DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63 /POJK.04/2017 Tahun 2017

Nomor: 63 /POJK.04/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa memperhatikan kekhususan daerah, keterbukaan informasi secara berkala oleh daerah sebagai emiten penerbit obligasi daerah dan/atau sukuk daerah perlu diatur berbeda;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum, diperlukan pengaturan terkait keterbukaan oleh Pemerintah Daerah sebagai penerbit obligasi daerah dan/atau sukuk daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN DAN PENGUMUMAN EMITEN PENERBIT OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum.
2.Obligasi Daerah adalah obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai pinjaman daerah.
3.Sukuk Daerah adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
4.Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada bursa efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
5.Laporan Realisasi Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat LRPD adalah laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang disampaikan oleh Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah efektif.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
8.Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.
9.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
10.Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
11.Kegiatan adalah bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa.

Pasal 2

Ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang berlaku bagi Emiten terkait pelaporan dan pengumuman, tata kelola, dan pemeringkatan tidak berlaku bagi Emiten yang menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, kecuali diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini atau dinyatakan secara tegas berlaku bagi Emiten yang menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEWAJIBAN PELAPORAN DAN PENGUMUMAN

Pasal 3

(1)Emiten wajib menyampaikan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, LRPD Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, dan Informasi atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat.
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui:
1. a.1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek; dan
2. b.Situs Web Emiten.

BAB III

PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disampaikan dan diumumkan paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah tanggal laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
1. a.pernyataan tanggung jawab Kepala Daerah berkaitan dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah; dan
2. b.besaran rasio kemampuan keuangan Emiten untuk mengembalikan pinjaman.

Pasal 5

Penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilakukan dalam bentuk:

a.dokumen cetak paling sedikit 1 (satu) eksemplar; dan
b.salinan dokumen elektronik.

Pasal 6

Pengumuman laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) paling sedikit memuat:

a.laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah;
b.laporan operasional;
c.laporan arus kas;
d.opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
e.besaran rasio kemampuan keuangan Emiten untuk mengembalikan pinjaman.

BAB IV

LRPD OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH

Pasal 7

(1)LRPD Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
(2)Bentuk dan isi LRPD Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah harus disusun sesuai dengan format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 8

(1)LRPD Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
(2)Penyampaian LRPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam bentuk salinan dokumen elektronik.

Pasal 9

(1)Emiten yang akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah wajib:
1. a.menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan rapat umum pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan
2. b.memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.
(2)Dalam hal perubahan penggunaan dana memerlukan persetujuan dari instansi lain yang berwenang, rapat umum pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah wajib dilaksanakan sebelum pengajuan persetujuan ke instansi lain tersebut.
(3)Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.perubahan yang material dari masing-masing unsur penggunaan dana; dan/atau
2. b.perubahan lokasi atas Kegiatan yang akan dibiayai dari dana hasil Penawaran Umum yang memiliki dampak ekonomis.

BAB V

PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

Pasal 10

(1)Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disampaikan dan diumumkan sesegera mungkin paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terdapatnya Informasi atau Fakta Material.
(2)Penyampaian Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam bentuk salinan dokumen elektronik.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa memperhatikan kekhususan daerah, keterbukaan informasi secara berkala oleh daerah sebagai emiten penerbit obligasi daerah dan/atau sukuk daerah perlu diatur berbeda;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum, diperlukan pengaturan terkait keterbukaan oleh Pemerintah Daerah sebagai penerbit obligasi daerah dan/atau sukuk daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN DAN PENGUMUMAN EMITEN PENERBIT OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum.
2.Obligasi Daerah adalah obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai pinjaman daerah.
3.Sukuk Daerah adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
4.Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada bursa efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
5.Laporan Realisasi Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat LRPD adalah laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang disampaikan oleh Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah efektif.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
8.Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.
9.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
10.Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
11.Kegiatan adalah bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa.

Pasal 2

BAB II

KEWAJIBAN PELAPORAN DAN PENGUMUMAN

Pasal 3

(1)Emiten wajib menyampaikan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, LRPD Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, dan Informasi atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat.
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui:
1. a.1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek; dan
2. b.Situs Web Emiten.

BAB III

PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disampaikan dan diumumkan paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah tanggal laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
1. a.pernyataan tanggung jawab Kepala Daerah berkaitan dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah; dan
2. b.besaran rasio kemampuan keuangan Emiten untuk mengembalikan pinjaman.

Pasal 5

Penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilakukan dalam bentuk:

a.dokumen cetak paling sedikit 1 (satu) eksemplar; dan
b.salinan dokumen elektronik.

Pasal 6

Pengumuman laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) paling sedikit memuat:

a.laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah;
b.laporan operasional;
c.laporan arus kas;
d.opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
e.besaran rasio kemampuan keuangan Emiten untuk mengembalikan pinjaman.

BAB IV

LRPD OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH

Pasal 7

(1)LRPD Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
(2)Bentuk dan isi LRPD Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah harus disusun sesuai dengan format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 8

(1)LRPD Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
(2)Penyampaian LRPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam bentuk salinan dokumen elektronik.

Pasal 9

(1)Emiten yang akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah wajib:
1. a.menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan rapat umum pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan
2. b.memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.
(2)Dalam hal perubahan penggunaan dana memerlukan persetujuan dari instansi lain yang berwenang, rapat umum pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah wajib dilaksanakan sebelum pengajuan persetujuan ke instansi lain tersebut.
(3)Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.perubahan yang material dari masing-masing unsur penggunaan dana; dan/atau
2. b.perubahan lokasi atas Kegiatan yang akan dibiayai dari dana hasil Penawaran Umum yang memiliki dampak ekonomis.

BAB V

PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

Pasal 10

(1)Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disampaikan dan diumumkan sesegera mungkin paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terdapatnya Informasi atau Fakta Material.
(2)Penyampaian Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam bentuk salinan dokumen elektronik.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024