DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tahun 2021

Nomor: 7/POJK.04/2021
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tekanan terhadap kinerja pelaku industri pasar modal, stabilitas pasar modal, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih berpotensi terjadi pada tahun 2021;
c.bahwa dinamika dalam penanganan pandemi COVID- 19 dapat menimbulkan volatilitas bagi industri pasar modal yang harus disikapi dengan cepat dan tepat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan www.peraturan.go.id 2021, No.81 Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL AKIBAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
2.Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.
3.Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. www.peraturan.go.id 2021, No.81
4.Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.

BAB II

KEBIJAKAN DI BIDANG PASAR MODAL

Pasal 2

(1)Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan kebijakan di bidang Pasar Modal yang bertujuan:
1. a.mengurangi tekanan dan menjaga stabilitas Pasar Modal;
2. b.memberikan relaksasi kepada pelaku industri di bidang Pasar Modal; dan
3. c.mempermudah proses permohonan perizinan, pendaftaran, dan/atau persetujuan serta penyampaian laporan dan informasi, untuk menangani dan/atau mengantisipasi dampak akibat COVID-19 terhadap industri Pasar Modal serta mendorong pemulihan ekonomi nasional.
(2)Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

Pasal 3

(1)Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.penetapan tata cara pelaksanaan kegiatan di Pasar Modal;
2. b.penetapan tata cara dan batas waktu penyampaian laporan berkala dan insidentil pelaku industri di Pasar Modal;
3. c.penetapan tata cara pemberian izin, persetujuan, dan/atau pendaftaran di bidang Pasar Modal;
4. d.penetapan jangka waktu berlakunya izin, persetujuan, pendaftaran, dan penggunaan www.peraturan.go.id 2021, No.81 dokumen di bidang Pasar Modal;
5. e.pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan calon pihak utama pelaku industri di Pasar Modal;
6. f.pemberian perintah kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menetapkan peraturan dan/atau kebijakan yang mendukung terwujudnya stabilitas Pasar Modal; dan/atau
7. g.penetapan kebijakan lainnya.
(2)Penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip keterbukaan, kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan kondisi Pasar Modal terkini.
(3)Dalam rangka pengambilan kebijakan dan mengevaluasi kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengantisipasi dampak akibat COVID-19, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta data dan informasi tambahan kepada pelaku industri di bidang Pasar Modal di luar kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal.

BAB III

MASA BERLAKU KEBIJAKAN

Pasal 4

Penerapan kebijakan dalam menjaga kinerja dan stabilitas Pasar Modal akibat penyebaran COVID-19 berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. www.peraturan.go.id 2021, No.81

Pasal 5

Kebijakan yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga kinerja dan stabilitas Pasar Modal akibat penyebaran COVID-19 sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut.

Pasal 6

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2021, No.81 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2021 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2021 … MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tekanan terhadap kinerja pelaku industri pasar modal, stabilitas pasar modal, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih berpotensi terjadi pada tahun 2021;
c.bahwa dinamika dalam penanganan pandemi COVID- 19 dapat menimbulkan volatilitas bagi industri pasar modal yang harus disikapi dengan cepat dan tepat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL AKIBAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
2.Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.
3.Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. www.peraturan.go.id 2021, No.81
4.Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.

BAB II

KEBIJAKAN DI BIDANG PASAR MODAL

Pasal 2

(1)Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan kebijakan di bidang Pasar Modal yang bertujuan:
1. a.mengurangi tekanan dan menjaga stabilitas Pasar Modal;
2. b.memberikan relaksasi kepada pelaku industri di bidang Pasar Modal; dan
3. c.mempermudah proses permohonan perizinan, pendaftaran, dan/atau persetujuan serta penyampaian laporan dan informasi, untuk menangani dan/atau mengantisipasi dampak akibat COVID-19 terhadap industri Pasar Modal serta mendorong pemulihan ekonomi nasional.
(2)Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

Pasal 3

(1)Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.penetapan tata cara pelaksanaan kegiatan di Pasar Modal;
2. b.penetapan tata cara dan batas waktu penyampaian laporan berkala dan insidentil pelaku industri di Pasar Modal;
3. c.penetapan tata cara pemberian izin, persetujuan, dan/atau pendaftaran di bidang Pasar Modal;
4. d.penetapan jangka waktu berlakunya izin, persetujuan, pendaftaran, dan penggunaan www.peraturan.go.id 2021, No.81 dokumen di bidang Pasar Modal;
5. e.pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan calon pihak utama pelaku industri di Pasar Modal;
6. f.pemberian perintah kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menetapkan peraturan dan/atau kebijakan yang mendukung terwujudnya stabilitas Pasar Modal; dan/atau
7. g.penetapan kebijakan lainnya.
(2)Penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip keterbukaan, kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan kondisi Pasar Modal terkini.
(3)Dalam rangka pengambilan kebijakan dan mengevaluasi kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengantisipasi dampak akibat COVID-19, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta data dan informasi tambahan kepada pelaku industri di bidang Pasar Modal di luar kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal.

BAB III

MASA BERLAKU KEBIJAKAN

Pasal 4

Penerapan kebijakan dalam menjaga kinerja dan stabilitas Pasar Modal akibat penyebaran COVID-19 berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. www.peraturan.go.id 2021, No.81