Pensiun per bulan yang akan diterima oleh Peserta.
8. 19.Rumus Sekaligus adalah cara menghitung besar Manfaat Pensiun yang akan diterima oleh Peserta dalam bentuk nilai sekaligus yang selanjutnya akan dikonversi menjadi Manfaat Pensiun per bulan.
9. 20.Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah. peraturan.go.id 2020, No.289
10. 2.Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun, jumlah yang dibayarkan dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan, harus didasarkan pada rumus yang ditetapkan dalam PDP;
2. b.untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus, harus didasarkan pada tabel yang dibuat berdasarkan Asumsi Aktuaria yang memuat faktor untuk mengkonversikan Manfaat Pensiun yang dihitung sekaligus menjadi pembayaran bulanan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya berlaku dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun bulanan dilakukan oleh DPPK.

3.Ketentuan ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan yang Manfaat Pensiunnya dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a maka besar faktor penghargaan pertahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% (dua koma lima persen), dan Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan terakhir per bulan.
(2)Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan yang Manfaat peraturan.go.id 2020, No.289 Pensiunnya tidak dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan terakhir per bulan.
(3)Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus yang Manfaat Pensiunnya dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a maka besar faktor penghargaan pertahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5 (dua koma lima) kali, dan Manfaat Pensiun tidak boleh melebihi 80 (delapan puluh) kali dari Penghasilan terakhir per bulan.
(4)Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus yang Manfaat Pensiunnya tidak dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b maka besar faktor penghargaan Manfaat Pensiun tidak boleh melebihi 80 (delapan puluh) kali dari Penghasilan terakhir per bulan.
(5)Dalam hal hak atas Manfaat Pensiun dari Peserta yang dihitung dengan menggunakan rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah mencapai batas maksimal maka dalam PDP dapat diatur bahwa iuran Peserta yang bersangkutan ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP dihentikan.
(6)Pembayaran Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilaksanakan secara bulanan. peraturan.go.id 2020, No.289

4.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, ayat

(2)dan ayat (4) Pasal 16 dihapus, dan ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat
(8), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Peserta atau janda/duda atau anak pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila:
1. a.Manfaat Pensiun yang akan dibayarkan per bulan dengan menggunakan Rumus Bulanan kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); atau
2. b.Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2)Dihapus.
(3)Dalam hal PDP memberikan pilihan untuk menerima Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertama tersebut. peraturan.go.id 2020, No.289
(4)Dihapus.
(5)Dalam hal Manfaat Pensiun dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang telah diterima setiap bulan oleh pensiunan, janda/duda, dan/atau anak besarnya kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang belum dibayarkan dapat dibayarkan secara sekaligus.
(6)Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) dapat dilakukan dalam hal ketentuan tersebut dimuat dalam PDP.
(7)Pendiri dapat menetapkan Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan sekaligus dengan nilai yang lebih rendah dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dalam PDP.
(8)Dalam hal Pendiri menetapkan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pendiri harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kepentingan Peserta.

6.Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP bermaksud untuk meningkatkan besar Manfaat Pensiun yang diperolehnya selain Manfaat Pensiun yang dijanjikan sesuai rumus di dalam PDP, Peserta dapat menambah iurannya sendiri dengan memberikan pernyataan tertulis kepada DPPK yang menyelenggarakan PPMP.
(2)Penambahan iuran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pengembangannya harus dicatat secara terpisah peraturan.go.id 2020, No.289 dari pencatatan Manfaat Pensiun sesuai dengan rumus PDP.
(3)Ketentuan mengenai penambahan iuran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan iuran sukarela dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendanaan Dana Pensiun.

7.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dalam hal Peserta atau janda/duda atau anak:

a.dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
b.merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
c.merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia, DPPK yang menyelenggarakan PPMP dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
1. 8.Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

(1)Dalam hal terdapat pengakhiran mitra Pendiri pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP, pembayaran Manfaat Pensiun bagi pensiunan, janda/duda, dan/atau anak dari mitra Pendiri dapat dibayarkan secara sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). peraturan.go.id 2020, No.289
(2)Dalam hal terdapat perubahan program pensiun pada DPPK dari PPMP menjadi PPIP, pembayaran Manfaat Pensiun bagi pensiunan, janda/duda, dan/atau anak dapat dibayarkan secara sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
(3)Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1), tanggung jawab pembayaran dimaksud harus dialihkan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi.
(4)Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP dilikuidasi, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang belum dibayarkan kepada pensiunan, janda/duda, dan/atau anak dapat dibayarkan secara sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

9.Ketentuan Pasal 25 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Iuran pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berdasarkan iuran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.iuran Pemberi Kerja dan Peserta; atau
2. b.iuran Pemberi Kerja.
(2)Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persentase dari Penghasilan Dasar Pensiun.
(3)Dalam hal Peserta turut mengiur, besar iuran Peserta dapat berupa:
1. a.nominal; atau
2. b.persentase tertentu dari iuran Pemberi Kerja, peraturan.go.id 2020, No.289 dengan tidak melebihi jumlah dari iuran Pemberi Kerja.
(4)Dalam hal Peserta bermaksud untuk menambah iurannya sendiri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan akumulasi dananya selain iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta harus memberikan pernyataan tertulis kepada DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
(5)Ketentuan mengenai penambahan iuran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan iuran sukarela dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendanaan Dana Pensiun.

10.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi.
(1a)DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta.
(2)Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, harus ditempatkan pada:
1. a.tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
2. b.deposito berjangka atau deposito on call pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah; peraturan.go.id 2020, No.289
3. c.sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
4. d.surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
5. e.surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
  1. 11.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: