DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tahun 2016

Nomor: 67/POJK.05/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
2.Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a.memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b.memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
1. 3.Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:
a.memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b.memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
1. 4.Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. 5.Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. 6.Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4. 7.Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
5. 8.Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
6. 9.Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
7. 10.Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
8. 11.Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum.
9. 12.Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa.
10. 13.Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi.
11. 14.Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum Syariah.
12. 15.Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah.
13. 16.Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.
14. 17.Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
15. 18.Perusahaan Asuransi Syariah adalah Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah.
16. 19.Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
17. 20.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
18. 21.Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
19. 22.Dana Jaminan adalah kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dilikuidasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
20. 23.Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
21. 24.Dana Tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
22. 25.Modal Disetor:
a.bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor; atau
b.bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib.
1. 26.Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
2. 27.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah Pihak yang:
a.memiliki secara langsung saham atau modal Perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
b.memiliki secara langsung saham atau modal Perusahaan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
1. 28.Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. 29.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
3. 30.Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
4. 31.Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
5. 32.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
6. 33.Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari lembaga negara yang berwenang memberikan lisensi terhadap lembaga sertifikasi profesi di Indonesia.
7. 34.Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan/atau keahlian tertentu dan ditunjuk sebagai Tenaga Ahli pada Perusahaan tempatnya bekerja.
8. 35.Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
9. 36.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Perusahaan baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perusahaan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
10. 37.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perusahaan lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perusahaan yang menerima Penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
11. 38.Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi untuk memisahkan Unit Syariah yang mengakibatkan sebagian aset, liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi beralih karena hukum kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah.
12. 39.Asosiasi adalah asosiasi dari Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah.
13. 40.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, NAMA PERUSAHAAN, DAN PERMODALAN

Pasal 2

Bentuk badan hukum Perusahaan adalah:

a.perseroan terbatas;
b.koperasi; atau
c.usaha bersama yang telah ada pada saat Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diundangkan.

Pasal 3

(1)Perusahaan hanya dapat dimiliki oleh:
1. a.warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau
2. b.warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing yang harus merupakan Perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis.
(2)Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dapat menjadi pemilik Perusahaan hanya melalui transaksi di bursa efek.
(3)Kriteria badan hukum asing dan kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta kepemilikan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Perusahaan berpedoman kepada peraturan pemerintah mengenai kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian.

Pasal 4

(1)Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib menyesuaikan ketentuan tersebut dengan cara:
1. a.mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada warga negara Indonesia; atau
2. b.melakukan perubahan kepemilikan melalui mekanisme penawaran umum (initial public offering), paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
(2)Perubahan kepemilikan melalui mekanisme penawaran umum (initial public offering) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal Perusahaan telah melakukan upaya pengalihan kepemilikan sahamnya kepada warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Dalam rangka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib menyusun rencana tindak yang paling sedikit memuat cara penyesuaian, tahapan pelaksanaan, dan jangka waktu.
(4)Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapatkan persetujuan RUPS.
(5)Rencana tindak yang telah mendapatkan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan OJK ini diundangkan.
(6)OJK memberikan persetujuan atau permintaan perbaikan atas rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya rencana tindak.
(7)Perusahaan dapat melakukan perubahan terhadap rencana tindak yang telah memperoleh persetujuan dari OJK paling banyak 3 (tiga) kali.
(8)Ketentuan mengenai rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6), berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak realisasi rencana tindak atau sesuai dengan tahapan rencana tindak.

Pasal 5

(1)Perusahaan harus menggunakan nama Perusahaan yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata:
1. a.asuransi, insurance, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Asuransi;
2. b.reasuransi, reinsurance, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Reasuransi;
3. c.asuransi syariah, sharia insurance, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Asuransi Syariah; atau
4. d.reasuransi syariah, sharia reinsurance, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Reasuransi Syariah.
(2)Penggunaan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
(3)Nama Perusahaan wajib dicantumkan secara jelas pada gedung kantor, iklan, dan kop surat Perusahaan.
(4)OJK berwenang meminta Perusahaan untuk mengubah nama Perusahaan apabila nama Perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Perusahaan Asuransi harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
(2)Perusahaan Reasuransi harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).
(3)Perusahaan Asuransi Syariah harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(4)Perusahaan Reasuransi Syariah harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit sebesar Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah).
(5)Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi pada salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia.
(6)Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia.

