DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 /POJK.05/2015 Tahun 2015

Nomor: 62 /POJK.05/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);
4.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 343, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5622); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 13/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 343, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5622) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
(2)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
(2a)Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM dapat melakukan kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

2.Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) tetap dengan perubahan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) menjadi sebagaimana diterapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Peraturan OJK ini.
3.Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah.
(2)Akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kegiatan usaha penghimpunan Simpanan dilakukan dengan menggunakan akad wadiah, mudharabah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
2. b.kegiatan usaha penyaluran Pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna, ijarah muntahiah bit tamlik, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
3. c.kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan menggunakan akad ijarah, ju’alah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
4. d.kegiatan pendanaan melalui penerimaan pinjaman dilakukan dengan menggunakan akad qordh, mudharabah, musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
(3)Untuk dapat memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM mengajukan permohonan kepada OJK dengan melampirkan fatwa DSN MUI.
(4)Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dapat melakukan pengelolaan dana sosial dan kebajikan berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
(5)Pembukuan atas pengelolaan dana sosial dan kebajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan secara terpisah.

4.Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihitung dengan membandingkan total aset dengan total liabilitas.
(1a)Bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membandingkan total aset dengan total liabilitas dan dana syirkah temporer sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku.
(2)LKM wajib menjaga rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 110% (seratus sepuluh persen). Pasal II Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 413 Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Sudarmaji PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 62 /POJK.05/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 13/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO I. UMUM Dalam rangka pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada tanggal 8 Januari

2013.Selanjutnya sebagai peraturan pelaksanaan, OJK telah menetapkan antara lain Peraturan OJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Untuk dapat lebih mendorong pertumbuhan LKM dan mengakomodasi dinamika di lapangan serta harmonisasi dengan kebijakan OJK mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan OJK dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, maka OJK menetapkan Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2a) Yang termasuk dengan kegiatan berbasis fee antara lain:

a.memasarkan produk-produk jasa keuangan antara lain asuransi mikro;
b.bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan melalui pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (joint financing); dan
c.menjadi agen lembaga jasa keuangan penyelenggara Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan nasabah kelompok adalah sekumpulan warga dalam wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota yang menghimpun diri dalam satu kelompok berdasarkan kesamaan usaha, identitas, atau tujuan. Contoh: kelompok tani, kelompok nelayan, dan sebagainya. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Pengelolaan dana sosial dan kebajikan berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dilakukan oleh LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, harus dilakukan terpisah dari aktivitas penghimpunan Simpanan dan penyaluran Pembiayaan yang merupakan kegiatan utama dari LKM yang bersangkutan. Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1a) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5831 OTORITAS JASA KEUANGAN LAMPIRAN I PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 62 /POJK.05/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 13/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO CONTOH FORMAT LAPORAN SUKU BUNGA MAKSIMUM PINJAMAN ATAU IMBAL HASIL MAKSIMUM PEMBIAYAAN 4 (EMPAT) BULANAN I. LKM (konvensional) Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan Melalui Kantor OJK/Bupati/Walikota/Pihak lain yang ditunjuk oleh OJK *)……… Jl ……………….. ………………...... Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..../POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini kami sampaikan laporan suku bunga maksimum Pinjaman untuk periode 4 (empat) bulanan yang berakhir pada bulan April/Agustus/Desember*) tahun ....... yaitu: No. Jenis Pinjaman Tenor/ Jangka Waktu Suku Bunga Pinjaman Maksimum (%)

