DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tahun 2020

Nomor: 61/POJK.07/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rapat umum anggota dan menindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)LAPS Sektor Jasa Keuangan wajib melakukan evaluasi atas peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan penyempurnaan, LAPS Sektor Jasa Keuangan menyampaikan rancangan perubahan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
(3)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rancangan perubahan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen rancangan perubahan peraturan diterima secara lengkap.
(4)Rancangan perubahan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. peraturan.go.id 2020, No.290

Pasal 11

PUJK wajib:

a.menjadi anggota LAPS Sektor Jasa Keuangan;
b.membayar iuran keanggotaan LAPS Sektor Jasa Keuangan;
c.melaksanakan kesepakatan dan putusan LAPS Sektor Jasa Keuangan; dan
d.mempublikasikan LAPS Sektor Jasa Keuangan melalui laman atau media lain yang dikelola secara resmi oleh PUJK.

Pasal 12

(1)Rapat umum anggota mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Pengurus atau Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau anggaran dasar.
(2)Wewenang yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.menetapkan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar;
2. b.mengangkat, mengganti, dan memberhentikan Pengurus dan/atau Pengawas;
3. c.meminta keterangan dari Pengurus dan/atau Pengawas dalam pelaksanaan tugas masing- masing;
4. d.menetapkan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium Pengurus dan Pengawas;
5. e.mengesahkan rencana kerja dan anggaran tahunan termasuk iuran anggota;
6. f.menetapkan akuntan publik; dan peraturan.go.id 2020, No.290
7. g.menilai dan menyetujui laporan tahunan yang paling sedikit memuat: 1) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; 2) laporan pengurusan yang dilakukan oleh Pengurus; dan 3) laporan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas.

Pasal 13

Rapat umum anggota diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 14

(1)Rapat umum anggota terdiri atas rapat umum anggota tahunan dan rapat umum anggota luar biasa.
(2)Rapat umum anggota tahunan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
(3)Rapat umum anggota luar biasa dapat dilakukan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan LAPS Sektor Jasa Keuangan.
(4)Rapat umum anggota tahunan dan/atau rapat umum anggota luar biasa dapat dilakukan melalui media elektronik.

Pasal 15

(1)LAPS Sektor Jasa Keuangan menyampaikan keputusan rapat umum anggota kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Keputusan rapat umum anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan rapat umum anggota. peraturan.go.id 2020, No.290
(3)Dalam hal keputusan rapat umum anggota:
1. a.dinilai berpotensi membahayakan kepentingan LAPS Sektor Jasa Keuangan; dan/atau
2. b.tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan.
(4)Dalam hal putusan rapat umum anggota dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, LAPS Sektor Jasa Keuangan wajib melaksanakan rapat umum anggota kembali.

Pasal 16

(1)Pengurusan LAPS Sektor Jasa Keuangan dilaksanakan oleh Pengurus.
(2)Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum anggota.
(3)Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai ketua.
(4)Pengurus dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pegawai perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun.
(5)Pengurus diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 17

(1)Pengurus sebelum melakukan pengurusan wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah dilakukan wawancara atas kemampuan dan kepatutan. peraturan.go.id 2020, No.290
(3)Wawancara atas kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa Pengurus memenuhi persyaratan:
1. a.integritas;
2. b.reputasi keuangan; dan
3. c.kompetensi, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
1. a.cakap melakukan perbuatan hukum;
2. b.memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
3. c.memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
4. d.memiliki komitmen terhadap pengembangan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang sehat; dan
5. e.tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
(5)Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuktikan paling sedikit dengan:
1. a.tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
2. b.tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pengendali yang merupakan pemegang saham ataupun bukan, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan peraturan.go.id 2020, No.290 dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
(6)Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan LAPS Sektor Jasa Keuangan.
(7)Calon Pengurus yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh rapat umum anggota.
(8)Dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggungjawab terhadap permasalahan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan wawancara atas kemampuan dan kepatutan kembali terhadap Pengurus.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai wawancara atas kemampuan dan kepatutan Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18

(1)Pengawasan terhadap pengurusan LAPS Sektor Jasa Keuangan dilaksanakan oleh Pengawas.
(2)Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum anggota.
(3)Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
(4)Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. peraturan.go.id 2020, No.290

Pasal 19

(1)Pengawas sebelum melakukan pengawasan wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah dilakukan wawancara atas kemampuan dan kepatutan.
(3)Wawancara atas kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa Pengawas memenuhi persyaratan:
1. a.integritas;
2. b.reputasi keuangan; dan
3. c.kompetensi, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
1. a.cakap melakukan perbuatan hukum;
2. b.memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
3. c.memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
4. d.memiliki komitmen terhadap pengembangan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang sehat; dan
5. e.tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. peraturan.go.id 2020, No.290
(5)Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuktikan paling sedikit dengan:
1. a.tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
2. b.tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pengendali yang merupakan pemegang saham ataupun bukan, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
(6)Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan LAPS Sektor Jasa Keuangan.
(7)Calon Pengawas yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh rapat umum anggota.
(8)Dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggungjawab terhadap permasalahan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan wawancara atas kemampuan dan kepatutan kembali terhadap Pengawas.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai wawancara atas kemampuan dan kepatutan Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20