Pasal 7

(1)Pada saat pengajuan izin usaha, Perusahaan harus memiliki Dana Jaminan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Modal Disetor minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4).
(2)Bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi, Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan.
(3)Bagi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah, Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum asing harus memiliki rating paling rendah A atau yang setara dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional.
(2)Bagi pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum asing dan merupakan perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis, pemenuhan ketentuan rating sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi oleh rating dari salah satu anak perusahaannya yang bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis.
(3)Bagi pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia, jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan ditetapkan paling tinggi sebesar Ekuitas pemegang saham.
(4)Ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi pemegang saham Perusahaan yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK.
(5)Bagi lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK, jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi dan/atau penyertaan.
(6)Jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan:
1. a.penyetoran modal pada saat pendirian Perusahaan;
2. b.penyertaan langsung sebagai pemegang saham baru Perusahaan pada saat Perusahaan telah mendapatkan izin usaha; dan/atau
3. c.penambahan penyertaan pada Perusahaan.

BAB III

PERIZINAN USAHA

Pasal 9

(1)Setiap Pihak yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, atau Usaha Reasuransi wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari OJK.
(2)Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK.

Pasal 10

(1)Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), harus diajukan oleh Direksi kepada OJK dengan menggunakan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
(2)Pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen:
1. a.fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat:
  1. 1.nama dan tempat kedudukan;
  2. 2.maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
  3. 3.permodalan;
  4. 4.kepemilikan; dan
  5. 5.wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan fotokopi akta perubahan anggaran dasar (jika ada) disertai dengan fotokopi bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;
2. b.susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja;
3. c.fotokopi bukti pelunasan Modal Disetor dalam bentuk setoran tunai dan fotokopi bukti penempatan Modal Disetor minimum dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro pada salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;
4. d.laporan awal Dana Jaminan beserta bukti penempatan Dana Jaminan;
5. e.daftar kepemilikan, berupa:
  1. 1.daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham dan seluruh struktur kelompok usaha yang terkait Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan badan hukum pemilik Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sampai dengan pemilik terakhir, bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
  2. 2.daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi berbentuk badan hukum koperasi;
6. f.data pemegang saham atau anggota selain PSP:
  1. 1.orang perseorangan, dilampiri dengan: a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; b) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP); c) fotokopi surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan; d) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan e) surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 8) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  2. 2.badan hukum, dilampiri dengan: a) fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang; b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir; c) dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f angka 1 huruf a), huruf b), dan huruf d), bagi direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan; dan d) surat pernyataan direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 7) tidak pernah menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; e) hasil rating dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing;
  3. 3.negara Republik Indonesia, dilampiri dengan fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;
  4. 4.pemerintah daerah, dilampiri dengan fotokopi peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;
7. g.daftar Pengendali beserta keterangan mengenai bentuk pengendaliannya;
8. h.bukti mempekerjakan Tenaga Ahli;
9. i.rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
  1. 1.studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi serta lini usaha yang akan dimasuki dan target pasarnya;
  2. 2.langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan
  3. 3.proyeksi arus kas, neraca, perhitungan laba/rugi semesteran dan tingkat kesehatan Perusahaan serta asumsi yang mendasarinya, dimulai sejak Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi melakukan kegiatan operasional;
10. j.fotokopi pedoman manajemen risiko Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;
11. k.spesifikasi produk asuransi yang akan dipasarkan, yang dilengkapi dengan proyeksi pendapatan premi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran produk asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan contoh polis yang akan digunakan bagi Perusahaan Asuransi;
12. l.fotokopi perikatan dengan pihak lain (jika ada) dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;
13. m.sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada OJK;
14. n.konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal Pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung dari Pihak asing;
15. o.bukti pelunasan biaya perizinan; dan
16. p.dokumen lain dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha yang sehat, meliputi:
  1. 1.fotokopi laporan posisi keuangan awal/pembukaan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;
  2. 2.bukti kesiapan operasional;
  3. 3.bukti mempekerjakan aktuaris dan auditor internal;
  4. 4.rencana bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia paling singkat untuk 3 (tiga) tahun pertama;
  5. 5.fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
  6. 6.fotokopi pedoman tata kelola Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang baik;
  7. 7.pedoman tata kelola investasi;
  8. 8.fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan hukum asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat: a) komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi; dan b) kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya;
  9. 9.rencana dukungan reasuransi otomatis, bagi Perusahaan Asuransi; dan
  10. 10.rencana dukungan retrosesi, bagi Perusahaan Reasuransi.
(3)Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.
(4)Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan format permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 11

