DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 /POJK.04/2018 Tahun 2018

Nomor: 7 /POJK.04/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); OTORITAS JASA KEUANGAN

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN MELALUI SISTEM PELAPORAN ELEKTRONIK EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
2.Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3.Laporan adalah laporan, keterbukaan informasi, atau dokumen yang wajib disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
4.Sistem Pelaporan Elektronik yang selanjutnya disingkat SPE adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian Laporan secara elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 2

(1)Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE.
(2)SPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui situs web dengan alamat https://spe.ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Laporan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal sebagai berikut:
1. a.peraturan mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham;
2. b.peraturan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
3. c.peraturan mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
4. d.peraturan mengenai penyampaian laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
5. e.peraturan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan;
6. f.peraturan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
7. g.peraturan mengenai keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
8. h.peraturan mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu;
9. i.peraturan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama;
10. j.peraturan mengenai kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka;
11. k.peraturan mengenai sekretaris perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
12. l.peraturan mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam unit audit internal;
13. m.peraturan mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit;
14. n.peraturan mengenai komite nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
15. o.peraturan mengenai direksi dan dewan komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
16. p.peraturan mengenai penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu;
17. q.peraturan mengenai pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan penambahan modal dengan memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu oleh Emiten dengan aset skala kecil atau Emiten dengan aset skala menengah;
18. r.peraturan mengenai penambahan modal perusahaan terbuka tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu;
19. s.peraturan mengenai pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
20. t.peraturan mengenai saham bonus;
21. u.peraturan mengenai pemeringkatan efek bersifat utang dan/atau sukuk;
22. v.peraturan mengenai keterbukaan informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang dimohonkan pernyataan pailit;
23. w.peraturan mengenai penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (green bond);
24. x.peraturan mengenai laporan dan pengumuman Emiten penerbit obligasi daerah dan/atau sukuk daerah; dan
25. y.Laporan lain yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Pasal 3

Batas waktu penyampaian Laporan melalui SPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengikuti masing-masing ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai penyampaian Laporan bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 4

(1)Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyimpan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Jangka waktu penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan.
(3)Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyediakan seluruh Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

(1)Laporan yang disampaikan Emiten atau Perusahaan Publik melalui SPE wajib memuat informasi yang sama dengan informasi yang dimuat dalam Laporan yang disimpan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
(2)Dalam hal terdapat perbedaan informasi dalam Laporan yang tersimpan dalam pangkalan data Otoritas Jasa Keuangan dengan informasi dalam Laporan yang disimpan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, informasi yang digunakan sebagai acuan yaitu Laporan yang tersimpan dalam pangkalan data Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 6

(1)Emiten atau Perusahaan Publik hanya dapat menyampaikan Laporan secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE setelah mendapatkan hak akses penggunaan SPE dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Hak akses penggunaan SPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa identitas pengguna dan kata kunci dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Emiten atau Perusahaan Publik harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak akses penggunaan SPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal penjatahan.

Pasal 7

Emiten atau Perusahaan Publik wajib bertanggung jawab penuh atas penggunaan SPE.

Pasal 8

(1)Emiten atau Perusahaan Publik harus:
1. a.menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet yang memadai dengan spesifikasi komputer dan aplikasi sesuai petunjuk pengguna SPE; dan
2. b.membaca dan mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan SPE dengan berpedoman pada petunjuk pengguna.
(2)Petunjuk pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diunduh di situs web Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

(1)Emiten atau Perusahaan Publik dianggap telah menyampaikan Laporan melalui SPE kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Emiten atau Perusahaan Publik telah menerima tanda bukti penerimaan secara elektronik.
(2)Tanda bukti penerimaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh SPE melalui surat elektronik pemberitahuan penerimaan Laporan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 10

(1)Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan dari kewajiban penyampaian Laporan melalui SPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam hal:
1. a.Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa SPE mengalami gangguan; dan/atau
2. b.terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten atau Perusahaan Publik yang meliputi:
  1. 1.bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan Laporan melalui SPE; dan/atau
  2. 2.peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan Laporan melalui SPE yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyampaian Laporan dilakukan dengan cara:
1. a.diserahkan atau dikirimkan langsung ke alamat korespondensi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen elektronik; atau
2. b.dikirimkan melalui surat elektronik yang ditujukan ke alamat surat elektronik spe@ojk.go.id.
(3)Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat diatasi, Emiten atau Perusahaan Publik harus menyampaikan kembali Laporan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui SPE.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN MELALUI SISTEM PELAPORAN ELEKTRONIK EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
2.Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3.Laporan adalah laporan, keterbukaan informasi, atau dokumen yang wajib disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
4.Sistem Pelaporan Elektronik yang selanjutnya disingkat SPE adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian Laporan secara elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 2