1.Investasi/Modal Kerja/ Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun 2. 3. dst. Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih. ........, tanggal, bulan, tahun Direksi PT/Koperasi*) LKM ..... .............................. *) Coret yang tidak perlu II. LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan Melalui Kantor OJK/Bupati/Walikota/Pihak lain yang ditunjuk oleh OJK *)……… Jl ……………….. ………………...... Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..../POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini kami sampaikan laporan imbal hasil maksimum Pembiayaan untuk periode 4 (empat) bulanan yang berakhir pada bulan April/Agustus/Desember*) tahun ....... yaitu: No. Jenis Akad Jenis Pembiayaan Periode Pembayaran Tingkat Margin/Imbal Hasil Pembiayaan Maksimum (%)
1.Murabahah Investasi/Modal Kerja/Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
2.Istishna’ Investasi/Modal Kerja/Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
3.Mudharabah Investasi/Modal Kerja/Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
4.Musyarakah Investasi/Modal Kerja/Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun dst. Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih. ........, tanggal, bulan, tahun Direksi PT/Koperasi*) LKMS ..... .............................. *) coret yang tidak perlu Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd MULIAMAN D. HADAD Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Sudarmaji OTORITAS JASA KEUANGAN LAMPIRAN II PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 62 /POJK.05/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 13/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO CONTOH FORMAT LAPORAN PERUBAHAN SUKU BUNGA MAKSIMUM PINJAMAN ATAU IMBAL HASIL MAKSIMUM PEMBIAYAAN I. LKM (konvensional) Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan Melalui Kantor OJK/Bupati/Walikota/Pihak lain yang ditunjuk oleh OJK *)……… Jl ……………….. ………………...... Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..../POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini kami sampaikan laporan perubahan suku bunga maksimum Pinjaman untuk periode 4 (empat) bulanan yang berakhir pada bulan April/Agustus/Desember*) tahun ......., semula: No. Jenis Pinjaman Tenor/ Jangka Waktu Suku Bunga Pinjaman Maksimum (%)
1.Investasi/Modal Kerja/ Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun 2. 3. dst. menjadi: No. Jenis Pinjaman Tenor/ Jangka Waktu Suku Bunga Pinjaman Maksimum (%)
1.Investasi/Modal Kerja/ Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun 2. 3. dst. Adapun perubahan suku bunga maksimum Pinjaman dimaksud dilakukan dengan pertimbangan ..... Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih. ........, tanggal, bulan, tahun Direksi PT/Koperasi*) LKM ..... .............................. *) Coret yang tidak perlu II. LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan Melalui Kantor OJK/Bupati/Walikota/Pihak lain yang ditunjuk oleh OJK *)……… Jl ……………….. ………………...... Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..../POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini kami sampaikan laporan perubahan imbal hasil maksimum Pembiayaan untuk periode 4 (empat) bulanan yang berakhir pada bulan ...... April/Agustus/Desember*) tahun ......., semula: No. Jenis Akad Jenis Pembiayaan Periode Pembayaran Tingkat Margin/Imbal Hasil Pembiayaan Maksimum (%)
1.Murabahah Investasi/Modal Kerja/Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
2.Istishna’ Investasi/Modal Kerja/Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
3.Mudharabah Investasi/Modal Kerja/Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
4.Musyarakah Investasi/Modal Kerja/Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun dst. menjadi: No. Jenis Akad Jenis Pembiayaan Periode Pembayaran Tingkat Margin/Imbal Hasil Pembiayaan Maksimum (%)
1.Murabahah Investasi/Modal Kerja/Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
2.Istishna’ Investasi/Modal Kerja/Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
3.Mudharabah Investasi/Modal Kerja/Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
4.Musyarakah Investasi/Modal Kerja/Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun dst. Adapun perubahan imbal hasil maksimum Pembiayaan dimaksud dilakukan dengan pertimbangan ..... Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih. ........, tanggal, bulan, tahun Direksi PT/Koperasi*) LKMS ..... .............................. *) Coret yang tidak perlu Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd MULIAMAN D. HADAD Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Direktur Hukum ttd Sudarmaji OTORITAS JASA KEUANGAN LAMPIRAN III PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 62 /POJK.05/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 13/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PARAMETER PENGUKURAN KUALITAS PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN I. LKM (konvensional) Kualitas Pinjaman Jenis Angsuran Parameter Lancar harian Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) hari setelah jatuh tempo angsuran. mingguan Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) minggu setelah jatuh tempo angsuran. bulanan/selapanan Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo angsuran. musiman Terdapat tunggakan 1 (satu) kali pembayaran. Diragukan harian Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran. mingguan Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran. bulanan/selapanan Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran. musiman Terdapat tunggakan 2 (dua) kali pembayaran. Macet harian Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran. mingguan Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran. bulanan/selapanan Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran. musiman Terdapat tunggakan pembayaran lebih dari 2 (dua) kali. II. LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah A. PIUTANG MURABAHAH, PIUTANG ISTISHNA, DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN LAINNYA Kualitas Pembiayaan Jenis Angsuran Parameter Lancar harian Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) hari setelah jatuh tempo angsuran. mingguan Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) minggu setelah jatuh tempo angsuran. bulanan/selapanan Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo angsuran. musiman Terdapat tunggakan 1 (satu) kali pembayaran Diragukan harian Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran. mingguan Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran. bulanan/selapanan Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran. musiman Terdapat tunggakan 2 (dua) kali pembayaran. Macet harian Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran. mingguan Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran. bulanan/selapanan Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran. musiman Terdapat tunggakan pembayaran lebih dari 2 (dua) kali. B. PIUTANG SALAM Kualitas Pembiayaan Jenis Angsuran Parameter Lancar harian Terdapat keterlambatan penyerahan barang sampai dengan 4 (empat) hari setelah jatuh tempo penyerahan barang. mingguan Terdapat keterlambatan penyerahan barang sampai dengan 4 (empat) minggu setelah jatuh tempo penyerahan barang. bulanan/selapanan Terdapat keterlambatan penyerahan barang sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo penyerahan barang. musiman Terdapat keterlambatan penyerahan barang sebanyak 1 (satu) kali. Diragukan harian Terdapat keterlambatan penyerahan barang 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo penyerahan barang. mingguan Terdapat keterlambatan penyerahan barang 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo penyerahan barang. bulanan/selapanan Terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo penyerahan barang. musiman Terdapat keterlambatan penyerahan barang sebanyak 2 (dua) kali. Macet harian Terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo penyerahan barang. mingguan Terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo penyerahan barang. bulanan/selapanan Terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo penyerahan barang. musiman Terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 2 (dua) kali. C. PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH Kualitas Pembiayaan Jenis Angsuran Parameter Tunggakan RP* terhadap PP** Lancar harian Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) hari setelah jatuh tempo angsuran dan/atau RP ≥ 75% PP mingguan Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) minggu setelah jatuh tempo angsuran dan/atau bulanan/ selapanan Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo angsuran dan/atau musiman Terdapat tunggakan 1 (satu) kali pembayaran dan/atau Diragukan harian Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran dan/atau 30% PP < RP < 75% PP mingguan Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran dan/atau bulanan/ selapanan Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran dan/atau musiman Terdapat tunggakan 2 (dua) kali pembayaran dan/atau Macet harian Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran dan/atau RP ≤ 30% PP mingguan Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran dan/atau bulanan/ selapanan Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran dan/atau musiman Terdapat tunggakan pembayaran lebih dari 2 (dua) kali dan/atau Catatan : (*) RP = Realisasi Pendapatan (**) PP = Proyeksi Pendapatan Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian kualitas pembiayaan berdasarkan tunggakan atau berdasarkan besarnya realisasi pendapatan terhadap proyeksi pendapatan, maka kualitas pembiayaan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang lebih buruk. Contoh: Nasabah A dengan jenis angsuran bulanan mempunyai tunggakan pembayaran angsuran 4 (empat) bulan sehingga dikategorikan “Diragukan”, namun berdasarkan Realisasi Pendapatan LKM atas nasabah A sebesar 76% dari Proyeksi Pendapatan sehingga dapat dikategorikan “Lancar”. Untuk kondisi tersebut, maka kualitas pembiayaan kepada nasabah A ditentukan berdasarkan kualitas yang lebih buruk yaitu “Diragukan”. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd MULIAMAN D. HADAD Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Sudarmaji

