DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2016 Tahun 2016

Nomor: 62/POJK.03/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5621), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 412, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5830);
6.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
7.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5839); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TRANSFORMASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL MENJADI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH MENJADI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2.Lembaga Keuangan Mikro Konvensional yang selanjutnya disingkat LKMK adalah lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional.
3.Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang selanjutnya disingkat LKMS adalah lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
5.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
6.Prinsip Syariah adalah Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
7.Direksi:

a.bagi BPR dan BPRS yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas;
b.bagi BPR yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
1. 8.Dewan Komisaris:
a.bagi BPR dan BPRS yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi BPR yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
1. 9.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang:
a.memiliki saham perusahaan, BPR, atau BPRS sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
b.memiliki saham perusahaan, BPR, atau BPRS sebesar kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan, BPR, atau BPRS baik secara langsung maupun tidak langsung.
1. 10.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
2. 11.Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat PKK adalah proses untuk menilai pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama yaitu calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. 12.Transformasi adalah perubahan kegiatan usaha LKMK menjadi BPR atau LKMS menjadi BPRS.
4. 13.LKMK Transformasi adalah LKMK yang telah memiliki izin usaha dan mengajukan izin untuk bertransformasi menjadi BPR.
5. 14.LKMS Transformasi adalah LKMS yang telah memiliki izin usaha dan mengajukan izin untuk bertransformasi menjadi BPRS.
6. 15.Modal inti:
a.bagi BPR adalah komponen modal yang terdiri dari modal inti utama dan modal inti tambahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
b.bagi BPRS adalah komponen modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
1. 16.Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio modal terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko yang selanjutnya disingkat ATMR yang wajib disediakan oleh BPR atau BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Perkreditan Rakyat atau ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. 17.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS.

BAB II

PERSYARATAN TRANSFORMASI

Pasal 2

(1)LKMK wajib bertransformasi menjadi BPR atau LKMS wajib bertransformasi menjadi BPRS jika:
1. a.melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukan LKMK atau tempat kedudukan LKMS; atau
2. b.LKMK atau LKMS telah memiliki:
  1. 1.ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum BPR atau BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. 2.jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan yang dihimpun dalam 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit 25 (dua puluh lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum BPR atau BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)LKMK atau LKMS yang telah memiliki modal inti sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dapat mengajukan permohonan Transformasi atas inisiatif sendiri.

Pasal 3

Transformasi LKMK menjadi BPR atau LKMS menjadi BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh LKMK atau LKMS yang telah memperoleh izin usaha dan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

(1)Selama proses Transformasi, LKMK atau LKMS dilarang melakukan perubahan:
1. a.lokasi kota/kabupaten tempat kedudukan;
2. b.bentuk badan hukum; dan/atau
3. c.prinsip kegiatan usaha.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi LKMS Transformasi.

Pasal 5

LKMK Transformasi atau LKMS Transformasi harus:

a.menyesuaikan anggaran dasar;
b.menyesuaikan kepemilikan, bentuk badan hukum, dan PSP;
c.memenuhi ketentuan permodalan;
d.memenuhi ketentuan Direksi dan Dewan Komisaris;
e.memenuhi ketentuan DPS bagi BPRS;
f.menyesuaikan infrastruktur dan sumber daya manusia; dan
g.memenuhi persyaratan kinerja keuangan.

Pasal 6

Penyesuaian anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibuat dalam bentuk rancangan anggaran dasar yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR atau mengenai BPRS yang paling sedikit memuat:

a.nama dan tempat kedudukan;
b.kegiatan usaha sebagai BPR atau BPRS;
c.permodalan;
d.kepemilikan;
e.wewenang, tanggung jawab, masa jabatan serta tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, pengunduran diri anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS (bagi BPRS); dan
f.ketentuan pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS (bagi BPRS) dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Penyesuaian kepemilikan, bentuk badan hukum, dan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR atau mengenai BPRS, antara lain:

a.BPR atau BPRS hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh:
1. 1.warga negara Indonesia;
2. 2.badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; dan/atau
3. 3.pemerintah daerah.
b.Bentuk badan hukum:
1. 1.BPR hasil Transformasi berupa perseroan terbatas atau koperasi;
2. 2.BPRS hasil Transformasi berupa perseroan terbatas.
c.BPR atau BPRS memiliki paling sedikit 1 (satu) PSP dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan;
d.PSP dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi.

Pasal 8

Sumber dana setoran modal LKMK atau LKMS dalam rangka memenuhi persyaratan Transformasi harus:

a.tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
b.tidak berasal dari dan untuk pencucian uang.

Pasal 9

(1)LKMK Transformasi atau LKMS Transformasi harus memiliki:
1. a.modal inti paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah); dan
2. b.rasio KPMM paling rendah sebesar 12% (dua belas persen) dari ATMR.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Otoritas Jasa Keuangan, LKMK atau LKMS belum memenuhi ketentuan modal inti dan/atau rasio KPMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKMK atau LKMS harus melakukan penambahan modal inti melalui setoran tunai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(3)Hal lain terkait pemenuhan ketentuan permodalan LKMK Transformasi atau LKMS Transformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diatur sebagai berikut:
1. a.bagi BPR mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan Modal Inti BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor BPR Berdasarkan Modal Inti; dan
2. b.bagi BPRS mengacu pada ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BPRS, serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 10

(1)BPR hasil Transformasi yang memiliki modal inti paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dapat melakukan kegiatan usaha dan memiliki jaringan kantor di kabupaten/kota lokasi kantor pusat BPR dan/atau kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota lokasi kantor pusat BPR pada provinsi yang sama sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti.
(2)BPR hasil Transformasi yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dapat melakukan kegiatan usaha dan memiliki jaringan kantor di provinsi lokasi kantor pusat BPR dan di daerah kabupaten/kota pada daerah provinsi lain yang berbatasan langsung dengan daerah provinsi lokasi kantor pusat BPR hasil transformasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti.

Pasal 11

(1)LKMK Transformasi harus memenuhi ketentuan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola bagi BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
(2)Pemenuhan ketentuan anggota Direksi BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.memiliki integritas, reputasi keuangan dan kompetensi;
2. b.memiliki paling sedikit:
  1. 1.dua orang anggota Direksi bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); atau
  2. 2.tiga orang anggota Direksi bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
3. c.memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat diploma tiga (D3);
4. d.memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku yang diterbitkan oleh LSP;
5. e.memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
6. f.memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan nonbank paling singkat selama 2 (dua) tahun; dan
7. g.memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.
(3)Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan nonbank.
(4)Pemenuhan ketentuan anggota Dewan Komisaris BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.memiliki integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi;
2. b.memiliki paling sedikit:
  1. 1.dua orang anggota Dewan Komisaris, bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); atau
  2. 2.tiga orang anggota Dewan Komisaris bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
3. c.memiliki paling sedikit:
  1. 1.satu orang Komisaris Independen bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);
  2. 2.lima puluh persen dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);
4. d.memiliki:
  1. 1.pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
  2. 2.pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan nonbank; dan
5. e.memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku yang diterbitkan oleh LSP.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5621), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 412, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5830);
6.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
7.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5839); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TRANSFORMASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL MENJADI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH MENJADI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2.Lembaga Keuangan Mikro Konvensional yang selanjutnya disingkat LKMK adalah lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional.
3.Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang selanjutnya disingkat LKMS adalah lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
5.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
6.Prinsip Syariah adalah Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
7.Direksi:

a.bagi BPR dan BPRS yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas;
b.bagi BPR yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
1. 8.Dewan Komisaris:
a.bagi BPR dan BPRS yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi BPR yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
1. 9.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang:
a.memiliki saham perusahaan, BPR, atau BPRS sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
b.memiliki saham perusahaan, BPR, atau BPRS sebesar kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan, BPR, atau BPRS baik secara langsung maupun tidak langsung.
1. 10.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
2. 11.Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat PKK adalah proses untuk menilai pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama yaitu calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. 12.Transformasi adalah perubahan kegiatan usaha LKMK menjadi BPR atau LKMS menjadi BPRS.
4. 13.LKMK Transformasi adalah LKMK yang telah memiliki izin usaha dan mengajukan izin untuk bertransformasi menjadi BPR.
5. 14.LKMS Transformasi adalah LKMS yang telah memiliki izin usaha dan mengajukan izin untuk bertransformasi menjadi BPRS.
6. 15.Modal inti:
a.bagi BPR adalah komponen modal yang terdiri dari modal inti utama dan modal inti tambahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
b.bagi BPRS adalah komponen modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
1. 16.Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio modal terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko yang selanjutnya disingkat ATMR yang wajib disediakan oleh BPR atau BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Perkreditan Rakyat atau ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. 17.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS.

BAB II

PERSYARATAN TRANSFORMASI

Pasal 2

(1)LKMK wajib bertransformasi menjadi BPR atau LKMS wajib bertransformasi menjadi BPRS jika:
1. a.melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukan LKMK atau tempat kedudukan LKMS; atau
2. b.LKMK atau LKMS telah memiliki:
  1. 1.ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum BPR atau BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. 2.jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan yang dihimpun dalam 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit 25 (dua puluh lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum BPR atau BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)LKMK atau LKMS yang telah memiliki modal inti sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dapat mengajukan permohonan Transformasi atas inisiatif sendiri.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Selama proses Transformasi, LKMK atau LKMS dilarang melakukan perubahan:
1. a.lokasi kota/kabupaten tempat kedudukan;
2. b.bentuk badan hukum; dan/atau
3. c.prinsip kegiatan usaha.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi LKMS Transformasi.

Pasal 5

LKMK Transformasi atau LKMS Transformasi harus:

a.menyesuaikan anggaran dasar;
b.menyesuaikan kepemilikan, bentuk badan hukum, dan PSP;
c.memenuhi ketentuan permodalan;
d.memenuhi ketentuan Direksi dan Dewan Komisaris;
e.memenuhi ketentuan DPS bagi BPRS;
f.menyesuaikan infrastruktur dan sumber daya manusia; dan
g.memenuhi persyaratan kinerja keuangan.

Pasal 6

a.nama dan tempat kedudukan;
b.kegiatan usaha sebagai BPR atau BPRS;
c.permodalan;
d.kepemilikan;
e.wewenang, tanggung jawab, masa jabatan serta tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, pengunduran diri anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS (bagi BPRS); dan
f.ketentuan pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS (bagi BPRS) dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

a.BPR atau BPRS hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh:
1. 1.warga negara Indonesia;
2. 2.badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; dan/atau
3. 3.pemerintah daerah.
b.Bentuk badan hukum:
1. 1.BPR hasil Transformasi berupa perseroan terbatas atau koperasi;
2. 2.BPRS hasil Transformasi berupa perseroan terbatas.
c.BPR atau BPRS memiliki paling sedikit 1 (satu) PSP dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan;
d.PSP dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi.

Pasal 8

Sumber dana setoran modal LKMK atau LKMS dalam rangka memenuhi persyaratan Transformasi harus:

a.tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
b.tidak berasal dari dan untuk pencucian uang.

Pasal 9

(1)LKMK Transformasi atau LKMS Transformasi harus memiliki:
1. a.modal inti paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah); dan
2. b.rasio KPMM paling rendah sebesar 12% (dua belas persen) dari ATMR.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Otoritas Jasa Keuangan, LKMK atau LKMS belum memenuhi ketentuan modal inti dan/atau rasio KPMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKMK atau LKMS harus melakukan penambahan modal inti melalui setoran tunai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(3)Hal lain terkait pemenuhan ketentuan permodalan LKMK Transformasi atau LKMS Transformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diatur sebagai berikut:
1. a.bagi BPR mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan Modal Inti BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor BPR Berdasarkan Modal Inti; dan
2. b.bagi BPRS mengacu pada ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BPRS, serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 10

(1)BPR hasil Transformasi yang memiliki modal inti paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dapat melakukan kegiatan usaha dan memiliki jaringan kantor di kabupaten/kota lokasi kantor pusat BPR dan/atau kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota lokasi kantor pusat BPR pada provinsi yang sama sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti.
(2)BPR hasil Transformasi yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dapat melakukan kegiatan usaha dan memiliki jaringan kantor di provinsi lokasi kantor pusat BPR dan di daerah kabupaten/kota pada daerah provinsi lain yang berbatasan langsung dengan daerah provinsi lokasi kantor pusat BPR hasil transformasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti.

Pasal 11

(1)LKMK Transformasi harus memenuhi ketentuan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola bagi BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
(2)Pemenuhan ketentuan anggota Direksi BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.memiliki integritas, reputasi keuangan dan kompetensi;
2. b.memiliki paling sedikit:
  1. 1.dua orang anggota Direksi bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); atau
  2. 2.tiga orang anggota Direksi bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
3. c.memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat diploma tiga (D3);
4. d.memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku yang diterbitkan oleh LSP;
5. e.memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
6. f.memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan nonbank paling singkat selama 2 (dua) tahun; dan
7. g.memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.
(3)Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan nonbank.
(4)Pemenuhan ketentuan anggota Dewan Komisaris BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.memiliki integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi;
2. b.memiliki paling sedikit:
  1. 1.dua orang anggota Dewan Komisaris, bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); atau
  2. 2.tiga orang anggota Dewan Komisaris bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
3. c.memiliki paling sedikit:
  1. 1.satu orang Komisaris Independen bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);
  2. 2.lima puluh persen dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);
4. d.memiliki:
  1. 1.pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
  2. 2.pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan nonbank; dan
5. e.memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku yang diterbitkan oleh LSP.