DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.04/2017 Tahun 2017

Nomor: 61 /POJK.04/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pemanfaatan sumber pendanaan dari pasar modal yang dapat dilakukan melalui penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah perlu menyelaraskan dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum obligasi daerah dan/atau sukuk daerah dengan dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum yang berlaku;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah yang akan melakukan penawaran umum obligasi daerah dan/atau sukuk daerah, diperlukan pengaturan terkait dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum obligasi daerah dan/atau sukuk daerah; OTORITAS JASA KEUANGAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
2.Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh emiten dalam rangka penawaran umum atau perusahaan publik.
3.Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
4.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
5.Obligasi Daerah adalah obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai pinjaman daerah.
6.Sukuk Daerah adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
7.Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
8.Prospektus Awal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang selanjutnya disebut Prospektus Awal adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi dan/atau imbal hasil sukuk, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
9.Prospektus Ringkas adalah ringkasan dari isi Prospektus Awal.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
12.Kegiatan adalah bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa.
13.Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara Emiten dan wali amanat dalam rangka penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dibuat dalam bentuk akta notariil.
14.Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
15.Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
16.Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
17.Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.

Pasal 2

(1)Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi Emiten yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.
(2)Emiten yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran, Penawaran Umum, penerbitan dan persyaratan sukuk, dan/atau peraturan terkait lainnya, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3)Emiten yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah tidak wajib memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pemeringkatan efek bersifat utang dan/atau sukuk.

Pasal 3

(1)Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dapat dilakukan secara bertahap.
(2)Dalam hal Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dilakukan secara bertahap, dapat dilaksanakan sesuai dengan periode yang diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB II

DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pasal 4

Dalam rangka penyampaian Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Emiten harus menyampaikan dokumen paling sedikit terdiri atas:

a.surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan format Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
b.Prospektus;
c.Propektus Ringkas;
d.Prospektus Awal, jika ada; dan
e.dokumen lain yang disampaikan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran.

Pasal 5

Prospektus dan Prospektus Ringkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c harus disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bentuk dan isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Pasal 6

Dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

a.persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan terkait dengan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
b.Peraturan Daerah terkait penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
c.persyaratan lain terkait dengan Penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
d.jadwal Penawaran Umum;
e.contoh surat efek;
f.laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
g.laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum terkait dengan aspek hukum dari Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah termasuk Kegiatan yang akan dibiayainya;
h.riwayat hidup dari Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
i.Kontrak Perwaliamanatan;
j.perjanjian penjaminan emisi efek, jika ada;
k.peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek atas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, jika ada;
l.perjanjian penanggungan, jika ada;
m.pernyataan dari Emiten dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Pernyataan Emiten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
n.pernyataan dari profesi penunjang Pasar Modal sesuai dengan format Pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
o.pernyataan dari penjamin pelaksana emisi efek (jika ada) sesuai dengan format Pernyataan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
p.dokumen yang memuat informasi lain sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan yang dianggap perlu dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan Emiten.

Pasal 7

Laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g paling sedikit meliputi:

a.aspek hukum dari Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah meliputi:
1. 1.persetujuan pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah berupa: a) persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b) persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; c) persyaratan lain terkait dengan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan d) Peraturan Daerah terkait; dan
2. 2.keabsahan perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan
b.cakupan terkait Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah meliputi:
1. 1.perizinan pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan;
2. 2.status kepemilikan atau penguasaan dan sengketa atas aset daerah terkait Kegiatan; dan
3. 3.perjanjian penting lainnya terkait Kegiatan.

Pasal 8

Jangka waktu antara tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 9

(1)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f harus tersedia di Situs Web Emiten.
(2)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia di Situs Web Emiten paling lambat sebelum Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan bahwa Emiten dapat mengumumkan Prospektus Ringkas.

