DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 79/POJK.04/2017 Tahun 2017

Nomor: 79/POJK.04/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sertifikasi keahlian di bidang pasar modal dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Pasar Modal; OTORITAS JASA KEUANGAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENDAFTARAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DI BIDANG PASAR MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
2.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP.
3.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Sertifikat Keahlian adalah sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSP yang dapat dipergunakan sebagai pemenuhan persyaratan kompetensi dan/atau kecakapan terkait dengan pengetahuan dan keahlian di bidang pasar modal dalam permohonan izin sebagai wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil perantara pedagang efek pemasaran, wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas, wakil manajer investasi, wakil agen penjual efek reksa dana, ahli syariah pasar modal orang perseorangan, atau izin orang-perseorangan lainnya di bidang pasar modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian Sertifikat Keahlian yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada SKKNI yang berlaku bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil perantara pedagang efek pemasaran, wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas, wakil manajer investasi, wakil agen penjual efek reksa dana, ahli syariah pasar modal orang perseorangan, atau izin orang-perseorangan lainnya di bidang pasar modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6.Wakil Penjamin Emisi Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek.
7.Wakil Perantara Pedagang Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek.
8.Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, yang khusus melakukan fungsi pemasaran.
9.Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, yang khusus melakukan fungsi pemasaran secara terbatas.
10.Wakil Manajer Investasi adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
11.Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah orang perseorangan yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai penjual efek reksa dana.
12.Ahli Syariah Pasar Modal adalah:

a.orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau
b.badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN LSP DI BIDANG PASAR MODAL

Pasal 2

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas, Wakil Manajer Investasi, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Ahli Syariah Pasar Modal orang perseorangan, atau izin orang-perseorangan lainnya di bidang pasar modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh LSP.

Pasal 3

LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

(1)Untuk memenuhi kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LSP harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
1. a.memiliki lisensi sebagai LSP dari BNSP;
2. b.memiliki visi, misi, dan strategi yang menunjang peningkatan kompetensi kerja bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas, Wakil Manajer Investasi, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Ahli Syariah Pasar Modal orang perseorangan, atau izin orang-perseorangan lainnya di bidang pasar modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
(2)LSP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. a.fotokopi anggaran dasar LSP;
2. b.fotokopi lisensi yang masih berlaku dari BNSP yang mencakup ruang lingkup kegiatan sertifikasi oleh LSP;
3. c.struktur organisasi dan wilayah operasional LSP;
4. d.skema sertifikasi LSP; dan
5. e.kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan proses sertifikasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab unsur pengarah dan unsur pelaksana ditetapkan oleh LSP dengan memperhatikan ketentuan BNSP.

Pasal 5

(1)Dalam hal berdasarkan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan LSP telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Jasa Keuangan mencantumkan nama LSP dalam daftar LSP yang melaksanakan Sertifikasi Keahlian.
(2)Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

LSP wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selama melaksanakan program Sertifikasi Kompetensi Kerja.

Pasal 7

Standar kompetensi kerja yang digunakan dalam pelaksanaan uji kompetensi untuk Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah SKKNI yang diberlakukan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas, Wakil Manajer Investasi, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Ahli Syariah Pasar Modal orang perseorangan, atau izin orang-perseorangan lainnya di bidang pasar modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

(1)LSP harus menerapkan metode dan prosedur uji kompetensi sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi.
(2)Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode yang menjamin penilaian secara objektif dan sistematis.

Pasal 9

LSP memiliki tugas dan tanggung jawab:

