DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara pelaporan, pengawasan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyampaian informasi yang disajikan dalam laporan bank kustodian, perlu menyederhanakan jumlah laporan bank kustodian yang disampaikan kepada
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Bank Umum sebagai Kustodian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); Otoritas Jasa Keuangan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
2.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
3.Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian.
4.Akuntan Publik adalah akuntan publik yang telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
5.Laporan Berkala adalah laporan yang disusun Bank Kustodian untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
6.Laporan Insidental adalah laporan yang disusun Bank Kustodian untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan pada waktu tertentu.
7.Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
8.Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh Bank Kustodian kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

LAPORAN BERKALA DAN LAPORAN INSIDENTAL

Pasal 2

(1)Bank Kustodian wajib menyampaikan Laporan Berkala dan Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, dan tepat waktu.
(2)Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.laporan bulanan; dan
2. b.laporan tahunan yang merupakan hasil pemeriksaan operasional Akuntan Publik.

Pasal 3

(1)Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
(2)Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan tahunan yang merupakan hasil pemeriksaan operasional Akuntan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah periode laporan tahunan berakhir.
(3)Dalam hal Bank Umum baru memperoleh surat persetujuan sebagai Kustodian dari Otoritas Jasa Keuangan pada bulan terakhir periode berjalan, kewajiban penyampaian laporan tahunan yang merupakan hasil pemeriksaan operasional Akuntan Publik pertama kali dilakukan untuk tahun berikutnya.
(4)Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a wajib memuat informasi aktivitas bulanan Bank Kustodian, sesuai dengan format Laporan Bulanan Bank Kustodian.
(5)Laporan tahunan yang merupakan hasil pemeriksaan operasional Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib memuat paling sedikit informasi terkait Akuntan Publik dan ikhtisar kesimpulan hasil pemeriksaan.
(6)Bank Kustodian wajib menyampaikan Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan:
1. a.pembukaan cabang jasa Kustodian;
2. b.perubahan pejabat penanggungjawab Kustodian; dan/atau
3. c.perubahan kelembagaan Kustodian, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pembukaan dan/atau perubahan.
(7)Format laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Dalam hal batas akhir waktu penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur, Bank Kustodian wajib menyampaikan Laporan Berkala pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 5

Bank Kustodian dinyatakan telah menyampaikan Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental pada tanggal Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

(1)Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat
(2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 4, dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; dan/atau
3. c.pembatalan persetujuan.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b atau huruf c, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
(6)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
(7)Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB III

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 7

(1)Bank Kustodian wajib menyampaikan Laporan Berkala dan Laporan Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Bank Kustodian wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi dalam Laporan Berkala dan Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Dalam hal Bank Umum baru memperoleh surat persetujuan sebagai Kustodian dari Otoritas Jasa Keuangan dan belum mendapatkan hak akses pengguna untuk penyampaian laporan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan bulanan untuk pertama kali secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada departemen pengawasan pasar modal terkait di Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Dalam hal terdapat koreksi Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental atas dasar temuan Bank Kustodian, Bank Kustodian wajib menyampaikan surat pemberitahuan mengenai koreksi laporan secara tertulis kepada departemen pengawasan pasar modal terkait di Otoritas Jasa Keuangan sebelum penyampaian koreksi atas kesalahan informasi dalam Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

(1)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem pada batas waktu penyampaian Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental sehingga Bank Kustodian tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan Bank Kustodian secara tertulis dan disampaikan:
1. a.secara langsung kepada Bank Kustodian;
2. b.melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
3. c.melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
4. d.melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Bank Kustodian bahwa gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teratasi atau terselesaikan melalui:
1. a.Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau;
2. b.alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Bank Kustodian wajib menyampaikan Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teratasi atau terselesaikan.
(4)Dalam hal Bank Kustodian mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental, Bank Kustodian wajib menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar dimaksud.
(5)Bank Kustodian wajib menyampaikan surat pemberitahuan mengenai keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada departemen pengawasan pasar modal terkait di Otoritas Jasa Keuangan:
1. a.melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
2. b.secara luring.

Pasal 9

(1)Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental karena gangguan teknis atau gangguan lain pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank Kustodian untuk menyampaikan kembali Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental.
(2)Bank Kustodian menyampaikan kembali Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…