DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2016 Tahun 2016

Nomor: 8/POJK.03/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa meningkatnya keterkaitan pasar keuangan global yang ditunjang dengan membaiknya teknologi informasi telah meningkatkan akses nasabah terhadap produk keuangan luar negeri;
c.bahwa dengan meningkatnya keterlibatan bank dalam aktivitas yang berkaitan dengan produk keuangan luar negeri, disadari aktivitas tersebut selain memberikan manfaat juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi bank dan nasabah;
d.bahwa krisis pasar keuangan global secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada sistem keuangan Indonesia; OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN
e.bahwa dengan meningkatnya tekanan risiko pasar keuangan, bank perlu menerapkan manajemen risiko terutama terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pengendalian risiko;
f.bahwa semakin meningkatnya kompleksitas produk keuangan luar negeri harus diiringi dengan peningkatan kualitas transparansi informasi kepada masyarakat dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan;
g.bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN AKTIVITAS KEAGENAN PRODUK KEUANGAN LUAR NEGERI OLEH BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2.Produk Keuangan Luar Negeri adalah instrumen investasi yang diterbitkan penerbit asing di luar negeri yang mencakup instrumen investasi asing efek dan instrumen investasi asing selain efek.
3.Instrumen Investasi Asing Efek adalah efek yang diterbitkan oleh orang-perseorangan atau badan hukum asing sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4.Instrumen Investasi Asing Selain Efek adalah Produk Keuangan Luar Negeri selain efek yang diterbitkan oleh bank di luar negeri yang merupakan structured products.
5.Efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
6.Structured Product adalah produk Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan Structured Product bagi Bank.
7.Aktivitas Keagenan adalah seluruh aktivitas yang dilakukan Bank secara langsung maupun tidak langsung meliputi:

a.menindaklanjuti permintaan nasabah Bank di dalam negeri atas Produk Keuangan Luar Negeri;
b.menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri kepada nasabah atau calon nasabah yang dilakukan baik melalui penawaran secara tatap muka maupun melalui cara penawaran lainnya, termasuk pemberian informasi mengenai pasar keuangan dan Produk Keuangan Luar Negeri yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah untuk membeli Produk Keuangan Luar Negeri;
c.menjadi referral agent yaitu menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri yang merupakan produk dari kantor bank atau kantor pusat bank di luar negeri, termasuk memberikan informasi mengenai ketersediaan Produk Keuangan Luar Negeri tertentu di kantor bank dan/atau kantor pusat bank di luar negeri.
1. 8.Nasabah adalah:
a.perseorangan atau badan yang menggunakan atau menerima fasilitas Bank baik dalam bentuk produk maupun jasa;
b.perseorangan atau badan yang akan menggunakan atau diberikan fasilitas oleh Bank baik dalam bentuk produk maupun jasa.
1. 9.Direksi:
a.bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
c.bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d.bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.
1. 10.Dewan Komisaris:
a.bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
c.bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d.bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB II

RUANG LINGKUP AKTIVITAS KEAGENAN PRODUK KEUANGAN LUAR NEGERI

Pasal 2

(1)Bank hanya dapat melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri setelah memperoleh persetujuan prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Untuk menjadi agen Instrumen Investasi Asing Efek, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memenuhi persyaratan sebagai agen Instrumen Investasi Asing Efek sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Bank dilarang bertindak sebagai sub agen dalam melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.

Pasal 3

(1)Produk Keuangan Luar Negeri yang dapat diageni oleh Bank di Indonesia paling sedikit wajib memenuhi persyaratan:
1. a.telah terdaftar dan/atau memenuhi ketentuan dari otoritas berwenang di negara tempat penerbit berkedudukan; dan
2. b.telah dilaporkan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Selain Efek yang dapat diageni penjualannya oleh Bank harus berupa Structured Product dan wajib memenuhi persyaratan:
1. a.diterbitkan oleh bank di luar negeri yang memiliki kantor cabang di Indonesia;
2. b.dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga; dan
3. c.bukan merupakan kombinasi berbagai instrumen dengan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah dalam rangka yield enhancement yang bersifat spekulatif.
(3)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Efek yang dapat diageni penjualannya melalui Bank di Indonesia wajib telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah karena bukan merupakan simpanan pada Bank.