(1)Setiap Pihak yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum Syariah, Usaha Asuransi Jiwa Syariah, atau Usaha Reasuransi Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari OJK.
(2)Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
2.Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a.memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b.memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
1. 3.Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:
a.memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b.memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
1. 4.Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. 5.Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. 6.Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4. 7.Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
5. 8.Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
6. 9.Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
7. 10.Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
8. 11.Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum.
9. 12.Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa.
10. 13.Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi.
11. 14.Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum Syariah.
12. 15.Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah.
13. 16.Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.
14. 17.Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
15. 18.Perusahaan Asuransi Syariah adalah Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah.
16. 19.Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
17. 20.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
18. 21.Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
19. 22.Dana Jaminan adalah kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dilikuidasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
20. 23.Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
21. 24.Dana Tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
22. 25.Modal Disetor:
a.bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor; atau
b.bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib.
1. 26.Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
2. 27.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah Pihak yang:
a.memiliki secara langsung saham atau modal Perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
b.memiliki secara langsung saham atau modal Perusahaan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
1. 28.Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. 29.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
3. 30.Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
4. 31.Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
5. 32.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
6. 33.Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari lembaga negara yang berwenang memberikan lisensi terhadap lembaga sertifikasi profesi di Indonesia.
7. 34.Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan/atau keahlian tertentu dan ditunjuk sebagai Tenaga Ahli pada Perusahaan tempatnya bekerja.
8. 35.Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
9. 36.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Perusahaan baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perusahaan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
10. 37.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perusahaan lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perusahaan yang menerima Penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
11. 38.Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi untuk memisahkan Unit Syariah yang mengakibatkan sebagian aset, liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi beralih karena hukum kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah.
12. 39.Asosiasi adalah asosiasi dari Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah.
13. 40.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, NAMA PERUSAHAAN, DAN PERMODALAN

Pasal 2

Bentuk badan hukum Perusahaan adalah:

a.perseroan terbatas;
b.koperasi; atau
c.usaha bersama yang telah ada pada saat Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diundangkan.

Pasal 3

(1)Perusahaan hanya dapat dimiliki oleh:
1. a.warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau
2. b.warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing yang harus merupakan Perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis.
(2)Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dapat menjadi pemilik Perusahaan hanya melalui transaksi di bursa efek.
(3)Kriteria badan hukum asing dan kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta kepemilikan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Perusahaan berpedoman kepada peraturan pemerintah mengenai kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian.

Pasal 4

(1)Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib menyesuaikan ketentuan tersebut dengan cara:
1. a.mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada warga negara Indonesia; atau
2. b.melakukan perubahan kepemilikan melalui mekanisme penawaran umum (initial public offering), paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
(2)Perubahan kepemilikan melalui mekanisme penawaran umum (initial public offering) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal Perusahaan telah melakukan upaya pengalihan kepemilikan sahamnya kepada warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Dalam rangka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib menyusun rencana tindak yang paling sedikit memuat cara penyesuaian, tahapan pelaksanaan, dan jangka waktu.
(4)Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapatkan persetujuan RUPS.
(5)Rencana tindak yang telah mendapatkan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan OJK ini diundangkan.
(6)OJK memberikan persetujuan atau permintaan perbaikan atas rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya rencana tindak.
(7)Perusahaan dapat melakukan perubahan terhadap rencana tindak yang telah memperoleh persetujuan dari OJK paling banyak 3 (tiga) kali.
(8)Ketentuan mengenai rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6), berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak realisasi rencana tindak atau sesuai dengan tahapan rencana tindak.

Pasal 5

(1)Perusahaan harus menggunakan nama Perusahaan yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata:
1. a.asuransi, insurance, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Asuransi;
2. b.reasuransi, reinsurance, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Reasuransi;
3. c.asuransi syariah, sharia insurance, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Asuransi Syariah; atau
4. d.reasuransi syariah, sharia reinsurance, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Reasuransi Syariah.
(2)Penggunaan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
(3)Nama Perusahaan wajib dicantumkan secara jelas pada gedung kantor, iklan, dan kop surat Perusahaan.
(4)OJK berwenang meminta Perusahaan untuk mengubah nama Perusahaan apabila nama Perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Perusahaan Asuransi harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
(2)Perusahaan Reasuransi harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).
(3)Perusahaan Asuransi Syariah harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(4)Perusahaan Reasuransi Syariah harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit sebesar Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah).
(5)Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi pada salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia.
(6)Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia.

