DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 341

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan OJK ini mengatur tentang ketentuan umum, tata kelola perusahaan yang baik bagi usaha bersama, pemanfaatan keuntungan dan pembebanan kerugian, pembubaran, likuidasi dan kepailitan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK USAHA BERSAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang selanjutnya disebut Usaha Bersama adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha asuransi dan dimiliki oleh anggota, yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diundangkan.
2.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Usaha Bersama.
3.Anggota adalah pemegang polis pada Usaha Bersama.
4.Organ Usaha Bersama adalah rapat umum anggota, direksi, dan dewan komisaris.
5.Rapat Umum Anggota Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat dengan RUA adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi Usaha Bersama atau dewan komisaris Usaha Bersama dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
6.Peserta RUA adalah Anggota yang berhak hadir dalam RUA, yang dipilih oleh panitia pemilihan dengan mekanisme tertentu.
7.Panitia Pemilihan adalah panitia yang bertugas melakukan pemilihan Peserta RUA.
8.Direksi Usaha Bersama adalah Organ Usaha Bersama yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Usaha Bersama untuk kepentingan Usaha Bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama, serta mewakili Usaha Bersama baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
9.Dewan Komisaris Usaha Bersama adalah Organ Usaha Bersama yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan, serta memberikan nasihat kepada Direksi Usaha Bersama.
10.Pengendali adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk memengaruhi tindakan dan/atau menentukan Direksi Usaha Bersama, Dewan Komisaris Usaha Bersama, atau yang setara dengan Direksi Usaha Bersama atau Dewan Komisaris Usaha Bersama pada badan hukum berbentuk koperasi, usaha bersama, dana pensiun, atau badan hukum lainnya.
11.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap Usaha Bersama, baik langsung maupun tidak langsung, meliputi pemegang polis, tertanggung, pihak yang berhak memperoleh manfaat, Anggota, pegawai, kreditur, penyedia barang dan jasa, dan/atau pemerintah.
12.Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat memengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya.
13.Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Usaha Bersama dan kepentingan ekonomis pribadi Anggota, Peserta RUA, anggota Direksi Usaha Bersama, anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama, dan/atau pegawai Usaha Bersama.
14.Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan likuidasi, yang dibentuk oleh RUA atau Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI USAHA BERSAMA

Pasal 2

(1)Usaha Bersama wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik termasuk penataan investasi, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam melakukan kegiatan usaha.
(2)Dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Bersama wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalitas, dan kewajaran.
(3)Usaha Bersama wajib menyusun sistem pengendalian internal dan prosedur internal mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Usaha Bersama dalam menetapkan dan mengelola premi dari pemegang polis harus menghitung risiko dan manfaat yang akan didapat oleh pemegang polis atau tertanggung untuk memastikan tidak terjadi kegagalan Usaha Bersama dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung.

Pasal 3

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dituangkan dalam suatu pedoman yang paling sedikit memuat:

a.pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama;
b.kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
c.penanganan Benturan Kepentingan;
d.penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
e.penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi;
f.penerapan kebijakan remunerasi;
g.transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan; dan
h.rencana bisnis.

Pasal 4

Anggaran Dasar minimal memuat:

a.nama dan tempat kedudukan;
b.maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha;
c.jangka waktu berdirinya;
d.hak dan kewajiban bagi Anggota;
e.tata cara pemanfaatan keuntungan oleh Anggota dan pembebanan kerugian di antara Anggota;
f.wewenang, penyelenggaraan, kepesertaan, pemilihan, masa tugas, dan pemberhentian Peserta RUA;
g.tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian anggota Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama;
h.tata cara pelaksanaan dan pengambilan keputusan dalam rapat Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama;
i.perubahan bentuk badan hukum; dan
j.pembubaran Usaha Bersama.

Pasal 5

(1)Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam RUA.
(2)Direksi Usaha Bersama wajib menyampaikan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dalam RUA untuk mendapatkan persetujuan.
(3)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Persetujuan atau penolakan perubahan Anggaran Dasar diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar diterima Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggaran Dasar yang berlaku adalah Anggaran Dasar yang telah ada sebelumnya.
(6)Perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan wajib dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

(1)Usaha Bersama wajib mengumumkan perubahan Anggaran Dasar yang telah dinyatakan dalam akta notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal akta perubahan Anggaran Dasar.
(3)Usaha Bersama wajib menyampaikan salinan akta notaris atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan Anggaran Dasar diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

(1)Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Usaha Bersama untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar guna mewujudkan penyelenggaraan usaha yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
(2)Usaha Bersama wajib menjalankan perintah dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)RUA wajib menetapkan perubahan Anggaran Dasar paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1)Anggota terdiri atas:
1. a.pemegang polis perorangan berkewarganegaraan Indonesia; dan
2. b.pemegang polis badan hukum, lembaga, kelompok, atau perkumpulan yang tunduk pada hukum Indonesia.
(2)Dalam hal pemegang polis merupakan badan hukum, lembaga, kelompok, atau perkumpulan yang tunduk pada hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keanggotaan dalam Usaha Bersama diwakili oleh pengurus atau pihak yang ditunjuk oleh pemegang polis.

Pasal 9

Keanggotaan pada Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berakhir apabila:

a.Anggota meninggal dunia;
b.Anggota tidak lagi memiliki polis asuransi pada Usaha Bersama selama 6 (enam) bulan berturut-turut; atau
c.keanggotaannya harus berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Anggota berhak:
1. a.dipilih menjadi peserta RUA sesuai dengan persyaratan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.mendapatkan seluruh keuntungan dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Anggota wajib:
1. a.mematuhi Anggaran Dasar dan keputusan yang telah disepakati dalam RUA; dan
2. b.menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Usaha Bersama wajib menyatakan secara jelas hak dan kewajiban Anggota di dalam polis.

Pasal 11

(1)RUA berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, tata kelola, manajemen, anggaran, dan bisnis;
2. b.menetapkan Anggaran Dasar dan perubahannya;
3. c.mengangkat, mengganti, dan memberhentikan anggota Direksi Usaha Bersama dan/atau anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama;
4. d.meminta keterangan dari Direksi Usaha Bersama dan/atau Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
5. e.menetapkan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium anggota Direksi Usaha Bersama dan anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama;
6. f.menetapkan pemanfaatan keuntungan dan pembebanan kerugian di antara Anggota;
7. g.menetapkan pengalihan aset atau portofolio pertanggungan;
8. h.menetapkan akuntan publik berdasarkan usulan Dewan Komisaris Usaha Bersama;
9. i.mengevaluasi dan mengesahkan rencana kerja dan anggaran;
10. j.menilai dan menyetujui laporan tahunan yang minimal memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, laporan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi Usaha Bersama, dan laporan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama;
11. k.menetapkan persetujuan langkah lanjutan dalam rangka penyehatan keuangan;
12. l.menyetujui proposal perubahan bentuk badan hukum;
13. m.memutuskan pembubaran Usaha Bersama; dan
14. n.membentuk Tim Likuidasi dalam rangka pembubaran Usaha Bersama.
(2)Peserta RUA wajib menjalankan wewenangnya sebagai RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Usaha Bersama, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama.
(3)Setiap pengambilan keputusan RUA dan pelaksanaan kewenangan RUA dilakukan melalui RUA.

Isi peraturan

Teks341PDFHirarki

Memuat teks peraturan…