Pasal 4

Penerbit Produk Keuangan Luar Negeri yang dapat dijadikan mitra kerjasama dengan Bank dalam Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri wajib memenuhi kriteria:

a.terdaftar dan memiliki izin usaha dari otoritas berwenang di negara tempat penerbit berkedudukan; dan
b.merupakan badan yang menjadi objek pengawasan dari otoritas berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 5

(1)Dalam melakukan aktivitas keagenan Produk Keuangan Luar Negeri, Bank wajib menetapkan klasifikasi Nasabah yang terdiri atas:
1. a.Nasabah non-retail; dan
2. b.Nasabah retail.
(2)Nasabah digolongkan sebagai Nasabah non-retail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal Nasabah memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari Produk Keuangan Luar Negeri, yang terdiri atas:
1. a.Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang terdiri atas:
  1. 1.bank;
  2. 2.perusahaan Efek;
  3. 3.perusahaan pembiayaan;
  4. 4.pedagang kontrak berjangka;
  5. 5.dana pensiun; dan
  6. 6.perusahaan perasuransian.
2. b.Perusahaan selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang pada awal investasi pada setiap Produk Keuangan Luar Negeri memenuhi persyaratan:
  1. 1.memiliki modal lebih besar dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan
  2. 2.telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 36 (tiga puluh enam) bulan berturut- turut.
3. c.Nasabah Perorangan yang pada saat awal investasi pada setiap Produk Keuangan Luar Negeri memiliki portofolio aset berupa kas, giro, tabungan, dan/atau deposito, paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing.
(3)Nasabah digolongkan sebagai Nasabah retail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal Nasabah tidak memenuhi kriteria sebagai Nasabah non-retail sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4)Bank wajib melakukan pengkinian terhadap klasifikasi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam hal terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan klasifikasi yang telah ditetapkan terhadap Nasabah.

Pasal 6

(1)Bank dilarang untuk menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri kepada Nasabah retail.
(2)Bank hanya dapat menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri kepada Nasabah non-retail sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, dan dana pensiun.
(3)Bank hanya dapat menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Efek kepada Nasabah non-retail sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 7

(1)Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.
(2)Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
1. a.pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. b.kecukupan kebijakan, sistem, dan prosedur;
3. c.kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang timbul dari aktivitas terkait Produk Keuangan Luar Negeri; dan
4. d.sistem pengendalian intern atas Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.

Pasal 8

Pengawasan aktif Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup:

a.menetapkan rencana Bank untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri;
b.menetapkan kebijakan dan prosedur Bank untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri; dan
c.memantau dan mengevaluasi Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.

Pasal 9

Pengawasan aktif Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup:

a.persetujuan Dewan Komisaris atas rencana Bank untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri; dan
b.evaluasi pelaksanaan rencana Bank terkait Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.

Pasal 10

(1)Bank dalam rangka pemenuhan kecukupan kebijakan, sistem, dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b harus memiliki dan menerapkan kebijakan, sistem, dan prosedur manajemen risiko dalam Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.
(2)Kebijakan, sistem, dan prosedur manajemen risiko dalam Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.kebijakan mengenai persyaratan dan kesesuaian profil Produk Keuangan Luar Negeri yang akan diageni dengan profil risiko Nasabah;
2. b.kebijakan penilaian profil risiko Nasabah;
3. c.prosedur pelaksanaan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri yang paling sedikit mencakup:
  1. 1.pelaksanaan kerja sama Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri antara Bank dengan penerbit Produk Keuangan Luar Negeri;
  2. 2.pelaksanaan penawaran Produk Keuangan Luar Negeri yang diageni kepada Nasabah termasuk syarat-syarat pengisian formulir tentang profil risiko Nasabah sebelum pembelian Produk Keuangan Luar Negeri; dan
  3. 3.eksekusi transaksi Produk Keuangan Luar Negeri yang diageni dengan Nasabah termasuk sistem pencatatan pada Bank;
4. d.kebijakan sumber daya manusia yang mengatur penugasan pegawai tetap Bank untuk menangani Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri;
5. e.kebijakan mengenai pengelolaan dokumen keagenan termasuk perjanjian kerjasama tertulis antara Bank dengan pihak-pihak yang terkait dengan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri, termasuk dengan penerbit dan/atau kustodian di luar negeri;
6. f.prosedur penyelesaian sengketa terkait dengan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri; dan
7. g.prosedur untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta informasi untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.
(3)Perjanjian kerjasama tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit mencakup:
1. a.kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk waktu pelaksanaan hak dan kewajiban, serta kondisi yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan hak dan kewajiban;
2. b.penetapan jangka waktu perjanjian kerjasama;
3. c.penetapan klausula yang memuat kondisi batalnya perjanjian kerjasama termasuk klausula yang memungkinkan Bank menghentikan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian; dan
4. d.kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hal perjanjian kerjasama berakhir dan dalam hal terjadi pembatalan perjanjian kerjasama.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa meningkatnya keterkaitan pasar keuangan global yang ditunjang dengan membaiknya teknologi informasi telah meningkatkan akses nasabah terhadap produk keuangan luar negeri;
c.bahwa dengan meningkatnya keterlibatan bank dalam aktivitas yang berkaitan dengan produk keuangan luar negeri, disadari aktivitas tersebut selain memberikan manfaat juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi bank dan nasabah;
d.bahwa krisis pasar keuangan global secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada sistem keuangan Indonesia; OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN
e.bahwa dengan meningkatnya tekanan risiko pasar keuangan, bank perlu menerapkan manajemen risiko terutama terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pengendalian risiko;
f.bahwa semakin meningkatnya kompleksitas produk keuangan luar negeri harus diiringi dengan peningkatan kualitas transparansi informasi kepada masyarakat dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan;
g.bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipandang perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN AKTIVITAS KEAGENAN PRODUK KEUANGAN LUAR NEGERI OLEH BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2.Produk Keuangan Luar Negeri adalah instrumen investasi yang diterbitkan penerbit asing di luar negeri yang mencakup instrumen investasi asing efek dan instrumen investasi asing selain efek.
3.Instrumen Investasi Asing Efek adalah efek yang diterbitkan oleh orang-perseorangan atau badan hukum asing sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4.Instrumen Investasi Asing Selain Efek adalah Produk Keuangan Luar Negeri selain efek yang diterbitkan oleh bank di luar negeri yang merupakan structured products.
5.Efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
6.Structured Product adalah produk Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan Structured Product bagi Bank.
7.Aktivitas Keagenan adalah seluruh aktivitas yang dilakukan Bank secara langsung maupun tidak langsung meliputi:

a.menindaklanjuti permintaan nasabah Bank di dalam negeri atas Produk Keuangan Luar Negeri;
b.menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri kepada nasabah atau calon nasabah yang dilakukan baik melalui penawaran secara tatap muka maupun melalui cara penawaran lainnya, termasuk pemberian informasi mengenai pasar keuangan dan Produk Keuangan Luar Negeri yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah untuk membeli Produk Keuangan Luar Negeri;
c.menjadi referral agent yaitu menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri yang merupakan produk dari kantor bank atau kantor pusat bank di luar negeri, termasuk memberikan informasi mengenai ketersediaan Produk Keuangan Luar Negeri tertentu di kantor bank dan/atau kantor pusat bank di luar negeri.
1. 8.Nasabah adalah:
a.perseorangan atau badan yang menggunakan atau menerima fasilitas Bank baik dalam bentuk produk maupun jasa;
b.perseorangan atau badan yang akan menggunakan atau diberikan fasilitas oleh Bank baik dalam bentuk produk maupun jasa.
1. 9.Direksi:
a.bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
c.bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d.bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.
1. 10.Dewan Komisaris:
a.bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
c.bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d.bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB II

RUANG LINGKUP AKTIVITAS KEAGENAN PRODUK KEUANGAN LUAR NEGERI

Pasal 2

(1)Bank hanya dapat melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri setelah memperoleh persetujuan prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Untuk menjadi agen Instrumen Investasi Asing Efek, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memenuhi persyaratan sebagai agen Instrumen Investasi Asing Efek sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Bank dilarang bertindak sebagai sub agen dalam melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.

Pasal 3

(1)Produk Keuangan Luar Negeri yang dapat diageni oleh Bank di Indonesia paling sedikit wajib memenuhi persyaratan:
1. a.telah terdaftar dan/atau memenuhi ketentuan dari otoritas berwenang di negara tempat penerbit berkedudukan; dan
2. b.telah dilaporkan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Selain Efek yang dapat diageni penjualannya oleh Bank harus berupa Structured Product dan wajib memenuhi persyaratan:
1. a.diterbitkan oleh bank di luar negeri yang memiliki kantor cabang di Indonesia;
2. b.dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga; dan
3. c.bukan merupakan kombinasi berbagai instrumen dengan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah dalam rangka yield enhancement yang bersifat spekulatif.
(3)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Efek yang dapat diageni penjualannya melalui Bank di Indonesia wajib telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah karena bukan merupakan simpanan pada Bank.