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);
4.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 343, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5622); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 13/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 343, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5622) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
(2)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
(2a)Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM dapat melakukan kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

2.Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) tetap dengan perubahan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) menjadi sebagaimana diterapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Peraturan OJK ini.
3.Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah.
(2)Akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kegiatan usaha penghimpunan Simpanan dilakukan dengan menggunakan akad wadiah, mudharabah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
2. b.kegiatan usaha penyaluran Pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna, ijarah muntahiah bit tamlik, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
3. c.kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan menggunakan akad ijarah, ju’alah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
4. d.kegiatan pendanaan melalui penerimaan pinjaman dilakukan dengan menggunakan akad qordh, mudharabah, musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
(3)Untuk dapat memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM mengajukan permohonan kepada OJK dengan melampirkan fatwa DSN MUI.
(4)Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dapat melakukan pengelolaan dana sosial dan kebajikan berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
(5)Pembukuan atas pengelolaan dana sosial dan kebajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan secara terpisah.

4.Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihitung dengan membandingkan total aset dengan total liabilitas.
(1a)Bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membandingkan total aset dengan total liabilitas dan dana syirkah temporer sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku.
(2)LKM wajib menjaga rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 110% (seratus sepuluh persen). Pasal II Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 413 Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Sudarmaji PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 62 /POJK.05/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 13/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO I. UMUM Dalam rangka pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada tanggal 8 Januari

2013.Selanjutnya sebagai peraturan pelaksanaan, OJK telah menetapkan antara lain Peraturan OJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Untuk dapat lebih mendorong pertumbuhan LKM dan mengakomodasi dinamika di lapangan serta harmonisasi dengan kebijakan OJK mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan OJK dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, maka OJK menetapkan Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2a) Yang termasuk dengan kegiatan berbasis fee antara lain:

a.memasarkan produk-produk jasa keuangan antara lain asuransi mikro;
b.bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan melalui pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (joint financing); dan
c.menjadi agen lembaga jasa keuangan penyelenggara Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 17