Pasal 10

(1)Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau dokumen lain kepada Emiten yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dan tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat, meliputi:
1. a.surat pernyataan dari Pihak yang membantu penyusunan Prospektus, jika ada:
  1. 1.surat pernyataan persetujuan pencantuman nama Pihak tersebut di Prospektus; dan/atau
  2. 2.surat pencabutan dalam hal Pihak tersebut mencabut persetujuannya;
2. b.keterangan lain yang diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari Pihak yang membantu dalam Penawaran Umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan, jika ada; dan/atau
3. c.dokumen lain yang dibutuhkan.
(2)Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 hanya dapat dilakukan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pemanfaatan sumber pendanaan dari pasar modal yang dapat dilakukan melalui penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah perlu menyelaraskan dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum obligasi daerah dan/atau sukuk daerah dengan dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum yang berlaku;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah yang akan melakukan penawaran umum obligasi daerah dan/atau sukuk daerah, diperlukan pengaturan terkait dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum obligasi daerah dan/atau sukuk daerah; OTORITAS JASA KEUANGAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
2.Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh emiten dalam rangka penawaran umum atau perusahaan publik.
3.Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
4.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
5.Obligasi Daerah adalah obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai pinjaman daerah.
6.Sukuk Daerah adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
7.Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
8.Prospektus Awal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang selanjutnya disebut Prospektus Awal adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi dan/atau imbal hasil sukuk, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
9.Prospektus Ringkas adalah ringkasan dari isi Prospektus Awal.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
12.Kegiatan adalah bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa.
13.Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara Emiten dan wali amanat dalam rangka penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dibuat dalam bentuk akta notariil.
14.Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
15.Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
16.Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
17.Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.

Pasal 2

(1)Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi Emiten yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.
(2)Emiten yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran, Penawaran Umum, penerbitan dan persyaratan sukuk, dan/atau peraturan terkait lainnya, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3)Emiten yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah tidak wajib memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pemeringkatan efek bersifat utang dan/atau sukuk.

Pasal 3

(1)Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dapat dilakukan secara bertahap.
(2)Dalam hal Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dilakukan secara bertahap, dapat dilaksanakan sesuai dengan periode yang diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB II

DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pasal 4

Dalam rangka penyampaian Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Emiten harus menyampaikan dokumen paling sedikit terdiri atas:

a.surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan format Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
b.Prospektus;
c.Propektus Ringkas;
d.Prospektus Awal, jika ada; dan
e.dokumen lain yang disampaikan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran.

Pasal 5

Pasal 6

Dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

a.persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan terkait dengan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
b.Peraturan Daerah terkait penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
c.persyaratan lain terkait dengan Penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
d.jadwal Penawaran Umum;
e.contoh surat efek;
f.laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
g.laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum terkait dengan aspek hukum dari Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah termasuk Kegiatan yang akan dibiayainya;
h.riwayat hidup dari Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
i.Kontrak Perwaliamanatan;
j.perjanjian penjaminan emisi efek, jika ada;
k.peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek atas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, jika ada;
l.perjanjian penanggungan, jika ada;
m.pernyataan dari Emiten dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Pernyataan Emiten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
n.pernyataan dari profesi penunjang Pasar Modal sesuai dengan format Pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
o.pernyataan dari penjamin pelaksana emisi efek (jika ada) sesuai dengan format Pernyataan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
p.dokumen yang memuat informasi lain sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan yang dianggap perlu dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan Emiten.

Pasal 7

Laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g paling sedikit meliputi:

a.aspek hukum dari Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah meliputi:
1. 1.persetujuan pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah berupa: a) persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b) persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; c) persyaratan lain terkait dengan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan d) Peraturan Daerah terkait; dan
2. 2.keabsahan perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan
b.cakupan terkait Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah meliputi:
1. 1.perizinan pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan;
2. 2.status kepemilikan atau penguasaan dan sengketa atas aset daerah terkait Kegiatan; dan
3. 3.perjanjian penting lainnya terkait Kegiatan.

Pasal 8

Jangka waktu antara tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 9

(1)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f harus tersedia di Situs Web Emiten.
(2)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia di Situs Web Emiten paling lambat sebelum Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan bahwa Emiten dapat mengumumkan Prospektus Ringkas.

Pasal 10

(1)Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau dokumen lain kepada Emiten yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dan tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat, meliputi:
1. a.surat pernyataan dari Pihak yang membantu penyusunan Prospektus, jika ada:
  1. 1.surat pernyataan persetujuan pencantuman nama Pihak tersebut di Prospektus; dan/atau
  2. 2.surat pencabutan dalam hal Pihak tersebut mencabut persetujuannya;
2. b.keterangan lain yang diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari Pihak yang membantu dalam Penawaran Umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan, jika ada; dan/atau
3. c.dokumen lain yang dibutuhkan.
(2)Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 hanya dapat dilakukan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.04/2017 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024