Pasal 4

Penerbit Produk Keuangan Luar Negeri yang dapat dijadikan mitra kerjasama dengan Bank dalam Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri wajib memenuhi kriteria:

a.terdaftar dan memiliki izin usaha dari otoritas berwenang di negara tempat penerbit berkedudukan; dan
b.merupakan badan yang menjadi objek pengawasan dari otoritas berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 5

(1)Dalam melakukan aktivitas keagenan Produk Keuangan Luar Negeri, Bank wajib menetapkan klasifikasi Nasabah yang terdiri atas:
1. a.Nasabah non-retail; dan
2. b.Nasabah retail.
(2)Nasabah digolongkan sebagai Nasabah non-retail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal Nasabah memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari Produk Keuangan Luar Negeri, yang terdiri atas:
1. a.Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang terdiri atas:
  1. 1.bank;
  2. 2.perusahaan Efek;
  3. 3.perusahaan pembiayaan;
  4. 4.pedagang kontrak berjangka;
  5. 5.dana pensiun; dan
  6. 6.perusahaan perasuransian.
2. b.Perusahaan selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang pada awal investasi pada setiap Produk Keuangan Luar Negeri memenuhi persyaratan:
  1. 1.memiliki modal lebih besar dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan
  2. 2.telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 36 (tiga puluh enam) bulan berturut- turut.
3. c.Nasabah Perorangan yang pada saat awal investasi pada setiap Produk Keuangan Luar Negeri memiliki portofolio aset berupa kas, giro, tabungan, dan/atau deposito, paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing.
(3)Nasabah digolongkan sebagai Nasabah retail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal Nasabah tidak memenuhi kriteria sebagai Nasabah non-retail sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4)Bank wajib melakukan pengkinian terhadap klasifikasi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam hal terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan klasifikasi yang telah ditetapkan terhadap Nasabah.

Pasal 6

(1)Bank dilarang untuk menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri kepada Nasabah retail.
(2)Bank hanya dapat menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri kepada Nasabah non-retail sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, dan dana pensiun.
(3)Bank hanya dapat menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Efek kepada Nasabah non-retail sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 7

(1)Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.
(2)Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
1. a.pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. b.kecukupan kebijakan, sistem, dan prosedur;
3. c.kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang timbul dari aktivitas terkait Produk Keuangan Luar Negeri; dan
4. d.sistem pengendalian intern atas Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.

Pasal 8

Pengawasan aktif Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup:

a.menetapkan rencana Bank untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri;
b.menetapkan kebijakan dan prosedur Bank untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri; dan
c.memantau dan mengevaluasi Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.

Pasal 9

Pengawasan aktif Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup:

a.persetujuan Dewan Komisaris atas rencana Bank untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri; dan
b.evaluasi pelaksanaan rencana Bank terkait Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.

Pasal 10

(1)Bank dalam rangka pemenuhan kecukupan kebijakan, sistem, dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b harus memiliki dan menerapkan kebijakan, sistem, dan prosedur manajemen risiko dalam Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.
(2)Kebijakan, sistem, dan prosedur manajemen risiko dalam Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.kebijakan mengenai persyaratan dan kesesuaian profil Produk Keuangan Luar Negeri yang akan diageni dengan profil risiko Nasabah;
2. b.kebijakan penilaian profil risiko Nasabah;
3. c.prosedur pelaksanaan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri yang paling sedikit mencakup:
  1. 1.pelaksanaan kerja sama Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri antara Bank dengan penerbit Produk Keuangan Luar Negeri;
  2. 2.pelaksanaan penawaran Produk Keuangan Luar Negeri yang diageni kepada Nasabah termasuk syarat-syarat pengisian formulir tentang profil risiko Nasabah sebelum pembelian Produk Keuangan Luar Negeri; dan
  3. 3.eksekusi transaksi Produk Keuangan Luar Negeri yang diageni dengan Nasabah termasuk sistem pencatatan pada Bank;
4. d.kebijakan sumber daya manusia yang mengatur penugasan pegawai tetap Bank untuk menangani Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri;
5. e.kebijakan mengenai pengelolaan dokumen keagenan termasuk perjanjian kerjasama tertulis antara Bank dengan pihak-pihak yang terkait dengan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri, termasuk dengan penerbit dan/atau kustodian di luar negeri;
6. f.prosedur penyelesaian sengketa terkait dengan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri; dan
7. g.prosedur untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta informasi untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.
(3)Perjanjian kerjasama tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit mencakup:
1. a.kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk waktu pelaksanaan hak dan kewajiban, serta kondisi yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan hak dan kewajiban;
2. b.penetapan jangka waktu perjanjian kerjasama;
3. c.penetapan klausula yang memuat kondisi batalnya perjanjian kerjasama termasuk klausula yang memungkinkan Bank menghentikan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian; dan
4. d.kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hal perjanjian kerjasama berakhir dan dalam hal terjadi pembatalan perjanjian kerjasama.