1.Investasi/Modal Kerja/ Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun 2. 3. dst. Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih. ........, tanggal, bulan, tahun Direksi PT/Koperasi*) LKM ..... .............................. *) Coret yang tidak perlu II. LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan Melalui Kantor OJK/Bupati/Walikota/Pihak lain yang ditunjuk oleh OJK *)……… Jl ……………….. ………………...... Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..../POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini kami sampaikan laporan imbal hasil maksimum Pembiayaan untuk periode 4 (empat) bulanan yang berakhir pada bulan April/Agustus/Desember*) tahun ....... yaitu: No. Jenis Akad Jenis Pembiayaan Periode Pembayaran Tingkat Margin/Imbal Hasil Pembiayaan Maksimum (%)
1.Murabahah Investasi/Modal Kerja/Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
2.Istishna’ Investasi/Modal Kerja/Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
3.Mudharabah Investasi/Modal Kerja/Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
4.Musyarakah Investasi/Modal Kerja/Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun dst. Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih. ........, tanggal, bulan, tahun Direksi PT/Koperasi*) LKMS ..... .............................. *) coret yang tidak perlu Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd MULIAMAN D. HADAD Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Sudarmaji OTORITAS JASA KEUANGAN LAMPIRAN II PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 62 /POJK.05/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 13/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO CONTOH FORMAT LAPORAN PERUBAHAN SUKU BUNGA MAKSIMUM PINJAMAN ATAU IMBAL HASIL MAKSIMUM PEMBIAYAAN I. LKM (konvensional) Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan Melalui Kantor OJK/Bupati/Walikota/Pihak lain yang ditunjuk oleh OJK *)……… Jl ……………….. ………………...... Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..../POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini kami sampaikan laporan perubahan suku bunga maksimum Pinjaman untuk periode 4 (empat) bulanan yang berakhir pada bulan April/Agustus/Desember*) tahun ......., semula: No. Jenis Pinjaman Tenor/ Jangka Waktu Suku Bunga Pinjaman Maksimum (%)
1.Investasi/Modal Kerja/ Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun 2. 3. dst. menjadi: No. Jenis Pinjaman Tenor/ Jangka Waktu Suku Bunga Pinjaman Maksimum (%)
1.Investasi/Modal Kerja/ Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun 2. 3. dst. Adapun perubahan suku bunga maksimum Pinjaman dimaksud dilakukan dengan pertimbangan ..... Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih. ........, tanggal, bulan, tahun Direksi PT/Koperasi*) LKM ..... .............................. *) Coret yang tidak perlu II. LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan Melalui Kantor OJK/Bupati/Walikota/Pihak lain yang ditunjuk oleh OJK *)……… Jl ……………….. ………………...... Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..../POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini kami sampaikan laporan perubahan imbal hasil maksimum Pembiayaan untuk periode 4 (empat) bulanan yang berakhir pada bulan ...... April/Agustus/Desember*) tahun ......., semula: No. Jenis Akad Jenis Pembiayaan Periode Pembayaran Tingkat Margin/Imbal Hasil Pembiayaan Maksimum (%)
1.Murabahah Investasi/Modal Kerja/Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
2.Istishna’ Investasi/Modal Kerja/Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
3.Mudharabah Investasi/Modal Kerja/Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
4.Musyarakah Investasi/Modal Kerja/Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun dst. menjadi: No. Jenis Akad Jenis Pembiayaan Periode Pembayaran Tingkat Margin/Imbal Hasil Pembiayaan Maksimum (%)
1.Murabahah Investasi/Modal Kerja/Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
2.Istishna’ Investasi/Modal Kerja/Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
3.Mudharabah Investasi/Modal Kerja/Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
4.Musyarakah Investasi/Modal Kerja/Konsumtif harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun dst. Adapun perubahan imbal hasil maksimum Pembiayaan dimaksud dilakukan dengan pertimbangan ..... Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih. ........, tanggal, bulan, tahun Direksi PT/Koperasi*) LKMS ..... .............................. *) Coret yang tidak perlu Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd MULIAMAN D. HADAD Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Direktur Hukum ttd Sudarmaji OTORITAS JASA KEUANGAN LAMPIRAN III PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 62 /POJK.05/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 13/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PARAMETER PENGUKURAN KUALITAS PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN I. LKM (konvensional) Kualitas Pinjaman Jenis Angsuran Parameter Lancar harian Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) hari setelah jatuh tempo