a.mengembangkan dan mendokumentasikan kebijakan dan prosedur tertulis yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya seluruh proses sertifikasi dengan baik dan mengambil tindakan perbaikan apabila ditemukan kelemahan atau pelanggaran;
b.menerbitkan Sertifikat Kompetensi Kerja atas nama BNSP yang mencantumkan paling sedikit nama pemegang sertifikat, jenjang kualifikasi, bidang pekerjaan atau profesi, unit kompetensi, dan masa berlaku sertifikat;
c.menyesuaikan materi uji Sertifikasi Kompetensi Kerja dengan perkembangan pengetahuan dan kebutuhan dalam industri pasar modal; dan
d.menyampaikan laporan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja dalam hal diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1)Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk:
1. a.melakukan koordinasi dengan BNSP untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas standar Sertifikasi Kompetensi Kerja dan materi yang diujikan dalam Sertifikasi Kompetensi Kerja; dan
2. b.mencantumkan atau menghapus nama LSP dalam daftar LSP di Otoritas Jasa Keuangan dan di dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan.
(2)LSP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan program Sertifikasi Kompetensi Kerja yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sertifikasi keahlian di bidang pasar modal dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENDAFTARAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DI BIDANG PASAR MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
2.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP.
3.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Sertifikat Keahlian adalah sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSP yang dapat dipergunakan sebagai pemenuhan persyaratan kompetensi dan/atau kecakapan terkait dengan pengetahuan dan keahlian di bidang pasar modal dalam permohonan izin sebagai wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil perantara pedagang efek pemasaran, wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas, wakil manajer investasi, wakil agen penjual efek reksa dana, ahli syariah pasar modal orang perseorangan, atau izin orang-perseorangan lainnya di bidang pasar modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian Sertifikat Keahlian yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada SKKNI yang berlaku bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil perantara pedagang efek pemasaran, wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas, wakil manajer investasi, wakil agen penjual efek reksa dana, ahli syariah pasar modal orang perseorangan, atau izin orang-perseorangan lainnya di bidang pasar modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6.Wakil Penjamin Emisi Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek.
7.Wakil Perantara Pedagang Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek.
8.Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, yang khusus melakukan fungsi pemasaran.
9.Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, yang khusus melakukan fungsi pemasaran secara terbatas.
10.Wakil Manajer Investasi adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
11.Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah orang perseorangan yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai penjual efek reksa dana.
12.Ahli Syariah Pasar Modal adalah:

a.orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau
b.badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN LSP DI BIDANG PASAR MODAL

Pasal 2

Pasal 3

LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

(1)Untuk memenuhi kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LSP harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
1. a.memiliki lisensi sebagai LSP dari BNSP;
2. b.memiliki visi, misi, dan strategi yang menunjang peningkatan kompetensi kerja bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas, Wakil Manajer Investasi, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Ahli Syariah Pasar Modal orang perseorangan, atau izin orang-perseorangan lainnya di bidang pasar modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
(2)LSP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. a.fotokopi anggaran dasar LSP;
2. b.fotokopi lisensi yang masih berlaku dari BNSP yang mencakup ruang lingkup kegiatan sertifikasi oleh LSP;
3. c.struktur organisasi dan wilayah operasional LSP;
4. d.skema sertifikasi LSP; dan
5. e.kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan proses sertifikasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab unsur pengarah dan unsur pelaksana ditetapkan oleh LSP dengan memperhatikan ketentuan BNSP.

Pasal 5

(1)Dalam hal berdasarkan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan LSP telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Jasa Keuangan mencantumkan nama LSP dalam daftar LSP yang melaksanakan Sertifikasi Keahlian.
(2)Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

LSP wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selama melaksanakan program Sertifikasi Kompetensi Kerja.

Pasal 7

Pasal 8

(1)LSP harus menerapkan metode dan prosedur uji kompetensi sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi.
(2)Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode yang menjamin penilaian secara objektif dan sistematis.

Pasal 9

LSP memiliki tugas dan tanggung jawab:

a.mengembangkan dan mendokumentasikan kebijakan dan prosedur tertulis yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya seluruh proses sertifikasi dengan baik dan mengambil tindakan perbaikan apabila ditemukan kelemahan atau pelanggaran;
b.menerbitkan Sertifikat Kompetensi Kerja atas nama BNSP yang mencantumkan paling sedikit nama pemegang sertifikat, jenjang kualifikasi, bidang pekerjaan atau profesi, unit kompetensi, dan masa berlaku sertifikat;
c.menyesuaikan materi uji Sertifikasi Kompetensi Kerja dengan perkembangan pengetahuan dan kebutuhan dalam industri pasar modal; dan
d.menyampaikan laporan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja dalam hal diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1)Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk:
1. a.melakukan koordinasi dengan BNSP untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas standar Sertifikasi Kompetensi Kerja dan materi yang diujikan dalam Sertifikasi Kompetensi Kerja; dan
2. b.mencantumkan atau menghapus nama LSP dalam daftar LSP di Otoritas Jasa Keuangan dan di dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan.
(2)LSP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan program Sertifikasi Kompetensi Kerja yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.