DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2019 Tahun 2019

Nomor: 8/POJK.04/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggara Pasar Alternatif; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia OTORITAS JASA KEUANGAN Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2.Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan.
3.Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
4.Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
5.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
6.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
7.Penyelenggara Pasar Alternatif, yang selanjutnya disingkat PPA, adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan Sistem Elektronik untuk mempertemukan Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk antar pengguna jasa secara terus- menerus di luar Bursa Efek.
8.Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.
9.Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan Sukuk yang selanjutnya disebut PPE-EBUS adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek bersifat utang dan Sukuk untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabahnya.
10.Pemegang Saham Pengendali adalah Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki:

a.saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh PPA dan mempunyai hak suara; atau
b.saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh PPA dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap PPA.
1. 11.Direksi adalah organ perseroan terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan terbatas untuk kepentingan perseroan terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas serta mewakili perseroan terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2. 12.Dewan Komisaris adalah organ perseroan terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. 13.Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
4. 14.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ perseroan terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
5. 15.Surat Berharga Negara adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 2

(1)Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan Sukuk di pasar sekunder dapat dilakukan di Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
(2)Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan Sukuk di luar Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui negosiasi secara langsung antar Pihak atau melalui PPA.

BAB II

KEGIATAN USAHA, PERMODALAN, DAN PEMEGANG SAHAM PPA

Pasal 3

(1)Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai PPA merupakan perseroan terbatas.
(2)Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin usaha sebagai PPA dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Bank Indonesia dalam pelaksanaan operasi pasar terbuka dan Kementerian Keuangan dalam pembelian kembali Surat Berharga Negara.

Pasal 4

PPA dapat memberikan jasa lain dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

PPA wajib menyelenggarakan perdagangan Efek bersifat utang dan Sukuk yang teratur, wajar, dan efisien.

Pasal 6

PPA wajib berdomisili dan melakukan kegiatan operasional di wilayah Indonesia.

Pasal 7

Efek yang diperdagangkan di PPA meliputi:

a.Efek bersifat utang dan Sukuk yang telah dijual melalui penawaran umum;
b.Surat Berharga Negara; dan/atau
c.Efek bersifat utang dan Sukuk lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

(1)PPA dapat memberikan layanan untuk mempertemukan Transaksi Efek dengan mekanisme inter-dealer, multi- dealer, atau cross-matching execution kepada pengguna jasa yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PPA.
(2)PPA dilarang menjadi Pihak yang melakukan transaksi secara langsung untuk kepentingan dirinya sendiri di dalam sistem yang diselenggarakannya.
(3)Pihak yang dapat menjadi pengguna jasa PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PPE-EBUS, lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
(4)PPA dapat melarang pengguna jasanya untuk melaksanakan transaksi atas Efek bersifat utang dan Sukuk di luar PPA, kecuali di Bursa Efek.

Pasal 9

(1)PPA wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2)Otoritas Jasa Keuangan dapat mewajibkan pemegang saham PPA untuk meningkatkan permodalan PPA dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional atau kondisi kegiatan PPA.

Pasal 10

(1)Pemegang saham Pengendali PPA wajib merupakan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
(2)PPA hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, dan/atau badan hukum asing yang telah memperoleh izin atau di bawah pengawasan regulator jasa keuangan di negara asalnya.
(3)Badan hukum asing sebagaimana ayat (2) dapat memiliki saham PPA secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 20% (dua puluh puluh persen) dari modal disetor PPA.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia OTORITAS JASA KEUANGAN Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2.Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan.
3.Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
4.Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
5.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
6.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
7.Penyelenggara Pasar Alternatif, yang selanjutnya disingkat PPA, adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan Sistem Elektronik untuk mempertemukan Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk antar pengguna jasa secara terus- menerus di luar Bursa Efek.
8.Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.
9.Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan Sukuk yang selanjutnya disebut PPE-EBUS adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek bersifat utang dan Sukuk untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabahnya.
10.Pemegang Saham Pengendali adalah Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki:

a.saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh PPA dan mempunyai hak suara; atau
b.saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh PPA dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap PPA.
1. 11.Direksi adalah organ perseroan terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan terbatas untuk kepentingan perseroan terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas serta mewakili perseroan terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2. 12.Dewan Komisaris adalah organ perseroan terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. 13.Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
4. 14.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ perseroan terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
5. 15.Surat Berharga Negara adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 2

(1)Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan Sukuk di pasar sekunder dapat dilakukan di Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
(2)Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan Sukuk di luar Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui negosiasi secara langsung antar Pihak atau melalui PPA.

BAB II

KEGIATAN USAHA, PERMODALAN, DAN PEMEGANG SAHAM PPA

Pasal 3

(1)Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai PPA merupakan perseroan terbatas.
(2)Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin usaha sebagai PPA dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Bank Indonesia dalam pelaksanaan operasi pasar terbuka dan Kementerian Keuangan dalam pembelian kembali Surat Berharga Negara.

Pasal 4

PPA dapat memberikan jasa lain dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

PPA wajib menyelenggarakan perdagangan Efek bersifat utang dan Sukuk yang teratur, wajar, dan efisien.

Pasal 6

PPA wajib berdomisili dan melakukan kegiatan operasional di wilayah Indonesia.

Pasal 7

Efek yang diperdagangkan di PPA meliputi:

a.Efek bersifat utang dan Sukuk yang telah dijual melalui penawaran umum;
b.Surat Berharga Negara; dan/atau
c.Efek bersifat utang dan Sukuk lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

(1)PPA dapat memberikan layanan untuk mempertemukan Transaksi Efek dengan mekanisme inter-dealer, multi- dealer, atau cross-matching execution kepada pengguna jasa yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PPA.
(2)PPA dilarang menjadi Pihak yang melakukan transaksi secara langsung untuk kepentingan dirinya sendiri di dalam sistem yang diselenggarakannya.
(3)Pihak yang dapat menjadi pengguna jasa PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PPE-EBUS, lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
(4)PPA dapat melarang pengguna jasanya untuk melaksanakan transaksi atas Efek bersifat utang dan Sukuk di luar PPA, kecuali di Bursa Efek.

Pasal 9

(1)PPA wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2)Otoritas Jasa Keuangan dapat mewajibkan pemegang saham PPA untuk meningkatkan permodalan PPA dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional atau kondisi kegiatan PPA.

Pasal 10

(1)Pemegang saham Pengendali PPA wajib merupakan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
(2)PPA hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, dan/atau badan hukum asing yang telah memperoleh izin atau di bawah pengawasan regulator jasa keuangan di negara asalnya.
(3)Badan hukum asing sebagaimana ayat (2) dapat memiliki saham PPA secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 20% (dua puluh puluh persen) dari modal disetor PPA.