angsuran. mingguan Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) minggu setelah jatuh tempo angsuran. bulanan/selapanan Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo angsuran. musiman Terdapat tunggakan 1 (satu) kali pembayaran. Diragukan harian Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran. mingguan Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran. bulanan/selapanan Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran. musiman Terdapat tunggakan 2 (dua) kali pembayaran. Macet harian Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran. mingguan Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran. bulanan/selapanan Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran. musiman Terdapat tunggakan pembayaran lebih dari 2 (dua) kali. II. LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah A. PIUTANG MURABAHAH, PIUTANG ISTISHNA, DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN LAINNYA Kualitas Pembiayaan Jenis Angsuran Parameter Lancar harian Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) hari setelah jatuh tempo angsuran. mingguan Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) minggu setelah jatuh tempo angsuran. bulanan/selapanan Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo angsuran. musiman Terdapat tunggakan 1 (satu) kali pembayaran Diragukan harian Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran. mingguan Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran. bulanan/selapanan Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran. musiman Terdapat tunggakan 2 (dua) kali pembayaran. Macet harian Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran. mingguan Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran. bulanan/selapanan Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran. musiman Terdapat tunggakan pembayaran lebih dari 2 (dua) kali. B. PIUTANG SALAM Kualitas Pembiayaan Jenis Angsuran Parameter Lancar harian Terdapat keterlambatan penyerahan barang sampai dengan 4 (empat) hari setelah jatuh tempo penyerahan barang. mingguan Terdapat keterlambatan penyerahan barang sampai dengan 4 (empat) minggu setelah jatuh tempo penyerahan barang. bulanan/selapanan Terdapat keterlambatan penyerahan barang sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo penyerahan barang. musiman Terdapat keterlambatan penyerahan barang sebanyak 1 (satu) kali. Diragukan harian Terdapat keterlambatan penyerahan barang 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo penyerahan barang. mingguan Terdapat keterlambatan penyerahan barang 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo penyerahan barang. bulanan/selapanan Terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo penyerahan barang. musiman Terdapat keterlambatan penyerahan barang sebanyak 2 (dua) kali. Macet harian Terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo penyerahan barang. mingguan Terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo penyerahan barang. bulanan/selapanan Terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo penyerahan barang. musiman Terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 2 (dua) kali. C. PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH Kualitas Pembiayaan Jenis Angsuran Parameter Tunggakan RP* terhadap PP** Lancar harian Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) hari setelah jatuh tempo angsuran dan/atau RP ≥ 75% PP mingguan Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) minggu setelah jatuh tempo angsuran dan/atau bulanan/ selapanan Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo angsuran dan/atau musiman Terdapat tunggakan 1 (satu) kali pembayaran dan/atau Diragukan harian Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran dan/atau 30% PP < RP < 75% PP mingguan Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran dan/atau bulanan/ selapanan Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran dan/atau musiman Terdapat tunggakan 2 (dua) kali pembayaran dan/atau Macet harian Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran dan/atau RP ≤ 30% PP mingguan Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran dan/atau bulanan/ selapanan Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran dan/atau musiman Terdapat tunggakan pembayaran lebih dari 2 (dua) kali dan/atau Catatan : (*) RP = Realisasi Pendapatan (**) PP = Proyeksi Pendapatan Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian kualitas pembiayaan berdasarkan tunggakan atau berdasarkan besarnya realisasi pendapatan terhadap proyeksi pendapatan, maka kualitas pembiayaan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang lebih buruk. Contoh: Nasabah A dengan jenis angsuran bulanan mempunyai tunggakan pembayaran angsuran 4 (empat) bulan sehingga dikategorikan “Diragukan”, namun berdasarkan Realisasi Pendapatan LKM atas nasabah A sebesar 76% dari Proyeksi Pendapatan sehingga dapat dikategorikan “Lancar”. Untuk kondisi tersebut, maka kualitas pembiayaan kepada nasabah A ditentukan berdasarkan kualitas yang lebih buruk yaitu “Diragukan”. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd MULIAMAN D. HADAD Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Sudarmaji