(1)Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE.
(2)SPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui situs web dengan alamat https://spe.ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Laporan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal sebagai berikut:
1. a.peraturan mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham;
2. b.peraturan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
3. c.peraturan mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
4. d.peraturan mengenai penyampaian laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
5. e.peraturan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan;
6. f.peraturan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
7. g.peraturan mengenai keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
8. h.peraturan mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu;
9. i.peraturan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama;
10. j.peraturan mengenai kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka;
11. k.peraturan mengenai sekretaris perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
12. l.peraturan mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam unit audit internal;
13. m.peraturan mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit;
14. n.peraturan mengenai komite nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
15. o.peraturan mengenai direksi dan dewan komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
16. p.peraturan mengenai penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu;
17. q.peraturan mengenai pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan penambahan modal dengan memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu oleh Emiten dengan aset skala kecil atau Emiten dengan aset skala menengah;
18. r.peraturan mengenai penambahan modal perusahaan terbuka tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu;
19. s.peraturan mengenai pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
20. t.peraturan mengenai saham bonus;
21. u.peraturan mengenai pemeringkatan efek bersifat utang dan/atau sukuk;
22. v.peraturan mengenai keterbukaan informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang dimohonkan pernyataan pailit;
23. w.peraturan mengenai penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (green bond);
24. x.peraturan mengenai laporan dan pengumuman Emiten penerbit obligasi daerah dan/atau sukuk daerah; dan
25. y.Laporan lain yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyimpan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Jangka waktu penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan.
(3)Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyediakan seluruh Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

(1)Laporan yang disampaikan Emiten atau Perusahaan Publik melalui SPE wajib memuat informasi yang sama dengan informasi yang dimuat dalam Laporan yang disimpan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
(2)Dalam hal terdapat perbedaan informasi dalam Laporan yang tersimpan dalam pangkalan data Otoritas Jasa Keuangan dengan informasi dalam Laporan yang disimpan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, informasi yang digunakan sebagai acuan yaitu Laporan yang tersimpan dalam pangkalan data Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 6

(1)Emiten atau Perusahaan Publik hanya dapat menyampaikan Laporan secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE setelah mendapatkan hak akses penggunaan SPE dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Hak akses penggunaan SPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa identitas pengguna dan kata kunci dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Emiten atau Perusahaan Publik harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak akses penggunaan SPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal penjatahan.

Pasal 7

Emiten atau Perusahaan Publik wajib bertanggung jawab penuh atas penggunaan SPE.

Pasal 8

(1)Emiten atau Perusahaan Publik harus:
1. a.menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet yang memadai dengan spesifikasi komputer dan aplikasi sesuai petunjuk pengguna SPE; dan
2. b.membaca dan mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan SPE dengan berpedoman pada petunjuk pengguna.
(2)Petunjuk pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diunduh di situs web Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

(1)Emiten atau Perusahaan Publik dianggap telah menyampaikan Laporan melalui SPE kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Emiten atau Perusahaan Publik telah menerima tanda bukti penerimaan secara elektronik.
(2)Tanda bukti penerimaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh SPE melalui surat elektronik pemberitahuan penerimaan Laporan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 10

(1)Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan dari kewajiban penyampaian Laporan melalui SPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam hal:
1. a.Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa SPE mengalami gangguan; dan/atau
2. b.terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten atau Perusahaan Publik yang meliputi:
  1. 1.bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan Laporan melalui SPE; dan/atau
  2. 2.peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan Laporan melalui SPE yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyampaian Laporan dilakukan dengan cara:
1. a.diserahkan atau dikirimkan langsung ke alamat korespondensi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen elektronik; atau
2. b.dikirimkan melalui surat elektronik yang ditujukan ke alamat surat elektronik spe@ojk.go.id.
(3)Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat diatasi, Emiten atau Perusahaan Publik harus menyampaikan kembali Laporan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui SPE.