Pasal 7

(1)Pada saat pengajuan izin usaha, Perusahaan harus memiliki Dana Jaminan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Modal Disetor minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4).
(2)Bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi, Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan.
(3)Bagi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah, Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum asing harus memiliki rating paling rendah A atau yang setara dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional.
(2)Bagi pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum asing dan merupakan perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis, pemenuhan ketentuan rating sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi oleh rating dari salah satu anak perusahaannya yang bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis.
(3)Bagi pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia, jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan ditetapkan paling tinggi sebesar Ekuitas pemegang saham.
(4)Ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi pemegang saham Perusahaan yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK.
(5)Bagi lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK, jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi dan/atau penyertaan.
(6)Jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan:
1. a.penyetoran modal pada saat pendirian Perusahaan;
2. b.penyertaan langsung sebagai pemegang saham baru Perusahaan pada saat Perusahaan telah mendapatkan izin usaha; dan/atau
3. c.penambahan penyertaan pada Perusahaan.

BAB III

PERIZINAN USAHA

Pasal 9

(1)Setiap Pihak yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, atau Usaha Reasuransi wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari OJK.
(2)Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK.

Pasal 10

(1)Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), harus diajukan oleh Direksi kepada OJK dengan menggunakan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
(2)Pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen:
1. a.fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat:
  1. 1.nama dan tempat kedudukan;
  2. 2.maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
  3. 3.permodalan;
  4. 4.kepemilikan; dan
  5. 5.wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan fotokopi akta perubahan anggaran dasar (jika ada) disertai dengan fotokopi bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;
2. b.susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja;
3. c.fotokopi bukti pelunasan Modal Disetor dalam bentuk setoran tunai dan fotokopi bukti penempatan Modal Disetor minimum dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro pada salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;
4. d.laporan awal Dana Jaminan beserta bukti penempatan Dana Jaminan;
5. e.daftar kepemilikan, berupa:
  1. 1.daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham dan seluruh struktur kelompok usaha yang terkait Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan badan hukum pemilik Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sampai dengan pemilik terakhir, bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
  2. 2.daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi berbentuk badan hukum koperasi;
6. f.data pemegang saham atau anggota selain PSP:
  1. 1.orang perseorangan, dilampiri dengan: a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; b) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP); c) fotokopi surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan; d) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan e) surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 8) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  2. 2.badan hukum, dilampiri dengan: a) fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang; b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir; c) dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f angka 1 huruf a), huruf b), dan huruf d), bagi direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan; dan d) surat pernyataan direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 7) tidak pernah menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; e) hasil rating dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing;
  3. 3.negara Republik Indonesia, dilampiri dengan fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;
  4. 4.pemerintah daerah, dilampiri dengan fotokopi peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;
7. g.daftar Pengendali beserta keterangan mengenai bentuk pengendaliannya;
8. h.bukti mempekerjakan Tenaga Ahli;
9. i.rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
  1. 1.studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi serta lini usaha yang akan dimasuki dan target pasarnya;
  2. 2.langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan
  3. 3.proyeksi arus kas, neraca, perhitungan laba/rugi semesteran dan tingkat kesehatan Perusahaan serta asumsi yang mendasarinya, dimulai sejak Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi melakukan kegiatan operasional;
10. j.fotokopi pedoman manajemen risiko Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;
11. k.spesifikasi produk asuransi yang akan dipasarkan, yang dilengkapi dengan proyeksi pendapatan premi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran produk asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan contoh polis yang akan digunakan bagi Perusahaan Asuransi;
12. l.fotokopi perikatan dengan pihak lain (jika ada) dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;
13. m.sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada OJK;
14. n.konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal Pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung dari Pihak asing;
15. o.bukti pelunasan biaya perizinan; dan
16. p.dokumen lain dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha yang sehat, meliputi:
  1. 1.fotokopi laporan posisi keuangan awal/pembukaan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;
  2. 2.bukti kesiapan operasional;
  3. 3.bukti mempekerjakan aktuaris dan auditor internal;
  4. 4.rencana bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia paling singkat untuk 3 (tiga) tahun pertama;
  5. 5.fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
  6. 6.fotokopi pedoman tata kelola Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang baik;
  7. 7.pedoman tata kelola investasi;
  8. 8.fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan hukum asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat: a) komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi; dan b) kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya;
  9. 9.rencana dukungan reasuransi otomatis, bagi Perusahaan Asuransi; dan
  10. 10.rencana dukungan retrosesi, bagi Perusahaan Reasuransi.
(3)Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.
(4)Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan format permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 11

(1)Setiap Pihak yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum Syariah, Usaha Asuransi Jiwa Syariah, atau Usaha Reasuransi Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari OJK.
(2)Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK.