DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.04/2017 Tahun 2017

Nomor: 68/POJK.04/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjaga independensi, objektifitas, dan profesionalisme penilai, peran Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai perlu ditingkatkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilai yang Melakukan Kegiatan di pasar modal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); OTORITAS JASA KEUANGAN

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Penilai adalah orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di pasar modal.
2.Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian.
3.Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disingkat KJPP adalah badan usaha yang berbentuk persekutuan dan telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Penilai dalam melakukan kegiatan Penilaian.
4.Pendidikan Profesi adalah suatu pendidikan dasar bagi Penilai dengan muatan materi tentang kegiatan Penilaian dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi Penilai atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5.Pendidikan Profesional Berkelanjutan adalah suatu pendidikan lanjutan bagi Penilai dengan muatan materi tentang kegiatan Penilaian dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi Penilai atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6.Asosiasi Profesi Penilai adalah organisasi profesi Penilai yang bersifat nasional yang menaungi Penilai yang melakukan kegiatan Penilaian di pasar modal.
7.Standar Penilaian Indonesia yang selanjutnya disingkat SPI adalah pedoman dasar yang wajib dipatuhi oleh Penilai dalam melakukan Penilaian.
8.Kode Etik Penilai Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPI adalah pedoman etik yang wajib dipatuhi oleh Penilai.
9.Laporan Berkala Kegiatan Penilai adalah laporan yang memuat informasi tentang kegiatan Penilai di pasar modal selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember atau sejak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila terdaftar kurang dari 1 (satu) tahun.
10.Penugasan Penilaian Profesional adalah penugasan yang diterima oleh Penilai dari pemberi penugasan untuk melakukan Penilaian atas objek, tujuan Penilaian, dan tanggal tertentu dimana Penilai mendasarkan opininya, yang disajikan dalam laporan Penilaian.
11.Karyawan Kunci adalah orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan kegiatan perusahaan, yang meliputi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan manajer dari pihak yang dinilai dan/atau pemberi penugasan.
12.Hubungan Usaha yang Material adalah hubungan usaha yang nilainya lebih dari 5% (lima persen) dari total pendapatan usaha yang diterima pemberi penugasan.
13.Pemberi Penugasan adalah pihak yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan serta pihak yang mengajukan pernyataan pendaftaran atau pihak yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif yang memberikan penugasan Penilaian.
14.Pejabat Negara adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai aparatur sipil negara.

Pasal 2

Ruang lingkup kegiatan Penilaian yang dilakukan oleh Penilai mencakup:

a.Penilaian properti; dan/atau
b.Penilaian bisnis.

Pasal 3

Dalam melakukan kegiatan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penilai dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:

a.kegiatan Penilaian properti, yaitu:
1. 1.Penilaian real properti;
2. 2.Penilaian personal properti;
3. 3.Penilaian pembangunan/pengembangan proyek;
4. 4.Penilaian pengembangan properti;
5. 5.Penilaian aset perkebunan;
6. 6.Penilaian aset perikanan;
7. 7.Penilaian aset kehutanan;
8. 8.Penilaian aset pertambangan; dan
9. 9.Penilaian properti lainnya;
b.kegiatan Penilaian bisnis, yaitu:
1. 1.Penilaian perusahaan dan/atau badan usaha;
2. 2.Penilaian penyertaan dalam perusahaan;
3. 3.Penilaian instrumen keuangan;
4. 4.Penilaian aset tak berwujud;
5. 5.pemberian pendapat kewajaran atas transaksi;
6. 6.penyusunan studi kelayakan proyek dan usaha;
7. 7.Penilaian keuntungan/kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau suatu peristiwa tertentu; dan
8. 8.Penilaian bisnis lainnya.

BAB II

PENDAFTARAN PENILAI

Pasal 4

Penilai yang melakukan kegiatan Penilaian di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 5

Persyaratan pendaftaran Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.mempunyai izin Penilai properti dan/atau Penilai bisnis dari Menteri Keuangan;
b.tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
c.memiliki akhlak dan moral yang baik;
d.telah menjadi anggota Asosiasi Profesi Penilai;
e.tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KJPP lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
f.memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi dalam 1 (satu) kali keikutsertaan;
g.berkedudukan sebagai rekan dan/atau sekutu pada KJPP; dan
h.tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan Surat Tanda Terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

KJPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Penilai yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
b.berbentuk persekutuan yang dijalankan oleh paling sedikit 2 (dua) orang Penilai, dengan ketentuan masing- masing sekutu merupakan rekan dan salah seorang sekutu bertindak sebagai pemimpin rekan;
c.menerapkan paling sedikit 2 (dua) jenjang pengendalian dalam melakukan Penilaian yaitu Penilai yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
d.memiliki dan menerapkan secara konsisten pedoman pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian Keuangan yang mengatur mengenai Penilai publik;
e.bersedia menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan pekerjaan Penilaian dan pengendalian mutu pada KJPP yang bersangkutan; dan
f.membuat surat perjanjian dengan Penilai dari KJPP lain yang memiliki ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama.

Pasal 7

Permohonan pendaftaran Penilai sebagai profesi penunjang pasar modal diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format Permohonan Pendaftaran Penilai sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 8

(1)Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disertai dokumen sebagai berikut:
1. a.dokumen yang menyangkut Penilai:
  1. 1.daftar riwayat hidup terbaru dan data penugasan profesional yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup;
  2. 2.fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penilai yang bersangkutan;
  3. 3.fotokopi kartu tanda penduduk;
  4. 4.pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar;
  5. 5.fotokopi izin Penilai properti dan/atau Penilai bisnis dari Menteri Keuangan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  6. 6.fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi di bidang pasar modal yang diperoleh dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir terhitung sejak tanggal penyelenggaraan Pendidikan Profesi;
  7. 7.fotokopi bukti keanggotaan dalam Asosiasi Profesi Penilai;
  8. 8.surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi Penilai yang menyatakan bahwa Penilai yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai dan layak dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan di pasar modal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang dimiliki;
  9. 9.surat pernyataan dengan meterai cukup yang disusun dengan menggunakan format Surat Pernyataan Penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa Penilai: a) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan; b) tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KJPP lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; c) mematuhi SPI dan standar Penilaian lain yang berlaku secara internasional jika belum diatur dalam SPI sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, dalam melakukan Penilaian; d) sanggup mematuhi KEPI; e) sanggup bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan Penilaian; dan f) tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan;
2. b.dokumen yang menyangkut KJPP:
  1. 1.fotokopi akta pendirian KJPP beserta perubahan yang terakhir;
  2. 2.fotokopi izin usaha dari Menteri Keuangan;
  3. 3.fotokopi surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal pemimpin rekan dari Otoritas Jasa Keuangan;
  4. 4.fotokopi surat perjanjian dengan Penilai yang memiliki ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama dari KJPP lain tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai KJPP yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama;
  5. 5.bagan organisasi KJPP yang menunjukkan: a) susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana, beserta nama yang menduduki posisi tersebut; dan b) bahwa dalam melakukan Penilaian, Penilai menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian yaitu Penilai yang bertanggung jawab menandatangani laporan, dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
  6. 6.fotokopi izin pembukaan cabang KJPP dari Menteri Keuangan, bagi KJPP yang mempunyai cabang;
  7. 7.fotokopi surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai pencantuman nama KJPP asing atau organisasi penilai asing, apabila KJPP bekerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing;
  8. 8.dokumen perjanjian kerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing, apabila KJPP bekerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing;
  9. 9.fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama KJPP; dan
  10. 10.surat pernyataan dengan meterai cukup yang disusun dengan menggunakan format Surat Pernyataan Pemimpin Rekan KJPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang ditandatangani oleh pemimpin rekan KJPP, yang menyatakan bahwa: a) KJPP memiliki pedoman pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian Keuangan yang mengatur mengenai Penilai publik; b) pemimpin rekan KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan pedoman pengendalian mutu yang berlaku pada KJPP yang bersangkutan; dan c) KJPP bersedia untuk menjalani pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan pekerjaan Penilaian dan pengendalian mutu pada KJPP yang bersangkutan.
(2)Dalam memberikan surat rekomendasi kepada Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8, Asosiasi Profesi Penilai harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:
1. a.Penilai yang bersangkutan telah memiliki pengalaman terlibat dalam proses Penilaian untuk keperluan pasar modal paling sedikit 3 (tiga) penugasan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; atau
2. b.Penilai yang bersangkutan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir telah mengikuti pendidikan di bidang pasar modal yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai sejumlah 60 (enam puluh) satuan kredit profesi.
(3)Setiap penyelenggaraan pendidikan di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 20 (dua puluh) satuan kredit profesi.

Pasal 9

(1)Dalam hal Penilai menambah ruang lingkup kegiatan Penilaian dari Penilai properti atau Penilai bisnis menjadi Penilai properti dan Penilai bisnis, Penilai wajib menyampaikan permohonan penambahan ruang lingkup kegiatan Penilai.
(2)Permohonan penambahan ruang lingkup kegiatan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format Permohonan Penambahan Ruang Lingkup Kegiatan Penilai sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan:
1. a.surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal yang dimiliki sebelumnya;
2. b.fotokopi izin Penilai properti dan/atau Penilai bisnis dari Menteri Keuangan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
3. c.daftar riwayat hidup terbaru dan data penugasan profesional yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup;
4. d.surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi Penilai yang menyatakan bahwa Penilai yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai dan layak dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan di pasar modal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang dimiliki; dan
5. e.fotokopi surat perjanjian dengan Penilai lain yang memiliki ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama dari KJPP tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama.

