DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 Tahun 2017

Nomor: 66/POJK.04/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjaga independensi, objektifitas, dan profesionalisme konsultan hukum, peran Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap konsultan hukum perlu ditingkatkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); OTORITAS JASA KEUANGAN

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KONSULTAN HUKUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2.Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang selanjutnya disingkat HKHPM adalah organisasi profesi Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal.
3.Kantor Konsultan Hukum yang selanjutnya disingkat KKH adalah persekutuan perdata atau firma yang menjadi wadah bagi Konsultan Hukum dalam melakukan kegiatannya.
4.Pendidikan Profesi adalah suatu pendidikan dasar bagi Konsultan Hukum dengan muatan materi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh HKHPM, pihak lain yang bekerja sama dengan HKHPM, atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5.Pendidikan Profesional Berkelanjutan adalah suatu pendidikan lanjutan bagi Konsultan Hukum dengan muatan materi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh HKHPM, pihak lain yang bekerja sama dengan HKHPM, atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6.Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum adalah laporan yang memuat informasi tentang kegiatan Konsultan Hukum di pasar modal selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember atau sejak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila terdaftar kurang dari 1 (satu) tahun.
7.Pejabat Negara adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai aparatur sipil negara.

BAB II

PENDAFTARAN KONSULTAN HUKUM

Pasal 2

Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

Persyaratan pendaftaran Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.Warga Negara Indonesia;
b.memiliki gelar kesarjanaan dalam pendidikan tinggi hukum (Strata 1);
c.memiliki akhlak dan moral yang baik;
d.tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
e.berkedudukan sebagai rekan pada KKH yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. 1.dipimpin oleh rekan yang bertanggung jawab atas uji tuntas hukum dan pendapat hukum;
2. 2.dalam melakukan uji tuntas hukum, menerapkan paling rendah 2 (dua) jenjang pengendalian yaitu Konsultan Hukum yang bertanggung jawab menandatangani laporan dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
3. 3.memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum; dan
4. 4.bagi KKH yang hanya memiliki 1 (satu) orang rekan Konsultan Hukum, untuk dapat melaksanakan kegiatan di pasar modal wajib membuat surat perjanjian kerja sama dengan KKH lain yang memiliki rekan Konsultan Hukum tentang pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya;
f.anggota HKHPM;
g.tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan;
h.memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi; dan
i.tidak tergabung dan/atau bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KKH lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Permohonan pendaftaran Konsultan Hukum sebagai profesi penunjang pasar modal diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Permohonan Pendaftaran Konsultan Hukum sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 5

Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disertai dokumen sebagai berikut:

a.dokumen yang menyangkut Konsultan Hukum:
1. 1.fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
2. 2.fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama konsultan hukum yang bersangkutan;
3. 3.pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar;
4. 4.fotokopi kartu keanggotaan dalam HKHPM;
5. 5.fotokopi ijazah sarjana dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum (Strata 1) yang telah dilegalisir;
6. 6.fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi; dan
7. 7.surat pernyataan dengan meterai cukup yang disusun dengan menggunakan format Surat Pernyataan Konsultan Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa Konsultan Hukum: a) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan; b) sanggup bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di pasar modal; c) tidak tergabung dan/atau bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KKH lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan d) tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
b.dokumen yang menyangkut KKH:
1. 1.fotokopi akta pendirian KKH beserta perubahan terakhirnya;
2. 2.fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama KKH;
3. 3.surat perjanjian kerja sama antara Konsultan Hukum dengan Konsultan Hukum yang menjadi rekan di KKH lain tentang pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, bagi KKH yang hanya memiliki 1 (satu) orang rekan Konsultan Hukum;
4. 4.bagan organisasi KKH yang menunjukkan pimpinan, susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana;
5. 5.surat keterangan domisili KKH dari instansi yang berwenang dan masih berlaku; dan
6. 6.surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan rekan KKH yang menyatakan bahwa KKH akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal dan peraturan lain yang berlaku.

Pasal 6

Dalam rangka penelaahan permohonan pendaftaran Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di pasar modal, apabila diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen tambahan untuk mendukung pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi persyaratan, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama pemohon.

Pasal 8

(1)Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak memenuhi persyaratan, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
1. a.permohonan pendaftaran belum lengkap; atau
2. b.permohonan pendaftaran ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
(2)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggap telah memenuhi persyaratan.

Pasal 9

Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau kekurangan dokumen tidak diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran Konsultan Hukum yang sudah diajukan dan pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

Pasal 10

Dokumen yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan menjadi milik Otoritas Jasa Keuangan.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjaga independensi, objektifitas, dan profesionalisme konsultan hukum, peran Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap konsultan hukum perlu ditingkatkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KONSULTAN HUKUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2.Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang selanjutnya disingkat HKHPM adalah organisasi profesi Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal.
3.Kantor Konsultan Hukum yang selanjutnya disingkat KKH adalah persekutuan perdata atau firma yang menjadi wadah bagi Konsultan Hukum dalam melakukan kegiatannya.
4.Pendidikan Profesi adalah suatu pendidikan dasar bagi Konsultan Hukum dengan muatan materi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh HKHPM, pihak lain yang bekerja sama dengan HKHPM, atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5.Pendidikan Profesional Berkelanjutan adalah suatu pendidikan lanjutan bagi Konsultan Hukum dengan muatan materi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh HKHPM, pihak lain yang bekerja sama dengan HKHPM, atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6.Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum adalah laporan yang memuat informasi tentang kegiatan Konsultan Hukum di pasar modal selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember atau sejak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila terdaftar kurang dari 1 (satu) tahun.
7.Pejabat Negara adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai aparatur sipil negara.

BAB II

PENDAFTARAN KONSULTAN HUKUM

Pasal 2

Pasal 3

Persyaratan pendaftaran Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.Warga Negara Indonesia;
b.memiliki gelar kesarjanaan dalam pendidikan tinggi hukum (Strata 1);
c.memiliki akhlak dan moral yang baik;
d.tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
e.berkedudukan sebagai rekan pada KKH yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. 1.dipimpin oleh rekan yang bertanggung jawab atas uji tuntas hukum dan pendapat hukum;
2. 2.dalam melakukan uji tuntas hukum, menerapkan paling rendah 2 (dua) jenjang pengendalian yaitu Konsultan Hukum yang bertanggung jawab menandatangani laporan dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
3. 3.memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum; dan
4. 4.bagi KKH yang hanya memiliki 1 (satu) orang rekan Konsultan Hukum, untuk dapat melaksanakan kegiatan di pasar modal wajib membuat surat perjanjian kerja sama dengan KKH lain yang memiliki rekan Konsultan Hukum tentang pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya;
f.anggota HKHPM;
g.tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan;
h.memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi; dan
i.tidak tergabung dan/atau bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KKH lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Pasal 5

Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disertai dokumen sebagai berikut:

a.dokumen yang menyangkut Konsultan Hukum:
1. 1.fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
2. 2.fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama konsultan hukum yang bersangkutan;
3. 3.pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar;
4. 4.fotokopi kartu keanggotaan dalam HKHPM;
5. 5.fotokopi ijazah sarjana dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum (Strata 1) yang telah dilegalisir;
6. 6.fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi; dan
7. 7.surat pernyataan dengan meterai cukup yang disusun dengan menggunakan format Surat Pernyataan Konsultan Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa Konsultan Hukum: a) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan; b) sanggup bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di pasar modal; c) tidak tergabung dan/atau bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KKH lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan d) tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
b.dokumen yang menyangkut KKH:
1. 1.fotokopi akta pendirian KKH beserta perubahan terakhirnya;
2. 2.fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama KKH;
3. 3.surat perjanjian kerja sama antara Konsultan Hukum dengan Konsultan Hukum yang menjadi rekan di KKH lain tentang pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, bagi KKH yang hanya memiliki 1 (satu) orang rekan Konsultan Hukum;
4. 4.bagan organisasi KKH yang menunjukkan pimpinan, susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana;
5. 5.surat keterangan domisili KKH dari instansi yang berwenang dan masih berlaku; dan
6. 6.surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan rekan KKH yang menyatakan bahwa KKH akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal dan peraturan lain yang berlaku.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

(1)Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak memenuhi persyaratan, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
1. a.permohonan pendaftaran belum lengkap; atau
2. b.permohonan pendaftaran ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
(2)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggap telah memenuhi persyaratan.

Pasal 9

Pasal 10

Dokumen yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan menjadi milik Otoritas Jasa Keuangan.