Anggaran LAPS Sektor Jasa Keuangan bersumber dari:

a.iuran anggota;
b.hibah; peraturan.go.id 2020, No.290
c.sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; dan
d.penerimaan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rapat umum anggota dan menindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)LAPS Sektor Jasa Keuangan wajib melakukan evaluasi atas peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan penyempurnaan, LAPS Sektor Jasa Keuangan menyampaikan rancangan perubahan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
(3)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rancangan perubahan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen rancangan perubahan peraturan diterima secara lengkap.
(4)Rancangan perubahan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. peraturan.go.id 2020, No.290

Pasal 11

PUJK wajib:

a.menjadi anggota LAPS Sektor Jasa Keuangan;
b.membayar iuran keanggotaan LAPS Sektor Jasa Keuangan;
c.melaksanakan kesepakatan dan putusan LAPS Sektor Jasa Keuangan; dan
d.mempublikasikan LAPS Sektor Jasa Keuangan melalui laman atau media lain yang dikelola secara resmi oleh PUJK.

Pasal 12

(1)Rapat umum anggota mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Pengurus atau Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau anggaran dasar.
(2)Wewenang yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.menetapkan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar;
2. b.mengangkat, mengganti, dan memberhentikan Pengurus dan/atau Pengawas;
3. c.meminta keterangan dari Pengurus dan/atau Pengawas dalam pelaksanaan tugas masing- masing;
4. d.menetapkan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium Pengurus dan Pengawas;
5. e.mengesahkan rencana kerja dan anggaran tahunan termasuk iuran anggota;
6. f.menetapkan akuntan publik; dan peraturan.go.id 2020, No.290
7. g.menilai dan menyetujui laporan tahunan yang paling sedikit memuat: 1) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; 2) laporan pengurusan yang dilakukan oleh Pengurus; dan 3) laporan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas.

Pasal 13

Rapat umum anggota diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 14

(1)Rapat umum anggota terdiri atas rapat umum anggota tahunan dan rapat umum anggota luar biasa.
(2)Rapat umum anggota tahunan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
(3)Rapat umum anggota luar biasa dapat dilakukan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan LAPS Sektor Jasa Keuangan.
(4)Rapat umum anggota tahunan dan/atau rapat umum anggota luar biasa dapat dilakukan melalui media elektronik.

Pasal 15

(1)LAPS Sektor Jasa Keuangan menyampaikan keputusan rapat umum anggota kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Keputusan rapat umum anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan rapat umum anggota. peraturan.go.id 2020, No.290
(3)Dalam hal keputusan rapat umum anggota:
1. a.dinilai berpotensi membahayakan kepentingan LAPS Sektor Jasa Keuangan; dan/atau
2. b.tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan.
(4)Dalam hal putusan rapat umum anggota dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, LAPS Sektor Jasa Keuangan wajib melaksanakan rapat umum anggota kembali.

Pasal 16

(1)Pengurusan LAPS Sektor Jasa Keuangan dilaksanakan oleh Pengurus.
(2)Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum anggota.
(3)Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai ketua.
(4)Pengurus dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pegawai perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun.
(5)Pengurus diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 17

(1)Pengurus sebelum melakukan pengurusan wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah dilakukan wawancara atas kemampuan dan kepatutan. peraturan.go.id 2020, No.290
(3)Wawancara atas kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa Pengurus memenuhi persyaratan:
1. a.integritas;
2. b.reputasi keuangan; dan
3. c.kompetensi, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
1. a.cakap melakukan perbuatan hukum;
2. b.memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
3. c.memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
4. d.memiliki komitmen terhadap pengembangan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang sehat; dan
5. e.tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
(5)Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuktikan paling sedikit dengan:
1. a.tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
2. b.tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pengendali yang merupakan pemegang saham ataupun bukan, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan peraturan.go.id 2020, No.290 dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
(6)Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan LAPS Sektor Jasa Keuangan.
(7)Calon Pengurus yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh rapat umum anggota.
(8)Dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggungjawab terhadap permasalahan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan wawancara atas kemampuan dan kepatutan kembali terhadap Pengurus.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai wawancara atas kemampuan dan kepatutan Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18

(1)Pengawasan terhadap pengurusan LAPS Sektor Jasa Keuangan dilaksanakan oleh Pengawas.
(2)Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum anggota.
(3)Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
(4)Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. peraturan.go.id 2020, No.290

Pasal 19

(1)Pengawas sebelum melakukan pengawasan wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah dilakukan wawancara atas kemampuan dan kepatutan.
(3)Wawancara atas kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa Pengawas memenuhi persyaratan:
1. a.integritas;
2. b.reputasi keuangan; dan
3. c.kompetensi, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
1. a.cakap melakukan perbuatan hukum;
2. b.memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
3. c.memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
4. d.memiliki komitmen terhadap pengembangan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang sehat; dan
5. e.tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. peraturan.go.id 2020, No.290
(5)Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuktikan paling sedikit dengan:
1. a.tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
2. b.tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pengendali yang merupakan pemegang saham ataupun bukan, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
(6)Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan LAPS Sektor Jasa Keuangan.
(7)Calon Pengawas yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh rapat umum anggota.
(8)Dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggungjawab terhadap permasalahan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan wawancara atas kemampuan dan kepatutan kembali terhadap Pengawas.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai wawancara atas kemampuan dan kepatutan Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20

Anggaran LAPS Sektor Jasa Keuangan bersumber dari:

a.iuran anggota;
b.hibah; peraturan.go.id 2020, No.290
c.sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; dan
d.penerimaan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.