Pasal 10

Dalam rangka penelaahan permohonan pendaftaran dan penambahan ruang lingkup kegiatan Penilaian Penilai yang melakukan kegiatan di pasar modal, apabila diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen tambahan untuk mendukung pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2).

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjaga independensi, objektifitas, dan profesionalisme penilai, peran Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai perlu ditingkatkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Penilai adalah orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di pasar modal.
2.Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian.
3.Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disingkat KJPP adalah badan usaha yang berbentuk persekutuan dan telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Penilai dalam melakukan kegiatan Penilaian.
4.Pendidikan Profesi adalah suatu pendidikan dasar bagi Penilai dengan muatan materi tentang kegiatan Penilaian dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi Penilai atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5.Pendidikan Profesional Berkelanjutan adalah suatu pendidikan lanjutan bagi Penilai dengan muatan materi tentang kegiatan Penilaian dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi Penilai atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6.Asosiasi Profesi Penilai adalah organisasi profesi Penilai yang bersifat nasional yang menaungi Penilai yang melakukan kegiatan Penilaian di pasar modal.
7.Standar Penilaian Indonesia yang selanjutnya disingkat SPI adalah pedoman dasar yang wajib dipatuhi oleh Penilai dalam melakukan Penilaian.
8.Kode Etik Penilai Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPI adalah pedoman etik yang wajib dipatuhi oleh Penilai.
9.Laporan Berkala Kegiatan Penilai adalah laporan yang memuat informasi tentang kegiatan Penilai di pasar modal selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember atau sejak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila terdaftar kurang dari 1 (satu) tahun.
10.Penugasan Penilaian Profesional adalah penugasan yang diterima oleh Penilai dari pemberi penugasan untuk melakukan Penilaian atas objek, tujuan Penilaian, dan tanggal tertentu dimana Penilai mendasarkan opininya, yang disajikan dalam laporan Penilaian.
11.Karyawan Kunci adalah orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan kegiatan perusahaan, yang meliputi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan manajer dari pihak yang dinilai dan/atau pemberi penugasan.
12.Hubungan Usaha yang Material adalah hubungan usaha yang nilainya lebih dari 5% (lima persen) dari total pendapatan usaha yang diterima pemberi penugasan.
13.Pemberi Penugasan adalah pihak yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan serta pihak yang mengajukan pernyataan pendaftaran atau pihak yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif yang memberikan penugasan Penilaian.
14.Pejabat Negara adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai aparatur sipil negara.

Pasal 2

Ruang lingkup kegiatan Penilaian yang dilakukan oleh Penilai mencakup:

a.Penilaian properti; dan/atau
b.Penilaian bisnis.

Pasal 3

Dalam melakukan kegiatan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penilai dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:

a.kegiatan Penilaian properti, yaitu:
1. 1.Penilaian real properti;
2. 2.Penilaian personal properti;
3. 3.Penilaian pembangunan/pengembangan proyek;
4. 4.Penilaian pengembangan properti;
5. 5.Penilaian aset perkebunan;
6. 6.Penilaian aset perikanan;
7. 7.Penilaian aset kehutanan;
8. 8.Penilaian aset pertambangan; dan
9. 9.Penilaian properti lainnya;
b.kegiatan Penilaian bisnis, yaitu:
1. 1.Penilaian perusahaan dan/atau badan usaha;
2. 2.Penilaian penyertaan dalam perusahaan;
3. 3.Penilaian instrumen keuangan;
4. 4.Penilaian aset tak berwujud;
5. 5.pemberian pendapat kewajaran atas transaksi;
6. 6.penyusunan studi kelayakan proyek dan usaha;
7. 7.Penilaian keuntungan/kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau suatu peristiwa tertentu; dan
8. 8.Penilaian bisnis lainnya.

BAB II

PENDAFTARAN PENILAI

Pasal 4

Pasal 5

Persyaratan pendaftaran Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.mempunyai izin Penilai properti dan/atau Penilai bisnis dari Menteri Keuangan;
b.tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
c.memiliki akhlak dan moral yang baik;
d.telah menjadi anggota Asosiasi Profesi Penilai;
e.tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KJPP lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
f.memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi dalam 1 (satu) kali keikutsertaan;
g.berkedudukan sebagai rekan dan/atau sekutu pada KJPP; dan
h.tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan Surat Tanda Terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

KJPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Penilai yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
b.berbentuk persekutuan yang dijalankan oleh paling sedikit 2 (dua) orang Penilai, dengan ketentuan masing- masing sekutu merupakan rekan dan salah seorang sekutu bertindak sebagai pemimpin rekan;
c.menerapkan paling sedikit 2 (dua) jenjang pengendalian dalam melakukan Penilaian yaitu Penilai yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
d.memiliki dan menerapkan secara konsisten pedoman pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian Keuangan yang mengatur mengenai Penilai publik;
e.bersedia menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan pekerjaan Penilaian dan pengendalian mutu pada KJPP yang bersangkutan; dan
f.membuat surat perjanjian dengan Penilai dari KJPP lain yang memiliki ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disertai dokumen sebagai berikut:
1. a.dokumen yang menyangkut Penilai:
  1. 1.daftar riwayat hidup terbaru dan data penugasan profesional yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup;
  2. 2.fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penilai yang bersangkutan;
  3. 3.fotokopi kartu tanda penduduk;
  4. 4.pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar;
  5. 5.fotokopi izin Penilai properti dan/atau Penilai bisnis dari Menteri Keuangan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  6. 6.fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi di bidang pasar modal yang diperoleh dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir terhitung sejak tanggal penyelenggaraan Pendidikan Profesi;
  7. 7.fotokopi bukti keanggotaan dalam Asosiasi Profesi Penilai;
  8. 8.surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi Penilai yang menyatakan bahwa Penilai yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai dan layak dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan di pasar modal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang dimiliki;
  9. 9.surat pernyataan dengan meterai cukup yang disusun dengan menggunakan format Surat Pernyataan Penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa Penilai: a) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan; b) tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KJPP lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; c) mematuhi SPI dan standar Penilaian lain yang berlaku secara internasional jika belum diatur dalam SPI sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, dalam melakukan Penilaian; d) sanggup mematuhi KEPI; e) sanggup bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan Penilaian; dan f) tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan;
2. b.dokumen yang menyangkut KJPP:
  1. 1.fotokopi akta pendirian KJPP beserta perubahan yang terakhir;
  2. 2.fotokopi izin usaha dari Menteri Keuangan;
  3. 3.fotokopi surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal pemimpin rekan dari Otoritas Jasa Keuangan;
  4. 4.fotokopi surat perjanjian dengan Penilai yang memiliki ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama dari KJPP lain tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai KJPP yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama;
  5. 5.bagan organisasi KJPP yang menunjukkan: a) susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana, beserta nama yang menduduki posisi tersebut; dan b) bahwa dalam melakukan Penilaian, Penilai menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian yaitu Penilai yang bertanggung jawab menandatangani laporan, dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
  6. 6.fotokopi izin pembukaan cabang KJPP dari Menteri Keuangan, bagi KJPP yang mempunyai cabang;
  7. 7.fotokopi surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai pencantuman nama KJPP asing atau organisasi penilai asing, apabila KJPP bekerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing;
  8. 8.dokumen perjanjian kerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing, apabila KJPP bekerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing;
  9. 9.fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama KJPP; dan
  10. 10.surat pernyataan dengan meterai cukup yang disusun dengan menggunakan format Surat Pernyataan Pemimpin Rekan KJPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang ditandatangani oleh pemimpin rekan KJPP, yang menyatakan bahwa: a) KJPP memiliki pedoman pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian Keuangan yang mengatur mengenai Penilai publik; b) pemimpin rekan KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan pedoman pengendalian mutu yang berlaku pada KJPP yang bersangkutan; dan c) KJPP bersedia untuk menjalani pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan pekerjaan Penilaian dan pengendalian mutu pada KJPP yang bersangkutan.
(2)Dalam memberikan surat rekomendasi kepada Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8, Asosiasi Profesi Penilai harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:
1. a.Penilai yang bersangkutan telah memiliki pengalaman terlibat dalam proses Penilaian untuk keperluan pasar modal paling sedikit 3 (tiga) penugasan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; atau
2. b.Penilai yang bersangkutan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir telah mengikuti pendidikan di bidang pasar modal yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai sejumlah 60 (enam puluh) satuan kredit profesi.
(3)Setiap penyelenggaraan pendidikan di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 20 (dua puluh) satuan kredit profesi.

Pasal 9

(1)Dalam hal Penilai menambah ruang lingkup kegiatan Penilaian dari Penilai properti atau Penilai bisnis menjadi Penilai properti dan Penilai bisnis, Penilai wajib menyampaikan permohonan penambahan ruang lingkup kegiatan Penilai.
(2)Permohonan penambahan ruang lingkup kegiatan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format Permohonan Penambahan Ruang Lingkup Kegiatan Penilai sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan:
1. a.surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal yang dimiliki sebelumnya;
2. b.fotokopi izin Penilai properti dan/atau Penilai bisnis dari Menteri Keuangan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
3. c.daftar riwayat hidup terbaru dan data penugasan profesional yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup;
4. d.surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi Penilai yang menyatakan bahwa Penilai yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai dan layak dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan di pasar modal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang dimiliki; dan
5. e.fotokopi surat perjanjian dengan Penilai lain yang memiliki ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama dari KJPP tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama.